cover
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatisingarimbun@adm.unand.ac.id
Phone
+6289617699764
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Cluster Gajah Mada Kapling 2 Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ethics and Law Journal: Business and Notary
ISSN : -     EISSN : 29881293     DOI : -
The Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) is a scholarly publication dedicated to exploring the intersection of ethics, law, business, and notarial practices. Our journal aims to provide a platform for researchers, academics, legal professionals, and practitioners to contribute to the advancement of knowledge and discourse in these fields. ELJBN publishes original research articles, critical reviews, case studies, and thought-provoking commentaries that delve into the ethical and legal dimensions of business activities and notarial practices. ELJBN covers a wide range of topics related to business law, corporate governance, commercial transactions, contracts, intellectual property, dispute resolution, regulatory frameworks, and the evolving landscape of notarial practices. Our journal encourages interdisciplinary perspectives, drawing insights from law, business, economics, ethics, and related disciplines to foster a comprehensive understanding of the complex issues at hand. We seek to promote the highest standards of research integrity, analytical rigor, and ethical inquiry within the realm of business and notary law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 160 Documents
Kepastian Hukum Dokumen Pertanahan Richard Chandra Adam
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.172

Abstract

Agrarian law includes the totality of legal rules, both written and unwritten, that regulate legal relations between subjects of law related to agrarian. Because land is the capital of human life, land has a very important role for human life. The relationship of man with the land is very close, as shown by the fact that land is the living capital of man. However, the fact is that there are still many individuals who take advantage of the weakness of law enforcement, which leads to an increase in the number of land disputes. Land registry is very important and helps many aspects of people's lives. With the registration or granting of land rights to each right holder, they are also authorized to use the land in accordance with its designation. Thus, there will be legal security for the person who owns and uses the land. Land Registry will produce a certificate, which indicates the right to land. AbstrakHukum agraria mencakup keseluruhan aturan hukum, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang berkaitan dengan agraria. Karena tanah merupakan modal hidup manusia, tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tanah merupakan modal hidup manusia. Namun, faktanya masih banyak individu yang memanfaatkan kelemahan penegak hukum, yang menyebabkan peningkatan jumlah sengketa tanah. Pendaftaran tanah sangat penting dan membantu banyak aspek kehidupan masyarakat. Dengan terdaftarnya atau diberikannya hak atas tanah kepada setiap pemilik hak, mereka juga diberi wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, akan ada keamanan hukum untuk orang yang memiliki dan menggunakan tanah. Pendaftaran tanah akan menghasilkan sertifikat, yang menunjukkan hak atas tanah. Kata kunci: Hukum Agraria, Tanah, Pendaftaran Tanah
Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam Satriani Satriani; Marilang Marilang; Rahman Syamsuddin
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.179

Abstract

This study aims to examine the general review of child adoption, analyze the lawsuit for annulment of adoption of adopted children, and the perspective of Islamic law related to adoptive parents who ask for compensation. The research method used is normative legal research with a literature approach. The results show that; Adopted children are entitled to maintenance and nafkah from adoptive parents. Adopted children do not have inheritance rights from the adoptive family. Adopted children can retain their biological family name or replace it with the name of the adoptive family. Adoption does not change the mahram relationship. Adopted children are entitled to the same protection as biological children. In Islam, adoption is not recognized. Adoptive parents may not ask for back grants to adopted children, including compensation for care. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan umum tentang adopsi anak, menganalisis gugatan pembatalan adopsi anak angkat, dan perspektif hukum Islam terkait orang tua angkat yang meminta ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Anak angkat berhak mendapatkan pemeliharaan dan nafkah dari orang tua angkat. Anak angkat tidak memiliki hak waris dari keluarga angkat. Anak angkat dapat mempertahankan nama keluarga biologisnya atau menggantinya dengan nama keluarga angkat. Pengangkatan tidak mengubah hubungan mahram. Anak angkat berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak biologis. Dalam Islam, adopsi tidak diakui. Orang tua angkat tidak boleh meminta kembali hibah kepada anak angkat, termasuk ganti rugi pengasuhan.Kata Kunci: Adopsi anak, hukum Islam, pembatalan adopsi, gugatan rekonvensi
Serba Serbi Hukum Waris Richard Chandra Adam
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.181

Abstract

In the Civil Code (Civil Code), there are three principles that explain who the heirs are entitled to and can receive the division of inheritance according to the inheritance system established in the Civil Code. The items inherited by a testator can be valuable property, tangible objects, intangible objects, or simply a testamentary message transmitted. This division of inheritance led to family quarrels, led to family discord. The government allows lawsuits related to inheritance if there are problems that can lead to family quarrels. In addition to the Civil Code, it regulates three principles that govern heirs: the personal principle, the bilateral principle, and the principle of succession. Besides that, it also regulates the elements of inheritance law, such as heirs, testators, and inheritance property as property given by the heir to the heir. The civil code also divides heirs into four groups: Group I, Group II, Group III, and Group IV.   Abstrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada tiga asas yang menjelaskan siapa ahli waris yang berhak dan dapat menerima pembagian harta waris menurut sistem pewarisan yang ditetapkan dalam KUHPerdata. Barang-barang yang diwariskan oleh seorang pewaris dapat berupa harta berharga, benda berwujud, benda tidak berwujud, atau hanya pesan wasiat yang dikirimkan. Pembagian warisan ini menyebabkan pertengkaran keluarga, menyebabkan perselisihan keluarga. Pemerintah mengizinkan tuntutan hukum terkait pewarisan jika ada masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran keluarga. Selain KUHPerdata mengatur tentang tiga asas yang mengatur ahli waris: asas pribadi, asas bilateral, dan asas penderajatan. Disamping itu juga mengatur unsur-unsur hukum waris, seperti ahli waris, pewaris, dan harta waris sebagai harta yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya. KUHPerdata juga membagi ahli waris menjadi empat golongan: Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.
Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Ni Wayan Mahatmi Arya Udayani; Nurianto Rahmat Soepadmo; Ida Bagus Anggapurana Pidada
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.186

Abstract

This article discusses the two-party and multi-party systems in presidential elections in Indonesia. The current system in Indonesia is multi-party, where the number of political parties, coalitions, and fragmentation characterize it. The impact and characteristics of these two systems are discussed, including their advantages and disadvantages. It is recognized that the multi-party system provides broader representation, but also presents challenges such as fragmentation and gridlock. It is important to continuously evaluate the party system in Indonesia and look for ways to improve it in order to produce a stable, effective, and accountable government.   Abstrak Artikel ini membahas tentang sistem dwi partai dan multi partai dalam pemilihan presiden di Indonesia. Sistem di Indonesia saat ini menganut multi partai, di mana banyaknya partai politik, koalisi, dan fragmentasi menjadi ciri khasnya. Dampak dan karakteristik kedua sistem ini dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Diakui bahwa sistem multi partai memberikan representasi yang lebih luas, namun juga menghadirkan tantangan seperti fragmentasi dan gridlock. Penting untuk terus mengevaluasi sistem kepartaian di Indonesia dan mencari cara untuk memperbaikinya demi menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Sistem Dwi Partai, Sistem Multi Partai, Pemilihan Presiden, Indonesia
Peran Media Sosial dalam Kecenderungan Memilih pada Generasi Z di Kabupaten Kendal dicomganinduto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.188

Abstract

Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah yang memiliki peran yang sangat penting dalam politik nasional. Data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Kendal Berdasarkan Klasifikasi Usia telah menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal memiliki populasi pemilih yang sangat besar. Jumlah pemilih potensial di daerah ini mencapai 798.155 pemilih, dengan jumlah pemilih tertinggi adalah Generasi Millenial sebanyak 265.238 (33,2%), dilanjutkan Gen-X sebanyak 257.117 (28,5%), Gen-Z sebanyak 167.806 (21%), Baby-Boomer sebanyak 127.565 (16%), sedangkan terendah adalah Pre-Boomer sebanyak 10.429 (1,3%). Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan media sosial pada generasi Z sebagai alat komunikasi strategis dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dengan fokus pada dampaknya terhadap dinamika politik, persepsi pemilih, dan partisipasi pemilih. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif digunakan untuk memahami konteks, strategi, dan dampak secara mendalam melalui wawancara dan pengolahan hasil quesioner. Penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi Politik merupakan kerangka yang digunakan untuk memahami cara komunikasi memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan politik. Kata kunci: Pemilihan Umum Daerah; Kabupaten Kendal; Media Sosial; Generasi Z;
Menguasai Labirin Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Industri Minyak dan Gas: Pengalaman Magang di PT. Indosino Oil & Gas Christopher Halomoan
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.189

Abstract

This study aims to analyze the practical integration of finance and human resources (HR) theories into the real-world operations of PT. Indosino Oil & Gas, an oil and gas company in Indonesia. The internship program spanned six months, from March 2024 to August 2024, and involved active participation in the company's finance and HR divisions. The research focuses on identifying the challenges encountered in the implementation of finance and HR practices within the dynamic oil and gas industry and the solutions implemented by PT. Indosino Oil & Gas. Additionally, the study explores the role of technology in facilitating financial and HR management and the impact of the internship experience on the professional development of students. Data were collected through direct observation, document analysis, and literature review. The findings reveal the significant contribution of advanced technologies in enhancing data accuracy and operational efficiency, as well as the importance of comprehensive mentorship in preparing students for careers in the oil and gas sector.. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi praktis teori keuangan dan sumber daya manusia (SDM) ke dalam operasi nyata PT. Indosino Oil & Gas, sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Program magang berlangsung selama enam bulan, dari Maret 2024 hingga Agustus 2024, dengan partisipasi aktif dalam divisi keuangan dan SDM perusahaan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan praktik keuangan dan SDM dalam industri minyak dan gas yang dinamis serta solusi yang diimplementasikan oleh PT. Indosino Oil & Gas. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi dalam mempermudah pengelolaan keuangan dan SDM serta dampak pengalaman magang terhadap pengembangan profesional mahasiswa. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Temuan mengungkapkan kontribusi signifikan teknologi canggih dalam meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional, serta pentingnya bimbingan yang komprehensif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk karir di sektor minyak dan gas. Kata kunci: Keuangan, Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas, Magang, Teknologi
Sistem Pemilihan Umum Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum I Wayan Astawa; I Nyoman Suandika; Kadek Frediandrika Adnantara
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.190

Abstract

The problem raised in this research is how the open general election system is regulated in Indonesia, and what is the vote counting mechanism in the open general election system to obtain legislative seats based on the general election law? This research uses a normative legal research method or what is often called a library legal research method, which is a method used in legal research which is carried out by examining library materials related to written legal norms. This aims to discover the legal principles of written positive law in public. Based on the results of research that has been carried out, the regulation of the open general election system in Indonesia is regulated in the provisions of Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, while the mechanism for counting votes in the open general election system to obtain legislative seats is based on law. General elections are regulated in the provisions of Article 415 paragraphs 2 and 3 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The public is expected to play a role and participate in general elections because it is an important indicator for the success of general elections. As well as for the government to more aggressively carry out political outreach or education to the community, this aims to help the community become more skilled and knowledgeable about the political system, rights and obligations and ways for the community to participate in the political process. Keywords: Open General Election System, General Election Law Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimanakah pengaturan sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia, serta bagaimanakah mekanisme penghitungan suara dalam sistem pemilihan umum terbuka untuk memperoleh kursi legislatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan norma hukum tertulis, hal tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum dari hukum positif tertulis di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pengaturan sistem pemilihan umum terbuka di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan mekanisme penghitungan suara dalam sistem pemilihan umum terbuka untuk memperoleh kursi legislatif berdasarkan undang-undang pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 415 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masyarakat diharapakan dapat berperan dan berpartisipasi dalam pemilihan umum karena menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilihan umum. Serta kepada pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar menjadi lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban dan cara-cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Kata kunci : Sistem Pemilihan Umum Terbuka, Undang-Undang Pemilihan Umum
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic Ida Bagus Putu Sudiartha; Erikson Sihotang; I Nyoman Suandika
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.191

Abstract

This research aims to train students in writing scientific papers, implement the Tri Dharma of Higher Education, especially in the field of research, obtain a bachelor's degree in law, and develop students' personalities in social life. In addition, this research also aims to find out the authority of the Constitutional Court (MK) in making decisions related to disputes over election results as a form of Judicialization of Politics, and to find out the impact of MK decisions in disputes over election results on political polarization in society. The Constitutional Court (MK) was established to resolve political and constitutional cases, including disputes over election results, in accordance with constitutional principles. The authority of the Constitutional Court as a form of judicialization of politics must be balanced with judicial restraint so as not to become the object of politicization. Restrictions on the interpretation of structured, systematic and massive (TSM) are needed to prevent politicization and reduce the authority of other institutions such as Bawaslu. The 1945 Constitution grants four authorities and one constitutional obligation to the Constitutional Court, which requires procedural law to regulate procedural mechanisms. This procedural law serves to enforce material law, develop new law, and uphold the law in Indonesia. Keywords: Constitutional Court, Election Results Dispute, Judicialization of Politics, Judicial Restraint Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penelitian, memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, dan mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk Judicialization of Politics, serta mengetahui dampak keputusan MK dalam perselisihan hasil pemilu terhadap polarisasi politik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan untuk menyelesaikan perkara politik dan ketatanegaraan, termasuk perselisihan hasil pemilu, sesuai prinsip konstitusi. Kewenangan MK sebagai bentuk judicialization of politics harus diimbangi dengan pembatasan diri (judicial restraint) agar tidak menjadi objek politisasi. Pembatasan tafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) diperlukan untuk mencegah politisasi dan mengurangi kewenangan lembaga lain seperti Bawaslu. UUD 1945 memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada MK, yang memerlukan hukum acara untuk mengatur mekanisme beracara. Hukum acara ini berfungsi menegakkan hukum materiil, mengembangkan hukum baru, dan menegakkan hukum di Indonesia. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Judicialization of Politics, Judicial Restraint
The Influence of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty Across Countries Marcelia Adriana Batuwael; Ataina Rusyda Fauziyah; Hwihanus Hwihanus
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.192

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is an organization's responsibility for the impact of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including the health and welfare of society; consider stakeholder expectations; comply with applicable laws and be consistent with international norms of behaviour; and integrated throughout the organisation and practised in its relations. Companies' corporate social responsibility (CSR) efforts can be influenced by a variety of variables. There are firms that focus on CSR as a way of giving back to society (community development), while others see it as a type of corporate giving/charity and continual improvement, with the goal of improving the company's image. The purpose of this study is to synthesise previous research on the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on consumer loyalty in various nations. This study employed a meta-analysis method combined with a qualitative approach. Based on the findings, the author concludes that effective Corporate Social Responsibility can boost customer loyalty through a variety of methods, including improved reputation, image, satisfaction, trust, and customer commitment.
Development of Green Accounting for Sustainable Monitoring and Reporting in Modern Business Arfenita Cahyaningrum; Muhammad Indra Wardana; Hwihanus Hwihanus
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In an era of climate change and sustainability becoming a major global focus, green accounting has emerged as a critical response to these demands. Green accounting is an accounting approach that includes the ecological impact of economic activity, going beyond the traditional focus on profitability and financial performance. The main goal of green accounting is to measure, monitor and report economic activities that impact the environment in a holistic manner. Implementing green accounting helps companies identify, measure and manage the environmental impact of their activities, improve operational efficiency and meet regulatory obligations. However, the main challenges in implementing green accounting include the availability of accurate data, the complexity of measurement methods, implementation costs, and the difficulty of measuring indirect impacts. Additionally, companies need to ensure compliance with varying reporting standards across jurisdictions and change corporate culture to integrate sustainable practices. However, green accounting can increase transparency, accountability and a company's reputation in the eyes of external stakeholders such as investors, consumers and regulators. By reporting accurate data on environmental impacts, companies can strengthen stakeholder trust, meet their expectations and drive innovation. Thus, green accounting is not only a tool for measuring environmental impact but also an important strategic step to achieve long-term sustainability in modern business. This research explores the development of green accounting in the context of modern business and identifies best practices to overcome the challenges faced.

Page 11 of 16 | Total Record : 160