cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret" : 5 Documents clear
Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Terkait Akta Backdate Livia, Nerissa
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.94

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara jujur, mandiri, tidak memihak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran etika oleh notaris, salah satunya berupa pemberian tanggal mundur (backdate) pada akta. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip integritas dan moralitas profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak. Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara jujur, mandiri, tidak memihak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran etika oleh notaris, salah satunya berupa pemberian tanggal mundur (backdate) pada akta. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip integritas dan moralitas profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak. Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam menegakkan etika profesi melalui mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam menangani pelanggaran kode etik berupa backdating akta, serta menilai efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu melalui studi terhadap ketentuan hukum yang relevan serta konsep etik profesi kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, MPN memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi atas pelanggaran etik, termasuk akta backdate. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penanganan pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pembuktian, kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan protokol, serta belum seragamnya penerapan sanksi. Kesimpulannya, MPN telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam menangani pelanggaran kode etik, tetapi diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih preventif dan represif, serta peningkatan integritas notaris melalui pendidikan etik berkelanjutan guna menjaga marwah profesi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Budaya Hukum Carok sebagai Penyelesaian Permasalahan dalam Adat Madura Simangunsong, Anggiat Binsar; Prima, Eri; Mayangsari, Fitria; Oktavia, Sonia Adriani
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.95

Abstract

jurnal ini membahas mengenai budaya Carok sebagai adat istiadat orang madura (suku madura) dalam menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat berkaitan dengan penghinaan atau perselisihan dengan tujuan mempertahankan harga diri. Budaya hukum carok ini ini salah satu yang solusi atau penyelesaian tentunya bertentengan dengan hukum positif yaitu Hukum Pidana Indonesia. Tentu ini menjadi suatu permasalahan yang ada ditengah masyarakat hukum adat madura mengenai eksistensi budaya hukum carok ditengah masyarakat Indonesia yang multicultural sehingga budaya carok dalam masyarakat adat madura sedikit demi sedikit bisa tergerus. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metodelogi normatif dengan membahas budaya hukum carok dalam penyelesaian permasalahan bagi masyarakat madura itu sendiri dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan memberi kasus-kasus dalam 2-3 tahun terakhir dan dengan melalui jurnal ini dapat pula diketahui bagaimana peran dari pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman untuk tidak menggunakan penyelesaian permasalahan dengan carok yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.
Perlindungan Hukum dan Optimalisasi Dampak Positif Pinjaman Online di Era Digital Aisyah, Nada; Pratama, Aditya; Ngantung, Verra yanti
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.97

Abstract

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai pinjaman online (fintech lending) merupakan inovasi di bidang keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Layanan ini berkembang pesat karena kemudahan akses dan proses yang cepat, namun juga memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Permasalahan tersebut terutama muncul dari praktik pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan tidak manusiawi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti POJK No. 77/2016 dan peraturan-peraturan terkait teknologi finansial, namun masih banyak celah hukum yang belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen. Beberapa kelemahan regulasi antara lain tidak adanya standar operasional yang seragam, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, serta belum adanya mekanisme perlindungan data dan penyelesaian sengketa yang efektif. Urgensi perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online menjadi semakin penting mengingat tingginya tingkat pengaduan masyarakat. Perlindungan tersebut harus meliputi aspek akses data, batas bunga, kejelasan perjanjian elektronik, serta mekanisme penagihan yang sesuai hukum dan etika. Perlindungan ini juga harus selaras dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diperlukan revisi regulasi secara menyeluruh dan penguatan pengawasan untuk menjamin keadilan serta keamanan konsumen dalam menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia.
Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Era Digital Sabrina, Nathasya; Sulastri, Sulastri; Eida, Tri Salwa Nur
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.101

Abstract

Digital telah membuat perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk resolusi perselisihan hukum Salah satu masalah umum adalah sengketa default, yaitu pelanggaran perjanjian kontrak Dalam artikel ini, peran mediasi dibahas sebagai mekanisme alternatif untuk resolusi konflik (APS) dalam pengobatan gangguan pada era digital Studi ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan, literatur hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki keunggulan dibandingkan perselisihan hukum tradisional, khususnya dalam konteks digital Proses mediasi yang fleksibel, cepat dan murah adalah solusi ideal untuk menyelesaikan sengketa yang sering memengaruhi pihak -pihak dari yurisdiksi yang berbeda Selain itu, penggunaan teknologi seperti platform online dan komunikasi virtual memungkinkan proses mediasi tanpa lebih efisien tanpa batasan geografis Namun, penelitian ini juga menyajikan berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman umum tentang mediasi digital dan kebutuhan untuk peraturan yang lebih luas untuk mendukung implementasinya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa artikel ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik default di era digital, jika didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan pelatihan yang jelas untuk publik Ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat mediasi digital dan pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung proses tersebut
Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN Ferselli, Aurellia Karin; Baloch, Sania Mari Baloch; Muflihah, Rifdah
Notary Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i1.102

Abstract

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk perkara perdata yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan dalam lingkungan keluarga. Sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara waris, Pengadilan Agama mewajibkan mediasi terlebih dahulu sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dalam menyelesaikan konflik waris, dengan studi kasus pada perkara nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai prosedur dan dipimpin oleh hakim bersertifikat, serta berhasil menghasilkan kesepakatan damai antara para pihak. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pendekatan kekeluargaan, kompetensi mediator, serta pemahaman hukum waris yang dimiliki para pihak. Faktor pendukung lainnya meliputi ketersediaan sarana mediasi yang memadai dan strategi pendekatan berbasis nilai agama dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi oleh hakim mediator merupakan solusi efektif dalam sengketa waris dan merekomendasikan peningkatan pelatihan mediator serta edukasi publik tentang pentingnya penyelesaian damai.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue