Articles
366 Documents
<![CDATA[ANALISIS PEMANFAATAN PERTUKARAN DATA/INFORMASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK PUSAT ]]>
<![CDATA[Mei Tri Utami]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (814.578 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i4.78992
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannyadalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendalayang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta adakendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yangdiidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaanpajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagaitindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianyadata hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untukdigunakan sebagai data pembanding.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI KRITERIA PERUMUSAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Susanti Susanti]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (804.814 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i4.78993
<![CDATA[Inti Sari: Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk menyatakan opini terkait kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Auditor BPK merumuskan opini audit berdasarkan 4 kriteria perumusan opini yang terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 16 (1) UU No.15 tahun 2004. Kriteria perumusan opini audit baik oleh auditor BPK maupun auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tertuang dalam ISA/SA 700 dan 705 secara umum memiliki kesamaan. Namun, hal yang membedakanadalah kriteria penilaian efektivitas SPI turut menentukan jenis opini audit yang akan diberikan oleh auditor BPK. Dalam audit laporan keuangan secara umum, pertimbangan penilaian pengendalian internal atau efektivitas SPI digunakan untuk menentukan strategi audit termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material. Penulis mengasumsikan kemungkinan bahwa auditor BPK mempunyai interpretasi tersendiri dalam mengimplementasikan UU No. 15 tahun 2004 atau standar tentang pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut terutama yang berkaitan dengan kriteria efektivitas SPI saat merumuskan opini audit.Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kriteria efektivitas SPI sebagai bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen digunakan untuk mengetahui sejauh mana kriteria efektivitas SPI dijadikan bahan pertimbangan pembentukan opini audit oleh BPK di dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa 14 LHP LKPD T.A. 2018-2019 dan data pendukung berupa wawancara dengan 5 auditor BPK Perwakilan Provinsi DIY. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelemahan SPI tidak serta merta menentukan opini audit LKPD. Kelemahan SPI yang mengandung salah saji material memengaruhi keputusan auditor BPK dalam menentukan opini audit LKPD.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (Studi pada PTNBH - Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1142.478 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i4.78994
<![CDATA[Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan keleluasaan pada beragam aspek pengelolaan. Keleluasaan tersebut timbul melalui pemberian otonomi dari Pemerintah kepada PTN-BH dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pengelolaan organisasi secara mandiri baik pada bidang akademik maupun non-akademik berlandaskan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut bagi UGM tidak hanya memberikan keunggulan namun di satu sisi juga memunculkan tantangan dan kompleksitas yang beragam, karena akan berdampak secara langsung terhadap kemampuan finansial yang saat ini mengandalkan sumber pendapatan secara mandiri. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh UGM sejak Tahun 2018 yaitu adanya pemberlakuan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) kepada para pegawai yaitu bagi dosen dan tenaga kependidikan. Langkah ini sejatinya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan mekanisme reward and punishment dengan tujuan untuk dapat mendorong peningkatan kinerja tri dharma pegawai dan upaya mendukung pencapaian misi UGM. Penyelenggaraan kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak finansial yang cukup signifikan bagi UGM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-depth interview pada manajemen (Direktorat) yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, dan pengawasan internal (auditor) di UGM. Data hasil wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan IBK di UGM bagi tenaga kependidikanpada dasarnya telah dirancang dengan konsep pemberian insentif sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Universitas. Salah satu tujuan Universitas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai secara merata melalui pemberian IBK tersebut memang dapat dicapai, namun dalampenerapannya pemberian IBK melalui mekanisme penilaian yang digunakan saat ini untuk dapat menciptakan goal congruence antara pegawai dan organisasi masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya pada sistem penilaian pegawai agar dapat dikaitkan secara langsung dengan penilaian dan capaian kinerja individu maupun organisasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Rina Putri Rinaldi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 4 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.689 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i4.78997
<![CDATA[Memiliki visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, Jawa tengah berhasil menjalankan program pendidikan dan penyuluhan antikorupsi sebagai program pencegahan korupsi. Pada Desember 2019 Jawa Tengah mendapat penghargaan terkait dengan capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional. Satu tahun berselang, pada Desember 2020 Jawa Tengah kembali mengukir prestasi sebagai juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pencegahan korupsi. Torehan prestasi terkait pencegahan korupsi tidak lantas menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang rendah.Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), di tahun 2020 Jawa Tengah termasuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi. Tingginya jumlah kasus korupsi dapat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman terkait proses pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta melakukan analisis terkait apa yang menyebabkan jumlah kasus korupsi masih tinggi meskipun upaya pencegahan telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur secara daring dan analisis dokumen digunakan sebagai teknikpengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur sebagai pimpinan memiliki peran besar dalam perlawanan korupsi di Jawa Tengah. Inspektorat memiliki program pendidikan antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pembangunan budaya integritas, dan sosialisasi LHKPN dan LHKASN sebagai program pencegahan korupsi. Keterbatasan anggaran, kelemahan sistem, kompetensi, kompetensi, kualitas, dan kuantitas SDM, serta kurang kuatnya penerapan integritas menjadi faktor penyebab upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum mampu menekan angka kasus korupsi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERIMAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM AKUNTANSI TERINTEGRASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN UTAUT YANG DIMODIFIKASI DAN TEORI DIFUSI INOVASI ]]>
<![CDATA[Anggit Firmansyah]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 3 (2022): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (838.95 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i3.79050
<![CDATA[-Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi niat adopsi dari guru-guru SMK untuk mengadopsi Learning Management System (LMS) terintegrasi bernama SIDEK-Edu sebagai media mengajar di kelas yang dilihat dari sisi inovasi.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner online melalui google form.Temuan – Penelitian ini menggabungkan faktor-faktor yang terdapat pada teori UTAUT, yaitu ekspektansi kinerja, ekspektansi usaha, pengaruh sosial, dan niat keperilakuan, serta faktor-faktor yang Perceived Characteristic of Innovation (PCI) yaitu kompatibilitas, ketampakan hasil, dan ketercobaan. Dari 14 hipotesis yang diajukan sebanyak 10 hipotesis diterima dan 4 hipotesis ditolak. Hasil penelitian menunjukanbahwa inovasi-inovasi yang diberikan SIDEK-Edu dapat meningkatkan kinerja dan mempermudah guru- guru SMK dalam aktivitas mengajar mereka di kelas yang kemudian meningkatan niat mereka untuk mengadopsi SIDEK-Edu. Hasil lain menunjukan bahwa niat guru-guru SMK untuk mengadopsi SIDEK-Edu didasarkan pada keputusan mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan sosial.Batasan/Implikasi – Sampel yang dipilih dibatasi pada guru-guru akuntansi SMK di DIY dan Jawa Timur yang terdaftar atau mengikuti workshop terkait sosialisasi dan pelatihan SIDEK-Edu. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa inovasi-inovasi SIDEK-Edu telah memberikan metode baru dalam praktik akuntansi yang mempermudah pembelajaran akuntansi sebagai media pembelajaran. Penggunaan SIDEK-Edu akan mendukung adanya interaksi antara pengguna dengan teknologi yang membantu untuk memberikan kesiapan menghadapi era industri 4.0.Originalitas/Nilai – SIDEK-Edu merupakan hal yang baru untuk diteliti dan merupakan LMS yangberfokus pada pembelajaran akuntansi. Model yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan baru antara variabel-variabel PCI terhadap variabel-variabel UTAUT. Hubungan tersebut, yakni variabel eksogen UTAUT memediasi hubungan antara variabel PCI terhadap niat keperilakuan. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam membangun teori yang berfokus pada interaksi manusia dengan teknologi.]]>
<![CDATA[Analisis Kesenjangan Kemakmuran Antara Cita-Cita (Tujuan Bernegara) Dan Kondisi Terkini: Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Raden Adiguna Prabowo]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 9, No 3 (2021): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v9i3.79062
<![CDATA[Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara cita-cita(tujuan bernegara) dan kondisi terkini pemda di Indonesia. Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan Teori Purchasing Power Parity (PPP) dan konsep solvabilitas layanan untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara cita-cita dan kondisi realita pemda di Indonesia. Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat gap sebesar USD-PPP7,919 per kapita antara kemakmuran dan realita; dan (2) terjadi gap 14 tahun untuk mencapai kemakmuran sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Orisinalitas: Penelitian ini memberikan metoda baru untuk menganalisis kesenjangan kemakmuran antara yang tercantum dalam konstitusi dan kondisi realita, juga kesenjangan kemakmuran antar negara.Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini masih menganalisis kemakmuran secara umum, belum menganalisis kemakmuran secara spesifik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun aspek lainnya.Kontribusi Akademik: Penelitian ini menawarkan metoda baru untuk mengukur kesenjanganantara cita-cita dan kondisi terkini. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa kapasitaslayanan per kapita berkorelasi dengan kemakmuran rakyat.Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran (awareness) kepadapemerintahan di Indonesia agar melakukan revolusi kebijakan pengelolaan keuangan negarasehingga mempercepat pencapaian cita-cita yang diamanahkan oleh konstitusi.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN (STUDI KASUS WARUNG XYZ) ]]>
<![CDATA[Muh. Yusdar Arifandi Abusama]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 10, No 3 (2022): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.292 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v10i3.79063
<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian internal persediaan pada Warung XYZ berdasarkan standar COSO framework for smalleEntities.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pengambilan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang didapatkan akan dilakuakan evaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh COSO framework for small entities. Kemudian, data yang dihasilkan tersebut dilakukan pengujian dengan menggunakan metode triangulasidata.Temuan - Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian internal persediaan yang diterapkan oleh Warung XYZ secara keseluruhan berada pada tingkat evektivitas sedang. Ha ini dibuktikan dengan rata-rata tingkat penilaian efektivitas pada keseluruhan nilai komponen dan prisip yang digunakan. ]]>
<![CDATA[Resiliensi Bisnis Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pengusaha Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Nazufa Hunain Akmal]]>;
<![CDATA[Choirunnisa Arifa]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11, No 1 (2023): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.761 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v11i1.82078
<![CDATA[Pada awal tahun 2020 World Health Organization (WHO) telah menetapkan coronavirus (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Situasi krisis akibat pandemi memberikan efek buruk dan ketidakpastian dalam jangka panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi di suatu negara. Dampak pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar namun juga UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Salah satu UMKM yang terdampak adalah UMKM Batik, setidaknya terdapat 50% pengusaha batik yang gulung tikar akibat pendemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi bertahan UMKM Batik di DIY dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta mengeksplorasi karakteristik resiliensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunujukkan strategi bertahan yang dilakukan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu; adaptasi penyesuaian harga jual, adaptasi penggunaan digital marketing, antisipasi dengan dana tabungan, efisiensi melalui cost reduction, fleksibilitas UMKM, inovasi produk dan proses, relasi dengan customer, serta relasi dengan pemerintah dan universitas. Selanjutnya, karakteristik resiliensi kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha batik di DIY menunjukkan bahwa: (1) perilaku orang tua yang memberikan kebabasan dan tanggung jawab berdampak terhadap mental, sikap, kemandirian dan kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu serta kondisi krisis sudah biasa dihadapi oleh para subjek dalam penelitian ini bahkan sejak mereka masih kecil, (2) pengalaman orang tua dalam berbisnis menginspirasi serta mengajarkan mereka untuk menjadikan kewirausahaan sebagai way of life, (3) seorang wirausahawan yang sukses tidak datang secara instan melainkan harus melalui proses belajar yang panjang melalui berbagai pengalaman bisnis sebelumnya, (4) sikap dan perilaku positif membantu seorang wirausahawan untuk menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang ada seperti menganggap segala rangkaian pekerjaan sebagai suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Disamping itu, temuan tambahan dalam penelitian adalah adanya strategi bertahan melalui relasi dengan komunitas dan masyarakat serta terdapat aspek religiusitas yang meningkatkan resiliensi UMKM Batik di DIY selama pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[Telaah Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah: Kasus Pada Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ali Faisal]]>;
<![CDATA[Ertambang Nurhatyo]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11, No 1 (2023): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.232 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v11i1.82081
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja dan memberikan rekomendasi yang dapat mendorong upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah di bidang produksi dan pelayanan publik sektor perikanan dengan model balanced scorecard.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan koordinator, karyawan, dan pelanggan di LPIAP Sluke dan data sekunder berupa analisis data karyawan, laporan keuangan, produksi, dan penjualan tahun 2021-2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 23 indikator kinerja utama (IKU) terdapat 2 IKU tidak mencapai target dan 2 IKU yang belum mencapai target, tetapi diperkirakan akan mencapai target pada akhir tahun 2022. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa LPIAP Sluke sebenarnya kekurangan tenaga kerja kompeten dan terlatih di bidang perikanan, hal ini tidak dapat diidentifikasi melalui pengukuran kinerja secara tradisional yang selama ini diterapkan di LPIAP Sluke. Selain itu, penuangan hasil pengukuran kinerja ke dalam matriks maturity grid memberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Pad A Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Di Kota Samarinda) ]]>
<![CDATA[Tuti Seftiany]]>;
<![CDATA[Singgih Wijayana]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 11, No 1 (2023): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.122 KB)
|
DOI: 10.22146/abis.v11i1.82083
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan hasil evaluasi yang dilakukan pada usaha kecil di Kota Samarinda, khususnya pada entitas mikro terkait sejauh mana entitas-entitas tersebut siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk menunjang kebtuhan dan keselarasan pelaporan keuangan dalam upaya keberlanjutan entitas UMKM tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada 236 sampel dari kelompok usaha kecil yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Data terkait sampel dari penelitian diperoleh dari DISPERNDAGKOP Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Samarinda. Penilitian ini menggunakan empat indikator untuk menilai kesiapan UMKM yaitu pengetahuan, pemahaman, asusmsi biaya dan manfaat, dan sumber daya manusia.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa entitas secara signfikan belum siap untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Entitas yang sudah membuat laporan keuangan masih banyak yang menggunakan jasa dari Kantor Jasa Akuntan (KJA) walaupun sudah memiliki sumber daya yang menangani bagian keuanggan entitas. Penggunaan laporan keuangan tersebut juga masih ditujukan untuk pengambilan keputusan dan kebutuhan perpajakan. Studi ini memberikan gambaran bahwa, dibutuhkannya sinergi dari pihak pemerintah dan sisi akademisi untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada pelaku UMKM. Namun, juga kepada calon sumber daya manusia yang akan bekerja di bidang akuntansi untuk memiliki kesadaran terhadap Standar Akuntansi yang berlaku, khususnya di Kota Samarinda.]]>
