cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti
Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Phone
+6282221447241
Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hasil Penelitian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25982435     DOI : 10.37159
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Mei" : 15 Documents clear
Kekuatan hukum surat keterangan pemerikasaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kurniawan Sigit Purwanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.527 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1224

Abstract

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru.
Kedudukan rumah penyimpanan Beanda sitaan negara dalam pengelolaan benda sitaan negara Agus Sugiyadi; F R Harjiyatni; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.395 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam pengelolaan barang sitaan Negara secara yuridis, sehingga kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mrmpunyai tugas dan fungsi yang jelas, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan apabila tidak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian ini dapat  disimpulakan bahwa kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan undang undang, secara hakikatanya kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum pidana adalah supporting system, namun dalam pelaksanaan dari penegakan hukum yang masih berjalan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai subordinasi dari main system, Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang undang negatif.
Gugatan warga melalui citizen lawsuit pada kebakaran hutan dan lahan dalam konsep ekokarsi Tinjauan putusan MA no 3555 kpdt 2018 Wisnu Sapto Nugroho; Romana Harjiyatni; Sunarya Rahardja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.404 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1230

Abstract

The concept of ecocracy  in the legal system in Indonesia is contained in the constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. With this concept nature is protected, citizens obtain the right to the environment and sustainable development is realized. But in practice, the concept is not easy to realize because environmental problems in Indonesia are alarming. One concern related to the environment is forest and land fires that are difficult to control. The government as the organizer of the state, especially in the context of ensuring the protection, enforcement and fulfillment of the right to the environment, fails to realize that concept. The existence of a citizen lawsuit with a citizen lawsuit mechanism in the case of forest and land fires in Central Kalimantan is a form of concern, concern and demands of citizens so that their rights to the environment are guaranteed, protected and enforced. In this paper the authors analyze the Putusan MA Nomor 3555K PDT 2018. The purpose of this study was to determine the position of citizen lawsuit in legal arrangements in Indonesia, how to enforce environmental law, specifically handling forest fires in the presence of citizen claims through citizen lawsuit mechanisms and how to embody the concept of natural sovereignty ecocracy after citizen lawsuits through citizen lawsuit mechanisms from the issuance of Putusan MA Nomor 3555 K  PDT 2018. The method used in this study is research with socio legal methods. In accordance with that method, the authors conducted an analysis with legal hermeneutics. The author found the decision of the Putusan MA Nomor 3555 K PDT  2018 showing that the law is in favor of the environment, the acceptance of citizens' claims through a citizen lawsuit mechanism and efforts to uphold the concept of an ecocracy. 
Pelaksanaan penyidikan terhadap pengedar psikotropika dengan resep dokter di Satuan Resesre Narkoba Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman Ihwanul Hakim; Lilik Mulyadi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.74 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1221

Abstract

Dengan adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika maka terdapat aturan yang mengawasi masalah penggunaan dan peredaran obat maupun bahan Psikotropika, dewasa ini banyak pelaku penyalahgunaan Psikotropika yang memanfaatkan resep dokter untuk dapat membeli atau mendapatkan Psikotropika yang tujuannya digunakan sebagai keperluan medis namun oleh pelaku dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sendiri dan menjualnya kembali. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Psikotropika dimana pelaku tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari Instansi Pemerintah terkait. Penerapan Pasal terhadap pengedar Psikotropika ditemui terdapat perbedaan penerapan Pasal antara Polresta Yogyakarta dengan Polres Sleman khususnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam unsur mengedarkan yang termuat dalam Pasal 62 Ayat 4 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan jenis penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu penyidik yang menangani langsung terhadap tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode Diskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa dalam menjerat pelaku pengedar Psikotropika di Polresta Yogyakarta atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum diperkenakan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Penerapan Pasal terhadap pelaku pengedar Psikotropika di Wilayah Hukum Polres Sleman dapat dipersangkakan dengan Pasal 60 Ayat 2 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan perbedaan penerapan Pasal tersebut berdasarkan pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa unsur mengedarkan dalam Pasal 60 Ayat 2 UU RI No 5 Tahun 1997 berlaku terhadap pengedar yang memiliki kapasitas peredaran Psikotropika dalam jumlah yang besar. 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Magelang Himmatul Aliyah; R Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.231 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1220

Abstract

Murabaha contract is a contract of buying and selling goods by stating the acquisition price and profit margin agreed by the seller and buyer. The mechanism for determining customers is found to have turned out to be different operating standards between Islamic banks. As the results of research murabaha contract clause on Islamic banks in Magelang. There are at least two ways, namely through the determination of the court and through the determination based on the contract clause. This research is an empirical normative legal research that uses literature studies and field studies at PT. Magelang State Savings Bank and PT. Islamic People's Financing Bank Meru Sankara Magelang. Savings on problematic financing as a form of legal protection for sharia banking customers can be done by several methods, namely: rescheduling, reconditioning, restructuring, combination and executing collateral sale of collateral through auction. There are 5  forms of legal protection for sharia banking customers in Murabaha contract, namely: protection of sharia principles and usury practices, protection from manipulation of financing agreements, protection from takwid  takzir expenses and financing risks, protection of financial guarantees from insurance companies, and protection in financing contract disputes.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue