Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Sui Generis merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Sui Generis diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Sui Generis terbit 4 kali dalam setahun (Januari, April, Juli, dan Oktober).
Articles
151 Documents
<![CDATA[SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK DENGAN PT. TOBA PULP LESTARI DAN PELANGGARAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG MENCIDERAI ATURAN KEHUTANAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Fernando Tobing]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 2 (2022): Januari, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.521 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i2.1014
<![CDATA[Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, tanah adat dengan istilah ditampung dalam undang-undang. Keberadaan tanah adat sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat dengan kelompok, bahkan kelompok orang dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti dalam sengketa Tanah Adat Batak dengan pabrik tersebut hingga saat ini masih belum menemukan titik terang berbagai aturan yang mengatur tentang masalah kehutanan pula diciderai oleh pabrik tersebut namun seakan-akan memiliki kuasa atas hukum yang berlaku di sana dan tidak mendapat proses hukum sebagaimana mestinya. Penyebab di atas masih dualisme antara hukum pertanahan nasional dan hukum adat, yang mengarah ke ketidakpastian, situasi bertentangan dengan filosofi dan tujuan hukum. Akar penyebab kedua sistem konversi hak atas tanah hak atas tanah adat untuk salah satu hak atas tanah dalam UUPA masih sepenuhnya diatur oleh hukum dari proses pelaksanaan konversi. Mengacu pada dua permasalahan di atas, maka perlu untuk mengubah aturan yang mengatur hak atas tanah hak atas tanah adat untuk hak atas tanah baru dengan BAL. Aturan dijelaskan melalui proses konversi hak atas tanah adat yang harus diatur secara rinci oleh hukum dan peraturan pemerintah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kepemilikan masyarakat adat terkait dengan hak atas tanah adat yang terdaftar di BAL berdasarkan ketentuan UUPA]]>
<![CDATA[HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Diva Sukmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 2 (2022): Januari, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.709 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i2.1015
<![CDATA[Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain, melalui pengadilan hingga mediasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONFLIK BERSENJATA MENURUT ICRC INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI NEGARA YAMAN ]]>
<![CDATA[Syarif Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 2 (2022): Januari, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.866 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i2.1018
<![CDATA[Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah dimanfaatkan dan berdampak buruk bagi anak-anak. Jenis-jenis pelanggaran dalam konflik bersenjata ini membawa banyak korban kepada penduduk sipil, terutama anak-anak yang akan mengalami akibat yang serius. Sejak Perang Dunia II anak-anak telah terlibat dalam partisipasi aktif dengan mengikutsertakan mereka dalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama meliputi perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak dalam situasi konflik bersenjata dan apakah undang-undang dan peraturan nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak sudah memadai. Sebagian besar mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dalam situasi normal atau situasi damai. Satu-satunya yang mengatur tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan juga agar pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang termasuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjata, dapat dimasukkan ke dalam pengaturan hukum humaniter lainnya atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.]]>
<![CDATA[SELUK BELUK DARI PADA HUKUM DAN MANIFESTASINYA DALAM RUANG LINGKUP ILMU HUKUM ]]>
<![CDATA[Marta Cristina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 2 (2022): Januari, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.207 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i2.1019
<![CDATA[e-journal ini di buat untuk menyelesaikan tugas uas pengantar ilmu hukum dan juga dibuat untuk mengetahui dari seluk beluk ruang lingkup ilmu hukum. Mahasiswa mampu memahami manusia sebagai pribadi dan sebagai bagian masyarakat dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial. Menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan bagian masyarakat. Memberikan batasan tentang kaidah. Menjelaskan batasan tentang moral. Menjelaskan tentang hubungan masyarakat, kaidah, moral dan hukum itu sendiri. Mengenai pembangunan hukum ini tidaklah mudah dilakukan. Hal ini disebabkan pembangunan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib hukum yang lain. Demikin untuk mempermudah kita dalam memahami hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, maka patutlah kita mempelajari Pengantar Ilmu Hukum segai pintu segalah hukum. Yang terjadi pada masa lampau sampai sekarang dari segalah bidang Hukum itu sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Kadek Putra Yasa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 2 (2022): Januari, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.597 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i2.1020
<![CDATA[Kudeta adalah sebuah tindakan penggulingan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal bahkan bersifat brutal, inkonstitusional berupa penggambil-alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang melalui tindakan strategis, taktis, politis, legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh ikut campur dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat.]]>
<![CDATA[MAKNA SERTA EKSISTENSI KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DI MASA MODEREN ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 3 (2022): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.661 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i3.1290
<![CDATA[This research was conducted to examine and understand deeply the meaning of the existence of sovereignty in the realm of international law today. The main study material for this research is decisions and facts relevant to international law, which are contained in customary international law, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of international declarations. In writing this research journal to find out about the meaning of international legal sovereignty, the method used in writing is descriptive. Which is based on international legal consensus. This study also examines contemporary state sovereignty and relates to international agreements.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF UMUM TENTANG PENYELESAIAN PERDEBATAN INTERNASIONAL YANG MENDUNIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 3 (2022): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.686 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i3.1291
<![CDATA[The reason for this research is to give an overall portrayal about the technique or method for worldwide debate goal that is being looked by nations. There are different ways for a country to pick the way their global debate to be settled and it relies upon every country to pick the goal techniques, whether the question will be settled through the worldwide court or through serene means. Different nations which are not connected with the debate are not permitted to impede different nations global debates settlement progress in any structure. The type of research in normative legal research. Library data in normative law, namely letters, books, adan official dokuments.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPKTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Veronika Wulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 3 (2022): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.159 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i3.1292
<![CDATA[According to some Myanmar historians, the word Rohingya recently became popular in the 1920s, after Myanmar's independence. Genocide didn't exist before 1944. This is a very specific term, referring to violent crimes committed against a group for the purpose of destruction. Human rights (HAM), as outlined in the 1944 UN universal declaration of human rights, a Polish Jewish advocate named Raphael Lemnkin (1900-1959) attempted to describe the Nazi policy of systematic massacres, including the extermination of European Jews. The purpose of this study is to identify differences in legal systems dealing with legal disciplines. Rohingya conflict cannot be separated from Myanmar politics itself. Changes in leadership affect the position of the Rohingya in Myanmar. The Rohingya were once recognized by the Myanmar government when Prime Minister U Nu was in power, this was evidenced by their representation in the Myanmar parliament. The end of U Nu's reign and being replaced by the Military Junta Rezin resulted in the Rohingya not being recognized in the Myanmar constitution. Punishment of violations by the state requires a variety of international and regional human rights law instruments have developed severe human rights. Even customary international law strictly prohibits any kind of punishment for flagrant and persistent violations of human rights. The Indonesian government's proposal to use several diplomatic channels of the OIC, ASEAN, and the UN Security Council is a substitute for the Indonesian nation to be prominent in the IKO area and ASEAN has already taken part in diplomatic relations. On the one hand, Indonesia is a country with a Muslim majority in the universe. Based on humanitarian intentions and universal principles the protection of the Rohingya minority is very important. On the basis of race, religion, and other factors, Indonesia has repeatedly condemned all types of discrimination.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPULAUAN NATUNA DALAM TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL (Kasus Sengketa Indonesia dengan China) ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 3 (2022): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.657 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i3.1293
<![CDATA[The purpose of this article is to find out how to resolve the Natuna Islands dispute between Indonesia and China in a review of international law. Indonesia is a country consisting of thousands of islands so it is known as a maritime country. So it cannot be ruled out if Indonesia is involved in a dispute because Indonesia has a lot of abundant natural resources in its territory. One of Indonesia's disputes with other countries, namely China, is the dispute over the Natuna Islands. So in the Natuna Islands dispute, it has several impacts, including the unstable economy, causing world divisions, harming the country in terms of politics, and causing problems in social life. Regarding this impact, of course, efforts are needed to resolve disputes. The resolution of the dispute over the Natuna Islands is to improve the management of the territorial borders of the Natuna Islands, to increase economic activities through oil exploration in the Natuna Islands region. As well as dispute resolution in international law reviews.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA ]]>
<![CDATA[I Kadek Calvin Andreantika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No 3 (2022): Juli, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.828 KB)
|
DOI: 10.23887/jih.v2i3.1294
<![CDATA[The law of nations, sometimes known as international law or the law between states, is essentially the same thing as international law. In the past, the law of nations was utilized to illustrate the norms of behavior and legal guidelines that applied to the relationships that existed amongst ancient rulers. The intricate interplay of laws and principles that govern the relationships between individuals who are members of the same community of nations or states is reflected in either the law of the country or international law. To meet the needs of life and the existence of the existence of a state in the governance of international relations, cooperative relations between countries (international) in the world are required. This is in addition to the creation of peace and well-being, which is a dream for every man and nation in the world. Cooperative relations between countries (international) in the world are required. Naturally, every nation has both positive and negative aspects to its situation, as well as varying priorities and interests. These are the kinds of things that are conducive to fostering relationships and international collaboration. The method of research that was used in the writing of this journal was to use the method literature from a variety of references. a. These references can support the content of the writing, and the final section is where the authors come to a conclusion about what they found.]]>
