cover
Contact Name
Sayyidah Latifah Hamid
Contact Email
latifahsayyidah42@gmail.com
Phone
+6282346280294
Journal Mail Official
jurnalrestorasi@gmail.com
Editorial Address
Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Restorasi Hukum
ISSN : 25021370     EISSN : 29877571     DOI : https://doi.org/10.14421/jrh
Jurnal Restorasi Hukum (P-ISSN 2502-1370; E-ISSN 2987-7571) is a scholarly journal published by the Center for Legal Studies and Consultation (PSKH) of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. It has been published in print since 2015 and start published online since volume 5, issue 1, 2022. Jurnal Restorasi Hukum includes various scientific articles on the study of Sharia (Islamic law) and positive law, both conceptual-doctrinal and empirical studies. Articles are published through a process that involves article selection, double-blind peer review, and editing. Jurnal Restorasi Hukum is published twice a year, in January-June and July-December. The editorial board invites academics, practitioners, and researchers in the field of Sharia and law to contribute and develop their thoughts and research findings to be published in Jurnal Restorasi Hukum. Jurnal Restorasi Hukum is an open access peer-reviewed journal which aims to offer a national academic platform for legal sciences and Sharia. It includes research articles, both normative-doctrinal and empirical/field. The scope of the articles published in this journal cover a wide range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Economic Law; Medical Law; Customary Law; Environmental Law; Islamic Law; Islamic Family Law; Sharia Economic Law; Islamic Criminal Law
Articles 42 Documents
Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024 Baskoro, Aji; Mochamad Adli Wafi
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/naqg1k93

Abstract

Participatory election monitoring serves as a crucial instrument to ensure transparency, accountability, and integrity within the democratic process. Although it has been granted a legal foundation through Bawaslu Regulation No. 2 of 2023 on Participatory Monitoring, its implementation at the local level still faces numerous challenges. This study aims to identify both the obstacles and strategies for optimizing participatory election monitoring. Employing an empirical juridical method, it examines the existing legal provisions and their practical application through direct observation and focus group discussions. The study focuses on participatory monitoring practices conducted by Bawaslu Sleman in collaboration with the Center for Democracy, Constitution, and Human Rights Studies (PANDEKHA) across fifteen community forums ahead of the 2024 Simultaneous Regional Elections. The main gap identified lies in the discrepancy between the ideal legal norms and the actual practices of citizen participation, which have yet to become fully institutionalized. Implementation challenges appear in two dimensions: structural and cultural. Structural challenges include difficulties in disseminating electoral materials across diverse social groups, obstacles in managing public reports that often fail to meet legal evidentiary standards, and the absence of safe spaces for whistleblowers. Meanwhile, cultural challenges are related to the low collective awareness of clean election values, permissive attitudes toward vote buying, and limited digital literacy among older voters. The findings reveal that participatory monitoring should be conducted throughout all stages of the election process, not merely during the campaign period. The structural approach emphasizes strengthening regulations, reporting mechanisms, and the capacity of election monitoring institutions, whereas the cultural approach highlights improving political literacy and fostering a more inclusive democratic culture. Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Kendati telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi pengawasan partisipatif. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya melalui observasi langsung dan forum group discussion. Studi dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Sleman bersama Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) di lima belas forum warga menjelang Pilkada Serentak 2024. Celah utama yang ditemukan terletak pada kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Tantangan implementasi muncul dalam dua dimensi: struktural dan kultural. Tantangan struktural meliputi kesulitan penyampaian materi kepemiluan lintas kelompok sosial, kendala dalam pengelolaan laporan masyarakat yang sering belum memenuhi standar pembuktian hukum, serta belum tersedianya ruang aman bagi pelapor. Sementara itu, tantangan kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran kolektif terhadap nilai pemilu bersih, pandangan permisif terhadap politik uang, dan keterbatasan literasi digital di kalangan pemilih generasi lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif seharusnya dapat dilakukan di seluruh tahapan pemilu, tidak terbatas pada masa kampanye. Pendekatan struktural menekankan penguatan regulasi, mekanisme pelaporan, dan kapasitas lembaga pemantau pemilu, sementara pendekatan kultural menitikberatkan pada peningkatan literasi politik masyarakat dan pembangunan budaya demokrasi yang lebih inklusif.    
Kedudukan Hukum Putusan Kedamangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Naya Putri Fadyah; Muhammad Kevin Yades; Masyita Herza Putri
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/z1rgwn02

Abstract

The existence of customary law communities is recognized, as stated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. This recognition indicates that the existence of customary law is still recognized in accordance with the development of society and does not violate applicable laws and regulations. According to experts, customary law communities have institutions and customary laws that regulate their behavior, including customary criminal law. One of the regions that has recognized and regulated the settlement of criminal cases through customary courts is Central Kalimantan Province, as stated in Regional Regulation 16/2008. Regarding this problem, two questions arise: (1) What is the role of kedamangan in resolving customary criminal cases? and (2) What is the position of customary decisions as a consideration for judges in deciding criminal cases. This study uses a normative legal method with a regulatory approach. The results of the study indicate that positive law and customary law applicable in society regulate the settlement of criminal cases through kedamangan, and customary decisions play an important role in judges' considerations in criminal cases in court. Masyarakat hukum adat di akui keberadaanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut para ahli, masyarakat hukum adat memiliki lembaga dan hukum adat yang mengatur perilaku mereka, termasuk hukum pidana adat. Salah satu daerah yang telah mengakui dan mengatur penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah 16/2008. Mengenai masalah ini, muncul dua pertanyaan: (1) Apa peran kedamangan dalam menyelesaikan perkara pidana adat? dan (2) Bagaimana kedudukan putusan adat sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mengatur penyelesaian perkara pidana melalui kedamangan, serta putusan adat berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara pidana di pengadilan.