Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
82 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
82 Documents
clear
<![CDATA[HUKUM KEPAILITAN DALAM EKSEKUSI HARTA BENDA KORPORASI ]]>
<![CDATA[Habeahan, Jogi Sumara]]>;
<![CDATA[Amrulloh M., Achmad]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Pada masa itu banyak permasalahan yang timbul. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit). Terperosoknya nilai tukar rupiah, setidaknya telah memunculkan 3 (tiga) negative terhadap perekonomian nasional, yaitu: Negative balance of payments, Negative spread, Negative equity. Kondisi di atas mengakibakan banyaknya perusahaanperusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundangundangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efesien dan adil.. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini juga masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT PST) ]]>
<![CDATA[Darusman, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Muryanto, Yudho Taruno]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2720
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kepailitan perusahaan manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi telah dialihkan kepada OJK. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 UU OJK, keberadaan OJK dimaksudkan untuk menyelenggarakan koordinasi dalam sistem pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Selanjutnya, kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap Perusahaan Manajer Investasi ditegaskan kembali dalam Pasal 8B UU OJK jo. UU P2SK dan KKMA No. 109/2020. Dengan demikian, UU KPKPU telah memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT EMCO.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU OLEH DKPP PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Barindi, Surya]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>;
<![CDATA[Hermawan, Sapto]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pemberhentian anggota komisi pemilihan umum oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah . Hasil penelitian ini menjelaskan dasar pemberhentian anggota KPU oleh DKPP ,mengulas prosedur serta kewenangan DKPP dalam memutus pelanggaran etik dengan memperhatikan asas hukum administrasi negara. Analisis kewenangan antara DKPP, Keputusan presiden dan Putusan PTUN dalam pemberhentian anggota KPU. Artikel ini relevan untuk memahami dinamika hukum administrasi negara dalam konteks regulasi dan penegakan etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia]]>
<![CDATA[PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros) ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Fajar]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam hukum Islam, dengan studi kasus di KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Fokus utama penelitian adalah memahami penerapan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab tidak bersedia menikahkan putrinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode gabungan antara penelitian lapangan dan studi literatur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Maros Baru dan Pengadilan Agama Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim terjadi ketika wali nasab menolak menikahkan putrinya, dan mediasi tidak berhasil. Pengadilan Agama Maros kemudian menetapkan wali hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan terkait. Penetapan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wali adhol. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum Islam terkait wali hakim dan perannya dalam melanjutkan proses pernikahan yang sah secara hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KOTA BATAM DIKAITKAN DENGAN PEMBERIAN HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN ]]>
<![CDATA[Rustandi, Dira Azelia]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>;
<![CDATA[Triwulandari, Endah]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2745
<![CDATA[Pulau Batam merupakan pulau yang terbesar yang terdapat di Kepulauan Riau. Pulau Batam pertama kali dihuni oleh orang melayu yang tinggal di pulau Batam yang tersebar di 37 titik. Masyarakat melayu tersebut disebut sebagai masyarakat kampung tua yaitu masyarakat yang ada sebelum terbentuknya Otorita Batam. Otorita Batam terbentuk pada tahun 1973 yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa Otorita Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan di Kota Batam yang kemudian diubah menjadi BP Batam setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2007. Sebagai pemegang hak pengelolaan atas Kota Batam, BP Batam mempunyai hak dalam mengelola seluruh area tanah di Kota Batam termasuk dalam memberikan status hak atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas hak pengelolaan serta menerbitkan dokumen lahan berupa SKEP, SPJ, Faktur UWT dan Pecah Lokasi sebagai dokumen lahan yang dapat dijadikan dasar pengikatan jual beli bagi tanah dan bangunan yang belum bersertipikat. Tahun 1983 Pulau Batam ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983. dengan ditetapkannya sebagai maka pemerintah Kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan tanah di Kota Batam, khususnya dalam bidang pertanahan yaitu adanya dinas pertanahan yang bertanggung jawab langsung kepada walikota Batam. Terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di diatas hak pengelolaan BP Batam hanya dapat mempunyai status hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna usaha. sedangkan terhadap kampung tua tanah dan bangunan dapat diberikan hak milik, hak pakai dan hak guna bangunan. dalam hal pemberian status hak milik tersebut berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP Batam.]]>
<![CDATA[ZONASI KEBUDAYAAN BETAWI – SUNDA DI WILAYAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Aisyah, Siti Nur]]>;
<![CDATA[Zid , Muhammad]]>;
<![CDATA[Hardi , Ode Sofyan]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemetaan zonasi kebudayaan Betawi dan Sunda di wilayah Kota Depok terutama dalam aspek bahasa dan kesenian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikkan kesimpulan, kemudian diuji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian dapat diketahu bahwa zonasi kebudayaan di Kota Depok terbagi menjadi tiga zona yaitu, zona wilayah dengan dominasi budaya Betawi, zona wilayah dengan dominasi budaya Sunda, dan zona wilayah percampuran budaya. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi Kota Depok yang sebagai dormitary town bagi tergesernya penduduk asli Jakarta. Kedatangan penduduk urban ini menyebabkan adanya difusi budaya dan menghasilkan kesenian dan dialek bahasa hasil percampuran dari budaya Betawi dan budaya Sunda. Bahasa Depok itu sendiri, Tari Topeng Cisalak, Gamelan Ajeng, Rebana Biang, dan tradisi pernikahan Rebut Dandang merupakahan hasil percampuran kedua kebudayaan tersebut dan menjadi kesenian asli dari wilayah Kota Depok.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Pambudi, Yusuf Setyan]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Investasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mayarakat termasuk masyarakat Indonesia. Investasi menjadi hal yang penting untuk tetap mempertahankan nilai aset terhadap inflasi. Tetapi sering kali investasi tidak lepas dari munculnya investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu jenis investasi bodong yang cukup asing adalah skema ponzi. skema ini menggunakan uang investor baru untuk membayar keuntungan investor lama dan bukan berasal dari keuntungan sebuah bisnis riil. ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang skema ponzi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Penggunaan peraturan sektoral menjadi sebuah solusi dalam proses perlindungan terskhusus bagi pemulihan harta korban skema ponzi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RECHTSVERWERKING DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH: STUDI KASUS PERUM. PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN, KABUPATEN JEMBER ]]>
<![CDATA[Purnamasari, Afifah]]>;
<![CDATA[Reykasari , Yunita]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan tanah dimana mana merupakan salah satu masalah yang pelik sekali, hal itu dibuktikan oleh sejarah politik, ekonomi dan pemerintahan. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat didaerah pedesaan bahkan tidak sedikit pula masyarakat kota telah menguasai tanah secara turun temurun akan tetapi tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka. Kabupaten Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kota yang peralihan hak atas tanahnya sering terjadi. Salah satu kasus yang ditemui dilapangan dan merupakan masalah yang terjadi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, yakni adanya sengketa antara rakyat Garahan dengan Perum Perhutani (Persero) Jawa Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember. jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan Yuridis sendiri artinya mendekati pernasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian Kepastian hukum masyarakat desa garahan tersebut telah menerima peralihan hak atas tanah yg terjadi pada 8 warga tersebut dan ke 8 warga tersebut telah mendapatkan hak milik berupa sertifikat (7 bidang tanah kawasan hutan perhutani) dan telah diputuskan (disetujui dengan dikeluarkannya SK untuk diterbitkannya sertifikat yg akan diberikan kepada 8 warga itu) oleh BPN. Untuk warga yang masih belum memiliki sertifikat hak milik masih belum mendapatkan kejelasan dari perum perhutani, tidak semua tanah perhutani diberikan kepada warga untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Karena tanah perhutani adalah tanah yang dikelola oleh Perum Perhutani, lembaga negara yang bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan negara di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT ARANSEMEN LAGU DI PLATFORM TIKTOK ]]>
<![CDATA[Padmarini, Maria Rosa Lunetta]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih, Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Parwitasari, Tika Andarasni ]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i10.2860
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif kriminologi tentang kejahatan aransemen tanpa izin dan faktor penyebabnya pada platform Tiktok. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal atau empirical legal research dengan sifat penelitian yang deskriptif. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pengguna Tiktok. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mengkaji lebih mendalam secara kualitatif terhadap data yang sudah dikumpulkan. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa kekayaan intelektual dijamin dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dalam penelitian ini disingkat “UUHC”. Salah satunya UUHC memberikan jaminan perlinduungan perihal hak cipta aransemen lagu, terkhusus melalui pasal 9 ayat 1 huruf d dan terkait konsekuensi hukumnya diatur Pasal 113 ayat 2. Pada intinya, aktivitas aransemen atau pengubahan unsur-unsur lagu terlebih untuk penggunaan secara komersial, harus disertai izin dan lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam ilmu kriminologi penyimpangan terhadap perintah perundang-undangan disebut kejahatan, sehingga layak mendapatkan konsekuensi hukum. Fakta ini kontradiktif secara empiris karena menurut hsil penelitian, tidak ada konsekuensi hukum yang diterima pelaku selama ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab aransemen tanpa izin adalah kurangnya pengetahuan individu tentang hukum yang berlaku, kejahatan media sosial lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan kejahatan konvensional, serta budaya di masyarakat yang menormalisasi aransemen tanpa izin.]]>
<![CDATA[MENYOAL PRAKTIK PEMBERIAN DAERAH BERSIFAT KHUSUS ATAU ISTIMEWA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabila, Nabila]]>;
<![CDATA[Putri, Reihan]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kekhususan kepada Jakarta pasca perubahan statusnya yang bukan lagi menjadi ibu kota negara dan bagaimana sebenarnya praktik pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis dalam pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, Pendapat Mahkamah Konstitusi, UU Pemerintahan daerah dan UU terkait Otonomi Khusus. Dalam konteks kebijakan pemberian status khusus atau istimewa kepada daerah harus memperhitungkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya pemberian status khusus/istimewa di Indonesia lebih sarat dengan kepentingan politik pemerintah yang menjabat pada saat itu. Adapun untuk pemberian status khusus kepada Jakarta meskipun tidak menjadi ibu kota negara lagi, terlihat kekhususan Jakarta saat ini seperti dicari-cari legitimasinya sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Dari kajian historis juga dapat dilihat bahwa tidak semua daerah bekas ibu kota negara tetap menjadi daerah khusus ketika ibu kota dipindahkan ke daerah yang lain.]]>
