cover
Contact Name
-
Contact Email
p3m@stiatabalong.ac.id
Phone
+6285389328231
Journal Mail Official
stiatabalong.p3m@gmail.com
Editorial Address
P3M Office STIA Tabalong, Komplek Stadion Olah Raga Sarabakawa Kelurahan Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Location
Kab. tabalong,
Kalimantan selatan
INDONESIA
JAPB
ISSN : -     EISSN : 27230937     DOI : 1035722/japb
Core Subject : Economy, Humanities,
JAPB mempublikasikan hasil penelitian dari Mahasiswa STIA Tabalong dari Program Studi Aministrasi Publik dan Program Studi Administrasi Bisnis yang telah dilakukan Riview oleh P3M STIA Tabalong sehingga layak untuk diterbitkan dalam bentuk Jurnal Penelitian. JAPB menerbitkan artikel dengan pendekatan interdisipliner dengan berbagai topik yang mencakup studi tentang pemerintahan, organisasi publik, kebijakan publik pelayanan publik, manajemen perusahaan, etika dan hukum bisnis, sumber daya manusia, enterpreneur, technopreneur, sociopreneur
Articles 906 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR Indah Purnama Dewi; Budi Setiawati; Wahyu Subadi
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang izin belajar Aparatur Sipil Negara dilihat dari segi proses pada BKPSDM Kabupaten Barito Timur. (2) faktor apa saja yang dihadapi dalam administrasi pemberian izin belajar dan jalan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam pemberian izin belajar, khususnya yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif Kualitatif, dengan melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data tabel frekuensi dan juga menggunakan skala Likert dengan mengumpulkan hasil tanggapan dari 25 orang responden di BKPSDM Kabupaten Barito Timur sebagai instansi yang memberi kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini pemberian izin belajar yang diberikan sudah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan BKPSDM Kabupaten Barito Timur dalam pemberian izin belajar menunjukan bahwa : (1). Kebijakan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Timur sudah dilakukan dengan persentasi 67,82% yang diperoleh dari hasil angket dengan 25 Responden. (2) Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur meliputi 2 masalah utama yaitu : Sumber Daya Manusia dan Waktu yang berpengaruh terhadap proses penerbitan administrasi izin belajar. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan ; Izin Belajar ; Aparatur Sipil Negara
PENGARUH PEMIMPIN SEBAGAI MOTIVATOR TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR Jumatin Jumatin; Jauhar Arifin; Syahrani Syahrani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan pada hakikatnya adalah kemampuan individu dengan menggunakan kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, memotivasi, dan mendukung usaha yang memungkinkan orang lain memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemimpin sebagai motivator terhadap disiplin kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur dan seberapa besar pengaruh pemimpin sebagai motivator terhadap disiplin kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sumber data pada penelitian ini adalah mengambil sampel dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur sebanyak 42 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik perhitungan statistik deskriptif untuk mendapatkan hasil signifikan dari dua variabel yang berhubungan yaitu perilaku individu dengan kinerja pegawai dan kemudian dilakukan pengujian hipotesa mengenai pengaruh dari dua variabel yaitu variabel X (Pemimpin Sebagai Motivator) terhadap variabel Y (Sasaran Kerja Pegawai).Hasil dari penelitian menyatakan bahwa (1) Terdapat Pengaruh pemimpin sebagai motivator terhadap disiplin kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur. (2) Besar pengaruh pemimpin sebagai motivator terhadap disiplin kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur adalah 83,7% dan sisanya 16,3% yang dipengaruhi oleh factor lainnya. Kata Kunci : Pemimpin; Motivator; Disiplin Kerja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DILIHAT DARI ASPEK KECENDRUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTOR) DI SMA NEGERI 2 TANJUNG KABUPATEN TABALONG Kamilah Kamilah; Budi Setiawati; Suwandi Suwandi
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dilihat Dari Aspek Kecendrungan Pelaksana (Implementor) pada SMA Negeri 2 Tanjung Kabupaten Tabalong. penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 2 Tanjung dengan menggunakan teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn berupa, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakterisitik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi implementor dimana keenam variabel/indikator ini sangat berperan dalam proses implementasi kebijakan. Dari ke enam Indikator itu peneliti memfokuskan pada Disposisi Implementor. Pada penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada nara sumber dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 2 Tanjung telah berjalan dengan cukup baik. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Sertifikasi Guru, Kualitas Guru
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DILIHAT DARI ASPEK ASSURANCE (JAMINAN) DI KANTOR KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG Kariana Kariana; Muhammad Noor Ifansyah; Murjani Murjani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan teknik kuantitatif. Teknik dalam pengumpulan data melalui proses Observasi, Wawancara, Angket, disertai Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dilihat dari aspek assurance (jaminan) di Kantor Kecamatan Bintang Ara sudah “ baik” dengan hasil 68.10%. Untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) peneliti menggunakan teori Zeithhaml, Parasaruman dan Berry dengan menggunakan aspek assurance (Jaminan) yaitu: petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan, dan petugas memberikan jaminan kepastian dalam pelayanan. Faktor-faktor yang menghambat kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dilihat dari aspek assurance (jaminan) di Kantor Kecamatan Bintang Ara adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor pendukung sistem. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO TIMUR Lasmi Hanriati; Rahmi Hayati; Erwan Mardani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemimpin pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur ini dalam meningkatakan disiplin kerja pegawainya, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apasajakah yang menghambat peran pemimpin dalam meningkatka disiplin kerja Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur ini dalam meningkatkan disiplin kerja pegawainya.Metodelogi yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada 5 orang informan yaitu 1 orang Kepala Dinas dan 4 orang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menurut Miles, Huberman dan Saldana yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data (data display) dan pengambilan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai nya sudah berjalan dengan baik Pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur. 2) Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja yaitu kurangnya kesadaran dari dalam diri masing-masing pegawai dan kurangnya penghargaan yang diberikan atas prestasi yang telah dicapai. Kata Kunci : Peran Pemimpin, Disiplin Kerja.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENIGKATKAN KINERJA PEGAWAI DARI ASPEK KETELADANAN DI DESA LUKBAYUR KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Lindayanti Lindayanti; Rahmi Hayati; Lilis Suryani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat yang paling bawah, Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengarahkan perangkat desa serta masyarakat di desa untuk menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Teori yang digunakan adalah menurut Covey yaitu keteladanan dengan 5 indikator yaitu: Tutur kata, Sikap, Perilaku, Keputusan dan Perkataan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 30 responden, yang terdiri dari 7 pegawai dan 23 masyarakat desa Lukbayur Kecamatan Tanata Kabupaten Tabalong. Sementara analisis data menggunakan tabulasi persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dari Aspek Keteladanan di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dinilai kurang baik yaitu dengan presentae 56.27 %. Kata Kunci: Peran ; Kinerja.
EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANTA KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG Muhammad Abrar Nizhami; Safrul Rijali; Siti Arbayah
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang penyelenggaran pemerintah desa Di Desa tanta Kecamatan tanta (2) Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang penyelenggaran pemerintah desa Di Desa tanta Kecamatan tanta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik observasi, wawancara, kuestioner, dokumentasi . Adapun populasi / responden dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) orang responden yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa. 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretarsi BPD, 1 anggota BPD, dan 3 orang Tokoh Masyarakat desa Tanta. Berdasarkan dari hasil penelitian maka didapatlah kesimpulan bahwa Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan Baik. Faktor penghambat peningkatan efektifitas funngsi BPD tersebut adalah Minimnya Insentif yang di terima anggota BPD, Sistem rekrutmen yang ditunjuk secara langsung oleh tokoh masyarakat, dan sarana operasional serta penunjang kerja yang belum memadai. Kata Kunci : Efektifitas, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA SALIKUNG KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG Muhammad Hasbi Ash Siddieq; Rahmi Hayati; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya / tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut :1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bhaninkamtibmas dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Peran Bhaninkamtibmas dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara. Hasil penelitian Peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sudah berperan dengan cukup baik. Faktor-faktor menjadi penghambat peran Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong adanya masyarakat yang kurang senang dengan kehadiran bhabinkamtibmas serta adanya masyarakat yang berfikir negative thingking. Kata kunci : Peran Bhabinkamtibmas, Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkoba.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA BANUA RANTAU KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG Mahliani Mahliani; Jauhar Arifin; Murjani Murjani
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatanKebijakan dana desa yang bersumber dari APBN, memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efesien, serta akuntabel berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhidar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Oleh karena itu, penting dilakukan studi mendalam mengenai evaluasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa khususnya di Desa Banua Rantau kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi data dengan persentase 44 %. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur.
ANALISIS DISIPLIN KERJA (APARATUR SIPIL NEGARA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010 KABUPATEN TABALONG Mahrita Mahrita; Jauhar Arifin; Siti Arbayah
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanski apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh aparatur sipil Negara. Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.Dalam peraturan disiplin aparatur sipil Negara tersebut diatur ketentuan – ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin,dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada pelayanan Publik di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik angket kepada 30 responden menurut Muhammad Ali yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian.teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai disiplin kerja pegawai pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aparatur sipil Negara pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Negara kabupaten Tabalong tergolong cukup tinggi disiplinnya, hal ini terbukti dari hasil rekapitulasi rata-rata 36,7% menyatakan setuju. Kata kunci : Disiplin Kerja; n PP 53 tahun 2010

Page 2 of 91 | Total Record : 906