cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2024): MARET" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI N0.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Lase, Yones Irawan; Ndruru, Onekhesi; Marbun, Jaminuddin; Lubis, Mhd. Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4247

Abstract

Perlindungan hukum bagi generasi muda yang melakukan aksi demonstrasi kriminal merupakan salah satu bentuk keadilan dalam masyarakat, karena hal tersebut telah menjadi aturan penting yang paling penting di Republik Indonesia yang menjamin keberlangsungan sistem berbasis suara dan kebebasan bersama sesuai budaya masyarakat. demikianlah kedudukan Pancasila dalam Negara kita sebagai gaya hidup (reasoning of life) dan lebih jauh lagi sebagai landasan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan. Oleh karena itu, generasi muda yang bergelut dengan hukum diupayakan untuk diberikan perlindungan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS ANAK/2020/PN TRG) Sirait, Berkat Muliady; Ekaputra, M.; Trisna, Wessy; Andriati, Syarifah Lisa
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4274

Abstract

Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus narkotika pada anak tidak diberikan perlindungan hukum dan banyak dari kasus ini anak justru diberikan hukuman di penjara. Penelitian ini ditunjukan untuk menganalisis yuridis pemberian tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. TRG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doctrinal. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-Undang narkotika perlu adanya sebuah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Penerapan pidana terhadap anak penggunaan narkotika dalam putusan no. 21/pid.sus-anak/2020/PN.TRG memberikan hukuman rehabilitasi setelah dilakukannya penjara selama 4 bulan pada anak. Tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara. Dengan ini, maka PN Tenggarong dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum. Hal ini sudah diatur dalam pengaturan hukum pada pemberian tindakan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika diatur berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR MEDAN SUNGGAL Wahyudi, Rizki; Chairiza, Wahyu
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4254

Abstract

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, setiap kejahatan pasti ada korbannya. Setiap terjadinya kejahatan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korbannya, baik materiil maupun non materiil. Peredaran narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir dan sangat sulit untuk dideteksi baik kuantitas maupun kualitasnya karena merupakan organisasi rahasia, tertutup dan merupakan organisasi internasional yang jaringannya tersebar secara nasional. Jumlah pengedar narkoba di Indonesia cenderung meningkat pesat setiap tahunnya. Situasi yang mengkhawatirkan dengan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan menjadikan kajian ini menarik karena peredaran narkoba di Kota Medan sangat sulit untuk diberantas. Nama topik yang dipilih adalah Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Ganja di Bidang Hukum Polrestabes Medan Sunggal.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Ndruru, Philipus; Faana, Amrijal; marbun, Jaminuddin; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4248

Abstract

Judul penelitian skripsi ini adalah Implementasi Hukum Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui pendorong aparatur sipil negara melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap status aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana bagi aparatur sipil negara yang melakukan turut serta dalam perkara korupsi. Adapun faktor pendorong Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi adalah sikap masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi, masyarakat terlalu pesimis dan tidak tahu jika sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakn korupsi itu sendiri. Aspek ekonomi adalah, seseorang terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhanya. Sementara, aspek politik, ASN dapat bertindak korupsi karena disebabkan suatu kepentingan politik dalam mempertahankan atau mendaptkan jabatan dan kekuasaan tertentu. Dan terakhir adalah aspek oranisasi adalah, keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi, akuntabilitas, serta manajemen dan pengawasan yang rendah. Akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberian sanksi teguran adalah penyampaian teguran dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar Aparatur Sipil Negara. Sanksi Denda adalah ganti rugi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara karena melakukan kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Sanksi penjara, sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan selama persidangan terkait tindakan pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Dan sanksi pemecatan Dengan Tidak Hormat, sanksi penonaktifan seseorang dari Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan kesalahan yang berat. Upaya penegakan hukum pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan melalui Upaya penal dilakukan dengan pendekatan regresif yang memanfaatkan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, upaya non penal difokuskan pada upaya preventif berupa mempertegas fungsi Pengawasan Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN) dan Inspektorat Pemerintah, menaikan gaji dan tunjangan ASN, melakukan edukasi anti korupi bagi ASN secara rutin, mengevaluasi tata caara penerimaan ASN dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi serta memberikan akses transparansi publik terhadap masyarakat. Adapun saran pada hasil penelitian ini adalah Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksan dan KPK). Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan internal melalui inspektorat pemerintahan, serta Lembaga eksternal seperti Ombudsman dalam memantau kinerja ASN agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara seperti menaikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sihotang, Icha Juliana; Manalu, Sarih Naulina; Siregar, Gomgom TP; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4243

Abstract

Tanda tangan yang di pergunakan dalam e-commerce tersebut bukanlah manuskrip tetapi merupakan digital signature (tanda tangan digital) bukanlah seperti bayangan orang yang atau mungkin berpikiran bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan asli seseorang yang di scan Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang digital signature (tanda tangan digital) sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Halawa, Notarius; Gultom, Alberton; Hamonangan, Alusianto; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4242

Abstract

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan entitas independen yang bertujuan melindungi dan menjamin perlindungan bagi saksi serta korban. Bertugas menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi serta korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak terdakwa atau pihak lain yang terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDAFTAR MEREK PERTAMA BERDASARKAN “ASAS PRIORIN TEMPORA NELIOR IN JURE” (Studi kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) Waruwu, Emanuel Tri Putra; Halawa, Martina; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4250

Abstract

Perlindungan Hukum pada merek di Indonesia diatur dalam UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindugan hukum terhadap merek yang berdasarkan pada prinsip first to file dan di tegaskan pada Asas Priorin Tempora Nelior In Jure yaitu Hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek atau kepada pendaftar merek pertama. Pertimbangan Hakim pada Sengketa Merek pada putusan PN surabaya nomor : 2/pdt.sus. hki/merek/2022/pn.niaga sby. Telah diterapkan perlindungan hukum sebagai Pendaftar merek Pertama. Namun dalam kasus ini merek MS Glow yang terdaftar, jenis barang Kelas 32 dan tidak sesuai dengan produk yang di perdagangkan yaitu Jenis barang Kosmetik. Sedangkan Pstore Glow terdaftar dengan jenis barang kelas 3 pada jenis barang Kosmetik. Hakim memutuskan bahwa Merek Pstore Glow berhak mendapatkan perlindungan hak merek sebagai pendaftar merek pertama sebab pihak tergugat terbukti melawan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Rumapea, Edoly; Laia, Martinus; Siregar, Gomgom TP; Simbolon, Nancy Yosepin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4244

Abstract

Korupsi yang menjadi permasalahan kompleks dan memiliki pergerakan yang terorganisir dari para pelaku yang merupakan kalangan penguasa menjadikan suatu kasus Korupsi sulit diungkapPada tahun 2022, Indonesia mendapat nilai 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang diukur pada skala 0 hingga 100. Dengan skor tersebut, Indonesia berada dalam posisi sebagai salah satu negara paling korupsi di Asia Tenggara, setelah negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina, peran aparat penegak hukum belum cukup untuk membuat suatu kasus korupsi di Indonesia cepat terungkap, statusi Justice Collaboratori yang diberikani kepadai seorangi tersangkai, terdakwaI bahkan terpidanai dengan itikad baik untuk bekerjasama menemukan pelaku utama yang menjadi dalang dibalik kasus korupsi, ini berdampak besar baik pada dirinya sendiri maupun dalam pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, kesaksian yang diberikan secara sadar oleh Justice Collaborator sebagai langkah yang inovatif dalam membuat terang suatu kasus korupsi, tapi tak jarang sering mendapat intervensi dari berbagai pihak yang merasa kedudukannya terancam, perlindungan hukum terhadap IJustice Collaborator pada kasus korupsi di Negara Indonesia mutlak diberikan sebagai reward atas kerjasama dengan aparat penegak hukum dan implementasinya tetap memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai saksi dan korban dan rasa keadilan.
KAJIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) Ronaldo, Ronaldo; Sitepu, Briyan Locky Antonio
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4255

Abstract

Ponsel atau handphone yang awalnya dianggap sebagai barang mewah, kini sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sarana yang dapat digunakan oleh telepon seluler tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui suara, tetapi juga sebagai alat input. Layanan yang tersedia, disebut Short Message Service (SMS). SMS merupakan fitur yang ada di setiap ponsel, jika disalahgunakan dapat membuat penerimanya terlantar. Berkenaan dengan tindak pidana dengan menggunakan telepon genggam tersebut, tentunya menarik untuk dikaji dimana pembuktiannya melalui SMS, oleh karena itu nama skripsi ini adalah Penelitian Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui SMS (Short Message Service).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA Abadi, Heri; Simamora, Widya Anjelina; Hamonangan, Alusianto; Silaban, Rudolf
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4251

Abstract

Dunia perdagangan dalam era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah e-commerce, dimana pihak yang bersangkutan tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak perjanjian.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue