R. Murjiyanto, R.
Dosen Magister Hukum Janabadra

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Kepastian Nilai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) R. Murjiyanto; Samun Ismaya
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22 No. 3: Juli 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol22.iss3.art8

Abstract

The problems in this research are formulated as follow, first, how is the standard value calculated in the transition of BPHTB land rights? Second, how to assure the standard value in the calculation of BPHTB on the transfer of land rights? This research is a normative research supported by empirical data with the approach of legislations. On the basis of this study we concluded that, first, there is uncertain quantification of BPHTB amount to be paid, with the obligation that inhibit the validation process of registration of land rights transfer. Secondly, there should be standard fixed value as the basis for calculating BPHTB by the competent authority, such as the Taxable Value on Property Tax.
Menetapkan Pilihan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangungan sebagai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan R. Murjiyanto; Samun Ismaya
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art8

Abstract

Fee for Acquisition of Land and Building (BPHTB) is an obligatory fee that must be paid by any parties receiving rights over land and building. In order to get certainty in paying BPHTB, it is necessary to change the values used as the standard in calculating BPHTB. This research discusses: first, what is the difference of transaction value gap with (NJOP PBB) in SPPT PBB? Second, what values that can be selected to be used as the standard of calculating BPHTB? This research was conducted using normative method supported by primary data. The findings conclude that: first, transaction values are generally higher than NJOP PBB written in SPPT PBB. Second, in order to gain certainty in the payment of BPHTB, it is necessary to set a reasonable value in NJOP PBB as written in SPPT PBB to be used as a standard in calculating BPHTB
Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif"ke dalam Sistem "Konstitutif") R. Murjiyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss1.art3

Abstract

This research is designed to study a number of issues including first, what becoming the philosophical base of consideration in the displacement in the brand registration from the declarative system (first to Use) into the system. Constitutive (First to File)? Second, Why the occurrence of equal brand between one and other parties still exist? Third how does the model of implementation of Constitutive System in the brand registry give the just legal security? This research concluded first, the replacement of the declarative system (First to Use) into the Constitutive System (First to File) in the management of brand in Indonesia is based upon the consideration to reach the legal objective particularly for guaranteeing the legal security and justice in the right protection for the brand owner. Second, the occurrence of registration of equal brand, even the one with good reputation, commonly is based upon a bad intention of the registrants prioritizing their own interest for profit by using the fame. Third, the implementation of Constitutive System or “First to File” in brand registration to give a just legal security that is by applying the constitutive system or “First to File” tightly and consistently in which the rights and protection to the brand are only given the registered brand owner and any claim of cancelation can only be done by the registered brand owner.
Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Ivone Tara Chensita; Raden Murjiyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 2: MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art8

Abstract

The purpose of this study intends to identify, first, the legal certainty of granting integrated licensing through Online Single Submission (OSS), in connection with the registration of business entities electronically (online) through the Business Entity Administration System (SABU) at the Director General of AHU of the Ministry of Law and Human Rights. Second, steps that must be taken for companies that have existed before the enactment of company registration through SABU. Third, steps that must be taken in the event of a change related to company data that has been registered through SABU. The research method uses the normative-empirical method. The results of the study concluded that, first, by registering business entities electronically (online), it provides more legal certainty in the services of providing integrated business licensing through OSS. Second, in this case the granting of business licenses in accordance with the business fields that have been inputted and registered in the SABU system and integrated with the system in the OSS, will issue a Business Identification Number (NIB). Third, there must be an amendment to the articles of association, especially in terms of changes regarding the objectives and activities of the business sector, changes must be made by adjusting the list of business fields listed in the 2017 Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI). Subsequently registered with the Ministry of Law and Human Rights (on line) via SABU, and a Certificate of Registration for Changing Company Data will be issued.
Bentuk hukum badan usaha milik daerah sebagai sarana sumber pendapatan daerah di Kota Magelang Eko Ariani; R Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.781 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v3i2.1197

Abstract

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena semenjak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. PAD yang semakin besar tentunya akan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 1 mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang 2 Mengetahui upaya yang dilakukan BUMD dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang 3 Mengetahui kendala bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan usaha melalui BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1 faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan bentuk hukum BUMD di Kota Magelang yaitu  a Faktor kepemilikan modal usaha perusahaan daerah hanya di miliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang b Faktor batas wewenang dan tanggung jawab pemilik, dimana dengan dimensi tanggung jawab perusahaan daerah untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus pelayanan sosial guna membantu pembangunan di daerah, maka kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat, berada di kewenangan Kepala Daerah Kota Magelang 2 Upaya-upaya yang dilakukan agar BUMD Kota Magelang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu a Meningkatkan pendapatan dengan cara mengadakan perubahan dan inovasi di perusahaan daerah b Mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, dimana biaya-biaya yang masih dpaat ditunda, maka kebijakan yang ditempuh dengan cara mengalokasi dananya pada hal-hal yang lebih prioritas 3 Yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menjalankan usaha.  
IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT ( NTB ) Makmur Ali; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.626 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i1.1716

Abstract

Perkembangan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dampak dari Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Membangun Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram, Nusa Tenggara BaratJenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mengacuh pada studi dokumen, metode Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Penelitian ini akan di lakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Wali Kota Mataram, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Komisi Informasi Publik. Sumber dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara: Pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), Pejabat pada Komisi Informasi Propinsi Nusa TenggaraHasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pelayanan instansi Wali Kota Mataram yang masih belum mampu menunjukan pelayanan yang sempurnan sehingga masyarakat yang ingin mengurus berkas maupun data yang sesuai dengan kepentingannya, Belum mampu secara optimalisasi penerapan prinsip kepemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka, Masih banyak calo dan jalur instan yang belum mampu di atasi atau diselesaikan oleh lembanga, Kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pengawai, Masih banyak jabatan tertentu yang masih belum di isi Kekurangan staf dan pegawai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya serta, Belum memahami secara keseluruhan tugas dan fungsi komisi informai publik sebagai lembaga pengontro mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan Good Governance.
Juridical study on the implementation of business strategy on group construction companies (holding companies) holding companies from business law perspectives Zai Syahril Nur; Dyah Permata Budi Asri; Murjiyanto Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.255 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1233

Abstract

The implementation of business strategies by Construction Holding Company in business diversification is very vulnerable to violations of Business Competition Law. Violations of business competition by Group Companies / Holding Companies are very crucial Business Competition Law issues. Conflicts of interest in business diversification connected with the jurisdiction of state sovereignty are a polemic of Business Competition Law. The occurrence of Monopolistic Practices and Unfair Competition by the Holding Company against the business world in a country is a violation of the law and contrary to the Business Competition Law. As for knowing the Implementation of Holding Company Business Strategy to Avoid Violation of Business Competition Law and Implementation of Business Competition Law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in Holding Company Companies. From these problems the authors conducted research using normative juridical methods that emphasize the legal norms and laws and regulations and analyzed using descriptive qualitative methods. From the results of research and analysis it can be concluded that the Implementation of Business Strategy on Construction of holding must be guided by the law of business competition and apply good corporate governance and comply with it and carry out with ethics and morality. KPPU embodies business competition law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in the business world by means of advocacy, consultation, namely by developing compliance programs with business competition law such as seminars / outreach and executive forums. In this way it is hoped that business actors, stakeholders and stakeholders can understand and disseminate knowledge in the business world.
Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta Yoga Pratitis; R Murjiyanto; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.687 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta, mengkaji tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan, dan mengkaji upaya konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, diarahkan, diartikan, dan diberi penjelasan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan adanya sejumlah aturan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak konsumen serta dengan pemenuhan sejumlah hak konsumen jasa kesehatan oleh penyedia layanan khitan rumahan. Tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan secara keperdataan dengan memberikan ganti kerugian, secara pidana menerima pemidanaan, dan secara administratif menerima pencabutan ijin praktik.Upaya yang dilakukan konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah melalui upaya di luar lembaga peradilan non litigasi dan melalui lembaga peradilan (litigasi) serta meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen, seperti LKY, BPSK, dan LO DIY.
IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT Nanda Chandra Pratama Negara; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.015 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan mengenai pengaruh dan akibat hukum atas cessie yang dilakukan hanya sebagian jumlah piutang kreditor dalam pembuktian sederhana kepailitan termasuk juga dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum bagi debitor (cessus) dan kreditor (cedent) atas permohonan pailit oleh kreditor dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang.       Berdasarkan hasil penelitain disimpulkan bahwa tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya (cessie) kepada pihak ketiga mengakibatkan prinsip concursus creditorium dalam syarat permohonan pailit (Pasal 2 Ayat 1) terpenuhi. Bahwasannya debitor yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor, setelah adanya cessie atas sebagian jumlah piutang kreditor, maka debitor jadi mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor lama (cedent) dan kreditor penerima cessie (cessionaris). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum bagi debitor atas permohonan pailit dengan adanya cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan ditolaknya permohonan pailit karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana karena mengakibatkan perbedaan jumlah klaim utang
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG (Analisis Terhadap Putusan No. 124/PDT.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah) Foead Kamaludin; R. Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.714 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah terhadap hak tanggungan pada bank syariah di Pengadilan Agama Magelang, demikina juga bagaimana  kendala penyelesaian sengketa akad murabahah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjabarkan hasil pengaturan hukum terkait implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah pada KJKS BMT Arta Mandiri di Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang disempurnakan dengan Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelesaian belum sepenuhnya berjalan sebgaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya kendala, diataranya faktor internal; tumpang tindih aturan, keterbatasan hakim, tidak adanya kesadaran pihak penggugat dan tergugat dalam pesidangan. Faktor eksternal adalah, sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara menyeluruh.