cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sayyidah Latifah Hamid
Contact Email
latifahsayyidah42@gmail.com
Phone
+6282346280294
Journal Mail Official
jurnalrestorasi@gmail.com
Editorial Address
Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Restorasi Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 25021370     EISSN : 29877571     DOI : https://doi.org/10.14421/jrh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Restorasi Hukum (P-ISSN 2502-1370; E-ISSN 2987-7571) is a scholarly journal published by the Center for Legal Studies and Consultation (PSKH) of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. It has been published in print since 2015 and start published online since volume 5, issue 1, 2022. Jurnal Restorasi Hukum includes various scientific articles on the study of Sharia (Islamic law) and positive law, both conceptual-doctrinal and empirical studies. Articles are published through a process that involves article selection, double-blind peer review, and editing. Jurnal Restorasi Hukum is published twice a year, in January-June and July-December. The editorial board invites academics, practitioners, and researchers in the field of Sharia and law to contribute and develop their thoughts and research findings to be published in Jurnal Restorasi Hukum. Jurnal Restorasi Hukum is an open access peer-reviewed journal which aims to offer a national academic platform for legal sciences and Sharia. It includes research articles, both normative-doctrinal and empirical/field. The scope of the articles published in this journal cover a wide range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Economic Law; Medical Law; Customary Law; Environmental Law; Islamic Law; Islamic Family Law; Sharia Economic Law; Islamic Criminal Law
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua Iskarima Rahmawati
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i1.3000

Abstract

 This article discusses the application for the determination of child guardianship Number 30/Pdt.P/2022/PA.YK against the loss of parental authority in the perspective of maqashid syari'ah, both parents who have passed away, but still have minor children left behind. The purpose of this study is to understand, know, and find the results of the research that has been done, that child custody through existing court decisions, guardianship and child custody if the parental guardianship power over the child has been lost because the parent dies, but still has minors. This article uses a type of field research, a normative-juridical research approach, and is descriptive-analytic in nature. The results of this study explain that the determination and appointment of guardians for minors takes into account the procedures and requirements for appointing guardians, the Marriage Law Articles 50, 51 and 53 and the Compilation of Islamic Law Articles 107 and 109. In addition, PP No. 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, are also taken into consideration in making guardians for minors. The court's decision based on the Maqasid Syari'ah Theory is not in accordance with the objectives of the legal theory, does not fulfill its main elements, which include Life Care, Offspring Care, and Property Care which are in accordance with the context of this Petition for Guardianship.Artikel ini membahas tentang permohonan penetapan perwalian anak Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK terhadap hilangnya kekuasaan orang tua dalam perspektif maqashid syari’ah, kedua orang tua yang telah meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur yang ditinggalkan. Tujuan penelitian ini untuk memahami, mengetahui, dan menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa perwalian anak melalui putusan pengadilan yang telah ada, perwalian dan hak asuh anak apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah hilang karena orang tua meninggal dunia, tetapi masih memiliki anak di bawah umur. Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pendekatan penelitian normatif-yuridis, dan bersifat deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan dan penunjukan wali untuk anak di bawah umur ini dengan memperhatikan tata cara dan syarat penunjukan wali, Undang-undang Perkawinan Pasal 50, 51, dan 53 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan 109. Selain itu, PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan UU No 35 Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, juga dijadikan pertimbangan dalam menjadikan wali untuk anak di bawah umur. Penetapan pengadilan berdasarkan pada Teori Maqasid Syari’ah belum sesuai dengan tujuan teori hukumnya, tidak memenuhi pada unsur pokoknya, yang meliputi pada Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan Harta yang sesuai dengan konteks Permohonan Perwalian ini.
Konsep Gender dalam Perspektif Islam Adji Pratama Putra; Khoirul Ma'arif; Nanda Nabilah Islamiyyah
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i1.3039

Abstract

Misunderstanding of gender differences in society leads to gender injustice. Islam is the arbiter that places men and women in a balanced position. However, there are still assumptions in society that differentiate the roles and positions of men and women. These factors include misunderstandings of the social roles of men and women that stem from an incomplete understanding of the Qur'anic text. This of course leads to an unbalanced perception of the position of men and women in society. This study uses a normative juridical approach by analyzing and describing the concept of gender in Islamic law clearly contained in the Qur'an and Hadith. The results of this study explain that Islam teaches equality between humans, both between men and women. The difference that exalts or demeans between men and women is only the level of piety and devotion to Allah SWT.Pemahaman yang salah terhadap perbedaan gender dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan gender. Islam adalah penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Namun, masih ada asumsi masyarakat yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesalahpahaman terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan yang bersumber dari pemahaman yang tidak utuh terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan konsep gender dalam hukum Islam secara jelas yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun Hadis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Swt.
Pemberian Remisi Terpidana Korupsi: Perlindungan Asasi atau Diskriminasi Revando Syahaqul Husna
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i1.3040

Abstract

This research puts the issue of granting remissions to corruption convicts which began with the stipulation of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of the Fostered Citizens, it is necessary to have the conditions met first so that in the end the remission can be granted. In fact, the problem of abolishing remissions is not a form of discrimination against the rights of convicts, especially those convicted of corruption, but rather a form of restriction for convicts of corruption so that they do not arbitrarily use their remission rights. The results obtained in this study are the enactment of restrictions on the rights of corruption convicts through strict remission requirements. Through a normative approach, the author explores information through statutory regulations and the regulations under them, namely through Law no. 22 of 2022 and PP No. 99 of 2012.Penelitian ini meletakkan isu pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang bermula pada penetapan PP  No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan maka perlu adanya syarat yang dipenuhi terlebih dahulu sehingga pada akhirnya remisi tersebut dapat diberikan. Sejatinya problematika penghapusan remisi ini bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak narapidana khususnya terpidana korupsi, melainkan bentuk pembatasan bagi terpidana korupsi agar tidak semena-mena menggunakan hak remisi tersebut. Adapun hasil yang didapat pada penelitian kali ini adalah berlakunya pembatasan hak terpidana korupsi melalui syarat ketat keberlakuan remisi. Melalui pendekatan normatif, penulis menggali informasi melalui peraturan perundang-undangan beserta peraturan di bawahnya yakni melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 99 Tahun 2012.
Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution Nur Fauziyah Laili; Moh. Rofqil Bazikh
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i1.3028

Abstract

The dynamics of the times always have a significant impact on Islamic family law. This necessitates a transformation from conventional fiqh to contemporary regulations. This is triggered by the fact that conventional fiqh does not have the option to provide answers to problems that arise. In solving the problems that arise in contemporary family law discourse, it is necessary to reform in the methodological aspect. This article attempts to further elaborate methods of family law reform in various Islamic countries. This article uses a descriptive-qualitative method based on library research and a historical approach. The results of this study are family law reform methods by experts used by Muslim countries in the world, including: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretation of texts and alternative methods in the form of thematic-holistic methods. In general, these are grouped into two, namely intra-doctrinal reform and extra-doctrinal reform as well as the application of methods and the relevance of family law reform methods that occur in Muslim countries. Dinamika zaman senantiasa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap hukum keluarga Islam. Hal tersebut meniscayakan transformasi dari fikih konvensional ke peraturan kontemporer. Transformasi tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa fikih konvensional tidak memiliki pilihan untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam diskursus hukum keluarga kontemporer diperlukan adanya reformasi pada aspek metodologi. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut metode reformasi hukum keluarga di berbagai negara Islam. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan dengan pijakan studi kepustakaan (library reserach) dan pendekatan sejarah. Adapun hasil penelitian ini adalah metode reformasi hukum keluarga oleh para ahli yang digunakan oleh negara-negara muslim di dunia, diantaranya: takhayyur, talfiq, takhsis al-qada’, siyasah syar’iyah, reinterpretasi nash serta metode alternatif berupa metode tematik-holistik. Secara umum hal tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform serta penerapan metode dan relevansi metode reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara muslim.
Tinjauan Prinsip Non-Retroactive dalam Perjanjian Pengalihan Utang Antara Indonesia dan Belanda Britha Mahanani Dian Utami
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i1.2807

Abstract

This paper discusses about the Dutch debt offering to Indonesia from a non-retroactive perspective. The statement by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia reminded of Indonesia's problems, which have been bearing debt even since its proclamation. This debt was inherited from the Netherlands through an agreement in an international agreement called the Konferensi Meja Bundar (KMB). As an international agreement, the KMB must also be guided by the principles in international treaty law. The principle of non-retroactivity is one of the main principles in international law agreements. Even though the principle of non-retroactivity is not absolute and can be deviated, the deviation must be based on two conditions, which are the agreement of the parties and beneficial to the parties or at least does not cause harm to one of the parties. The type of research used in this article is literature and is analytical descriptive with a normative approach. The conclusion of this study shows that the debt offering agreement from the Dutch Government to Indonesia has deviated from the principle of non-retroactivity. Therefore, the agreement to sell debt from the Netherlands to Indonesia has clearly caused losses to the Indonesian Government's finances, besides that there is also an element of coercion in giving approval from the Indonesian Government.Tulisan ini hendak mengkaji kembali tentang perjanjian pengalihan utang Belanda kepada Indonesia yang ditinjau dari prinsip non-retroactive. Pernyataan Menteri Keuangan RI mengingatkan pada persoalan Indonesia yang sudah menghadapi utang bahkan sejak diproklamasikan. Utang ini diwariskan dari Belanda melalui kesepakatan dalam perjanjian internasional bernama Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai perjanjian internasional, KMB semestinya juga berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional. Asas non-retroactive merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perjanjian internasional. Meskipun asas non-retroactive tidak bersifat mutlak dan dapat disimpangi, namun penyimpangannya harus didasarkan pada dua syarat yakni atas kesepakatan dari para pihak dan menguntungkan bagi para pihak atau setidak-tidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pengalihan utang dari Pemerintah Belanda kepada Indonesia telah menyimpangi prinsip non-retroactive. Oleh karena, perjanjian pengalihan utang dari Belanda kepada Indonesia secara jelas telah menimbulkan beban kerugian bagi keuangan Pemerintah Indonesia, selain itu juga terdapat unsur pemaksaan dalam pemberian persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur Oktavia, Enika Maya
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i2.3131

Abstract

Abstract: Indonesia is faced with a foreign policy dilemma regarding the Uighur conflict. Despite its strategic relationship with China, Indonesia, as an Islamic country, places the protection of the rights of Uighur Muslims as a priority. The limitations of direct action against China arise from geopolitical considerations, economic interests, and the complexity of bilateral relations. Indonesia plays an active role in international forums, such as the OIC and the UN, to fight for the rights of Uighur Muslims, while Islam becomes the moral basis of foreign policy. Economic challenges, relationship complexity, and limited resources are factors that affect policy implementation. The research methodology uses a qualitative approach, with data tracing through literature studies to analyze the phenomenon of the Uighur conflict. Overall, Indonesia's policy reflects political, economic, and moral considerations in responding to the Uighur conflict with China, using a soft diplomacy approach.  Diplomacy that avoids confrontation and is influenced by the balance of power and international capabilities.Abstrak: Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan luar negeri terkait konflik Uighur. Meskipun menjalin hubungan strategis dengan Cina, Indonesia, sebagai negara berbasis Islam, menempatkan perlindungan hak-hak Muslim Uighur sebagai prioritas. Keterbatasan tindakan langsung terhadap Cina timbul dari pertimbangan geopolitik, kepentingan ekonomi, dan kompleksitas hubungan bilateral. Indonesia berperan aktif di forum internasional, seperti OKI dan PBB, untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Uighur, sementara Islam menjadi dasar moral dalam kebijakan luar negeri. Tantangan ekonomi, kompleksitas hubungan, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data tracing melalui studi kepustakaan untuk menganalisis fenomena konflik Uighur. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia mencerminkan pertimbangan politik, ekonomi, dan moral dalam menanggapi konflik Uighur dengan Cina, dengan menggunakan pendekatan diplomasi lunak.  Diplomasi yang menghindari konfrontasi dan dipengaruhi oleh keseimbangan power dan kapabilitas internasional.
Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Rohman, Kholiq Hadi
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i2.3209

Abstract

Abstarct : The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Resolving Disputes on Unlawful Government Actions by the Government (onrechtmatige overheidsdaad) has given rise to various kinds of legal problems, both from expanding the meaning of the KTUN in a quo and problematic legal basis for the transfer of absolute competence in resolving disputes over unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad). This research is normative legal research using a conceptual approach, a historical approach, a statutory approach and a comparative approach. The results of this research show that: First, with the enactment of Law Number 30 of 2019 and PERMA Number 2 of 2019, there has been a change in the jurisdiction of absolute competence regarding the resolution of disputes over unlawful acts by the government, which was previously the absolute competence authority of the district court to the administrative court. country. Second, the legal basis for the transfer of absolute competence in resolving unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) which is based on PERMA Number 2 of 2019 is not appropriate, the transfer of jurisdiction should be regulated based on law and the shortcomings of PERMA Number 2 of 2019 have shortcomings in The use of the term unlawful act by the government (onrechtmatige overheidsdaad) is a term commonly used in civil law, the correct term for referring to unlawful acts by the government should no longer be used (onrechtmatige overheidsdaad), but the term onjuist besturen is used. Abstrak : Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) menimbulkan berbagai macam problematika hukum baik dari perluasan makna KTUN dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 dan problematika dasar hukum peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Adapun penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan hitoris (historical approch), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komaratif (comparative approach). Hasil daripada penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 terjadi perubahan pada yuridiksi kompetensi absolute terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang semula merupakan kewenangan kompetensi absolute pengadilan negeri ke pengadilan tata usaha negara. Kedua, dasar hukum dalam peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 kurang tepat, seharusnya peralihan yuridiksi tersebut di atur berdasarkan undang-undang dan kekurangan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019 memiliki kekurangan dalam penggunaan istilah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah isitlah yang biasa digunakan dalam hukum perdata, seharusnya istilah yang tepat dalam penyebutan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tidak lagi menggunkan (onrechtmatige overheidsdaad), tetapi digunakan istilah onjuist besturen.
Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional Fanesti, Shabrian Hammam
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i2.3210

Abstract

Abstract: This article performs a reconstruction of classical Islamic penal law. The problem is a shift in the world's perspective on human values, including Indonesia. This shift began when the PBB established the Convention Against Torture and Other Crueal (CAT) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as derivatives of the Declaration of Human Rights. It contains a commitment to abolish and reform criminal sanctions that are sadistic, degrading and killing people. This became an obstacle to the enforcement of classical Islamic penal code. Therefore, it is necessary to reconstruct the methodology of nash-nash readings of criminal law. This research is a qualitative research that is a literature review. The conclusion offered is that criminal law in Islam is a constitutional and dynamic affair so that the new Criminal Code (KUHP) is legally legal shari'i as a formulation of criminal law in Indonesia. Abstrak: Artikel ini melakukan rekonstruksi hukum pidana Islam klasik. Problematikanya adalah pergeseran cara pandang dunia terhadap nilai kemanusiaan, termasuk Indonesia . Pergeseran ini dimulai saat PBB menetapkan Convention Againts Torture and Other Crueal (CAT) dan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) sebagai turunan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia. Di dalamnya memuat komitmen untuk menghapus dan mereformasi sanksi pidana yang sadis, merendahkan mertabat manusia dan menghilangkan nyawa. Ini menjadi hambatan untuk penegakan hukum pidana Islam klasik. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merekonstruksi metodologi pembacaan nash-nash tentang hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Kesimpulan yang ditawarkan adalah hukum pidana dalam Islam adalah urusan konstitusional dan dinamis sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru legal secara syar’i sebagai rumusan hukum pidana di Indonesia.
Manifestasi Kebijakan Produk Dimethyl Ether dalam Skema Hilirisasi Batubara Sebagai Transformasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Kamala, Rifka Asyifa; Ahsani, Zakki Ardli; Rifaya, Muhammad Ihzal; Siregar, Zahra Elisa
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i2.3211

Abstract

Abstract: Indonesia is a country with the largest coal reserves in the world. As time goes by, the world's energy reserves will become increasingly depleted, which means it could damage the environment in the future. In response to this, several countries have started campaigns with the aim of saving the earth from damage and starting to switch to renewable energy. So that Indonesia as a coal exporting country will have reduced income, therefore a downstream project is needed to optimize coal output to prevent a reduction in state income from the mining export sector. This research uses the library research method as a systematic activity to answer the problems faced and collects data using a policy approach which is carried out with a more in-depth analysis of the problems. The role of government agencies in synergy in implementing policies is to make all parties involved in coal downstream projects. Basically DME products aim to improve the welfare of the people. There needs to be an important point so that people are not burdened by the substitution of LPG for DME, namely price adjustments as a product marketing strategy by exchanging LPG cylinders for DME, providing subsidies for DME supporting components, and the price of DME must be slightly below the price of LPG.Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan kantong cadangan batubara terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, cadangan energi dunia akan semakin menipis yang berarti dapat merusak lingkungan dalam beberapa kurun waktu mendatang. Dalam menyikapi hal tersebut, beberapa negara telah memulai kampanye dengan tujuan menyelamatkan bumi dari kerusakan dan mulai beralih ke energi terbarukan. Sehingga Indonesia sebagai negara pengekspor batubara akan berkurang pendapatannya, oleh karena itu diperlukan proyek hilirisasi guna mengoptimalkan hasil batubara untuk mencegah berkurangnya pendapatan negara dari sektor ekspor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka sebagai kegiatan sistematis dalam mejawab permasalahan yang dihadapi serta pengambilan data menggunakan pendekatan kebijakan yang dilakukan dengan analisis lebih mendalam terkait permasalahan. Peran instansi-instansi pemerintah yang bersinergi dalam melaksanakan kebijakan yakni menjadikan seluruh pihak terlibat dalam proyek hilirisasi batubara. Sejatinya produk DME bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga perlu adanya poin penting agar rakyat tidak terbebani dengan adanya substitusi LPG ke DME, yaitu penyesuaian harga sebagai strategi pemasaran produk dengan cara penukaran tabung LPG ke DME, pemberian subsidi komponen pendukung DME, dan harga DME harus sedikit lebih di bawah harga LPG.
Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan Jannah, Wildatul; Pratama, Aman; Gabryella, Gabryella; Matippanna, Rimayun; Nugraha, Septian Adi; Al Hafiz, Si Yusuf
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v6i2.3216

Abstract

Abstract: Forced marriage is a complex phenomenon that describes the interaction between norms, religion, culture, law and human rights. This practice has been going on for a long time in Indonesia, such as the Lily marriage tradition in West Nusa Tenggara, marriage due to pregnancy/rape, early marriage and others. This research will explore how the regulations regarding forced marriage have been integrated into Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, as well as their impact on the legal and political framework. The introduction will provide background on the steps taken by the TPKS Law from the time it was initiated until it was passed into law, as well as the actors involved in the process of formulating the law. The research method used is normative empirical. The research uses legal, social and cultural debates that arise in the context of forced marriage under Law Number 12 of 2022 concerning TPKS. Policy implications emerging from the research include consideration of the balance between recognition of cultural values and protection of human rights within the relevant legal framework. Abstrak: Pemaksaan perkawinan adalah fenomena kompleks yang menggambarkan interaksi antara norma, agama, budaya, hukum dan Hak Asasi Manusia. Praktik ini telah berlangsung lama di Indonesia, seperti tradisi kawin Lily di Nusa Tenggara Barat, perkawinan karena kehamilan/pemerkosaan, perkawinan dini dan lainnya. Penelitian ini akan menggali bagaimana aturan terkait pemaksaan perkawinan tersebut telah diintegrasikan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta dampaknya terhadap kerangka hukum dan politik. Pendahuluan akan menyajikan latar belakang tentang jejak langkah UU TPKS dari saat dicetuskan hingga disahkan menjadi UU, serta aktor yang terlibat dalam proses perumusan UU. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif empiris. Penelitian menggunakan perdebatan hukum, sosial, budaya yang muncul dalam konteks pemaksaan perkawinan di bawah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian mencakup pertimbangan keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai budaya dan perlindungan HAM dalam kerangka hukum yang relevan.

Page 2 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum