cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2022)" : 9 Documents clear
Penggunaan Alat Bukti Lain Berbentuk Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis Pmk No. 6 Tahun 2020) Yudi Rizki Aulia Ritonga
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172 KB)

Abstract

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah, untuk mengetahui kekuatan alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada, dan untuk mengetahui penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari UndangUndang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Kata kunci: Penggunaan, Alat Bukti Elektronik, Pilkada.
Implementasi Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016) Putri Ningsi Siregar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.919 KB)

Abstract

Asas hukum atau perinsip hukum bukan lah suatu aturan hukum yang diberlakukan secara kongkrit, melainkan suatu prinsif dasar yang bersifat umum. Mengingat Asas Lex Specialis Sistematis merupakan penentuan suatu ketentuan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana dalam rana perbankan menjadi tindak pidana korupsi maka undang-undang yang seharusnya di gunakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 perkara pidana khusus tindak pidana krupsi, adalah UndangUndnag Perbankan sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang bersifat Specialis Sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (law in books) atau bersemberkan dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Selanjutnya, data dianalisis secara analisis kualitatif dengan kepustakaan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016 atas penggunaan asas lex specialis sistematis dalam tindak pidana perbankan menjadi tindak pidana korupsi. Hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Penggunaan asas lekspecialis sistematis dalam tindak pidana perbankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 merupakan tindak pidana dalam rana perbankan mengingat karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus yang mengatur suatu larangan dan mengatur sanksi pidana apabila adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan perbankan maupun Negara. Dapat Disimpulkan Bahwa perkara tindak pidana dalam rana perbankan lebih mengutamakan undang-undang perbankan dibandingkan dengan undangundang tindak pidana korupsi, karena keuangan negara maupun korporasi berbentuk BUMN dalam Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang Perbankan dan Administrasi Keuangan dikarenakan.Kata kunci: Asas Lex Specialis Sistematis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi. 
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016 Shania Agnes Pratiwi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.803 KB)

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fiqih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan konsekuensi yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Metode penelitian dilakukan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif. Sumber data dilakukan penelitian ini menggunakan dari hukum Islam, primer dan data sekunder. Analis data dalam penelitian hukum adalah analis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa. Kewajiban orang tua terhadap anak lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang pangan dan pendidikan selama anak tersebut masih belum dewasa, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Konsekuensi yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak akan tetap bersama ibunya walaupun anak di tetapkan belum sah dimata hukum. Akta kelahiran anak dicatat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang. Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua orang tuanya diminta bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan tersebut dengan syarat membuat STPJM.Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, perkawinan tidak tercatat
Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam Mhd Syifa Amali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.086 KB)

Abstract

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sila pertama dari landasan Philosopische Grondslag Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya selain hukum positif yang berlaku di Indonesia tentunya aturan-aturan ketuhanan pun juga berlaku di Indonesisa, salah satunya adalah hukum Islam. Bagaimana ketika suatu hukum mengatur keduanya namun berbeda dalam mekanisme pekasanaannya, salah satu contohnya adalah tentang Cessie (Pengalihan Piutang). Terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaannya antara Pengalihan piutang dalam hukum Perdata dan dalam hukum Islam, sebagai warga Negara Indonesia harus mengetahui hal tersebut agar nantinya dapat kita laksanakan dengan baik dan benar. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, dan dengan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (statue approach), ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Maka darti itu penelitian ini akan membahas tentang cessie dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan hawalah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Adanya pengaturan hukum masing-masing dari cessie dalam hukum Perdata dan juga hawalah dalam hukum Islam, 2. Cara penyelesaian piutang melalui Cessie dari hukum Perdata dan juga cara penyelesaian piutang hawalah dalam hukum Islam, dan 3. Perlindungan para pihak (kreditur lama, kreditur baru, debitur, dan lain-lain), dalam pelaksanaan cessie dalam hukum Perdata maupun hawalah dalam hukum Islam.Kata kunci: Perjanjian, Piutang, dan Cessie
Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Syarifah Chairiana Nur Lubis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.611 KB)

Abstract

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Medan, sayangnya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi saja. Pemerintah daerah Kota Medan kurang memperhatikan mengenai kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya kesadaran dan juga keperdulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung walet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk mengetahui proses perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui kendala dalam perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan yang diatur pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal yang membagi jenis pajak dari sudut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dan Peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung wallet. 2) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 3) Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan Hambatan atau kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan dan tidak terkecuali pajak sarang burung walet adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selalu pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan.Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Kosmetik.
Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oki Rusmana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.062 KB)

Abstract

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di sebuah tempat kejadian perkara. Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah bantuan dari unit polisi satwa dengan penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana peran Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada unit polisi satwa. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa: Peran serta unit polisi satwa sangat vital bagi penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. Pencarian barang bukti yang dilakukan oleh unit polisi satwa dalam suatu tindak pidana, dibantu dengan anjing pelacak. Tetapi tidak semua barang bukti dapat dilacak oleh unit polisi satwa karena kemampuan yang dimiliki anjing sangat terbatas. Anjing pelacak hanya dapat melacak barangbarang seperti narkotika, bahan peledak dan barang-barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Anjing pelacak digunakan pada tahap awal penyidikan, yang diawali dengan permintaan bantuan dalam bentuk tertulis dari penyidik yang melakukan penyidikan suatu tindak pidana kepada kesatuan unit polisi satwa. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana adalah: Terbatasnya daya penciuman yang dimiliki dari anjing, kurangnya jumlah anjing, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki unit polisi satwa ca-nine (k-9) Polda Sumbar, kesulitan dalam melakukan olah TKP oleh unit satwa yang dikarenakan masuknya pihak yang tidak berkepentingan ke dalam TKP, tidak semua tempat atau lokasi TKP yang dapat di masuki oleh unit polisi satwa ca-nine (K-9) contoh nya: rumah ibadah, faktor cuaca jika terjadi hujan maka akan menyebabkan hilangnya jejak atau bau dari pelaku.Kata kunci:  Penyelidikan, Tindakan Pidana, Narkotika
Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-02/Al/Ii/2020) Tri Utoyo Pratama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.36 KB)

Abstract

Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141ayat (10) dan Pasal 143 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan normanorma hukum. Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) Dalam analisa yuridis terhadap Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.Kata Kunci: Pidana Desersi, Pemberatan Pidana, dan Analisis Putusan No. 9- K/PM.I-02/AL/II/2020
Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara) Rury Mutia Dewi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.976 KB)

Abstract

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan diidukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bebagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa
Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yolanda Theresia Lubis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.646 KB)

Abstract

Pewarisan yang menggantikan ahli waris “bij plaatsvervulling” dimungkinkan untuk diubah posisinya sebagai ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya menerima warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum bagi ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Sipil, bagaimana menentukan ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Penyusunan Hukum Islam dan Hukum Waris Sipil, apakah akibat hukum terhadap ahli waris pengganti ahli atau "bij plaatsvervulling" yang tidak menerima warisan dari ahli waris sesuai dengan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris? Sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat yang digunakan deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari al-quran / hadits dan data sekunder. Kemudian data diolah melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa ketentuan hukum bagi ahli waris penerus menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 185, sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam pasal 841 dan pasal 848 dari KUH Perdata. Penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dimana orang yang menghubungkan mawali (ahli waris pengganti) dan ahli waris harus sudah meninggal terlebih dahulu dan antara mawali dengan ahli waris ada hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris perdata terdapat tiga jenis penggantian tempat, yaitu penggantian di downline, penggantian di sideline, dan penggantian di garis menyimpang. Akibat hukum dari ahli waris pengganti yang tidak menerima warisan dari ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat ahli waris tidak terselubung oleh ahli waris utamanya. Sedangkan menurut hukum waris perdata, seseorang tidak dapat memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain kesempatan untuk mendapatkan warisan pengganti tertutup bagi seseorang. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat/tidak patut (onwaardig); menyangkal warisan atau ahli waris mencabut hak warisnya, maka penggantian warisan ditutup bagi anak atau keturunan dari orang yang tidak tergolong berhak waris.Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Waris Perdata.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue