cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan" : 10 Documents clear
Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pengrajin Songket Khas Kabupaten Ogan Ilir Aulia Utami Putri; Ermanovida; Tutty Khairunnisyah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.154

Abstract

Kabupaten Ogan Ilir memiliki salah satu jenis industri yang menghasilkan produk khas sumatera selatan yaitu tenun songket dengan karakteristik yang berbeda dari tenun songket di provinsi lain. Kabupaten Ogan Ilir merupakan sentra penghasil songket yang sudah terbentuk cukup lama dan sentra pengrajin songket terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi pengrajin songket khas Kabupaten Ogan Ilir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ogan Ilir Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu pengrajin songket, penjual songket dan aparatur di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan analisis SWOT. Dimana analisis kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mengukur kondisi internal, berupa kekuatan dan kelemahan yang dibuat dalam matriks IFE dan kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman yang dibuat dalam matriks EFE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi pengrajin songket khas Kabupaten Ogan Ilir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ogan Ilir yang dapat digunakan yaitu strategi intensif dengan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk atau melakukan integrasi dengan berbagai peluang yang ada. Kebijakan UMKM yang dibuat belum dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada pengrajin songket.
Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh bagi Guru Digital Immigrant Yanti Tayo; Siti Nursanti; Wahyu Utamidewi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.161

Abstract

The Ministry of Education and Culture has instructed the distance learning system (e-learning) to deal with the Covid-19 pandemic. E-learning must be implemented by all educational units without exception. This study aims to analyze the obstacles that occur during the implementation of e-learning. The type of research is descriptive qualitative. The primary data were collected directly from main sources through interviews with 4 Digital Immigrant Teachers at Pondok Ranggon 01 Pagi Elementary School, Cipayung District, DKI Jakarta. The results indicated that the Digital Immigrant Teachers at Pondok Ranggon 01 Pagi Elementary School were quite capable of doing the e-learning technology. However, when using E-learning platforms, some elements might be considered as obstacles in e-learning such as limited internet access and lack of proficiency in operating e-learning applications. Recommendations from this study on the implementation of e-learning increase literacy in the use of communication technology as part of the communication strategy for implementing government policies. Abstrak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang harus diikuti seluruh guru dan murid di Indonesia tanpa terkecuali dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan PJJ. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diambil melalui depth-interview kepada 4 orang guru digital immigrant di SD Pondok Ranggon 01 Pagi Kecamatan Cipayung DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan guru digital immigrant di SD Pondok Ranggon 01 Pagi berhasil menerapkan dan beradaptasi dengan teknologi meskipun dibutuhkan literasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak sekolah. Berbagai hambatan yang terjadi yaitu buruknya sinyal internet, keterbatasan kuota, serta kesulitan untuk menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini terhadap pelaksanaan PJJ meningkatkan literasi penggunaan teknologi komunikasi sebagai bagian dari strategi komunikasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sektor Pembangkit Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selama Pandemik COVID-19 Arif Maulana; Nugrahayu Suryaningrum
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.169

Abstract

The Covid-19 pandemic has spread out in Indonesia include in Hulu Sungai Tengah Regency. In 2020, this pandemic caused a deep economic contraction that needs to be a concern for local governments. This study aims to determine the potential sectors of the Hulu Sungai Tengah Regency during the Covid-19 pandemic to be able to rise from economic contraction. The data used are sourced from BPS-Statistics including Gross Regional Domestic Product at constant prices 2010 by industry, PDRB at current prices by industry, population, the share of economic sectors, Economic Growth during 2016-2020. The analysis used was Typology Klassen Analysis and Location Quotient which resulted that the Agriculture, Forestry, and Fisheries; Information and Communication sectors becoming the potential sectors that lead the economy of Hulu Sungai Tengah Regency during the Covid-19 pandemic. Based on information technology and focus on potential sectors, the growth of other sectors such as Manufacturing; Trading; Accommodation, Food, and Beverage will grow to increase the added value of the regional economy of Hulu Sungai Tengah Regency.
Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Yusuf Hariyoko
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.180

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014 concerning The Village, village development has to utilize the local economic resources. Mojomolang Village, as one of the developing villages based on the Building Village Index (BVI), does not yet have a local economy to develop. This study aims to analyze local economic development in Mojomolang Village. This research is qualitative with a case study approach. The data were collected through interviews and observations. Aspects of local economic development used as research parameters are locality, economic base, job opportunities, community resources, knowledge, and communication. The results of the study indicate that local economic development has not been well implemented in Mojomalang Village. The local potential has not been used optimally; local economy-based jobs are not yet available for village communities; the knowledge of human resources is still low, seen from the lack of utilization of innovation and technology. Based on this, the village government needs to develop local potential based on the economic sector of the majority of the community and take advantage of BUMDes to move the village community's economy. Abstrak Pembangunan desa menjadi ujung tombak setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dalam rangka pembangunan desa yang inklusif. Desa Mojomolang, sebagai salah satu desa berstatus membangun berdasarkan IDM, belum memiliki pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi lokal di Desa Mojomolang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Aspek pengembangan ekonomi lokal yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah lokalitas, basis ekonomi, kesempatan kerja, sumberdaya komunitas, pengetahuan, dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Desa Mojomalang masih belum terlaksana. Lokalitas dan basis ekonomi sesuai potensi lokal masih belum tergarap dengan baik; kesempatan dan lapangan kerja dari ekonomi lokal belum tersedia untuk masyarakat desa; aspek pengetahuan yang dimiliki SDM masih minim dilihat dari kurangnya pemanfaatan inovasi dan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah desa perlu mengembangkan potensi lokal yang berbasis pada sektor ekonomi mayoritas masyarakat atau sektor ekonomi buatan serta menggunakan BUMDes sebagai entitas baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba terhadap Warung Tradisional di Kalimantan Selatan Latifa Suhada Nisa; Siska Fitriyanti; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.191

Abstract

Warung is a substitute for the traditional markets for the people of South Kalimantan. The warungs were usually located in the middle of the neighborhood. Several previous studies indicate that the number and income of warungs have continued to decline since the entry of modern retails in South Kalimantan. The objectives of this study were to analyze the impact of modern retails towards warungs and analyze the implementation of the modern retail regulations in South Kalimantan. The method used is mixed methods with qualitative and quantitative approaches. The study findings suggest that modern retailers have tendencies to cause a decline in income to the point of bankruptcy of warungs. Some regulations specifically regulate the existence of franchised minimarkets but do not regulate the warungs specifically. Therefore, there is an urgency to review permits regulations and rules of modern retail locations, local government intervention to improve competitiveness, and facilitation of capital assistance. Abstrak Warung tradisional merupakan pilihan tempat berbelanja selain di pasar tradisional bagi penduduk setempat. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa omzet warung tradisional menurun sejak kemunculan minimarket waralaba yang mulai menggeser posisi warung tradisional di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh minimarket waralaba terhadap warung tradisional, serta menganalisis regulasi dan implementasi tentang penataan minimarket warlaba di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan yaitu mix methods dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan minimarket waralaba berpotensi menimbulkan pengaruh negatif, yaitu penurunan omzet hingga penutupan usaha. Terdapat regulasi yang khusus mengatur keberadaan minimarket waralaba, akan tetapi tidak mengatur tentang keberadaannya terhadap warung tradisional. Berdasarkan hasil tersebut maka diperlukan peninjauan kembali regulasi terkait izin pendirian dan penataan lokasi minimarket waralaba, intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing, serta fasilitasi bantuan modal.
Strategi Pemasaran Itik Alabio sebagai Produk Unggulan Daerah Kalimantan Selatan Siska Fitriyanti; Herry Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.193

Abstract

Alabio Ducks are native poultry and a featured product of South Kalimantan. However, the ducks have not yet contributed economically to the farmers or region. Culinary business in urban areas opens opportunities for the development of the Alabio Duck. The purpose of this study was to analyze the upstream and downstream sectors of the Alabio Ducks to be used as the basis for preparing the marketing strategies. This study uses a qualitative approach. Data were taken through observation and interviews with informants selected by purposive sampling, analyzed using STP and marketing mix analysis. The results of this study indicate that the segment and target market are middle-upper people in urban areas. Expansion of the market can be done through the supply of cold meat for the hotel, restaurant, and modern markets. The marketing strategy is to pay attention to the advantages of texture, taste, and color of the meat, determine competitive selling prices according to quality, add online distribution channels, and increase promotions on digital platforms. Abstrak Itik Alabio merupakan rumpun unggas lokal dengan sebaran geografis asli Kalimantan Selatan dan salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD). Akan tetapi, sektor peternakan Itik Alabio selama ini belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian peternak maupun daerah. Perkembangan bisnis kuliner di daerah perkotaan membuka peluang terhadap pengembangan Itik Alabio di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor hulu hingga hilir Itik Alabio untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pemasarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diambil melalui observasi dan wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis penetapan nilai (STP analysis) dan analisis bauran pemasaran (marketing mix analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segmen dan target pasar adalah masyarakat daerah perkotaan yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Perluasan jangkauan pasar melalui suplai cold meat untuk pangsa pasar perhotelan, restoran, dan pasar modern. Strategi pemasaran adalah dengan memperhatikan keunggulan tekstur, rasa, dan warna daging Itik Alabio sebagai daya jual, menentukan harga jual yang bersaing dengan kompetitor tanpa menurunkan kualitas, menambah jalur distribusi secara daring, dan meningkatkan promosi di platform digital.
Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare Andi Syafirah Putri Abdi Patu; Muhammad Heru Akhmadi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.200

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) is an infrastructure project financing system developed to solve the limited development budget. The Makassar-Parepare railway is the first PPP project handled by the Ministry of Transportation as the PJPK. This paper aims to evaluate the preparation stage of the Makassar-Parepare project. The research method used is descriptive qualitative. Primary data was collected through interviews. The data obtained were analyzed using the ATLAS.ti application. The results of the study indicate that the PPP preparation of the Makassar-Parepare project has generally been well carried out based on regulations. However, there are some obstacles in the preparation process, such as schedule delays due to land acquisition and the lack of understanding of the person in charge of the cooperation program because of unpreparedness of human resources. Thus, good organizational coordination is needed in the preparation process of the PPP project. Abstrak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan suatu sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang menggunakan skema KPBU saat ini yaitu proyek KPBU Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi tahap penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Meski demikian, terdapat kendala dalam proses penyiapan seperti pada proses penetapan trase jalur kereta api yang mengalami kemunduran jadwal karena permasalahan pembebasan lahan, dan minimnya pemahaman penanggungjawab program kerjasama (PJPK) terhadap konsep KPBU. Hal ini terjadi karena proyek KA Makassar-Parepare merupakan proyek KPBU pertama yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan selaku PJPK, sehingga kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi organisasi yang baik sangat diperlukan dalam proses penyiapan proyek KPBU kereta api.
Strategi Pemasaran Pariwisata Pantai Plengkung Kabupaten Banyuwangi Menggunakan 3P+4A (Price, Place, Promotion, Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) Kristian Buditiawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.201

Abstract

Plengkung Beach is one of the beaches in the Diamond Triangle line in Banyuwangi Regency. Plengkung Beach is dubbed “The Seven Giant Waves Wonder” by tourists. However, the potential development of Plengkung Beach has not been optimal because there are several problems such as the lack of media of promotions, limited modes of transportation, and visitor activities that tend to environmental pollutions. This study aims to formulate a marketing strategy for Plengkung Beach tourism based on the marketing aspects of 3P+4A (price, place, promotion, attraction, accessibility, amenity, and ancillary. This research is a descriptive qualitative study. The data were collected by survey and interviews with local government who were in charge of regional planning and tourism development as well as tourists who were selected randomly. The analysis method uses the Boston Consulting Group (BCG) matrix. The results of the BCG matrix analysis place Plengkung Beach in the Question Mark quadrant, that where tourism marketing (on the supply side) is well-executed, but not so with the tourist perceptions. Tourism marketing plans for improving visitors of Plengkung Beach were repairing the road, adding tourist attractions, providing tourism supporting facilities and infrastructure such as hotels and restaurants, and reducing transportation rental costs. Abstrak Pantai Plengkung adalah salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam Triangle Diamond (Segitiga Berlian). Daya tarik utama Pantai Plengkung adalah ombaknya yang termasuk dalam The Seven Giant Wave Wonder karena bagus untuk olahraga selancar. Meski demikian, pengembangan potensi Pantai Plengkung belum maksimal karena terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya media dan sarana promosi, keterbatasan moda transportasi, dan aktivitas pengunjung yang cenderung merusak alam. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran pariwisata Pantai Plengkung berdasarkan aspek-aspek pemasaran jasa pariwisata 3P+4A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara kepada instansi pemerintah terkait perencanaan pembangunan dan sektor pariwisata, dan wisatawan Pantai Plekung yang dipilih secara acak. Metode analisis menggunakan matrik Boston Consulting Group (BCG). Hasil analisis matrik BCG menempatkan Pantai Plengkung pada kuadran Tanda Tanya, artinya pemasaran pariwisata (sisi penawaran) sudah bagus dan menyeluruh tetapi belum sesuai dengan persepsi wisatawan. Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menerapkan strategi pemasaran pariwisata di Pantai Plengkung, yaitu dengan cara memperbaiki aksesibilitas jalan, penambahan daya tarik wisata, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel dan restoran serta pengurangan biaya sewa kendaraan melalui sistem subsidi.
Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional Boy Anugerah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.211

Abstract

The coastal areas and the front islands have strategic roles for Indonesia as an archipelagic state. This circumstance is a result of the natural resources contained by the two maritime entities. However, those strategic roles could not be empowered optimally yet, both in terms of socio-economic and security-defense aspects. Whereas, the optimal empowered areas have significance to strengthen the national sovereignty. This research aims to analyze the problems and present the solutions in developing the coastal areas and the front islands to enforce national sovereignty. This research uses a literature review approach. Desk research and annotated bibliography are used as the data collection and analysis methods. The result of this research is that it is important to conduct effective regional development mechanisms based on regional security and management approaches. Effective regional security could be done by involving the community in the state defense system through a reserve component scheme, while effective regional management could be done by enhancing the roles of the three main stakeholders, who are the government, society, and other interest groups (private sector, NGOs, local governments). The conclusion of this research is in terms of enforcing the national sovereignty, the development of the coastal areas and the front islands has to be done comprehensively by combining security and prosperity approaches, which are implemented through effective regional security and management mechanisms. Abstrak Wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Hal ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua entitas maritim tersebut. Namun demikian, nilai strategis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan belum diberdayakan, baik dalam konteks sosial-perekonomian maupun pertahanan-keamanan. Padahal, secara umum wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan yang diberdayakan secara optimal akan memiliki signifikansi penting dalam menopang kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan solusi terkait pola pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan dalam mendukung tegaknya kedaulatan nasional melalui pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data dilakukan dengan metode annotated bibliography. Hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkannya mekanisme pembinaan wilayah secara efektif berbasis pengamanan dan pengelolaan. Pengamanan wilayah dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan dan pulau-pulau terdepan dalam sistem pertahanan negara melalui skema komponen cadangan, sedangkan pengelolaan wilayah dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi dari tiga pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat, serta kelompok kepentingan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan nasional, pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan berbasis pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan dapat dimanifestasikan melalui mekanisme pengamanan wilayah secara efektif, sedangkan pendekatan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan wilayah secara efektif.
Kajian Penanggulangan Gizi Buruk di Kalimantan Selatan Maliani; Latifa Suhada Nisa; Dewi Siska; Sajiman
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.223

Abstract

Toddlers in Indonesia experience a double burden problem, some children are obese but others experience stunting, emaciation, and malnutrition. Nutritional problems if not addressed will cause the Indonesian nation can experience a lost generation. The occurrence of malnutrition can be prevented if the root cause of the problem in the community concerned can be known, so that overcoming the problem of nutrition can be done more fundamentally through handling the root of the problem. The purpose of this study is to identify the causes of malnutrition, identify the implementation of efforts to overcome malnutrition, and formulate strategies to overcome malnutrition in South Kalimantan. This research is a descriptive study with a combination method combining qualitative and quantitative approaches. The results showed the number of malnutrition in South Kalimantan that was found in 2018 to September was 95 cases. Cases of malnutrition were found mostly with non-clinical symptoms. Most cases of malnutrition found with clinical symptoms are marasmus. Most of the cases in 2018 were caused by poverty + poor parenting + lack of sanitation. Efforts to combat malnutrition in South Kalimantan are not only carried out by the health department but also supported by cross-sectors which are included in sensitive interventions, including social services through PKH programs and non-cash direct assistance (literature, basic food distribution, business capital assistance, home rehabilitation) not living) and also the food security department through KRPL and CPP programs, and others. However, coordination between related agencies in managing malnutrition problems, especially at the district / city level, is still not optimal. High commitment from regional leaders is needed for the integration of all related sectors.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue