cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): May" : 7 Documents clear
Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara Aini Shalihah; Fahrizal Nur Mahalli; Ahmadi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.360

Abstract

The constitution is basically a set of rules that regulate and shape the organs of government and their authorities, as well as the foundations of the state. The constitution functions in maintaining the stability and continuity of political and legal structures as well as the basic principles that serve as guidelines and are formulated in written form. This paper will analyze the comparison of constitutional theory in the doctrine of experts as a form of state institutional basis. With a comparative study between each character, the results of this paper aim to add to the body of knowledge about the world's constitutional theory. Broadly speaking, the constitution is the basic law which is then used as a guide in the administration of a country and there are also two kinds of constitutions, namely written constitutions and also unwritten constitutions. Regarding this matter, the author will analyze how the concept of constitution and state institutions from C.F. Strong, K.C. Wheare, Henc vam Maarseveen as well as from Pancasila law state thinkers (Indonesia) such as Jimly Asshiddiqie and Bagir Manan. This paper uses normative legal research methods using a comparative approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that C.F.Strong's concept of state institutions states that the general attributes that must be owned by a modern constitutional state must have branches of legislative, executive and judicial powers. Then K.C. Wheare and Henc van Maarseveen stated that the constitution forms the main institutions of government, such as the legislature, executive and judiciary, while the determination of the composition and method of appointing these institutions is often left to ordinary law. Then, the concept of the Indonesian constitution that state institutions that have been contained in the Indonesian constitution have actually been the result of transformations from world doctrines such as the concepts of C.F.Strong, K.C.Wheare, and Henc van Maarseveen and several other figures. Although, not in its entirety, the theories that have been put forward have become reference material in forming a state institutional structure that is in accordance with the circumstances and form of the state.
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi Muhamad Rijal Firdaus; Rahmania Lailatul Hijriyah; Ernawati Huroiroh
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.364

Abstract

Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk hukum yang masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang( RUU). Adapun hasil dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan bersyarat yang salah satunya dikenal dengan istilah putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya suatu Undang – Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Secara bersyarat ini memberikan makna bahwa undang – undang yang disyatakan inkonstitusional tersebut, akan berubah status konstitusional jika melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi bagaimana ketidakpastian hukum yang di munculkan akibat putusan inkonstitusional bersyarat, dengan mengambil contoh atau berfokus menggali ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan 91/PUU-XVIII/2020, yang menjadi topik hangat sejak 2020. Penelitian ini dalam metodenya berbasis penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian basis penedekatan isu yang dibahas yakni pendekatan secara konseptual kemudian pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan, dan pendekatan terhadap kasus. Adapun pada ujung penelitian ini, memberikan sebuah poin simpulan yakni mekanisme Judicial Previewini, dapat mengakomodasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan inkonstitusional bersyarat dengan merevisi beberapa peraturan perundang – undangan terkait dan membuat pengaturan yang lebih detail dengan mendesain peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial Previewini, ke dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
Analisis Wacana Penghapusan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Hendrik Kurniawan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.380

Abstract

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, yaitu penyidikan kasus korupsi dinilai inkonstitusional sebab apabila kejaksaan diberikan kewenangan dalam hal penyidikan kasus korupsi tidak ada kontrol dalam hal penyidikan, sehingga jaksa melakukan penyidikan sewenang-wenang yang menjadikan kejaksaan superpower sebagai penyidik tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, saat ini telah dilakukan uji materi (judicial review) di Mahkmah Konstitusi dengan perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh M. Jasin Jamaluddin. Masalah ini cukup menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi apakah konstitusional atau inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan konstitusi serta kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, kejaksaan merupakan lembaga negara yang membantu KPK dalam memberantas kasus korupsi ditingkat daerah-daerah dan nasional yang kasus korupsinya dibawah 1 M bukan sebagai lembaga yang menyaingi KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan jauh lebih efektif dilapangan.
Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia Laili Choirunnisa; Try Hajar Caesar Oktaviana; Ahmad Ainur Ridlo; Elva Imeldatur Rohmah
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.401

Abstract

Efficient and accessible public services are an essential aspect of the development of a country. In Indonesia, as a country with a large and diverse population and a large area, the challenge of providing equitable accessibility of public services for all people is complex. However, with the rapid advancement of information and communication technology, electronic-based government systems have emerged as a potential solution to improve the accessibility of public services in Indonesia. This study aims to analyze the role of electronic-based government systems in improving the accessibility of public services in Indonesia and the resulting benefits. This research uses an analytical descriptive approach by collecting data through literature study and analysis of related documents. The results show that the electronic-based government system is vital in improving the accessibility of public services in Indonesia. By reducing physical barriers, increasing efficiency, and providing co-benefits such as transparency and more active public participation, these systems can speed up public service processes and increase community satisfaction. To optimize the role of electronic-based government systems, joint efforts between the government, the private sector, and the public need to be made to improve infrastructure, digital literacy, and data protection.
Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif di Indonesia Ahmad Zulal Abu Main; Muhammad Habiburrohman
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.402

Abstract

Indonesian lawmakers have not limited the periodicity of how many times a member may serve. It leads to a decline in the sensitivity of the members who have repeatedly acted to care more about the people. On the other hand, experienced legislature members are increasingly familiar with using budgets, further fueling the practices of abuses of power, corruption, collusion, and nepotism. This problem is interesting to examine, especially regarding the urgency limitation of legislative member terms in Indonesia. This study uses normative judicial research methods with conceptual, statute, and comparative approaches. The study results showed that the legislature deserved to have limited periods as a form of power limitation to prevent the practice of abuse of power and regeneration of political parties. It is confirmed by the data of abuse of power by several sitting legislatures and the course of limited periods imposed by other states.
Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 M. Syamsul Anam; Satrio Prayitno; Nur Lailatul Musyafa'ah
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.405

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPUD Tuban melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Tuban pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. KPUD Tuban menekankan penerapan protokol kesehatan dalam pilkada Tuban untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pilkada dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu, KPU Tuban membagi waktu pencoblosan bagi pemilih, dan menyiapkan masker, hand sanitizer hingga sarung tangan plastik. Untuk memeriahkan suasana pemilu, KPU Tuban mengadakan lomba dekorasi Tempat Pemungutan Suara dan selfie di depan Tempat Pemungutan Suara. Peran KPUD Tuban dalam pelaksanaan pilkada di Tuban telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, sehingga pilkada bisa terlaksana dengan lancar.
Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia Nur Lailatul Aidah; Sindy Rochmadian; Usna Maliha
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 1 (2023): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i1.411

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai munculnya politik identitas pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dimana kemunculan politik identitas ini disebabkan adanya perbedaan agama, suku, adat dan lainnya yang dimana salah satu kelompok-kelompok tertentu merasa di intimidasi dan di diskriminasi oleh para pihak-pihak yang lain, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat Indonesia yaitu salah satunya rengangnya persaudaraan antar negara dikarenakan adanya perbedaan dari satu sama yang lain, sehingga membuat demokrasi di negara Indonesia ini tidak bekerja dengan baik atau bahkan tidak berguna sama sekali. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku, pulau, atau bahkan adat sehingga membuat Indonesia berbeda dari negara-negara yang lain yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya resiko terpecah belahnya masyarakat Indonesia dikarenakan timbulnya politik identitas ini, sehingga ketika terjadi pemilu masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memilih lebih banyak melakukan golput karena merasa bakal calon yang dipilih tidak memiliki kesamaan identitas entah mulai dari suku, adat, atau bahkan agama. Saat ini politik identitas semakin menjadi karena tidak adanya tindakan yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai politik identitas ini, sehingga banyak masyarakat yang menganggap sepele kejadian tersebut atau bahkan mereka tidak sadar sama sekali mengenai politik identitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May