cover
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER" : 6 Documents clear
PENGARUH KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO Senain, Senain; Basuki, Eddy; Hariyanto, Dodik
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.553 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2638

Abstract

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, dimana sebagian orang dituntut untuk terampil dalam mengaplikasikannya, termasuk juga para pegawai di Kantor Kecamatan Tapen. Diharapkan keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi dapat membantu dan meningkatkan kinerjanya.Untuk menjadi orang yang terampil yang memiliki kemampuan khusus pada bidang teknologi informasi tidaklah mudah, tentunya harus diimbangi latihan dan belajar dengan tekun agar dapat menguasai bidang tersebut dan bisa terampil mengaplikasikannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Tapen yang berjumlah 26 Orang, data ini didapat dari Kantor Kecamatan Tapen Tahun 2020. Sedangkan untuk sampel sebanyak 26 orang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitan.Untuk pengambilan datanya, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh keterampilan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Tapen.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BAB III PASAL 4 HURUF B PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO Fitriyah, Nina Sa'idah; Aini, Dini Noor; Priantini, Novita Ika
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.74 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2639

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl.Ahmad Yani di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun didalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya pelanggaran terhadap PKL meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan dan konsep yang efektif dalam penataan kembali pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, khususnya Jl. Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dengan pembinaan PKL bekerjasama dengan dinas dan pemerintah daerah Situbondo. Faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Situbondo dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima.
MOTIVASI KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DI KANTOR DESA GELUNG KABUPATEN SITUBONDO Susanto, Hari; Fauzi, Hasan Muchtar; Badriyah, Aisyatul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.357 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2635

Abstract

Motivasi kerja adalah pendorong bagi seseorang untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya dan merupakan tenaga emosional yang sangat penting untuk sesuatu pekerjaan. Motivasi kerja sangat penting karena dengan adanya motivasi kerja setiap orang akan bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diberikannya. Selain itu seseorang dapat bekerja optimal jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja secara langsung juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan kenyamanan, sehingga bisa bekerja secara optimal. Penelitian ini bertujuan melihat adanya keterpengaruhan Motivasi kerja(X1) dan Lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, serta mengetahui besarnya keeratan hubungan antar variabel tersebut. Penelitian dilaksanakan di Desa Gelung Kabupaten Situbondo dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah desa berjumlah 17 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, dibuktikan nilai Fhitung > Ftabel atau 17,663 > 3,68. Secara parsial, motivasi kerja lebih dominan daripada lingkungan kerja (thitung 5,183>4,166). Nilai R2 sebesar 0,716 (71,6%), menunjukkan bahwa tingkat keeratan kedua variabel mampu menjelaskan sebesar 71,6% variasi variabel kinerja aparat pemerintah Desa Gelung Kabupaten Situbondo, sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh faktor varibel lainnya.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA DUWET KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Zain, Muh Hamdi; Wardani, Mita
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.106 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2640

Abstract

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Metode penelian ini menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami. Dari segi kebijakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) perangkat desa memberikan usulan kepada pemerintah siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan BSPS tersebut, setelah itu pemerintah menyetujui apa yang di usulkan oleh perangkat desa. Dari segi pelaksana, dari Pendamping hingga Koordinator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga program BSPS ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari segi target, dalam hal ini pencapaian target sudah sesuai dengan keaadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka, dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan tentram tampa ada gangguan misalnya seperti hujan. Dari segi lingkungan, dalam lingkungan harus menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan yang bersosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat. Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat merasakan hasil dari adanya program ini serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.
PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA KINERJA KEPALA DESA DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Hanum, Farida; Fitriyah, Nina Sa'idah; Hasanah, Faridatul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.403 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2636

Abstract

Peran Pengawasan Badan Permusyawaaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksaanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat
EVALUASI PROGRAM WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) DI DESA SULING WETAN KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO Hasanah, Usrotul; Novianti, Vita; Yaqin, Muhammad Ainul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.789 KB) | DOI: 10.36841/acton.v18i2.2637

Abstract

Kelompok yang termasuk dalam kemiskinan adalah wanita. wanita adalah sosok yang paling rentan mengalami permasalahan di wilayah pedesaan. Apalagi sebagai wanita yang ditinggalkan oleh suami dan mempunyai tanggungan anak yang masih berusia belum dewasa, dengan kondisi demikian biasa disebut sebagai wanita rawan sosial ekonomi. Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012 menyatakan kriteria wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita berusia 18 tahun sampai 59 tahun, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, dan istri yang ditinggalkan suami.Wanita Rawan Sosial Ekonomi WRSE tergolong pada jenis Penyandang masalah Kesejahtaraan Sosial (PMKS). Wanita Rawan Sosial Ekonomi termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan alasan karena mereka merupakan korban / dampak / efek yang ditimbulkan dari berbagai masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mendeskripsikan evaluasi program wanita rawan sosial ekonomi di desa Suling Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. (2)Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program wanita rawan sosial ekonomi di desa Suling Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakanpenelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai wanita rawan sosial ekonomi di Suling Wetan Kecamatan Cermee. Hasil penelitian yang dihasilkan 5 kriteria evaluasi yaitu: effectiveness (efektifitas), adquency (kecukupan), equity (kesamaan atau perataan), responsiveness (responsifitas), appropriateness (ketepatan atau kelayakan).Dari segi effectiveness effektifitas pelaksanaan pelatihan ini sudah mencapai tujuan yang hendak dicapai , segi adquency (kecukupan) pelaksanaan program pelatihan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara. segi equity (kesamaan atau perataan), hasil pelatihan mengalami ketidaksamaan atau perataan akibat yang diterima oleh peserta pelatihan Untuk segi responsiveness (responsifitas), pelatihan kerja memberikan materi yang sesuai dengan pelatihan dan dapat menjangkau daerah terpencil sehingga mampu memuaskan kebutuhan dalam hal memberikan pengetahuan dan pengalaman baru.segi appropriateness (ketepatan atau kelayakan), pelatihan yang diterima oleh peserta telah tepat sasaran dan layak digeluti oleh peserta pelatihan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6