cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan" : 8 Documents clear
Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang Devi Triady Bachruddin; Guntur Fernanto; Bani Adi Darma; Oki Oktaviana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.122

Abstract

The role of local government is needed in improving services and awareness to increase the fulfillment of birth certificates. As of March 2019, the coverage of birth certificate ownership in Banten province only reached 78.24%, which is below the national average of 88.66%. This study aims to find out the problem of the low coverage of birth certificate ownership in the Banten Province, specifically in the City of Serang and Serang District. This research uses quantitative and qualitative methods, conducted from April to June 2019. The results showed the factors causing the low ownership of birth certificates in Serang City were the lack of public awareness in urban areas to have a birth certificate and the non-optimal presence of SMARTDUKCAPIL as an online-based population administration service application. Whereas in Serang District, the distance of the sub-district to the district capital and lack of presence of the Disdukcapil UPT in each district were the main factors. The strategy that can be implemented are developing human resources, optimizing and developing facilities and infrastructure, increasing cooperation networks, and increasing public awareness ABSTRAK Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kesadaran keluarga untuk peningkatan pemenuhan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Gambaran masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran terjadi di wilayah provinsi Banten. Sampai dengan bulan Maret 2019, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 78,24% jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 88,66%. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix methode), dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2019. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selain itu dilakukan studi literatur dan telaahan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan sampai dengan bulan mei 2019 cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di wilayah Kabupaten Serang baru mencapai 69,88%. Kecamatan Cinangka dan Tanara merupakan daerah di Kabupaten Serang yang cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun paling kecil. Sampai dengan bulan mei 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah ini baru mencapai 54,01% dan 55,69%. Cakupan akta kelahiran penduduk usia 0- 18 di wilayah Kota Serang baru mencapai 80,44%. Kecamatan Serang merupakan wilayah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 paling kecil diantara wilayah lainnya (hanya 76,56%). Jarak bukan merupakan faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran di Kota Serang. Hasil analisis regresi korelasi memperlihatkan kecenderungan semakin jauh jarak kecamatan dari pusat kota semakin tinggi cakupan kepemilikan akta kelahirannya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Serang yang menunjukan bahwa jarak kecamatan dengan ibu kota Kabupaten mempengaruhi cakupan kepemilikan akta kelahiran.
Peningkatan Profesionalitas Menuju Legitimasi Praktik Humas Pemerintah Indonesia Erlinda Puspita Ningrum
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.127

Abstract

Public relations as an occupational group struggles for legitimacy in society so that they need to move toward professionalization. This study investigated the Indonesian government's public relations efforts in professionalizing the field. Since 2015, under the recent presidency of Joko Widodo, there is enthusiasm toward a new government initiative called Government Public Relations (GPR) which signals professional competencies. How this GPR initiative relates to the professionalization of public relations underpins this study. In doing so, it applied two qualitative approaches: first, a constructive approach to the structure of professionalization by reviewing six government policies related to the practice and profession of public relations; second, an interpretive approach to the perceptions and reflections of those government policies by in-depth interviewing ten practitioners from both central and regional government agencies. In Indonesia, the findings showed that licensing is at the forefront of the professionalization of public relations mainly through education, training, expertise, skills, ethical codes, and professional association. The emergence of ICT urged the enhancement of public relations professional roles in creating good governance, including the openness of public information and public involvement. Although these concepts are partially understood by practitioners due to decentralization and early phase implementation, Indonesian government public relations is ‘on the move to becoming professionals.’ Based on these findings, this study showed that the professionalization of government public relations, including the creation of good governance, is a mutual relationship working in a cycle process in the provision of a democratic political system. To implement this process, it is important to consider public sector characteristics in the creation of government policies to make it fully understandable, achievable, and sustainable. Keywords: Professionalism, Public Relations, Indonesian Government ABSTRAK Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai salah satu kelompok okupasi sulit mendapatkan pengakuan di masyarakat, sehingga perlu meningkatkan profesionalitas. Sejak tahun 2015, dibawah pemerintahan Joko Widodo, ada antusiasme terhadap program pemerintah bernama Government Public Relations (GPR) yang mensyaratkan kompetensi profesi humas. Bagaimana GPR mempengaruhi peningkatan profesionalitas humas pemerintah melatarbelakangi studi ini. Penelitian terdahulu mengidentifikasi tiga cara peningkatan profesionalitas, yaitu bottom-up, top-down, dan kolaborasi. Studi ini menginvestigasi upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan praktisi humas pemerintah untuk membuat sektor ini lebih profesional. Untuk itu, digunakan dua pendekatan kualitatif: pertama, pendekatan konstruktif tentang praktik dan profesi humas pemerintah dengan meninjau enam kebijakan publik; kedua, pendekatan interpretatif melalui wawancara secara mendalam terhadap persepsi dan refleksi sepuluh praktisi humas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah tentang penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa di Indonesia, licensing atau SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas menjadi syarat pertama untuk meningkatkan profesionalitas humas pemerintah, diikuti dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang mencakup pendidikan, pelatihan, keahlian, keterampilan, kode etik, dan asosiasi profesi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) turut mendorong peningkatan peran humas pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik. Walaupun baru separuh dipahami oleh praktisi karena faktor desentralisasi dan tahap awal implementasi, kedua hal ini mendorong humas pemerintah bergerak menuju profesionalisme. Studi ini menunjukkan bahwa proses peningkatan profesionalitas humas pemerintah merupakan hubungan yang timbal balik dalam sebuah siklus dengan dukungan sistem politik demokratis. Untuk mengimplementasikan proses ini, pembuatan kebijakan publik perlu mempertimbangkan karakteristik unik sektor pemerintahan agar dapat sepenuhnya dipahami, diterima, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Profesionalitas, Hubungan Masyarakat, Pemerintah Indonesia
Penilaian Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Bagi Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Novi Prawitasari; Dewi Sartika
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.128

Abstract

JFT is required to be able to produce scientific papers to support the Credit Score (AK). However, scientific papers produced are still relatively minimal, due to the lack of competence in writing scientific papers. The purpose of this study is to analyze the needs in writing scientific papers by JFT in East Kalimantan Province. This type of research is quantitative with data collection techniques through surveys using an online questionnaire. The research respondents consisted of lecturers, widyaiswara, and researchers. Data were analyzed descriptively using a frequency table. 24.2% of respondents stated that the biggest obstacle in scientific writing is the preparation of design research, preparation of research instruments (21.1%), determining research method (27.6%), the collection and data processing (12.7%), and conducting data analysis and drawing conclusions (8.3%). The need for developing scientific writing capacity for JFT is a competency-based training and hands-on practice, building a scientific writing innovation, and utilizing writings from senior researchers how to write a scientific journal. Keywords: Competency Improvement, Scientific Writing, Specialized Functional Officer ABSTRAK Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) disyaratkan harus mampu menghasilkan karya tulis ilmiah agar dapat menunjang penambahan Angka Kredit (AK). Akan tetapi karya tulis ilmiah yang dihasilkan masih terbilang minim, hal ini disebabkan kurangnya kompetensi para JFT dalam menulis karya ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penulisan makalah ilmiah oleh JFT di Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan form kuesioner online. Responden penelitian terdiri atas dosen (20 orang), widyaiswara (20 orang), dan peneliti (50 orang). Data dianalisis secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi. Berdasarkan hasil análisis data, 24,2% responden menyatakan kendala terbesar dalam penulisan ilmiah adalah penyusunan desain riset (proposal riset), penyusunan instrumen penelitian (21,1%), menentukan metode penelitian yang tepat (27,6%), tahap pengumpulan dan pengolahan data (12,7%), melakukan analisis data dan menarik kesimpulan (8,3%), serta kendala lainnya sebanyak 6,2%. Kebutuhan pengembangan kapasitas menulis ilmiah bagi JFT dalam penelitian ini adalah pelatihan berbasis kompetensi dan praktik langsung (dibantu oleh mentor yang kompeten dan berpengalaman), membangun budaya inovasi penulisan (penelitian) ilmiah, serta memanfaatkan tulisan/jurnal dari peneliti senior tentang tahapan penelitian dan tata-cara penulisan jurnal ilmiah. Kata Kunci: Peningkatan Kompetensi, Penulisan Ilmiah, Jabatan Fungsional Tertentu
Pembangunan Masyarakat melalui Penegakan Keadilan Sosial terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Knowledge Society Prakoso Bhairawa Putera; Muhammad Zulhamdani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.129

Abstract

Social justice in the field of science is the key to achieving a knowledge society. Indonesia as a developing country is also trying to develop science. However, not all Indonesians have access to formal education and other sources of knowledge. The development of science led a nation that had the ability to create and shape advanced civilizations. This paper is based on a literature study and official government data related to education access. Social justice towards science will be achieved by creating a balance in access to knowledge and the availability of sources of knowledge. The decreasing level of illiteracy indicates that the community has received a proper education. There are five aspects to achieving progress in a knowledge-based society namely infrastructure, content, affordability, diversity, and human capacity. Keywords: Community Development, Education Access, Social Justice, Knowledge Society ABSTRAK Kemajuan dan kemakmuran telah dirasakan oleh berbagai negara di beberapa negara Amerika utara, eropa, dan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan China. Kemajuan ini diperoleh karena penguasaan ilmu pengetahuan di negara mereka. Indonesia sebagai negara berkembang juga berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun selama ilmu pengetahuan di sebarkan secara tidak merata, negara ini sulit untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Kemajuan bangsa hanya diperoleh jika masyarakat Indonesia telah mendapatkan keadilan sosial dalam bidang ilmu pengetahuan. Keadilan sosial dalam bidang ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai sebuah masyarakat pengetahuan atau knowledge society. Dalam membentuk masyarakat pengetahuan yang berkeadilan sosial setidaknya ada lima aspek yang perlu diperhatikan, yakni infrastruktur fisik, konten pengetahuan, keterjangkauan, keberagaman, dan kapasitas manusia. Kata Kunci: Pembangunan Masyarakat, Akses Pendidikan, Keadilan Sosial, Masyakarat Berpengetahuan
Analisis Potensi Pengembangan Pasar Kerajinan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Destinasi Wisata Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.130

Abstract

Amuntai Craft Market in Hulu Sungai Utara Regency is a market that is unique and has potential as a tourist destination. This market sells a variety of handicrafts made from purun and rattan which are produced by local craftsmen. To improve the economy of the community and the region, the Amuntai Craft Market needs to be developed optimally so that it can become a tourist destination. This paper aims to analyze the potential for developing the Amuntai Craft Market as a tourist destination in terms of its strengths, weaknesses, opportunities, and external challenges. This paper is a descriptive exploratory. Primary data were collected through field observations, interviews with local government in charge of market affairs, and interviews with artisans. Secondary data obtained through interviews with relevant parties and literature relevant to the topic of writing. Data were analyzed using the SWOT method, which was then reduced to a recommendation for a strategic step for market development. The analysis shows that the Amuntai Craft Market has great potential to be developed as one of the tourist destinations because it has the uniqueness of handicraft products, and the products are well-liked for the design of goods and affordable prices, and the availability of human resources that have been hereditary producing handicraft products. The weaknesses of the Amuntai Craft Market are that they do not have permanent buildings, market time is very limited so that it is difficult to access by visitors outside the regency, there is no standard of quality and price of the product, and there is a lack of management from the local government. Recommendations for market development are the promotion of market presence, enhancing the competitiveness of handicraft products through training and coaching, market relocation to be accessible to visitors outside the region every day. Keywords: Amuntai Craft Market, Tourism, SWOT ABSTRAK Pasar Kerajinan Amuntai merupakan pasar yang memiliki keunikan dan berpotensi sebagai destinasi wisata. Pasar ini khusus menjual berbagai barang kerajinan yang diproduksi oleh para pengrajin lokal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan Pasar Kerajinan Amuntai sebagai destinasi wisata. Tulisan ini bersifat deskriptif eksploratif. Data primer diambil melalui observasi lapangan dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode SWOT, yang kemudian diturunkan menjadi rekomendasi langkah strategis pengembangan pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan Pasar Kerajinan Amuntai terletak pada kekhususan menjual produk kerajinan, desain barang selalu ada pembaruan, harga terjangkau, dan ketersediaan SDM yang telah turun temurun memproduksi barang kerajinan. Adapun kelemahannya adalah tidak memiliki bangunan permanen, waktu operasional pasar sangat terbatas sehingga sulit diakses oleh pengunjung dari luar daerah, serta belum memiliki standar kualitas dan standar harga. Rekomendasi untuk pengembangan pasar adalah relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, penyesuaian waktu operasional pasar untuk memperluas akses pengunjung luar daerah, serta pembinaan dan pendampingan kontrol kualitas produk. Kata Kunci: Pasar Kerajinan Amuntai, Pariwisata, SWOT
Kebijakan Pembiayaan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin dalam Pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Banjar Annida
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.131

Abstract

Achievement of Universal Health Coverage (UHC) is achieved through the participation of JKN - Health BPJS by all Indonesians. Not all poor people were the premium assistance beneficiary, while since 2020 regional health insurance was abolished. The study aims to determine the UHC achievements of the governments, particularly in health financing for the poor. This research uses an Analytic-qualitative approach with the cross-sectional method and was conducted in 2019. Data collection through in-depth interviews with purposive sampling at the Regional Public Health Office, Regional Planning and Development Office, and Social Service in Banjar Regency. The stages for Analysis consist of data reduction, presentation, and data collection. Banjar Regency government involves CSR at TKPKD forum to cover health financing for the poor and underprivileged outside the premium assistance beneficiary, but there were gaps in the unified database synchronization, which can be an obstacle in projecting the health financing and budgeting. The government needs to increase the premium assistance beneficiary quota. The mid-income people or people who can afford health insurance should join the independent universal healthcare participants, so that premium assistance beneficiary is designated only for the poor. Coordination across sectors and programs must be integrated into SLRT. Keywords: Financial Policy, Health Financing, Universal Health Coverage, JKN-BPJS. ABSTRAK Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) diwujudkan melalui kepesertaan pada JKN-BPJS Kesehatan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun tidak semua masyarakat miskin dan tidak mampu masuk dalam daftar PBI. Disamping itu, di tahun 2020 kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah dihapus, sehingga masyarakat miskin bukan PBI tidak dapat lagi memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan dari pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar untuk mengetahui langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menuju pencapaian UHC, yang diutamakan pada kebijakan pembiayaan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional, dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. Metode penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data secara indepth interview. Informan penelitian adalah pemerintah daerah yang ditentukan secara purposive sampling, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Bappeda Kabupaten Banjar, dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kabupaten Banjar melalui forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mewacanakan keterlibatan Corporate System Responsibility (CSR) dalam pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada diluar BDT atau bukan PBI, meskipun diperkirakan belum dapat membiayai masyarakat miskin secara keseluruhan. Namun masih terjadi permasalahan dalam sinkronisasi BDT masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu tersebut yang dapat menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan dalam memperhitungkan anggaran pembiayaan kesehatan tersebut. Perlu diwacanakan penambahan kuota alokasi anggaran PBI sebagai salah satu solusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disisi lain, masyarakat yang telah mampu secara ekonomi harus didorong untuk menjadi peserta BPJS mandiri, sehingga pembiayaan mereka yang semula PBI dapat dialihkan pada masyarakat miskin, diluar peserta PBI. Koordinasi lintas sektor maupun lintas program terintegrasi dalam SLRT, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Bappeda sehingga masyarakat miskin dan tidak mampu mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Rekomendasi dan strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Banjar ini dapat diimplementasikan pada kabupaten/kota dengan kondisi dan permasalahan yang sama. Kata Kunci: Kebijakan Finansial, Pembiayaan Kesehatan, JKN-BPJS
Perkembangan dan Pelestarian Kain Sasirangan Pewarna Alam di Kota Banjarmasin Hartiningsih
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.132

Abstract

Naturally dyed Sasirangan is one of the cultural heritage of the Banjar Empire. Originally, the Sasirangan was made using natural dyes. Nowadays, the Sasirangan made by synthetic dyes. The synthetic dyes can produce more various and brighter colors, which is more interesting for the consumer. The synthetic dyes have been reduced and lowered the interest of natural dyed Sasirangan fabric. Along with the less interest in natural dyed Sasirangan fabric, the craftsmen reduction, and other various impacts, it is concerned that the natural dyed Sasirangan fabric which is a heritage will be extinct. Therefore, this research was conducted to give an overview of the existence of the natural dyed Sasirangan fabric and the roles of the government, the craftsmen, as well as the society in their effort to preserve it. The research method is qualitative descriptive. The result shows that the existence of the natural dyed Sasirangan fabric has been significantly increased both for its quantity, which is the rise of the craftsmen’s number, as well as its quality such as the motives diversity and the coloring quality which does not wear off easily. The effort of the government, the craftsmen, and the society in preserving Sasirangan fabric is quite diverse, from the coaching, the training for the general public, the housewives, also the students in the school environment. Even, for maintaining the Sasirangan fabric preservation, the Banjarmasin City government issued a policy in the form of a circular which obliges all the state civil apparatus in the environment of Banjarmasin City government to wear clothing made of natural dyed Sasirangan fabric on a certain day of each month. Keywords: Sasirangan Fabric, Natural Dyes, Preservation, Banjar Culture ABSTRAK Kain sasirangan pewarna alam merupakan salah satu warisan budaya Kerajaan Banjar. Kain sasirangan semula dibuat dengan menggunakan pewarna alam. Seiring dengan perkembangan zaman kain sasirangan kemudian dibuat dengan menggunakan zat pewarna sintetis. Pewarna sintetis dapat menghasilkan warna yang lebih beragam dan cerah sehingga lebih banyak diminati konsumen, sehingga minat terhadap sasirangan pewarn alam semakin berkurang. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan terus berkurangnya pengrajin sasirangan pewarna alam dan dikhawatirkan kain sasirangan pewarna alam yang merupakan warisan leluhur akan punah. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran keberadaan kain sasirangan pewarna alam dan upaya pelestariannya oleh pemerintah, pengrajin dan masyarakat. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan produksi kain sasirangan pewarna alam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kualitasnya juga meningkat dalam hal variasi motif dan warna yang tidak mudah luntur. Upaya pelestarian dari pemerintah, pengrajin dan elemen masyarakat meliputi pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat umum, ibu-ibu rumah tangga, sampai pada anak didik di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan pakaian berbahan kain sasirangan pewarna alam pada hari tertentu dalam setiap bulannya. Kata Kunci: Kain Sasirangan, Pewarna Alam, Pelestarian, Budaya Banjar.
Evaluasi Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas  di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Masrudi Muchtar; Utomo; Latifa Suhada Nisa; Dewi Siska; Maliani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v15i2.136

Abstract

The recruitment of civil servant for persons with disabilities by the Provincial Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law changes the paradigm that makes persons with disabilities as dignified humans who have the same rights as other citizens, including the right to decent work. Affirmation policies have been given to persons with disabilities, but in practice, there are still people with disabilities who feel discriminated against. This condition needs to be evaluated. The purpose of this study is to describe the implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities and its compliance with existing policies and also to formulate a policy strategy for the next recruitment. The implementation of civil servant recruitment in 2018 is generally carried out well, except that there are problems with the recruitment of CPNS for persons with disabilities that are not fully in accordance with the policy of respecting, protecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities. There are several strategies for implementing civil servant recruitment for persons with disabilities, there are: 1) Conducting equal perceptions between central government, regional government, and other related parties, 2) Building positive concepts for persons with disabilities, 3) Providing greater opportunities for persons with disabilities to become civil servant, 4) Arrange the formation of persons with disabilities based on regional needs and persons with disabilities, 5) Conduct planning of implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities by involving the community of persons with disabilities and related parties, 6) Optimizing services for persons with disabilities. Keywords: Evaluation, Civil Servant Recruitment, People with Disabilities ABSTRAK Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, salah satunya hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada kesempatan berikutnya. Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya penyandang disabilitas tidak dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus yang disediakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, diantaranya: 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 3) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci : Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue