cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tomi Agus Triono
Contact Email
yogyakartabk3s@gmail.com
Phone
+6281392735454
Journal Mail Official
yogyakartabk3s@gmail.com
Editorial Address
JL. Badran Gang Melati Jt 1, No. 704, 55231, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Society Bridge
Published by Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 29855845     DOI : https://doi.org/10.59012/jsb.v1i2
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Society Bridge didirikan pada tahun 2022 dan merupakan jurnal peer-review tahunan untuk para sarjana yang sedang naik daun di bidang pekerjaan sosial untuk berbagi penelitian mereka dengan fakultas, sesama mahasiswa, dan komunitas ilmiah yang lebih luas. Misi Journal of Society Bridge adalah menerbitkan tulisan akademis asli tentang praktik pekerjaan sosial, pendidikan, penelitian, kebijakan dan teori dari perspektif mahasiswa pekerjaan sosial. Tinjauan berusaha untuk memperkaya sifat ilmiah sekolah dan profesi kami dengan menyediakan forum untuk pertukaran ide-ide inovatif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Peramalan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan Metode Least Square Agustia, Wispa; Sitanggang, Andreas
Journal of Society Bridge Vol. 3 No. 3 (2025): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v3i3.86

Abstract

Beras merupakan komoditas pangan utama yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi dinamika produksi padi yang fluktuatif, yang berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren produksi padi periode 2018–2024 serta memprediksi produksi tahun 2025–2029 menggunakan metode Least Square. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis secara deskriptif, dengan akurasi model dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2018–2024 produksi padi cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 24.770,37 ton atau 5,04% per tahun. Nilai MAPE sebesar 6,89% menunjukkan tingkat akurasi tinggi, sehingga model dapat diandalkan untuk memberikan estimasi tren jangka menengah. Prediksi produksi padi pada periode 2025–2029 menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 28.052,16 ton per tahun. Kondisi ini mengindikasikan implikasi serius terhadap ketahanan pangan Kalimantan Tengah, khususnya terkait ketersediaan beras, stabilitas harga, dan potensi meningkatnya ketergantungan pada pasokan luar daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya strategi terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penerapan teknologi budidaya adaptif, serta penguatan kapasitas petani untuk menjaga keberlanjutan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan regional.
Pembangunan Sosial Pasca Desentralisasi di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Tantangan dan Peluang A. Fikri Ainurrizqi; Sukmana, Oman
Journal of Society Bridge Vol. 3 No. 3 (2025): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v3i3.70

Abstract

Artikel ini menelaah dinamika pembangunan sosial dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya pada periode pasca-reformasi. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pembangunan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, berbagai tantangan masih muncul, antara lain kesenjangan kapasitas fiskal dan kelembagaan antar daerah, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta lemahnya koordinasi antar sektor. Hasil analisis menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran Pekerja Sosial dalam membentuk kemandirian Penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang M. Yusril Juliansah; Purwo Widodo, Eko Rizqi
Journal of Society Bridge Vol. 3 No. 3 (2025): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v3i3.76

Abstract

Penyandang disabilitas netra merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan. Di Jawa Timor terdapat 5.987 penyandang disabilitas netra. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas netra memerlukan pendampingan dan bimbingan yang tepat dari, agar dapat mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari (activity of daily living). Sehingga sangat penting untuk mengetahui bagaimanakah peran yang dijalankan dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas netra. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran dalam membentuk kamandirian penyandang disabilitas netra, studi kasus di unit pelaksana tehnik Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang atau UPT RSBN.  Penelitian ini merupakan jenis peneitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus atau case study. Tehnik dalam pengumpulan data yang digunakan yakni: observasi, wawancara dan doumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, di RSBN Malang telah melakukan perannya secara optimal. Peran yang dimaksud yakni sebagai edukator, motivator, konselor, mediator dan fasilitator dalam mendampingi penyandang disabilitas netra. Namun terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor pengahambatnya,  antara lain tidak adanya dukungan dari keluarga klien sehingga komunikasi antara klien dengan keluarga yang tidak terjalin dengan baik. Penggunaan gawai yang berlebihan sehingga sulit untuk disiplin dan fokus dalam aktifitas lainnya. Menyikapi hal tersebut pekerja sosial kemudian melakukan pendekatan, konsultasi dan motivasi pada klien dan keluarga. Pemerintah perlu kiranya agar mendorong pihak agar mampu memberikan edukasi terhadap keluarga klien dan masyarakat agar dalam menerima dan membantu para penyandang disabilitas netra.
Kebijakan Stabilisasi Harga Beras Dalam Kebijakan Pangan Indonesia; Perspektif Liberalis, Marxis dan Public Choice Taufikurrahman, Muhammad Rifki; Utami, Kristiawati Tri; Koriyah, Koriyah; Darmawan, Dian Rizky Irvan; Nugroho, Setyo
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i1.89

Abstract

Abstract: This study examines Indonesia’s rice price stabilization policy through the analytical lenses of liberalism, Marxism, and Public Choice theory. Employing a qualitative methodology grounded in a systematic literature review, the research analyzes secondary data sourced from peer-reviewed journal articles, conference proceedings, government publications, and other scholarly materials published between 2023 and 2025. The analysis adopts a thematic approach to elucidate how each theoretical framework interprets the rationale, mechanisms, and consequences of state intervention in the rice market. The findings indicate that, from a liberal standpoint, policy instruments such as market operations, rice importation, and the establishment of price ceilings constitute distortions to the natural functioning of market forces, thereby weakening competitive incentives and inhibiting innovation. Conversely, the Marxist perspective conceptualizes state intervention as a structural necessity to counteract capitalist domination, mitigate distributive inequality, and secure equitable access to rice as a fundamental public good, particularly for the working class. In contrast, the Public Choice framework highlights that rice stabilization policies are frequently shaped by the self-interested behavior of political elites and bureaucrats, manifested in practices such as political signaling, budget maximization, rent-seeking activities, and information asymmetry. The study concludes that the effectiveness of rice price stabilization is contingent upon the state’s capacity to balance market efficiency, distributive justice, and stringent oversight of opportunistic behavior within the policy process.
Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Resiliensi, dan Locus of Control terhadap Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa SI UIN Jakarta Arrobbani, Abdul Aziz; Fadilla, Aqsyal Hilmi; Rif'at, Desriszka; Nurmianti, Evy
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i1.92

Abstract

Technology is changing quickly, and the way students learn in college is also shifting. Therefore, students must be able to study independently. The ability to study independently depends not only on clear thinking, but also on your feelings and how you interact with others. This study looks at how good communication with others, how people see control in their lives, and how well they handle difficulties affect their ability to learn on their own. To do this, we used a survey with questions given to college students. We then used math tools to look at how these things are connected. The results should help us understand what helps students be better at learning on their own and give schools ideas on how to create better learning plans. The results show that interpersonal communication, locus of control, and resilience have a significant positive effect on students’ self-directed learning readiness, with resilience showing the strongest influence.
Analisis Ekonomi Politik Hilirisasi Sebagai Strategi Kemajuan dan Kedaulatan Negara Dalam Pemerintahan Prabowo–Gibran Ndraha, Felisius Andika Fatolosa; Hidayat, Lalu Garin; Barozi, Barozi; Wahyunipan, Valentina Febbyola; Sakerebau, Irawati; Rakha, Muhammad; Subairi, Subairi
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i1.95

Abstract

Downstreaming of natural resources has become a strategic issue in Indonesia's economic development because for years the economy has relied on raw material exports, which are vulnerable to global price fluctuations and have low added value. This study aims to analyze downstreaming as an instrument of economic sovereignty and examine the continuity of this policy from the Joko Widodo era to the Prabowo-Gibran administration. The method used in this study is a qualitative literature study, utilizing various literature sources. The results show that downstreaming marks a significant shift from colonial and post-colonial patterns that position Indonesia in the global political economy. Within the political economy framework, downstreaming serves as a state instrument to overcome the resource curse, strengthen policy autonomy, and build long-term competitiveness through industrial integration, technological advancement, and broad job creation.
Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Terhadap Pola Redistribusi Sumber Daya: Tinjauan Ekonomi Politik Kabupaten Gunungkidul. Susila Wahyuana, Jaka; Elvia Agustina, Sitha; Wahyu Ristyadi , ⁠Martinus; Supami; Agvina , Fadila; Sihite, Jerry
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i1.96

Abstract

The Free Nutritious Meals (MBG) policy launched by the Prabowo–Gibran administration is a strategic intervention to improve the quality of human resources by fulfilling basic rights to food and nutrition, while also addressing stunting and alleviating economic burdens. This study analyzes the impact of MBG on resource redistribution patterns in Gunungkidul Regency from a political economy perspective. Using a qualitative case study approach reinforced by literature review, this study applies the Lowi (redistributive policy), rent-seeking , and patronage frameworks. The results show that the MBG is a highly conflictual redistributive policy. Limited local supplies, particularly rice and supporting products, have prompted political elites to opt for centralized procurement for logistical efficiency. This decision has opened up opportunities for rent-seeking  and patronage practices, whereby regional suppliers obtain strategic contracts with the support of local elites. As a result, financial redistribution is distorted because most of the program funds flow out of the region. Although the MBG has succeeded in achieving its social welfare objectives, the program has failed to promote local economic redistribution due to the marginalization of farmers and MSMEs. It is recommended that BUMP/BUMD be established as off-takers to break the rent-seeking  chain..
Deviasi Sosial di Era Digital: Analisis Relasi antara Kepentingan Eksistensi Individu dan Tuntutan Norma Masyarakat pada Perilaku Cyberbullying Remaja Lubis, Avicenna
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i1.93

Abstract

This study examines adolescent social deviation on social media arising from conflicts between individual interests in digital validation and societal normative demands. Research variables include social validation needs, weakened social control, platform algorithm influence, and deviant behaviors such as cyberbullying and misinformation. The study aims to analyze psychosocial and structural drivers of noncompliance with social norms and legal regulations, and to assess the effectiveness of conventional social control. Using a qualitative library research approach, data were collected from indexed academic journals, official institutional reports, cyber law regulations, and credible mass media sources published between 2020 and 2025. Data were analyzed through qualitative content and thematic analysis, drawing on Anomie Theory, Social Control Theory, and the Online Disinhibition Effect. Findings indicate that attention-seeking motives, cyberspace anonymity, and algorithmic logics normalize deviant behavior among adolescents. The study concludes that mitigating digital social deviation requires strengthening digital empathy and systemic collaboration among families, educational institutions, policymakers, and platform providers
Analisis Tipologi Sektor dan Kepatuhan Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Inklusi Sosial di DIY Fakruddin, Faiz; Abdillah, Ashar; Ham, Umirul; Muarib, Andi Syamsul
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tipologi sektor pelayanan dan tingkat kepatuhan yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan inklusi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis klaster sektoral terhadap data sekunder Pendataan LKS DIY Tahun 2025. Setelah melalui proses validasi dan pembersihan data, diperoleh 74 LKS swasta sebagai unit analisis. Variabel yang dikaji meliputi tipologi sasaran layanan, kepemilikan badan hukum, status izin operasional, dan hambatan kelembagaan yang dianalisis melalui distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial di DIY masih didominasi oleh Klaster Anak sebanyak 38 LKS (51,3%), diikuti Klaster Disabilitas dan ODGJ 19 LKS (25,7%), Klaster Lansia 12 LKS (16,2%), dan Klaster Khusus 5 LKS (6,8%). Tingkat kerentanan yuridis tertinggi ditemukan pada Klaster Lansia, di mana 41,7% lembaga berstatus izin operasional kedaluwarsa atau belum memiliki izin. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa hambatan utama kepatuhan hukum meliputi keterbatasan biaya pengurusan badan hukum, perizinan, serta minimnya infrastruktur pelayanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yuridis LKS tidak hanya dipengaruhi oleh tata kelola internal, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya dan dukungan kebijakan yang diterima masing-masing sektor pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan inklusi sosial di DIY memerlukan kebijakan yang lebih adaptif melalui penyederhanaan prosedur legalitas, pendampingan kelembagaan, dan penguatan kapasitas LKS yang melayani kelompok rentan, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ.
Ketidakadilan Spasial dalam Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial: Analisis Geografis Kapasitas Finansial dan Akreditasi di DIY Hasyim, Syamsiah; Umar, Usnidah; Hatta, Sukarno
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.99

Abstract

Ketimpangan spasial dalam pelayanan sosial menjadi tantangan bagi implementasi desentralisasi karena distribusi kapasitas organisasi penyedia layanan belum selalu sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi spasial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta mengidentifikasi perbedaan kapasitas kelembagaan berdasarkan karakteristik wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional berbasis analisis komparatif geografis. Data sekunder diperoleh dari Pendataan LKS DIY Tahun 2025 yang mencakup 74 LKS aktif. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan tabulasi silang untuk membandingkan distribusi jumlah LKS, status akreditasi, kapasitas pendanaan, dan kepemilikan usaha ekonomi produktif antara klaster urban–suburban (Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) dan klaster rural–periferi (Kulon Progo dan Gunungkidul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,9% LKS terkonsentrasi di kawasan urban–suburban, sedangkan hanya 31,1% berada di wilayah rural–periferi. LKS di kawasan perkotaan didominasi oleh akreditasi A dan B, memiliki kapasitas pendanaan yang lebih tinggi, serta didukung oleh akses yang lebih luas terhadap hibah pemerintah, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan jaringan filantropi. Sebaliknya, LKS di wilayah rural–periferi menghadapi keterbatasan pendanaan, rendahnya capaian akreditasi, serta berbagai hambatan administratif dalam pemenuhan legalitas kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi geografis berhubungan dengan kapasitas kelembagaan organisasi dalam sistem pelayanan sosial. Penelitian ini memperluas penerapan konsep Spatial Justice dan Resource Dependence Theory dengan menunjukkan bahwa ketimpangan pelayanan sosial tidak hanya terjadi pada distribusi layanan kepada masyarakat, tetapi juga pada distribusi kapasitas organisasi penyedia layanan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan place-based social welfare governance untuk mengurangi kesenjangan kapasitas LKS antar daerah.

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge Vol. 4 No. 1 (2026): Society Bridge Vol. 3 No. 3 (2025): Society Bridge Vol. 3 No. 2 (2025): Society Bridge Vol. 3 No. 1 (2025): Society Bridge Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Society Bridge Vol. 2 No. 2 (2024): Society Bridge Vol. 2 No. 1 (2024): Society Bridge Vol. 1 No. 3 (2023): Society Bridge Vol. 1 No. 2 (2023): Society Bridge Vol. 1 No. 1 (2023): Society Bridge More Issue