cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 5 (2023)" : 10 Documents clear
Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah(Studi Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011 – 2016 Kaban, Nhov Trakapta Putra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah dan memiliki kedaulatan dimana orang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dengan kata lain sebuah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsetrasi, serta partisipasi dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah tersebut partisipasi masyarakat diharapkan dapat berperan serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dimana kini diperkuat lagi dengan PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dimana di daerah kabupaten karo telah terjadi pemberhentian terhadap bupati karo yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan proses pemberhentian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari primier dengan melakukan wawancara di Kabanjahe Karo dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Eddy Ulina selaku ketua Pansus DPRD Kab Karo, Bapak Efendy Sinukaban selaku ketua DPRD Kab Karo, dan Bapak Julianus Paulus Sembiring selaku Tokoh atau Penggerak Massa dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga negara menggunakan hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta turut melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan apa yang mereka telah implementasikan, dimana implementasi itu mucul akibat sikap dari bupati karo yang membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, penyalahgunaan wewenang, serta sumpah yang telah dilanggar sebagai bupati yang dimana pada saat itu larangan tersebut telah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar Islamic Banking Hasanah Humaira, Jihan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan adalah suatu Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Akad Wadiah merupakan salah satu produk sebagai prinsip tabungan iB Dollar Hasanah yang merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syarat Islam. Namun pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang akad wadiah dalam tabungan BNI Dollar, pelaksanaan akad serta perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologi (yuridisempiris) yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum dengan cara memadukan bahan- bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undangundang, bahan sekunder yaitu buku-buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan menggunakan bahan hukum tersier yaitu dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dipaham akad wadiah adalah transaksi penitipan dan atau barang dari nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu yang pelaksanaan pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah. Bank dapat membebankan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Sehingga apabila nasabah mengalami kerugian maka perbuatan bank dapat dilakukan dengan cara nonlitigasi dan litigasi.
Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan) Putra, Riski Ade
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 OtoritasJasaKeuanganberwenangmengenaisanksiadministratifkepadasetiaporangyangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentangPerasuransian.DalamhalOtoritasJasaKeuanganmenilaikondisiperusahaanperasuransianmembahayakan kepentingan pemgang polis, tertanggung, atau peserta, Otoritas Jasa Keuangandapat mengenai sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yanglain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi JiwaNusantara pada pencabutan Izin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui akibathukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara, sertauntuk mengetahui Peranan Otorotas Jasa keuangan pada pencabutan izin usahaAsuransi JiwaNusantara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis danmenggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatifdenganunsur-unsurempirisyangdiambildataprimerdenganmelakukanwawancaradandatasekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahanhukumtersier,danjugapenelitianinimengeloladatayangadadenganmenggunakananalisiskualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan IzinUsaha PT. Asuransi JiwaNusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggungdan tertanggung. Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi JiwaNusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaansedang tidak sehat maka dari itu sebagaimna yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40Tahun2014tentangPerasuransian,mengamanatkanpembentukanLembagaPenjaminPolis,dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta programpenjaminan polis. Serta Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan IzinUsaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat ataskarakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untukmenghentikankegiatannyaapabilakegiatantersebutberpotensimerugikanmasyarakat,danTindakan lain.Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi JiwaNusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar SebagaiAnggota (StudiOJKRegion 5Medan)
Analisis Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan PeraturanKapolri Nomor 7 Tahun2012 Lubis, Marhot
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan yang ada tentang penyampaian pendapat di muka umum tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir bagi penyelenggara kegiatan penyebarluasan opini publik dan para agen yang melakukan pengamanan di lapangan. Sedemikian rupa sehingga dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012, menjadi salah satu cara bagi Polri untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di depan umum. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat umum, tata cara penanganan kasus pelanggaran penyampaian pendapat umum oleh kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012, kendala dalam penanganan kasus penyampaian opini publik oleh polisi berdasarkan PerKap. Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran mengeluarkan pendapat di depan umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, seperti bentuk -bentuk pelanggaran mengeluarkan pendapat di depan umum berupa pelanggaran administratif. dan bentuk pelanggaran. menyatakan pendapat di muka umum berupa pelanggaran hukum, seperti pemblokiran, penghentian kendaraan, pembakaran ban bekas, penyisiran, perusakan fasilitas umum, melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada tujuan/obyek demonstrasi. Tata cara penanganan kasus pelanggaran penyampaian pendapat umum oleh kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 dilakukan dalam 3 tahap, antara lain tahap sebelum unjuk rasa, tahap kedua saat unjuk rasa dan tahap ketiga yaitu setelah demonstrasi, dimana polisi melakukan kegiatan untuk memulihkan situasi dimana demonstrasi berlangsung. Hambatan dalam penanganan kasus penyampaian opini publik oleh polisi dibatasi oleh kurangnya koordinasi antara narasumber opini publik dengan polisi di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke massa, kerusuhan yang direncanakan, tidak ada perwakilan yang bersedia merespon. dan berbicara kepada massa, serta kurangnya personel dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan keamanan.
Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid/B/2019/PN-Bnj) Lapian, Rivaldi Ramadhan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kematian tenaga kerja menjadi salah satu tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga tersebut. Baik itu kematian yang diakibatkan karena kelalaian perusahaan terhadap kepedulian keselamatan tenaga kerja ataupun kematian yang disebabkan karna unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kematian tenaga kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Mengkaji putusan yang dijatuh hakim terhadap putusan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terkait kasus kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj masih jauh ketentuan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kematian tenaga kerja berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pada Pasal 359 KUHP, Pasal 186 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan juga UU Perlindungan anak. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap Penanggungjawab perusahaan. Padahal atas kelalaian tersebut telah menimbulkan 30 (tiga puluh) korban jiwa, baik itu dewasa maupun anakanak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukuman 1 tahun penjara terhadap putusan tersebut masih jauh dari hukum yang diatur dalam sanksi pidana pada ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dimana menurut penulis hukuman terhadap kelalaian perusahaan ini harus dijatuhkan sangat berat dan seharusnya lebih dari 1 tahun. 
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Londut Aini, Intan Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari data sekunder dan tersier. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang pemerintahan desa bahwa kerjasama dilakukan atas perjanjian bersama. Kerjsama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan kerjasama tidak lepas dari hambatan yang ada yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani, namun terdapat faktor pendukung yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.
Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial Siregar, Muhammad Hafidz
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Umum masih menyisahkan persoalan yang mendasar. salah satu nya dalam pelaksanaan kampanye. Seiring perkembangan zaman, kampanye yang dilakukan dalam pemilu saat ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas media sosial. Kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial banyak sekali terjadi belakangan di karenakan belum diaturnya secara terperinci tentang perbuatan kampanye hitam melalui media sosial di dalam Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Makanya dibutuhkan lah suatu bab maupun pasal khusus yang mengatur perbuatan pidana kampanye hitam melalui media sosial ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan mengenai kampanye hitam (black campaign) seyogyanya tidak memiliki definisi konkrit tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam Proses penegakan hukum pada tindak pidana kampanye hitam (black campaign) melalui media sosial sangat sulit untuk ditegakkan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari penegakan hukum itu sendiri. Akibat hukum yang terjadi dari perbuatan kampanye hitam (black campaign) melalui media sosial dapat dikenakan saksi administrasi dan sanksi pidana serta akibat lain yang menjadi dampak terhadap perbuatan kampanye hitam yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, rendahnya jumlah suara pemilih, dan tercorengnya pemilu yang Luber Jurdil.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Produk Dalam Menggunakan Jasa Endorse Yang Dipasarkan Melalui Media Sosial Piliang, Ahmad Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media online menjadi bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi, pesan, dan salah satunya menunjang terbentuknya media bisnis.Secara harfiah merupakan kegiatan menyampaikan, berinteraksi, mencari informasi, jual-beli serta menyajikan kepada khalayak luas.Benar di era globalisasi media online menjadi penunjang untuk meningkatkan kebutuhan informasi itu sendiri seiring dengan keberadaan media sosial yang mulai merambah dimasyarakat.Seiring berkembangnya pola perilaku dan kebutuhan masyarakat, media sosial kini tidak hanya dimanfaatkan untuk sekadar berkomunikasi, melainkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Pelaku usaha memanfaatkan keberadaan media sosial untuk meningkatkan pendapatan melalui pemasaran yang baik, menarik dan jujur. Melihat banyaknya kebutuhan dan maraknya permintaan masyarakat, maka untuk memenuhinya pelaku usaha sebagai pemasar ikut turut mengikuti perkembangan media sosial dengan strategi pemasaran menggunakan jasa endorse yang termasuk baru didunia bisnis. Endorsement berasal dari kata endorse yang artinya memberi saran. Secara istilah endorsement artinya meminta public figure terkenal di media sosial untuk mempromosikan produk perusahaan.Public figure yang dipilih bukan orang sembarangan, para pelaku usaha biasanya memilih selebgram media sosial instagram yang memiliki banyak followers di akunnya.
Akibat Hukum Terhadap Tindakan Mutasi Sepihak Dalam Perjanjian Kerja (Studi Putusan No. 272/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Mdn) Ramadhan, Teuku Filly Anugerah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus yang menggambarkan keadaan mutasi sepihak ini dalam sebuah perjanjian kerja adalah pada kasus Sustrisni melawan Pimpinan Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mutiara, dimana dalam putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn, sebagaimana hakim berpihak kepada pekerja atau buruh, di mana dalam kasus ini menurut Majelis Hakim mutasi yang dilakukan oleh pihak RSU Sari Mutiara tidak sah dan tidak berlandasan hukum karena dilakukan secara sepihak. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja, bagaimana perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn, serta bagaimana akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini diatur Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pegawai yang dimutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn bahwa pekerja setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada RSU Sari Mutiara, haruslah mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan mendapat haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat hukum terhadap tindakan mutasi sepihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Putusan No. 272/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn adalah dengan dibayarkannya hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Perlindugan Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Billah, Arafin Arasy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena yang terjadi dimasyarakat,pasangan suamiistri melakukan perkawinan secara resmidan dicatatkan. Namun kadang terjadi ketika suami ingin mengakhiri perkawinannya,suami hanya menceraikan istrinya dengan hanya mengucapkan kata cerai dengan lisan saja.Seharusnya suami dan istri yang menikah dengan resmi, jika harus bercerai maka harus dilakukan dimuka pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan,untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana diawali dengan perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari terhadap status anak maka status hukum seorang anak tidak berubah hanya karena perceraian orang tuanya, anak tetap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya seperti yang tertuang pada akte kelahirannya. Serta Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue