cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2024)" : 5 Documents clear
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP DEMOKRASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL Arisuma, Neri; Saleh, Arifin; Alfarisi, Salman; Juliansyah, Fickry
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.92

Abstract

AbstractThe Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has a significant impact on the democratic system in Indonesia, especially in relation to the election mechanism and national leadership regeneration. This decision conveys a request for judicial review of the provisions of the Election Law which regulates the presidential threshold, which has consequences for the opportunities for new candidates in the presidential election. This journal aims to analyze the meaning of the MK's manifestation on the development of democracy and the mechanism for national leadership regeneration, by considering political and constitutional perspectives. AbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pemilu dan regenerasi kepemimpinan nasional. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas (threshold) presidential, yang memiliki konsekuensi terhadap peluang kandidat baru dalam pemilihan presiden. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif politik dan konstitusional.
MEMPERKUAT TATA KELOLA PERTANAHAN MELALUI DIGITALISASI DAN REFORMASI HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.93

Abstract

AbstractLand governance in Indonesia faces complex issues, stemming from the colonial era to the present, including manual inefficiencies, overlapping ownership, lack of transparency, and unharmonized regulations. Digitalization and legal reforms are necessary to enhance efficiency, accuracy, and transparency, protect community rights, and support sustainable development. This study employs normative legal research through a literature review, focusing on analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials related to governance, digitalization, and legal reform in Indonesia’s land sector. Land governance in Indonesia is complex and challenging, with issues rooted in a long history up to the present. Inefficient manual administrative systems, overlapping land ownership, and lack of transparency lead to conflicts and hinder investment. Digitalization and legal reforms are required to improve efficiency, accuracy, and transparency, protect community rights, and support sustainable development. Indonesia’s land governance faces intricate challenges, such as administrative inefficiencies, overlapping ownership, lack of transparency, unharmonized regulations, and unequal access to information. Digitalizing land systems and legal reforms are crucial to improving efficiency, accuracy, and transparency. Protecting community rights, public education, and equitable access to information are top priorities toward a better and fairer land governance system.AbstrakTata kelola pertanahan di Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks dari era kolonial hingga saat ini, termasuk inefisiensi manual, kepemilikan yang tumpang tindih, kurangnya transparansi, dan peraturan yang tidak harmonis. Digitalisasi dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta melindungi hak-hak masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian hukum normatif dengan studi pustaka, berfokus pada analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier terkait tata kelola, digitalisasi, dan reformasi hukum pertanahan di Indonesia.Tata Kelola Pertanahan Indonesia kompleks dan menantang, dengan permasalahan yang berakar pada sejarah panjang hingga saat ini. Sistem administrasi manual yang tidak efisien, kepemilikan lahan yang tumpang tindih, dan kurangnya transparansi menyebabkan konflik dan menghambat investasi. Digitalisasi dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta melindungi hak-hak masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pertanahan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks seperti inefisiensi administratif, kepemilikan yang tumpang tindih, kurangnya transparansi, peraturan yang tidak harmonis, dan ketidaksetaraan akses ke informasi. Digitalisasi sistem pertanahan dan reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Perlindungan hak-hak masyarakat, pendidikan publik, dan akses informasi adalah prioritas utama menuju sistem pertanahan yang lebih baik dan merata.
DIGITALISASI AKTA NOTARIS SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENJAGA KEUTUHAN DOKUMEN HUKUM Zulfikar, Zulfikar
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.94

Abstract

AbstractThe digitalization of notarial deeds is a modern solution to enhance the efficiency, security, and integrity of legal documents. While it offers numerous benefits, such as ease of access and cost reduction, its implementation faces challenges in regulation, data security, and standardization. The objectives include modernizing the notarial system, improving transparency, and supporting environmental sustainability. The success of digitalization relies on the development of clear regulations, reliable technological infrastructure, and the enhancement of human resource competencies.This study adopts a normative legal research method through literature review, analyzing primary, secondary, and tertiary legal sources related to the digitalization of notarial deeds. Descriptive-analytical qualitative analysis is applied, including legal interpretation and international comparisons. The findings are expected to contribute to the development of policies for the digitalization of notarial deeds in Indonesia. The digitalization of notarial deeds is crucial for modernizing Indonesia's notarial system, but regulatory gaps remain in the specific governance of digital deeds. The Notary Law does not explicitly accommodate digital notarial deeds, creating legal uncertainty. Key challenges include the validity of digital documents, data security, standardization of formats, and long-term storage. Human resources need to be equipped with technological skills, and collaboration among the government, notarial associations, and the private sector is essential for success. Digitalization offers improvements in efficiency, security, and transparency in notarial practices. It is vital for modernizing the notarial system in Indonesia, despite existing regulatory gaps, legal challenges, and infrastructure needs.AbstrakDigitalisasi akta notaris merupakan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integritas dokumen hukum. Meskipun menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan akses dan pengurangan biaya, implementasinya menghadapi tantangan peraturan, keamanan data, dan standarisasi. Tujuannya termasuk memodernisasi sistem notaris, meningkatkan transparansi, dan mendukung pelestarian lingkungan. Keberhasilan digitalisasi bergantung pada pengembangan regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang andal, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier terkait digitalisasi akta notaris. Analisis kualitatif deskriptif-analitik diterapkan, termasuk interpretasi hukum dan perbandingan internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan digitalisasi akta notaris di Indonesia.Digitalisasi akta notaris penting untuk modernisasi sistem notaris di Indonesia, namun terdapat kesenjangan regulasi dalam penataan khusus akta digital. UU Jabatan Notaris belum mengakomodasi akta notaris digital secara eksplisit, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Tantangan utama termasuk validitas dokumen digital, keamanan data, standarisasi format, dan penyimpanan jangka panjang. Sumber daya manusia perlu dilengkapi dengan keterampilan teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi notaris, dan sektor swasta diperlukan untuk berhasil. Digitalisasi menawarkan peningkatan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam praktik notaris. Digitalisasi akta notaris penting untuk modernisasi notaris di Indonesia, meskipun masih ada kesenjangan regulasi, tantangan hukum, dan kebutuhan infrastruktur.
IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DAN PENINJAUAN PERATURAN PERBANKAN Windani, Sri; Widiana, Ayu
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.95

Abstract

AbstractInformation technology has revolutionized financial transactions, supporting digital methods due to their speed and efficiency. Despite its benefits, new risks and challenges for consumer protection have emerged, requiring updated legal frameworks and stronger data security measures. Effective regulations must address transparency, fairness, and digital literacy to safeguard consumers in the evolving fintech landscape. This research employs normative legal analysis, focusing on legal norms in consumer protection and banking regulations related to digital financial transactions. Using legislative, conceptual, and comparative approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. Data is qualitatively analyzed to identify legal gaps and propose regulatory improvements. Indonesia's legal framework for consumer protection in digital financial transactions has several gaps. Law No. 8 of 1999 and Banking Law No. 10 of 1998 do not fully address the unique characteristics of fintech, creating ambiguities and potential consumer harm. Data security issues, transparency, and disclosure practices remain significant concerns. Digital wallets lack specific regulations, and low financial literacy increases consumer vulnerability. Dispute resolution mechanisms and coordination among regulatory bodies need enhancement. Indonesia lags behind developed countries in fintech regulation, requiring an adaptive approach to technological innovation and stronger consumer protection. The legal framework shows gaps and weaknesses, including issues related to data security, transparency, dispute resolution, and low digital literacy. Overlapping regulations, unclear jurisdictions, and inadequate anticipation of technological innovations further complicate effective law enforcement. Comprehensive reforms, including harmonized regulations and stronger security standards, are essential to enhance consumer protection. Abstrakeknologi informasi telah merevolusi transaksi keuangan, mendukung metode digital karena kecepatan dan efisiensinya. Terlepas dari manfaatnya, risiko dan tantangan baru untuk perlindungan konsumen telah muncul, memerlukan kerangka hukum yang diperbarui dan langkah-langkah keamanan data yang lebih kuat. Peraturan yang efektif harus mengatasi transparansi, keadilan, dan literasi digital untuk melindungi konsumen dalam lanskap fintech yang berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dalam perlindungan konsumen dan peraturan perbankan terkait transaksi keuangan digital. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif, analisis materi hukum primer, sekunder, dan tersier melalui tinjauan literatur. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan menyarankan perbaikan peraturan. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki beberapa kesenjangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak sepenuhnya membahas karakteristik unik fintech, menciptakan ambiguitas dan potensi kerugian konsumen. Masalah keamanan data, transparansi, dan praktik pengungkapan merupakan perhatian yang signifikan. Dompet digital tidak memiliki peraturan khusus, dan literasi keuangan rendah, meningkatkan kerentanan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dan koordinasi antar badan pengatur perlu ditingkatkan. Indonesia tertinggal dari negara maju dalam regulasi fintech, membutuhkan pendekatan adaptif terhadap inovasi teknologi dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital memiliki kesenjangan dan kelemahan. Isunya meliputi keamanan data, transparansi, penyelesaian sengketa, dan literasi digital yang rendah. Tumpang tindih peraturan, yurisdiksi yang tidak jelas, dan antisipasi inovasi teknologi yang tidak memadai semakin menantang penegakan hukum yang efektif. Reformasi komprehensif, termasuk peraturan yang selaras dan standar keamanan yang lebih kuat, diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
DATA PRIBADI SEBAGAI ASET BISNIS: SINERGI HUKUM RAHASIA DAGANG DAN PERLINDUNGAN DATA Waruwu, Severius; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i2.118

Abstract

AbstractIn the digital economy era, personal data has evolved into a high-value commodity that is often treated as part of a company’s strategic business information. However, Indonesia’s legal system continues to treat trade secrets and personal data protection as separate legal domains, despite their frequent intersection in practice. This article aims to analyze the necessity of harmonizing trade secret law and personal data protection law, framing personal data as business information that deserves dual-layer legal protection. This study employs a normative legal approach with a comparative juridical analysis of existing regulations, including Law No. 5 of 1999 and the Personal Data Protection Law of 2022. The analysis reveals that there is currently no regulatory bridge that explicitly recognizes personal data as a trade secret, even though overlapping protections exist in business practice. Thus, there is an urgent need for a harmonized and integrative legal framework to ensure legal certainty, prevent information misuse, and enhance protection of both individual rights and corporate interests within a unified legal structure.AbstrakDalam era ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang kerap diperlakukan sebagai bagian dari informasi bisnis strategis. Namun, rezim hukum di Indonesia masih memisahkan antara perlindungan rahasia dagang dan data pribadi sebagai dua domain yang berbeda, meskipun keduanya sering beririsan dalam praktik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan harmonisasi antara hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan data pribadi, dengan menempatkan data pribadi sebagai bagian dari informasi bisnis yang layak mendapatkan perlindungan ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis-komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat jembatan regulatif yang secara eksplisit mengakui status data pribadi sebagai rahasia dagang, meskipun dalam praktik bisnis terdapat tumpang tindih perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang harmonis dan integratif, guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan korporasi dalam satu kerangka hukum terpadu.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)