Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
20 Documents
clear
Analisis Keterbukaan Informasi Kemenkes di Era Transformasi Digital
Tamara Aviachi;
Luqman Muhammad Shamsuddin;
Hanifa Putri P.;
Aurelia Salsabila
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.318
Keterbukaan informasi publik merupakan unsur penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan publik, termasuk dalam sektor kesehatan. Tantangan transformasi digital dalam pengelolaan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif. Esai ini mempertegas kembali pentingnya mewujudkan transparansi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi kesehatan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
PELANGGARAN ETIKA DALAM BUMN: STUDI KASUS MEGA KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA
Austin Hotdo Sagala;
Fadillah Nuryanti;
Kayla Issaura Maritza Adryenne;
Rindu Ayu Dyah Pasha Sulasmi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.319
Corruption involving state-owned companies not only harms state finances but also tarnishes the integrity of the government's business sector. This study reveals in detail various aspects of ethical violations that occurred in the management and operations of PT Asuransi Jiwasraya, providing in-depth insight into the social and economic impacts of these acts of corruption. The implications for the reputation of BUMN and steps that can be taken to improve corporate governance to be more ethical are also detailed in this journal. The purpose of this writing is to analyze the importance of the role of ethics in the profession, especially in the government sector. The method used in this research is a normative juridical method. The results of the analysis provide the fact that OJK supervision is not effective in the insurance industry, which is detrimental to many parties.
ANALISIS KASUS KORUPSI MENTERI PERTANIAN SYL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP PUBLIC TRUST DI INDONESIA
Andryana Perkasaputra;
M. Rasikhan Wildan Mahdi;
Rahmavenda Tri Puspitasari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.321
The corruption case involving the former Minister of Agriculture, Syahrul Yasin Limpo (SYL), has had a major impact on the concept of public trust in Indonesia. Law enforcement and transparency are considered important in maintaining public trust in the government and public institutions, so efforts to prevent corruption and enforce the law need to be increased to restore public trust and build clean governance. Optimizing supervision, developing an IT-based prevention system, making strict laws, and developing a complaint system that protects corruption whistleblowers are efforts to suppress cases of corruption that are rife in Indonesia. It is hoped that this essay can provide an in-depth understanding of corruption cases involving SYL and their implications for the concept of public trust in Indonesia, as well as contribute to efforts to prevent corruption, more effective law enforcement, and restore public trust in Indonesia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PADA KASUS WANPRESTASI CASH ON DELIVERY (COD) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI E-COMMERCE SHOPEE
Dashilfa Afifah;
Laras Medina Pranitiaz;
Imelda Arthameisia Manullang;
Nina Fitria Sukma;
Raisha Tiara Hasnakusumah;
Dwi Aryanti Ramadhani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.336
Technological advances facilitate trade. The transaction process can be done without meeting in person so that its coverage becomes unlimited. Online commerce (e-commerce) is regulated by Act No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as well as in Article 1320 of the Covenant. In the execution of the sale in e-commerce there must be a violation of both the seller and the buyer in particular on the payment system Cash on Delivery (COD). There is legal protection to the courier in the face of a buyer who has committed a misconduct by refusing the goods he ordered. This study uses normative jurisprudence methods by studying and analyzing library materials, legislative regulations, journals, books, and relevant legal research through a statute approach along with a case approach. The results of the research have shown that the legal position of the courier is as a recipient of payment that is responsible for replacing the company of goods delivery services in the exercise of authority of the seller and as a receiver of payment from the buyer.
MENILIK BUDAYA PENJARA: TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL EMILE DURKHEIM
Ciek Julyati Hisyam;
Dian Jesica Simanjuntak;
Fadia Tuffahati;
Itsna Fakhria;
Muharomah Ayu Safaatun;
Rohmatul Amaliyah Al-Fauziah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.340
Prison culture is a term addressed to correctional institutions that have their own rules that are different from the rules of society outside prison. The purpose of the research is to explain the life of prisoners in prison, build relationships between prisoners and prisoners with warders, through the values and norms that exist in prison and shape the behavior of these prisoners. The research method is descriptive through a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with informants in the prison. The results of the study state that the existing culture in prison is part of a social system that forms a unity with its respective functions, in line with Emile Durkheim's structural functionalism theory.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMTIF
Retno Ayu Wulandari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.343
Penelitian penyelesaian sengketa pembiayaan syariah dalam aspek hukum lembaga pembiayaan konsumtif ini mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan syariah berdasarkan aspek hukum pada lembaga pembiayaan konsumtif. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan syariah pada lembaga pembiayaan konsumtif dapat melalui BASYARNAS dan dilakan upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Meskipun penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui BASYARNAS belum diatur, namun setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, seyogyanya para notaris atau staf bagian hukum (legal), pada saat membuat akad mengarahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.
PROTEKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA
Ahmad Hidayat;
Cayadi Cayadi;
Dicky Hermawan;
Hafidza Rafi Andhika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.364
Narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional. Fenomena narkotika sangat mengkhawatirkan bagi suatu negara didukung dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan narkotika sehingga memicu adanya penyalahgunaan. Terlebih dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya menjadi tempat pesanggrahan narkotika dan obat-obatan berbahaya, namun juga menjadi wilayah produksi dan penjualan. Narkotika saat ini berdampak pada banyak lapisan masyarakat, termasuk pada kalangan remaja. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi tinjauan literature. Pencegahan penyalahgunaan narkotika ditegaskan melalui aspek hukum pidana. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun faktor – faktor dari penyalahgunaan narkotika pada remaja adalah disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor sosial. Selain itu faktor penyalahgunaan narkotika pada remaja juga disebabkan oleh ketidaksesuaian gaya hidup dan mengalami tekanan di lingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal (tindak pidana) dan non penal (non pidana).
Dampak Penangkapan Berlebihan Terhadap Potensi Sumber Daya laut: (Studi Kasus Eksploitasi Ikan Terbang di Maluku)
Sucitra Cantika Pratama;
Adnan Wijaya Qurgianto;
Atika Puspita Marzaman
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.367
Pola pemanfaatan di masa depan akan berdampak signifikan terhadap bagaimana sumber daya hayati ikan digunakan, oleh karena itu potensi dan daya dukung lingkungan harus dipertimbangkan ketika menggunakan sumber daya hayati ikan. Penangkapan ikan berlebihan dari spesies tertentu Ikan komersial yang penting secara ekologis berada di puncak tingkat trofik rantai makanan. Ketika ikan muda ditangkap, makanan pertama-tama akan mempengaruhi jumlah dan kualitasnya, Mengingat aktivitas antropogenik di masa sekarang memperburuk kerusakan stok sumber daya hayati ikan, sejumlah inisiatif diperlukan untuk mengatasi krisis sumber daya hayati. Keluarga Exocoetidae yang berisi ikan terbang (hirundichthys oxycephalus, adalah rumah bagi ikan pelagis kecil dengan kepentingan ekonomi yang signifikan, terutama telur, yang diekspor ke Taiwan, Korea, dan Jepang.
PENGARUH FAKTOR RISIKO AUDIT TERHADAP PENGATURAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PROSES AUDIT
Putri Auliya Meisha;
Zahrina Ardilah;
Zakiyatul A’mali Zahroh;
Elvitania Sholihatun Nisa’
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.370
This research aims to explore the influence of audit risk factors on setting materiality levels in the financial report audit process. The research results show that audit risk has a positive and significant influence on the consideration of materiality levels in financial statement audits. Factors such as audit complexity, financial report transparency, external pressure, management commitment, materiality concept, audit compliance, and research methods also need to be considered in the audit process. In addition, the risk of material misstatement in the financial statements may be beyond the auditor's control, so the auditor needs to obtain a good understanding of the controls relevant to the audit and test internal controls manually. The risk assessment does not stop at a certain point and can be revised based on new information obtained during the audit. These findings confirm that risk has an influence on materiality settings in the financial report audit process. Therefore, a deep understanding of audit risk factors and their influence on materiality settings is very important in ensuring the success of the financial statement audit process.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (@jktinfo) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI FOLLOWERS
Aulia Syahfitriani;
Iflah Iflah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i3.371
The development of digital technology changes a lot of things, one thing that change is communication. At this time digital communication made a lot of social media applications, like instagram. Instagram is a social media that can be used to gain such as information, like @jktinfo is one of account that share's a lot of information like traffic way, culinary, weather condition, and updated news around DKI Jakarta. The purpose of this research is assessing stage of effectiveness @jktinfo Instagram account on fulfilling the followers information needs that can be assessed with six different stages such as receiver, content, timing, format, media and source. This type of research is a quantitative descriptive, the population are collected from the followers of @jktinfo's Instagram account and 100 people were chosen as samples with convenience sampling as the sampling technique. All the data are convened by online survey with questionnaire. The results of this study showed that Instagram account @jktinfo is highly effective for fulfilling the followers information needs with a percentage above 81%.