Notary Law Research
Notary Law Research memuat artikel hasil penelitian maupun konseptual di bidang hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dua kali setahun. Jurnal ini memberikan peluang yang baik bagi para peneliti hukum, dosen, mahasiswa, praktisi yang datang dari Indonesia dan luar negeri untuk mengekspresikan ide tentang teknologi dan pembaruan dalam hukum. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan terutama di bidang hukum.
Articles
30 Documents
<![CDATA[Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kholilur Rahman]]>;
<![CDATA[Pratiwi Ayu Sri D]]>;
<![CDATA[Samuel Dharma Putra Nainggolan]]>;
<![CDATA[Jamalum Sinambela]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1085
<![CDATA[Para pelaku usaha berlomba-lomba dalam hal mengejar keuntungan sehingga terciptalah suatu iklim persaingan usaha antara perlaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Hal seperti ini menjadi positif apabila dalam suatu persaingan tersebut menggunakan cara-cara yang adil dan fair. Hal yang terjadi adalah tidak jarang pelaku usaha didasari oleh keinginan untuk menambah keuntungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan membuat suatu kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk merusak iklim persaingan usaha yang telah berjalan baik yang salah satunya dikenal dengan istilah kartel. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, iklim persaingan usaha dijaga oleh Negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan persaingan usaha. Namun terjadi beberapa permasalahan mengenai kewenangannya yang menyebabkan tetap terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha. Penelitian ini berusaha menjawab itu semua melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus agar menghasilkan pemahaman atas permasalahan kartel dan penegakan hukum pidananya di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020) ]]>
<![CDATA[Arnetta Riska Ratnasari]]>;
<![CDATA[Johan Erwin Isharyanto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1179
<![CDATA[Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Cadhika Suryapradana]]>;
<![CDATA[Edy Lisdiyono]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1180
<![CDATA[Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah karena pihak pembeli tidak melakukan kewajiban pembayaran terhadap pihak penjual sesuai apa yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah. Syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pembuktian terhadap pihak yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi? (2) Bagaimana pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)? (3) Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak setelah batalnya akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Sebelum mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan disyaratkan memberikan peringatan atau somasi. Harus difokuskan kewajiban apa yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian serta didukung bukti-bukti yang valid (sah) untuk membuktikan benar terjadinya wanprestasi. 2) Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dan telah benar, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sah dalam hukum Akta Nomor: 12, tanggal 4 Februari 2011, tentang Pengikatan Jual Beli kemudian dibatalkan karena wanprestasi oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi, maka akibat hukum terhadap para pihak yaitu: Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibatalkan karena Tergugat wanprestasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Pembayaran sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi hak Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.]]>
<![CDATA[Kepemilikan Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Tanah Barat Eigendom Verponding Setelah Konversi Undang-Undang Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Edralin]]>;
<![CDATA[Widyarini Indriasti Wardani]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1187
<![CDATA[Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu berlaku hukum-hukum tanah kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum Perdata barat yang sering disebut tanah barat atau tanah Eropa. Didalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam Undang-Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu hak Eigendom, hak Opstal, hak Erfpacht dan hak Gebruik. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPAhak tersebut dikonversi menjadi hak milik, hak guna bagunan, hak pakai, hak guna usaha. Dalam prakteknya terdapat masih adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti hasil pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 321/Pdt/G/2018/PN dimana terdapat dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk satu obyek yang sama. Dengan adanya kasus tersebut, tujuan dari karya tulis ini untuk dapat melihat bagaimana penyelesaian terhadap sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding setelah berlakunya hukum Agraria Nasional, Apa pertimbangan Hakim tentang sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah barat Eigendom Verponding setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang tanda bukti haknya tumpang tindih, dan bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom Verponding yang tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitin ini diketahui jika penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah dengan memenangkan penggugat dikarenakan penggugat memiliki asal usul SHM yang berasal dari SHGB tahun 1984. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang atas putusan Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah SHGB merupakan alas hak untuk dapat dilakukan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehinga pemilik obyek yang mempunyai SHM dengan asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) adalah pemilik yang sah.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pembeli Warga Negara Asing ]]>
<![CDATA[Vita Meylani Susanti]]>;
<![CDATA[Sigit Irianto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1192
<![CDATA[Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Penjual Yang Sakit Stroke ]]>
<![CDATA[Pangesti, Shinta]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Felicia]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1334
<![CDATA[The transfer of land ownership is often done through sales and purchases. People who are under guardianship may also do the transaction through specific procedures that have been regulated in Indonesia. This research aims to answer the two problem formulations raised, namely what are the requirements for the sale and purchase of land and buildings by sellers who are under guardianship due to a stroke based on the laws and regulations in Indonesia and what are the legal consequences of buying and selling land and buildings by sellers who are suffering from a stroke (Case Study of Supreme Court Decision Number 3586 K/Pdt/2020)? This normative-empirical legal research uses a law and case approach by obtaining data through literature studies and interviews. A seller who is under guardianship due to a stroke must have a court determination regarding guardianship and the appointment of a curator to represent him in carrying out legal acts of buying and selling land and buildings. Because the seller who was suffering from a stroke in the case study was not proven to be incompetent, the Sale and Purchase Deed was legally valid.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank ]]>
<![CDATA[Sandra Aprilian]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1593
<![CDATA[Notaries should be responsible for drafting and issuing credit agreements between banks and debtors in order to provide legal certainty for all parties involved. In an effort to achieve legal certainty, especially in banking credit agreements with standard clauses, Notaries must ensure that their duties are carried out in accordance with applicable principles and provisions. This research aims to analyze unbalanced standard clauses in credit agreements made by Notaries and to examine the liability of Notaries for credit agreements that utilize standard clauses. The approach method used is the doctrinal legal research method, using literature examination or secondary data to examine relevant regulations and literature. The preparation of this research uses an analytical descriptive approach which aims to explain the data or describe the object of the problem being studied. The results of the research show that the responsibility of the Notary for credit agreements that apply standard clauses is that if the agreement made by the Notary has elements of unlawful acts, the Notary has an obligation to be responsible in accordance with civil provisions by providing compensation to parties who lose as a result of the agreement in accordance with the provisions stipulated in Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Offices.]]>
<![CDATA[Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia ]]>
<![CDATA[Yulies Tiena Masriani]]>;
<![CDATA[Maskus Suryoutomo]]>;
<![CDATA[Ridho Pakina]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1639
<![CDATA[Keberagaman kepercayaan, agama, atau keyakinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu keragaman yang juga menuai banyak perbedaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, untuk menghindari ketentuan tersebut, beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri melalui pencurian hukum agar pernikahan mereka diakui secara hukum. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, tidak ada pernikahan di bawah tangan yang diperbolehkan. Hukum juga menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, umat Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha tidak boleh melanggar hukum agama mereka sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Namun, perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, asalkan bukan karena perbedaan agama atau kepercayaan. Jika ada pasangan yang berbeda agama dan ingin menikah, mereka dapat melakukannya di luar negeri. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional.]]>
<![CDATA[Pengaruh UU Ciptakerja Terhadap Kinerja Dan Keseimbangan Pasar Investasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Wasis]]>;
<![CDATA[Siti Mariyam]]>;
<![CDATA[Kunarto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1640
<![CDATA[Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah menjadi fokus perhatian dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi struktur ekonomi guna meningkatkan daya saing. Dalam konteks pasar investasi, implementasi UU Ciptaker menjadi kunci dalam memahami perubahan dalam kinerja dan keseimbangan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UU Ciptaker terhadap pasar investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan data statistik untuk mengukur dampak UU Ciptaker terhadap kinerja dan keseimbangan pasar investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Ciptaker memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar investasi, terutama dalam perubahan tren pertumbuhan, distribusi aset, dan struktur pasar. Terlihat adanya perubahan yang cukup besar dalam berbagai aspek pasar investasi setelah UU Ciptaker diberlakukan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa UU Ciptaker memainkan peran penting dalam membentuk kinerja dan keseimbangan pasar investasi di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan pasar investasi di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas cakupan analisis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pasar investasi di Indonesia secara lebih komprehensif.]]>
<![CDATA[Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Jaminan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Indro Harianto]]>;
<![CDATA[Anggraeni Endah Kusumaningrum]]>;
<![CDATA[Retno Mawarini Sukmariningsih]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1641
<![CDATA[Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.]]>
