cover
Contact Name
Sumianto
Contact Email
jurnalgreen@gmail.com
Phone
+6285274742619
Journal Mail Official
sumianto@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai No. 23, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Indo Green Journal
ISSN : 30252679     EISSN : 30254574     DOI : https://doi.org/10.31004/green
Indo Green Journal is published by Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. Indo Green Journal is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of scientific and technology (religious sciences, humanities sciences, social science group, natural sciences, formal science, applied sciences). All publications in the Indo Green Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Indo Green Journal is a national journal with e-ISSN: 3025-4574, and p-ISSN: 3025-2679 is free of charge in the submission process and review process. Indo Green Journal publishes articles periodically four a year, in March, June, September, and December. Indo Green Journal uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 796 Documents
Analisis Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Kunyit Hulu Towep Towep
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.954

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja guru sebagai faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran dan mutu pendidikan, di mana kesenjangan kondisi di lapangan masih ditemui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja guru di SDN 03 Sungai Kunyit Hulu serta mengidentifikasi upaya peningkatan yang dilakukan pihak sekolah. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, sampel penelitian mencakup seluruh populasi guru yang berjumlah 10 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja guru berada pada kategori baik hingga sangat baik. Dimensi komunikasi (rata-rata 4,15) dan kualitas kerja (rata-rata 4,11) mencapai kategori sangat baik. Sementara itu, kemampuan kerja (rata-rata 3,91) serta kecepatan dan ketepatan kerja (rata-rata 3,57) berada pada kategori baik. Namun, aspek inisiatif kerja memperoleh skor terendah (rata-rata 3,24) dalam kategori baik, yang menandakan perlunya peningkatan inovasi serta pemanfaatan media pembelajaran yang variatif. Implikasinya, sekolah perlu mengoptimalkan pembinaan, supervisi akademik, dan pelatihan pengembangan profesional secara berkelanjutan guna mendukung mutu pendidikan.
Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia 5–6 Tahun Melalui Kegiatan Pengenalan Warna dan Bentuk Geometri Menggunakan Media Balok Zuhratul Arofah; Tuti Handayani
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.955

Abstract

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5–6 tahun dalam mengenal warna dan bentuk geometri melalui penggunaan media balok. Penelitian dilatarbelakangi rendahnya kemampuan anak dalam mengenali, menyebutkan, membedakan, mencocokkan, dan mengelompokkan warna serta bentuk geometri. Penelitian menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan McTaggart dalam dua siklus, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian terdiri atas 15 anak kelompok B, yaitu 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anak pada kategori BSH dan BSB meningkat dari 46,7% atau 7 anak pada kondisi awal menjadi 73,3% atau 11 anak pada Siklus I, kemudian mencapai 86,7% atau 13 anak pada Siklus II. Dengan demikian, media balok efektif meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui pembelajaran yang konkret, aktif, menyenangkan, dan bermakna, serta mendorong keterlibatan anak dalam kegiatan belajar.
Misteri Ghost in the Cell: Menelusuri Tanggung Jawab Korporasi atas Kejahatan Lingkungan di Hutan Lindung Refa Aulia Rusdah; Sari Noviaranti; Haura Muthmainnah; Qanita Faiqa Izzihni Zakauha; Ikhwan Aulia Fatahillah
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.956

Abstract

Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Kajian difokuskan pada kapan korporasi dapat dinyatakan bersalah, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan, mekanisme penjatuhan sanksi pidana, serta korelasinya dengan narasi film Ghost in the Cell. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa korporasi dipandang bersalah jika kejahatan lingkungan dilakukan oleh pengusaha, karyawan, atau pihak lain dalam lingkup korporasi demi kepentingan atau kebijakan korporasi. Corporate Culture Theory memungkinkan kesalahan korporasi dilihat dari budaya, kebijakan, dan pembiaran internal, sedangkan untuk kegiatan berisiko tinggi berlaku strict liability. Tanggung jawab korporasi mencakup pidana, perdata, dan administratif, dengan sanksi berupa denda, pencabutan izin, restitusi, ganti rugi, serta pemulihan kerusakan. Mekanisme penjatuhan sanksi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Narasi Ghost in the Cell menjadi metafora impunitas dan korupsi sistemik, sehingga penegakan hukum lingkungan harus menjangkau pengambil keputusan dan beneficial owner, bukan hanya pelaku lapangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi menuntut transparansi struktur, kepatuhan, pengawasan berkelanjutan, serta pencegahan sebelum kerusakan terjadi.
Perlindungan Hukum dan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Felicia Sword; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.958

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum serta pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak pelaporan hingga pemulihan korban melalui pendampingan, perlindungan identitas dan keamanan, pemberian informasi, rehabilitasi, serta pencegahan viktimisasi berulang. Pemenuhan restitusi telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan informasi, persoalan administratif, ketidakseragaman penghitungan kerugian, kemampuan ekonomi pelaku, kendala eksekusi aset, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan fasilitas pemulihan. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan korban, kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih efektif dan terintegrasi.
Penyelesaian Perkara Penipuan dan Penggelapan Berbasis Keadilan Restoratif: Analisis Pemulihan Hak Korban dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Hafidh Setiawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis pemulihan hak korban dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada tahapan penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapannya menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Pemulihan hak korban dapat dilakukan melalui pengembalian barang atau harta, pembayaran kerugian, restitusi, dan bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh kesediaan pelaku bertanggung jawab, persetujuan korban tanpa tekanan, peran aparat penegak hukum, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan restoratif perlu diarahkan tidak sekadar pada penyelesaian perkara, tetapi terutama pada pemulihan hak korban secara nyata.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerugian Materiil dan Immateril terhadap Produk Cacat Biji Plastik dalam Industri Manufaktur di Indonesia Tita Yulia Safitri; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.960

Abstract

Produk cacat dalam industri manufaktur dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang menggunakannya serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penyebab cacat produk, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian. Perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan produk, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap standar, dokumentasi produksi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Non-Penal terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang Denny Setiawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.961

Abstract

Konsumsi minuman beralkohol pada remaja merupakan isu multidimensional yang berdampak pada kesehatan, perkembangan sosial, dan perilaku menyimpang. Faktor-faktor kriminologis yang mendorong konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja serta menganalisis penanggulangan secara non-penal terhadap konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol pada remaja dipengaruhi oleh faktor individual, keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, serta kemudahan akses terhadap minuman beralkohol. Dalam perspektif kontrol sosial, lemahnya ikatan remaja dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku tersebut. Penanggulangan non-penal dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, pendidikan dan penyuluhan hukum, penguatan peran keluarga, pembinaan di sekolah, kegiatan positif bagi remaja, serta partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025. Penanggulangan tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memperkuat kontrol sosial dan mencegah konsumsi alkohol pada remaja..
Analisis Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Kenakalan Remaja Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Semarang Dedi Rizkiantoro; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan karakteristik anak, kepentingan korban, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan restorative justice. Pelaksanaan diskresi tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi meliputi pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, kondisi dan karakteristik anak, sikap korban dan keluarga, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Optimalisasi diskresi diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, dan reintegrasi sosial.
Problematika Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian serta Strategi Pengendalian Hernanda Tri Karunia Putra; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.963

Abstract

Tindak pidana narkotika memerlukan penegakan hukum yang efektif dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi problematika yuridis dan strategi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki dasar kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, tetapi masih menghadapi problematika berupa harmonisasi hukum acara pidana dengan ketentuan khusus narkotika, koordinasi kewenangan Polri dan BNN, pelaksanaan upaya paksa, pembuktian, serta perlindungan hak para pihak. Strategi penanggulangan perlu dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non-penal, meliputi penguatan penyidikan, pemberantasan jaringan, pencegahan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Strategi tersebut diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang: Studi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Pratoto Budi Sabthadi; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengendalikan peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif melalui pengaturan mengenai perizinan, pengadaan, peredaran, penjualan, pengawasan, larangan, kewajiban, pembentukan Tim Terpadu, serta ketentuan sanksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma, kewenangan aparat, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Adapun faktor yang berpotensi menghambat meliputi kapasitas aparat, sarana dan prasarana, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas yang dinilai adalah secara normatif dan belum membuktikan kondisi empiris di lapangan.