cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Setiyowati
Contact Email
setiyowati@untagsmg.ac.id
Phone
+628156543534
Journal Mail Official
setiyowati@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Notary Law Research
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 29853060     EISSN : 2722287X     DOI : 10.56444/nlr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Research memuat artikel hasil penelitian maupun konseptual di bidang hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dua kali setahun. Jurnal ini memberikan peluang yang baik bagi para peneliti hukum, dosen, mahasiswa, praktisi yang datang dari Indonesia dan luar negeri untuk mengekspresikan ide tentang teknologi dan pembaruan dalam hukum. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan terutama di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Pencantuman Waktu Penandatanganan Dalam Akta Notaris Sebagai Wujud Kepastian Hukum Akta Autentik Buchori Muslim; Khusnul Yaqin; Tahegga Primananda Alfath
Notary Law Research Vol. 7 No. 2 (2026): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i2.3705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.
Keabsahan Perceraian yang Dilakukan Secara Adat Batak Toba Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan MONICA BELINDA OKSAVINA
Notary Law Research Vol. 7 No. 2 (2026): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i2.3707

Abstract

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dari Dokumen Palsu Yang Dilakukan Oleh Penghadap Vincentius Simon Suyanto; Ar Rahiim Innash; Sudijono Sastroadmodjo
Notary Law Research Vol. 7 No. 2 (2026): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i2.3711

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Salma Nur Hanifah; Sri Retno Widyorini
Notary Law Research Vol. 7 No. 2 (2026): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i2.3738

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Page 5 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Juni: Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2025): Desember: Notary Law Research Vol. 6 No. 2 (2025): Juni: Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research