Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
52 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
52 Documents
clear
<![CDATA[PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 06 TAHUN 2023 CIPTA KERJA PERSPEKTIF KEADILAN ]]>
<![CDATA[Saputro, Cahyo Adi Dwi]]>;
<![CDATA[Bushtomy, Mochammad Alif]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum mengenai PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NO 06 Tahun 2023 CIPTA KERJA PERSPEKTIF KEADILAN. PHK merupakan isu yang kompleks dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, mempertimbangkan hak-hak pekerja dan tanggung jawab perusahaan. Bagaimana pengaturan PHK Karyawan dengan Perusahaan berdasarkan UU Cipta Kerja Perspektif Keadilan ? Bagimana cara penyelesaian PHK Karyawan dengan Perusahaan berdasarkan UU Cipta Kerja Perspektif Keadilan ? Bagaimana Bentuk Perlindungan PHK Karyawan Menurut UU Cipta Kerja Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pemahaman lebih mendalam terhadap penerapan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan PHK akibat pelanggaran indisipliner. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat uNtuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja, memberikan rekomendasi kebijakan bagi perusahaan, serta memperbaiki lingkungan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Menganalisis kerangka hukum yang mengatur PHK karyawan di untuk memahami regulasi, prosedur, dan prinsip-prinsip yang terlibat. Menganalisis metode-metode penyelesaian perselisihan terkait PHK antara karyawan dan untuk mengidentifikasi proses, mekanisme, serta mengevaluasi efektivitas dan keefektifan penyelesaian]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Ekanto Adi]]>;
<![CDATA[Pratama , Fernando Abryustiano]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengkaji perkembangan kegiatan peer to peer lending di Indonesia yang sangat pesat pada masa pandemi covid 19. Hampir segala kegiatan di alihkan menjadi serba online atau digital, seperti meminjam uang secara online atau dalam jaringan. Hal buruk yang menyertai perkembangan pinjaman secara online adalah adanya platform P2P lending tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak secara resmi terdaftar dalam OJK. Keberadaan platform P2P illegal ini telah banyak memakan korban dan menyebabkan masyarakat terlilit hutang dengan bunga yang sangat besar. Platform P2P lending ilegal setiap tahun meningkat di Indonesia, akantetapi penegakan hukum terhadap pembasmian tindak pidana ini masih sangat minim atau belum terlaksana dengan maksimal. Walaupun banyak pasal yang dapat dipergunakan untuk menjerat kejahatan tersebut, tetapi faktanya baru terdapat 2 putusan pidana terkait penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum yang digunakan selama ini lebih menekankan pada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pelaku, sebagaimana diatur pada Pasal 45 (4), Pasal 27 (4) UU No. 19 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa di Indonesia perlindungan terhadap data pribadi belum menjadi hal yang harus di lindungi oleh Negara.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ]]>
<![CDATA[Krisna, Fachri M.]]>;
<![CDATA[Riyanto, Riyanto]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian merupakan suatu aktivitas yang melibatkan taruhan atau pertaruhan atas hasil yang tidak pasti dengan tujuan memperoleh keuntungan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan Pasal 427 mengatur tentang perjudian, serta menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku. Analisis yuridis ini mencakup definisi dan klasifikasi tindak pidana perjudian, sanksi pidana yang diatur dalam KUHP baru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seperti niat (mens rea), tindakan (actus reus), peran pelaku, dan keadaan memberatkan atau meringankan. Penelitian ini juga membahas upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian. Selain itu, penelitian ini melakukan perbandingan dengan regulasi sebelumnya untuk melihat perkembangan dan perubahan dalam penanganan tindak pidana perjudian di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terperinci dalam menanggulangi masalah perjudian, serta menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga dan edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan.]]>
<![CDATA[Tingkat Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Amin, Shodiqul]]>;
<![CDATA[Dzikriansyah , Achmad Fikran]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, cukup banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi yang termuat didalamnya merugikan sebagian masyarakat dan dibuat dengan waktu yang cukup cepat sehingga menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sebetulnya UU Cipta Kerja memiliki peran yang cukup baik dalam merealisasikan pembangunan hukum yang efektif di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengangkat tema ini guna mengetahui peran UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena UU Cipta Kerja secara holistik, Sehingga dapat ditemukan sisi positif dari pembentukan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, metode peneltian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian kali ini adalah UU Cipta Kerja memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN TEKNOLOGI: DINAMIKA REGULASI DI ERA REVOLUSI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Syaifudin, Pratama Nur Aziz]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Era revolusi digital telah mengubah wajah teknologi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain, sementara membawa inovasi, juga memperkenalkan tantangan signifikan dalam hal regulasi. Artikel ini mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatur teknologi digital, dinamika regulasi yang ada, dan pengaruh opini publik serta advokasi dalam pembentukan hukum digital. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, studi kasus, dan analisis tren terkini, artikel ini menyajikan rekomendasi untuk pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan efektif. Pendekatan multi-stakeholder dan kerjasama internasional ditekankan sebagai strategi kunci untuk menghadapi kompleksitas regulasi di era digital yang terus berkembang. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara inovasi dan regulasi, mendorong kerangka kerja yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan teknologi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Larasati, Raden Roro Permata Dewi]]>;
<![CDATA[Harefa, Beniharmoni]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2694
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran turut serta dalam tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini mempunyai latar belakang perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini dibuat menggunakan metode hukum yuridis normatif. Kebaharuan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, juga mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan telah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Ilyas, Nursyaifudin]]>;
<![CDATA[Fernanda, Muhammad]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2695
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku yang turut dalam tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini memiliki latar belakang perlindungan hukum pada anak yang memiliki konflik dengan kondisi hukum belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini dibuat menggunakan metode hukum yuridis normatif. Keterbaruan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, juga mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku serta tindak pidana penganiayaan telah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA ]]>
<![CDATA[Putra, Moch. Fernanda Adi]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Sunu Jati]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2698
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir ketika perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur bank ketika jangka waktu hak guna bangunan yang dijadikan objek jaminan telah berakhir sedangkan perjanjian kreditnya masih berjalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau library research yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Hukum dari Hak Tanggungan batal apabila hak atas tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan itu hapus juga. Hal ini karena hipotek adalah hak kebendaan, dan apabila obyek hak kebendaan itu hilang, maka jaminan atas hak itu hilang. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur Bank apabila terdapat Objek Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya habis saat masih dijaminan, yakni dengan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dengan cara menambahkan klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan dalam hal ini bank dapat melakukan penyelamatan terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan dalam upaya represif, pihak kreditur bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur apabila debitur lalai dalam membayar utang yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN TERHADAP GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[Rahayu, Puji]]>;
<![CDATA[Serayu, Shentya Putri]]>;
<![CDATA[Ritonga, Winda Nur Safitri]]>;
<![CDATA[Hudi, Ilham]]>;
<![CDATA[Refila, Abelia Ananda Putri]]>;
<![CDATA[Aulia, Nini]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2700
<![CDATA[Berbagai tindakan korupsi di Indonesia dan negara-negara lain bermunculan pada setiap aspek kehidupan, bahayanya dapat menular kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi perlu diperkenalkan kepada generasi muda dimulai dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap etos anti-korupsi pada generasi muda mulai dari Sekolah Dasar hingga Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang melibatkan penyelidikan terhadap 15 Artikel jurnal yang di publikasikan antara tahun 2018 Hingga 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema utama yang sering ditemukan dalam penelitian tentang budaya anti-korupsi di Indonesia antara tahun 2018 sampai tahun 2024 adalah Kejujuran, keadilan, tanggung jawab Nilai Pancasila. Hasil penelitian ini berdasarkan kajian literature yaitu generasi muda sudah memiliki pengetahuan cukup tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi. Hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak untuk berperilaku anti koruptif. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi muda terkait kesadaran untuk mengembangkan budaya anti-korupsi dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda agar dapat membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti-korupsi.]]>
<![CDATA[HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM ]]>
<![CDATA[F., Dhanny Dwi]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Sania]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2702
<![CDATA[Konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimesi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum, maka tujuan penulisan ini adalah menganalisis dari sudut hukum pidana sebagai suatu sistem]]>
