cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 32 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DESA TERKAIT PENANGGULANGAN PERMASALAHAN KENAIKAN HARGA BERAS DI MASYARAKAT KELURAHAN JETIS Zulaeka, Cindy Atika; Susanti, Destina Rina; Maharani, Fitri Novia; Santoso, Aris Prio Agus
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi harga bahan pokok di pasar untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap Pemerintah Kelurahan Jetis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi harga bahan pokok di Pasar terjadi fluktuatif namun cenderung stabil, karena kenaikan/penurunan harganya tidak terlalu signifikan. Peran Pemerintah Desa dengan mengawasi roda perekonomian seperti mengecek ketersediaan barang, keakuratan alat ukur pedagang, masa kadaluarsa dan barang tak layak jual, dan juga melakukan pencatatan harga sembako untuk dikirimkan kepada Bappeda yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.
REFORMULATING CARBON TAX IN INDONESIA: ADVANCING THE GREEN TAX REFORM IN CLIMATE CHANGE MITIGATION Arifia, Septika Nanda; Novikasari, Siti Rahma; Perdana, Muhammad Anugerah; Maharani, Galuh Putri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1356

Abstract

Climate change mitigation has emerged as a pivotal global concern warranting considerable attention. In response to the escalating climate crisis, the "United Nations Framework Convention on Climate Change" (UNFCCC) has devised strategies aimed at mitigating climate change by curtailing carbon emissions. As a signatory to the UNFCCC, Indonesia has pledged to reduce carbon emissions by 29% to 41% by 2030 through collaborative efforts outlined in the Paris Agreement. Consequently, Indonesia is urged to develop an efficacious carbon tax policy to curb carbon emissions. Moreover, implementing a carbon tax could serve as the initial stride towards transitioning from fossil fuels to renewable energy sources. This research employs the normative juridical approach in its investigation. Findings reveal that Indonesia's carbon tax policy necessitates refinement to yield optimal outcomes aligned with its primary objectives. Hence, the author advocates for several reformulations of the carbon tax, offering them as potential frameworks or inspirations for enhancing the direction of the carbon tax policy.
TUJUAN DAN MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PERUSAHAAN MELALUI UPAYA HUKUM ARBITRASE Azharudin, Farhan; Aji, Tegar Satriya; Indrawati, Tarissa Dwi; Arafah, Azhar Hana Nur
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perselisihan antar perusahaan melalui arbitrase yudisial telah menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antar perusahaan yang efektif Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang berwenang dan independen yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur di luar proses pengadilan biasa. Metode yang digunakan adalah Systematic Review untuk menganalisis isi artikel yang dipublikasikan yang di jurnal Pendidikan Dasar terakreditasi Sinta dari tahun 2017 hingga 2021, dengan fokus penelitian pada kemampuan berpikir Pengertian arbitrase, proses penyelesaian sengketa melalui arbitase, manfaat penyelesaian sengketa memelalui arbitase Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidaksepahamannya ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiterarbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.
PENERAPAN E-SIM CARD SEBAGAI LANGKAH PROAKTIF DALAM MENGURANGI LIMBAH ELEKTRONIK DI INDONESIA Tuahena, Lindu Aji Mahuhamzah; Hendrawan , Rendy Razie; Alrasyid, Mohammad Azis; Kamal, S.Pd., M.H. , Ubaidillah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1360

Abstract

SIM Card (Subscriber Indentity Module Card) atau yang lebih sering kita sebut kartu SIM adalah kartu kecil yang sering terlihat di dalam perangkat atau ponsel. Tujuan dari kartu ini adalah untuk memfasilitasi penggunaan telepon kita pada jaringan seluler. Pengguna dapat mengakses data untuk berbagai kegunaan, mengirim dan menerima pesan, serta melakukan panggilan menggunakan kartu SIM. Kartu SIM dibuat lebih kecil dari sekarang karena kemajuan zaman dan teknologi. Karena kartu SIM dapat merusak lingkungan jika dibuang secara tidak benar, kita tidak disarankan membuangnya sembarangan tanpa mendaur ulangnya. terutama jika bahan kimia pada kartu tidak terurai dengan benar. Perkiraan saat ini memperkirakan produksi kartu SIM tahunan di Indonesia mencapai 200 juta. Tentu saja sampah dari kartu lama mempunyai pengaruh terhadap masalah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kelestarian planet kita. Tulisan yang mencoba mengatasi besarnya limbah kartu SIM plastik di Indonesia ini ditulis dengan menggunakan teknik normatif dan pendekatan regulasi-legislatif.
PERAN IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENANGANI URGENSI PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER Romarito, Maulana; Suri , Kartika; Berlianti , Shinta Nur Izza; Defiani , Ashilla Syifa; Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah; Taun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1363

Abstract

Identitas nasional adalah ciri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah pembeda, ciri, dan jati diri suatu bangsa. Salah satu faktor yang berpengaruh pada dinamika identitas nasional yaitu globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai kebebasan masyarakat dunia untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai dan budaya. Identitas nasional memegang peranan penting dalam membentuk ciri khas suatu bangsa. Hal ini terlihat pada simbol-simbol seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang mewakili jati diri bangsa. Identitas nasional tidak hanya menjadi ciri khas, namun juga menjadi landasan pemersatu dan pembangun suatu bangsa. Semboyan lambang Negara Republik Indonesia adalah “ Bhinneka Tunggal Ika” yang mempunyai arti berbeda namun tetap sama. Interaksi sosial global menjadi lebih mudah dan nilai-nilai budaya tertular. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi baik dari sumber primer maupun sekunder. Terkait penguatan jati diri bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jati diri bangsa merupakan salah satu penentu kepribadian masyarakat Indonesia yang perilakunya cenderung pragmatis, hedonistik, dan konsumerisme ; Ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional mereka terancam. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penguatan jati diri bangsa, khususnya bagi warga negara yang banyak bersentuhan dengan budaya asing.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KERJA Nabila , Devia; Kesuma, Renata Puteri; Evangelia, Jasmin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola upaya pemberantasan korupsi mempunyai ciri khusus dalam strategi pemberantasan korupsi yang dilihat dari berbagai aspek hukum dalam tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut didominasi oleh unsur-unsur mengenai hukum administrasi dan hukum perdata. Oleh karena itu, polanya Pelanggaran juga terjadi di kedua bidang hukum tersebut. Sehingga, strategi pemberantasannya harus mengutamakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi pokok memberikan unsur pengendalian yang berkelanjutan sebagai faktor preventif tanpa mengabaikan unsur represif tindakan. Tindakan represif tersebut diwujudkan melalui hukuman sebagai ultimatum remedium jika terhadap korupsi dalam pelanggaran tindakan korupsi. Upaya-upaya strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah bandar lampung harus sesuai dengan apa yang dikehendaki serta efektif dalam penerapannya. Sehingga strategi tersebut dapat mencegah dan memberi efek preventif dalam pencegahannya. Upaya tersebut menjadi landasan bagaimana pendidikan anti korupsi menjadi langkah preventif dalam memberantas korupsi yang ada di bandar lampung.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERKELANJUTAN DI KOTA SURAKARTA Hayamadi, Prameshwari Salma; Sembodo , Ananda Nugroho Bimo; Suprapdi , Erlinda Dyah Ayu Pitaloka; Kamal, S.Pd., M.H. , Ubaidillah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1372

Abstract

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di perkotaan merupakan tantangan yang kompleks, memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Kota Surakarta, sebagai contoh studi, menghadapi tantangan serupa dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Tulisan ini menguraikan sebuah studi tentang praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi antarpihak ini tercermin dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan program, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembersihan dan daur ulang sampah. Kesimpulannya, collaborative governance telah membantu memperkuat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi antarpihak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI DESA BEDENG ATAP Maryani, Maryani; Nurrizalia, Mega; Amelia, Desi; Setiawati, Eka; Tipani, Dwita
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan reproduksi perempuan menjadi salah satu permasalah yang masih sangat seri menimpa perempuan yang ada di Indonesia, terutama di dea-desa terpencil. Hak kesehatan reproduksi perempua merupakan hak untuk menikmati dan juga mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Namun, pada kenyataanya masih banyak peruempuan-perempuan di desa-desa menghadapi berbagai hamabat dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan juga aman. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang renda serta ketidak tahuan mengenai perkembangn mengenai kesehatan reproduksi, menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan yang akan berampak pada kesejahteraan perempuan yang selama ini kita harapkan. Oleh karena ini, perlunya dilakukan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan akses perempuan di desa-desa terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan juga aman serta mampu melindungi hak-hak reproduksi peremuan.
SUBORDINASI SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI: MENGUNGKAP POLA STRUKTURAL YANG MENGHAMBAT KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN Amanda, Dela; Wati, Evy Ratna Kartika; Nurrizalia, Mega; Atika, Rini; Ayumia, Winda Fitria; Pratiwi, Anggi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subordinasi berperan signifikan dalam menjaga struktur diskriminasi yang sering menghalangi kemajuan perempuan di berbagai bidang masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola struktural yang melatarbelakangi subordinasi dan cara-cara ini mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan. Menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini mengkaji berbagai aspek subordinasi dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi sistematis berdampak pada keterbatasan akses dan kesempatan bagi perempuan, memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana diskriminasi berlapis pada kaum perempuan ini terstruktur dan dikukuhkan. Sebagai kesimpulan, penelitian menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender untuk melangkah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan
BERPELUANG SAMA (STUDI KASUS PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DI DUNIA PENDIDIKAN) Agustin, Zulfah Anali; Nurrizalia, Mega; Waty , Evy Ratna Kartika; Annisa , Alifyana Fitri; Rahmadania, Ananda; Marwiya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1385

Abstract

Perempuan dalam masyarakat kontemporer sering kali menghadapi beragam tantangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan dan pengembangan potensi mereka. Artikel ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor utama yang mempengaruhi perempuan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, serta mengidentifikasi strategi yang mereka terapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui studi kasus dan analisis kualitatif, kami mengeksplorasi bagaimana perempuan membangun ketahanan sosial dan ekonomi, mengelola peran ganda, dan menavigasi struktur kekuasaan yang ada. Temuan kami menunjukkan bahwa dukungan sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta kewirausahaan merupakan faktor kunci dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi. Namun, masih terdapat hambatan struktural seperti stereotip gender, ketimpangan dalam akses sumber daya, dan ketidaksetaraan dalam kesempatan yang perlu diatasi. Kami juga menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi perempuan dan strategi yang mereka gunakan untuk mengatasinya, Artikel ini juga mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan inklusi dan pemberdayaan perempuan dalam ranah sosial dan ekonomi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih berpeluang sama bagi semua individu.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue