cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad
Contact Email
sangfuad2018@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sangfuad2018@gmail.com
Editorial Address
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 28306465     EISSN : 29647177     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus Jurnal Juris Humanity  adalah menerbitkan naskah kajian penelitian atau gagasan konseptual. Kami tertarik dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia, di antaranya: Penegakan Hak Asasi Manusia Hak ekonomi sosial dan budaya Hukum perlindungan Hak asasi manusia Hak sipil dan politik Kebijakan HAM Nasional dan Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022)" : 6 Documents clear
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Hartanto, Hartanto; Dista Amelia Sontana; Edy Chrisjanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.8

Abstract

Indonesia merupakan negara yang masih berstatus berkembang di ASEAN, namun posisinya masih diatas Myanmar, kemudian Timor Leste dan Kamboja. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkesinambungan dan diukur dalam kurun waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan umumnya disertai masalah pemerataan, lingkungan hidup, SDGs, peran sektor swasta (korporasi), hak-hak tenaga kerja, instrumen hukum, dan kondisi sosial politik negara. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan bidang hukum yang disebut dengan istilah hukum ekonomi; Indonesia sedang melakukan hal ini, dengan memegang prinsip sistem ekonomi Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai HAM dan Right to Development (RTD). Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun harus melibatkan investasi sebagai bagian dari perdagangan internasional. Penelitian ini mengkaji peran hukum dan HAM dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang beberapa saat lalu juga diwarnai perdebatan yang kompleks diterbitkannya UU Cipta Kerja. Maka para ahli maupun masyarakat tetap mengharapkan upaya-upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan, Hak, Berkembang
PERLINDUNGAN HAK KERJA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN SAAT PANDEMI COVID19 Pangestika, Elza Qorina
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.9

Abstract

Landasan Hukum Pemutusan Pekerja di PT. X berpedoman pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dimana Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja ini berdasarkan sifat dan sikap dari pekerja saat melakukan pekerjaan dan berdasarkan kondisi dari pekerja itu sendiri sehingga adanya pemutusan hubungan hubungan kerja tergantung pada dua kemungkinan yaitu dari pekerja itu sendiri atau dari PT. X, Hak  dan kewajiban yang  diperoleh  Pekerja  Kontrak  jika  tidak  menyelesaikan  masa kontraknya adalah sebuah tanggung jawab dan hak yang harus diterima oleh pekerja jika pekerja Kerja tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, selain itu PT. X memberikan sebuah denda atau pinalti bagi pekerja yang tidak menyelesaikan kontrak tetapi PT. X juga bisa meberikan sebuah keringanan bagi pekerja yang mungkin dari segi ekonomi dan kesehatan terganggu dan bisa juga PT. X memberikan sebuah despensasi bagi pekerja yang keluar/resign dengan cara baik-baik. Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak di PT. X pada saat pandemi masih sama dengan perlindungan hukum sebelum pandemi hanya saja ada beberapa perubahan yaitu dari segi gaji, tunjangan, bonus (berubah angka nominal) dan lebih menekankan pada kesehatan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Motode yang digunakan adalah metode kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, dimana peneliti melakukan sebuah observasi dan wawancara langsung oleh Human Resources Development (HRD) PT. X. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT. X dalam penerapannya berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya ada beberapa sebuah peraturan yang dibuat oleh PT. X, seperti peraturan cara berpakaian, etika berbicara, cara melayani coustemer. Kata kunci : pekerja kontrak; pandemi covid-19; pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT PAPUA (KABUPATEN PANIAI) Suryono, Kelik Endro
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.10

Abstract

The purpose of this research is to find out cases of violations related to human rights in Papua and to find out the state's responsibility for violations of human rights in Paniai Regency, Papua Province. The formulation of the problem in this study is why the issue of human rights violations in Paniai District, Papua Province has occurred again and what is the role of the state in protecting human rights in Indonesia and what is the international view of the state's role in protecting human rights in Indonesia. The purpose of this study is to determine the role of the state in protecting human rights in Indonesia and to find out the legal view of the state's role in protecting human rights in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method with primary data sources derived from library research. This research was conducted using a statutory approach in order to further study the legal basis by examining laws and regulations related to human rights violations that occurred in Paniai district, Papua. The findings in this study are that the role of the state in protecting human rights in Indonesia has been considered in such a way as can be seen from the many laws and regulations regarding human rights whose aim is to protect the rights of the humans themselves. However, the issue of resolving human rights cases must be carried out as fairly and transparently as possible in their settlement, considering the obligation of the state to carry out its role as a protector of human rights for all of its people, must be maximized and every right must be fulfilled. However, in practice discrimination against human rights is still widely encountered due to injustice that comes from the authorities themselves. Keyword : HAM, Paniai, Accountability and justice
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Dewi, Aida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.11

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi, pada umunya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekersaan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga belum nampak, sehingga hal ini semakin merebak di daerah-daerah khususnya wilayah hukum seluruh kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Out put dari penelitian ini agar menjadi pengayaan ilmu dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan juga bisa diterbitkan dalam jurnal lokal maupun jurnal nasional terakreditasi.
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN AKSES TERHADAP AIR Teguh Iman Sationo
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.12

Abstract

Water is a basic need of human being, no one can live without water and it has no substitution. Water is a a requirement of adequate living standard for the health and well-being of all human being..The current problem is the availability of water in fulfill the human need is decreased. On the one hand there is the view that water is a commodity while the other side said that water is a social good.. The right to water implies that everyone should have access to water without discrimination. The state’s role is indispensable when people are not in the same position in getting water, the differences position of people can occur not only a problem of economic inequality, but also the specific natural conditions in a certain region. Such differences make some parts of society difficult to gain access to water, and in this situation, the presence of the state is strong required.
PROBLEMATIKA PEMENUHAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Cunduk Wasiati
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.13

Abstract

Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Urgensi Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Pelangaran HAM Di Indonesia yang kian hari kian meningkat merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan hari ini alam menjawab permasalahan hukum yang ada mengingat Pengadilan HAM dapat memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022)