cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 34 Documents clear
KEDUDUKAN HAK WARIS WANITA DALAM HUKUM ADAT BALI Miliarni Deida Navydien; Khesya Khusnul Fadhilah Utomo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.500

Abstract

Hukum adat di Bali memiliki sistem pewarisan yang unik dan kompleks, yang sering kali mencerminkan norma dan nilai-nilai budaya yang khas. Namun, dalam sistem pewarisan tersebut, anak perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak waris yang setara dengan anak laki-laki. Dalam masyarakat Bali, terdapat sistem kekeluargaan patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang diakui memiliki hak waris, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhinya. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui studi literatur dan analisis yang cermat, penulis melakukan penyelidikan terhadap perubahan dalam praktik pewarisan di Bali, serta upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam hal warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum adat di Bali, perempuan tidak diakui sebagai ahli waris secara resmi. Meskipun demikian, perempuan memiliki hak untuk menerima sejumlah harta peninggalan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, terdapat beberapa opsi yang dapat diambil untuk memastikan bahwa anak perempuan juga mendapatkan bagian dari warisan orang tua mereka, seperti melalui hibah atau pemberian dalam bentuk hadiah perkawinan yang disebut jiwa dana, tetadan, atau bebaktan.
ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PADANG Beta Pramutia Nazyul; Syamsir; Chessy Anha Natasya; Lutfiah Hafiszah; Nazhirah Luthfia Putri; Tharisa Salsabilla
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.503

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui bagaimana kualitas dari website Pemerintah Daerah di Kota Padang serta bagaimana penyediaan layanan website yang bersifat transparansi, bertangungjawab, efektif, serta efesien. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi. Sedangkan teknik pengumpulan data lainnya adalah dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kualitas website sesuai dengan peraturan Kominfo dan prinsip good governance pada pemerintah daerah kota Padang masih rendah; (2) Faktor penyebab dari rendahnya kualitas website pemerintah kota padang yaitu minimnya ketersediaan informasi, tidak update, serta tidak maksimalnya evaluasi yang dilakukan pemerintah; (3) Saran atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota Padang dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas kepuasan pengguna terhadap situs web Padang.go.id.
WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK: PERSOALAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA Fadhila Triza Nandrini; Roland Febriansah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.509

Abstract

Pembagian waris dalam adat batak masih menimbulkan banyak kontroversi karena pembagiannya dianggap tidak adil, dimana pembagian hanya menguntungkan pada pihak laki-laki sedangkan bagi pihak perempuan tidak mendapatkan apapun, disini penulis ingin mengkaji apakah perempuan mempunyai hak dalam pembagian waris dan apakah perempuan bisa mengajukan gugatan pada pengadilan bahwa pembagian warisan apakah bisa dilakukan secara perdata. peneliti dalam pembahasannya menggunakan metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan paper ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penulis menggunakan pendekatan ini dengan lebih fokus pada aspek teori dan prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. setelah adanya analisis tersebut ditemukan bahwa pembagian waris secara perdata bisa dilakukan jika penyelesaian sengketa melalui tahap-tahap dalam adat Batak tidak menemukan hasil. akan tetapi dalam penanganan melewati gugatan dari pengadilan mempunyai hambatan seperti adanya penilaian buruk dalam masyarakat dan keluarga.
HAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS ADAT SAMIN : KAJIAN TERHADAP ASPEK KEADILAN GENDER Nabilla Akhta Aunilla; Reniarti Asma Inayah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.512

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak perempuan dalam konteks sistem waris adat Samin, dengan fokus pada aspek keadilan gender. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi norma-norma waris adat Samin dan dampaknya terhadap perempuan dalam hak waris. Hasil penelitian menyoroti ketidaksetaraan gender dalam distribusi warisan dan adanya praktik diskriminatif terhadap perempuan. Analisis melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya Samin dan implikasinya terhadap peran perempuan dalam warisan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan baru terkait urgensi reformasi dalam sistem waris adat Samin guna mencapai keadilan gender. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung peran aktif perempuan dalam warisan adat, mendukung upaya peningkatan keadilan gender dalam konteks masyarakat Samin.
PENGARUH KEBIJAKAN TARIF CUKAI TERBARU TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL: Nomor : 143/pid.sus/2023.PN.Lmg Rendy Dwi Syahputra; Mega Dewi Ambarwati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.513

Abstract

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang ditetapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menurunkan produksi hasil tembakau. Namun, berdasarkan data prevalensi merokok dalam riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penurunan prevalensi merokok lebih rendah dibanding penurunan produksi hasil tembakau. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh adanya produk hasil tembakau yang dikonsumsi masyarakat, tetapi tidak dipasarkan secara legal (hasil tembakau ilegal) atau karena faktor lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif CHT dan aktivitas pengawasan berupa operasi pasar dan penindakan terhadap peredaran hasil tembakau illegal.
PENYELESAIAN OBJEK SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA : Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 880/Pdt.G/2022/PN Sby Vanya Agatha Hendarto; Mega Dewi Ambarwati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.515

Abstract

Sengketa tanah sering terjadi di Surabaya, kegiatan usaha tidak dapat dipisahkan dari kontrak dengan harta yang pengelolannya ditentukan. Untuk memindahkan hak milik atas tanah,status tanah itu harus didaftarkan menurut tata cara, dengan memperhatikan kepentingan subyek peristiwa hukum atau kepentingan orag lain yang mengikat subyek itu. Perselisihan apapun yang dapat mempengaruhi hak akan merugikan pemangku kepentingan. Meskipun Pemerintah Kota Surabaya yang mendasarinya ditetapkan dengan undang-undang, sering kali ada celah untuk memperoleh manfaat dengan cara yang tidak tepat. Dalam praktiknya, hak-hak penyewa tetap terlindugi meskipun kepemilikan atas property tersebut dialihkan melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun jika pengalihan tersebut mengabaikan hak utama penyewa untuk membeli, hal tersebut merupakan pelanggaran hak. Oleh karena itu, untuk menentukan tidak dapat dilaksanakannya keabsahan SHM terhadap hak prioritas yang dilanggar oleh penelitian di bidang ini, perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai tata cara yang sedang dipertimbangkan oleh hakim. Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surabaya melibatkan serangkaian proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan ketidaksepakatan terkait kepimilikan atau hak atas suatu tanah. Berbagai faktor seperti batas tanah yang tidak jelas, sertifikat tanah yang kontroversial, atau perselisihan antara pemilik tanah dapat menjadi pemicu sengketa tanah. Proses penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surabaya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surabaya mencakup proses pendaftaran gugatan, kemungkinan mediasi atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan pemberian putusan oleh hakim. Putusan pengadilan dapat berupa pengakuan hak, pembagian tanah, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Proses ini bersifat inklusif, memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argument dan bukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, terdapat upaya penyelesaian di luar persidangan, seperti mediasi yang dapat memberikan Solusi damai sebelum mencapai tahap pemeriksaan sidang.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Selaku Konsumen dalam Perdagangan Reksadana Di Pasar Modal Shinta Laura Federova
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.516

Abstract

Reksa dana adalah wadah bagi masyarakat untuk menghimpun dana, yang kemudian digunakan oleh manajer investasi untuk membeli portofolio efek. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami perlindungan hukum terkait investor selaku konsumen dalam investasi reksadana di pasar modal serta badan pengawas yang berwenang mengawasi invetasi reksadana di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metide penelitian hukum normatif dengan mengkaji dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014, semua undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam hal ini investor atau penanam modal dalam rangka pemenuhan hak-haknya serta dalam upaya memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pasar modal yang adil, efisien, dan transparan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan legislasi yang memungkinkan untuk membuat aturan main di pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengawas dengan menjalankan kewenangan seperti badan peradilan yang memiliki kewenangan judisial, dan tentunya Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur perdagangan reksa dana di pasar modal.
Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan Transaksi Penjualan Online Di Forum Jual Beli (Facebook) Muhammad Rayhan; Muhammad Dicky Alfaridzi; Ikbal Eka Saputra; Fried Sinlae
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.517

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan transaksi penjualan online di forum jual beli facebook. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui empat hal, diantaranya yaitu pertama faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan transaksi penjualan online di forum jual beli (facebook), keduaimplementasi manajemen sekuriti dalam mencegah terjadinya kecurangan transakasi penjualan online di forum jual beli (facebook), ketiga faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen sekuriti di Marketplace facebook dan keempat aturan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi manajemen sekuriti dalam melakukan transaksi penjualan online di marketplace facebook. Hasil penelitian ini mengungkapkan implementasi manajemen sekuriti dalam mencegah terjadinya kecurangan transaksi penjualan online di marketplace facebook yang sudah dilakukan dengan baik.
HAK PEWARISAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DI INDONESIA Raditya Dihyan Apsari; Allisa Qhotrunnada
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.519

Abstract

Anak angkat adalah individu yang tidak mempunyai hubungan biologis dengan orang tuanya, namun dibesarkan dan diperlakukan seolah-olah mereka adalah anak kandungnya sendiri. Dalam sistem hukum adat, anak angkat tidak memutuskan hubungan biologisnya, karena tindakan pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Anak angkat mempunyai pilihan untuk mempertahankan atau memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tergantung pada keadaan spesifiknya. Pengangkatan anak diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda menurut hukum adat: mereka yang tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan anak tersebut, dan individu yang merupakan bagian dari keluarga anak tersebut. Dalam budaya adat Banjar, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, melainkan dipandang sebagai individu yang berstatus ahli waris. Menurut norma budaya Jawa, anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, asalkan ia berperilaku baik. Menurut adat istiadat tradisional Toraja, anak angkat dianggap sebagai penerus asalkan memenuhi kewajiban yang diberikan oleh orang tua angkatnya.
Penegakan Hukum dalam Era Society 5.0: Cyber Espionage dalam Sorotan Hukum Nasional dan Internasional Sita Amelia Salsabilla; Kenisha Andiani; Asmak Ul Hosnah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i5.522

Abstract

Ancaman Cyber Espionage, atau spionase siber, telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dalam Era Society 5.0. Dalam tulisan ini, kami membahas evolusi dari spionase konvensional ke spionase siber, serta dampaknya terhadap pertahanan dan keamanan negara. Cyber Espionage melibatkan penggunaan teknologi siber untuk mencuri informasi rahasia, dan seringkali tergolong sebagai kejahatan siber. Artinya, keberadaan dan peningkatan ancaman Cyber Espionage memerlukan perhatian serius dalam konteks kebijakan nasional dan kerja sama internasional. Di era Society 5.0, perlindungan data dan keamanan siber menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara.

Page 2 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue