Articles
57 Documents
<![CDATA[Implementasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Apip Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan bank syariah dianggap berperan positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mendapat kesan bahwa kebangkitan ekonomi syariah merupakan kebangkitan ekonomi umat Islam dan ditandai dengan antusiasnya masyarakat dalam merespon berdirinya bank-bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Implementasi hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia yaitu diatu melalui Undang-Undang Perbankan, yang membuktikan adanya eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia. namun pada kenyataannya saat ini penerapan syariah pada sektor perbankan masih bersatu dengan perbankan konvensional sehingga bank syariah hanya dianggap sebagai penamaan saja karena belum bisa mandiri dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Ratni N]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat penting dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan khusus pada ibu dan anak. Seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan etika profesi, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Dimana pada pembahasannya penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh hasil yaitu aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari dua aspek yaitu aspek profesionalisme sebagai seorang tenaga kesehatan yang ahli dalam bidangnya yang dibuktikan dengan kewenangan uji klinis dan aspek hukum yang menaungi kewenangan seorang bidan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Alan Bayu Aji]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Monica Puspa Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terdapat tujuan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakui eksistensi Desa melalui kebijakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah pemberdayaan dan pembangunan desa tersebut sudah menyentuh pada kebutuhan dari Desa itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Indonesia dan Bagaimana Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, yang menggunakan data sekunder dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa dana desa menjadi alat kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan, hal tersebut terbukti pengaturan tentang pemberdayaan dan pembangunan itu diatur oleh pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Merit di Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia ]]>
<![CDATA[Laga Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone who emerge from recruitment, selection and promotion process within political party, that is underpinned of merit system, a system that based on three major principal, namely, virtue, social skill and capability. merit system has been implemented optimally in difference level by both Prosperous Justice Party (PKS) and Indonesian Solidarity Party (PSI). meanwhile, this research use empirical juridical method. in conclusion, this research can contribute to all parpol and goverment regarding with reform of political party management in the future that must be based on merit system.]]>
<![CDATA[Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State ]]>
<![CDATA[Efendi Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Litya Surisdani Anggraeniko]]>;
<![CDATA[Marlia Hafny Afrilies]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi, meski telah berhasil keluar dari resesi ekonomi tetapi dampaknya saat ini masih begitu terasa, berbagai kebijakan dan juga pendekatan telah dikeluarkan tetapi luput mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Kunci utama dalam permasalahan ekonomi pasca resesi adalah dengan determinasi ekonomi Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yakni penelitian yang mengalisa determinasi ekonomi Pancasila dan konsep Welfare State sesuai dengan ketentuan PUU dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konsep welfare state terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (social security) cirinya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan warganya melalui stabilisasi ekonomi. Indonesia menjadi Negara yang menganut konsep ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengimplementasikan Koperasi Unit Desa, mengidupkan kembali siklus ekonomi mikro dan juga langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian ]]>
<![CDATA[Rika Maryam]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.980
<![CDATA[In the current era of transparency of the procurement of goods and services in the State Owned Enterprises (BUMN), a lot of scrutiny of the public because it is considered unprofessional, inefficient and not transparent so that adds to costs incurred by the state / government to maintain its existence. Public assessment of the performance of directors, raises the question of what exactly is at the root problems that lead to inefficient and not optimal performance of directors in the management of BUMN. How the position, role and legal responsibility of directors in the procurement of goods and services in the state? How the application of the principle of standard operational procedure in the process of procurement of goods and services in state-owned enterprises so as to create good corporate governance. Based on the research results it can be known that there was no strict regulation in the Law on BUMN regarding the position and role of directors in losses in the process of procurement of goods and services by state enterprises. In the law only outlines the duties and liabilities of directors which will give rise to legal liability not only in terms of the civil law but also in terms of criminal law if it is proved that the directors do perversity of its legal obligations in performing the management of the company's adverse BUMN. But directors also can defend against him through the principles of the business judgment rule if it can prove that in the process of procurement of goods and services sesusai with standard operation procedures, and implemented in good faith and honest so that losses in the company was not caused due to errors or omissions arising directors of the self itself.]]>
<![CDATA[Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Monica Puspa Dewi]]>;
<![CDATA[Kuni Nasihatun Arifah]]>;
<![CDATA[Alan Bayu Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.991
<![CDATA[One form of Village Democracy is the Election of Village Heads, since the design of the Election of Village Heads has been carried out directly. Villagers can directly elect Village Head Candidates, but the latest development is that there are rules limiting the number of village head candidates to a minimum of two people and a maximum of five people. The purpose of this research is to examine the regulatory impact of limiting the number of village head candidates. This research is a type of empirical normative legal research with a conceptual approach. Based on the results of this study, it shows that there are two impacts, namely the regulatory impact if the number of candidates is not fulfilled can be postponed, then the social impact is the appearance of a husband and wife candidate for village head.]]>
<![CDATA[Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada Kegiatan Akademik ]]>
<![CDATA[Litya Surisdani Anggraeniko]]>;
<![CDATA[Nurul Isnina SAN]]>;
<![CDATA[Efendi Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.995
<![CDATA[Salah satu cita peralihan masa orde baru ke masa reformasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara salah satunya adalah jaminan kebebasan berekspresi pada sektor publik. Cita ini selaras dengan apa yang telah dijamin dalam konstitusi negara yaitu adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang merupakan perwujudan negara demokrasi dan negara hukum. Namun, dewasa ini hak berekspresi yang telah dijamin sebagai hak asasi manusia tengah dalam kondisi krisis pembatasan terutama pada kegiatan-kegiatan akademik. Padahal hak kebebasan berekspresi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan HAM sebagai hak inheren yang tentunya melekat pada setiap diri manusia. Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kekebasan akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan IPTEK. Artinya negara wajib memberikan kebebasan yang luas bagi kegiatan akademik dalam rangka pengembangan pengetahuan. Sangatlah tidak tepat ketika terdapat pembahasan ilmiah dalam kegiatan akadmik, dianggap sebagai suatu kejahatan terutama kejahatan makar, padahal pasal makar hingga kini rentan akan kriminalisasi pada pemberlakuannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian kepustakaan pada pembahasan yuridis Pasal makar dan realitas kebebasan akademik. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari Hak Aasasi Manusia yangmana sudah dijamin dalam Konstitusi. Pada realitasnya kegiatan apaun untuk kepentingan akademk seharusnya tidak dapat dijadikan tuduhan kejahatan, terutama kejahatan makar.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rafiqi Rafiqi]]>;
<![CDATA[Arie Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.1014
<![CDATA[Poliandri adalah hubungan wanita dengan suami lebih dari satu orang. Tentunya poliandri merupakan salah satu hal yang kurang populer dan tidak biasa didunia. Kasus Poliandri di Indonesia jarang terungkap dan terdengar hal ini suatu hal yang tabu dimasyarakat. Hal ini berbeda dengan Poligami yang sudah tidak asing lagi. Fenomena Poliandri di Indonesia muncul kasus di Bali, Madura, Ngawi, Gresik, Rembang dan tahun 2022 di Cianjur Jawa Barat, t Semakin maraknya Perkawinan di Indonesia bagaimana dasar hukum poliandri di Indonesia. Tujuan Peneltian untuk mengetahui Kepastian hukum Peraturan Poliandri di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum poliandri baik adat, agama maupun hukum di Indonesia. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Polindri di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif Pendekatan Perundang-undnagan. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak dikenal Poliandri dan perkawinan poliandri tidak sah dan bisa dibatalkan. Akibat Hukum Perkawinan Poilindri tidak sah baik menurut agama dan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini Perkawinan Poliandri dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan didepan Pengadilan dan Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.]]>
<![CDATA[Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hesti Ayu Wahyuni]]>;
<![CDATA[Yuris Tri Naili]]>;
<![CDATA[Maya Ruhtiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.1018
<![CDATA[One of the technological innovations in the industrial era 4.0 is the existence of smart contracts. Smart Contract is a further development of the application of blockchain after the existence of cryptocurrency, namely a computer program that is basically an electronic agreement in a blockchain database system with the aim of a protocol in carrying out an agreement or agreement between parties that can execute agreement clauses automatically. This article was examined using normative juridical research methods. Normative juridical research is research based on an analysis of legal norms, the sense of law as it is written in the books and statutes (in the literature and statutory regulations). The results of the study show that the use of smart contracts in e-commerce transactions in Indonesia has been implemented properly and when viewed from the perspective of Civil Law in Indonesia, the use of smart contracts in e-commerce transactions has fulfilled the elements of the agreement in general, although there are still deficiencies such as automatic execution as if made by one party only.]]>
