cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Ava Dianta
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285885852706
Journal Mail Official
firman@stekom.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Sains & Teknologi Komputer Address: Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Published by Universitas Sains Dan Teknologi Komputer
ISSN : 29876737     EISSN : 29877539     DOI : 10.51903
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial" : 23 Documents clear
MENJAGA EKSISTENSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN EKONOMI Moh. Ali Hofi; Teguh Wicaksono
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1235

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam negara. Upaya untuk menjaga eksistensi kedaulatan rakyat memegang peranan penting dalam memastikan pemerintahan yang adil, keadilan hukum, dan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam bidang politik, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan partisipasi politik yang inklusif dan demokratis, Negara harus mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan menghormati hak warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi politik aktif. Dalam bidang hukum, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Negara harus memastikan akses yang adil terhadap peradilan, memperkuat supremasi hukum, dan menghapuskan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan adanya kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan manfaat ekonomi. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Dengan menjaga eksistensi kedaulatan rakyat, negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN COUNTER-OFFER BERDASARKAN PERSPEKTIF UNIDROIT PRINCIPLES ON INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS (2016) DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Syifa Adila; Laina Rafianti; Mursal Maulana
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1236

Abstract

Sebagai negara anggota UNIDROIT, Indonesia diharapkan untuk dapat membuat kontrak internasional sesuai standar internasional. Mengadopsi standar internasional akan memberikan kemudahan bagi para pihak berkontrak terutama antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Seperti yang telah dikodifikasi dalam Unidroit Principles on Internantional Commercial Contracts (2016) (“UPICC”), terdapat tahapan Counter Offer atau Penawaran Balik yang memperbolehkan para pihak untuk membalas Tawaran dengan modifikasi secara materil. Penawaran Balik jelas diatur dalam Pasal 2.1.11 UPICC dan umum dipraktikkan di negara-negara anggota UNIDROIT baik dalam membuat kontrak nasional ataupun kontrak internasional. Sebagai negara anggota UNIDROIT, Indonesia tidak mengatur mengenai prosedur Penawaran Balik. Kekosongan hukum pengaturan Penawaran Balik ini telah menimbulkan miskomunikasi dan kekeliruan dengan pihak asing terkait mekanisme perubahan materil yang benar. Tentunya bagi para pihak asing, kekeliruan yang timbul karena ketidakpahaman Penawaran Balik oleh pihak Indonesia dapat dimanfaatkan secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan meneliti data primer yang terdiri atas KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data sekunder yang terdiri atas kasus hukum dan literatur yang memuat teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif mengenai pokok permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian yang ingin dicapai dalam tulisan ini, adalah adanya implementasi serta pemahaman komprehensif terkait ketentuan Counter Offer terutama dalam membentuk kontrak dengan pihak asing. Peneliti menyarankan agar kontrak yang dibuat dengan pihak asing tidak hanya disesuaikan dengan ketentuan Counter Offer dalam UPICC, tetapi juga disesuaikan dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam Irgi Rahma Fitri; Nadila Dwi Andryani; M. Ainun Najib
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1237

Abstract

Lalu lintas dan angkutan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara yang pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu aktivtas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan harus diatur dalam hukum. Dengan diaturnya di dalam hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang mana lalu lintas ini sudah iatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu apakah hukuman bagi orang yang melanggar lalu lintas ini menurut prespektif hukum pidana islam
Efektivitas Peran BPN Dalam Pendaftaran Tanah Yang Kemudian Menimbulkan Persoalan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Di Kantor Bpn Kota Kupang ) Alexsander Reynaldi Koli; Hendrikus Sina Nubae Lolonrian; Vinsensius Samara
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1238

Abstract

In the land sector, there is a land registration process which from this process allows land rights holders to prove their rights to the land they control. The purpose of land registration in Indonesia is to provide legal certainty (cadastral rechts) of land rights and legal protection of land ownership. Land certificates issued by the National Land Agency (BPN) become proof of legal ownership in any land dispute or all issues concerning land ownership. . The research method that the author uses is an empirical juridical research method. This research uses a problem approach, a statutory approach (Statute-Approach) and a concept approach (conceptual approach). According to Mrs. Wayan Juliati (Interview June 15, 2023) as Head of the Rights Determination and Registration Section at the Kupang City Land Office, in general, certificate checking is an activity carried out to find out physical data and juridical data.
Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yulius Efendi; Fathol Bari
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1241

Abstract

Sexual violence can happen to anyone regardless of gender. The perpetrator of violence also allows the person closest to the victim. Sexual violence is increasing from year to year. In 2021 there were 1,902 and 2022 3.442 cases of sexual violence that occurred. Sexual violence can be physical and psychological. The state of Indonesia is experiencing serious violence and sexual harassment because the victims of sexual violence are mostly women, while the age of the victims of sexual violence is that most are children compared to adults. And the perpetrators are mostly adults. The government has made efforts to reduce this action by making existing regulations. As is the case in the Criminal Code regarding the concept of sexual violence contained in Articles 285 and 289. Article 285 regarding the maximum sentence for perpetrators of rape, namely 12 years in prison, while Article 289 regarding imprisonment for nine years for those who commit, threaten with violence, force or allow acts obscene The government has made efforts to reduce acts of sexual violence, by making statutory regulations that regulate sexual violence, the Law on Sexual Violence No. 12 of 2022 which was ratified on April 12, 2022, the legal basis for the protection of sexual violence against children in the Criminal Code, laws that regulate sexual violence in Indonesia. However, in reality it is still not effective, it is hoped that the government will make policies regarding actions taken for this sexual violence.
Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Putri Silvah Al Hikmah; Dinda Fajarohma; Hana Sabilillah
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1248

Abstract

Victims of sexual harassment are common in Indonesia. Cases of sexual harassment can no longer be seen as normal cases, because victims of abuse are not only children but even adults are also victims of sexual harassment. This sexual harassment has an extraordinary impact on the victims, both psychologically, physically, economically, and even socially. As a result of this impact, the victim's condition is increasingly cornered and they experience prolonged trauma which will definitely require recovery. Therefore, there is a need for special handling of victims of sexual fraud through a Restorative Justice approach. Restorative justice as a substitute for handling criminal cases. The application of Restorative Justice can reduce intensity in correctional institutions. With efforts to approach restorative justice, can it guarantee the rights of victims as a result of sexual reduction, whether legal protection for sexual victims can be realized in realizing restorative justice. Victims will definitely experience physical and mental losses as a result of the sexual suffering they experience and later it will be difficult to heal. When viewed from a psychological side, it takes a very long time, even a lifetime. Therefore, the purpose of this research is to find out how to protect victims of sexual torture using a restorative justice approach. The research method used uses the research method in this journal using normative juridical, namely by using an approach by associating an event with the applicable laws and regulations. This was done to find a conclusion from sexual violence, restorative justice, and the resolution of cases of sexual harassment through a restorative justice approach.
Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan Ila Adila Pramestya Putri
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1249

Abstract

Crime cases in Indonesia occur anywhere and anytime, the increasingly widespread crime case is the phenomenon of rape. Rape is an attack of sexual intercourse which is mostly carried out by men against women, therefore, acts of rape that are warmly discussed in society are mostly women who become victims. The background of the writing of this journal is the many rape cases that have occurred in Indonesia, one of which is the case of rape in a boarding school to be precise in Bandung, with the victim being 12 female students who were carried out by the leader of the pesantren, namely the defendant Herry Wirawan. From this case, it certainly has a very detrimental impact on the victim, especially since the victim is still a teenager and has a long future. The occurrence of these phenomena must have an impact on the physical and psychological. As a result of this phenomenon, the victim becomes inferior and even afraid to socialize with the surrounding community because of the history that has been done. Even though the crime of rape is clear and the threat is regulated in Article 285 of the Criminal Code.
Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Perempuan Dalam Prespektif Penology Ilusya Nurussaadah
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1250

Abstract

Violence against children is anything that make children tormented, both physically, psychologically and mentally. Violence against children is an act of persecution or mistreatment of children in the form of physical, emotional, sexual abuse, neglect of parenting and exploitation for profit commercially real or innocuous harm health, survival, dignity or development, acts of violence obtained from the person responsible, trusted or authorized in the protection of the child.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Cholqi Choirunnisa; Nisbati Sandiyah Humaeroh; Rahma Eka Fitriani
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1251

Abstract

The Criminal Code (KUHP) regulates several forms of theft committed against property. The crime of fraud is defined in Articles 378 to 395 of Chapter XXV of the Penal Code, which further classifies different types of fraud into more nuanced categories. This type of theft, known as "criminal fraud," is a serious crime that occurs frequently. Fraud crimes can affect all levels of society and can be committed at all social levels, from the lowest to the highest. The crime of criminal fraud arises from the offender's reliance on the trust of others, and succeeds when the offender has the right opportunity and conditions to capitalize on that trust. The financial penalty for those who commit financial fraud is also set at four years in prison. In contrast, perpetrators of this type of crime are not subject to specific regulations in Islamic law. However, the main question that arises from this research is how the liability of perpetrators of financial fraud crimes according to Islamic law and positive law. The purpose of this research is to find out the rules and penalties associated with this type of fraud, as well as how Islamic law treats this type of dishonesty. The research for this article was conducted by searching for relevant information in academic journals and reference books. Meanwhile, the data collection method was conducted using the cryptanalysis method. The results show that Islamic law relating to the crime of fraud falls under the category of ta'zir. This ta'ziri law can be in the form of imprisonment, flogging, stoning, flogging, cutting hands, beheading, and stoning. Laws codified in Islamic law are more likely to achieve the intended goals of fostering social order and preventing widespread chaos.
Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Heriyanto Heriyanto
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1258

Abstract

Adolescence is a stage for someone to become an adult who has a high curiosity so that he is at risk of being easily influenced. The BKKBN defines youth as someone who is between the ages of 10 and 24, and it is at this stage that adolescents experience many changes in themselves, starting from their bodies, minds, emotions, to how they get along and socialize with their environment. So that it is not uncommon to find teenagers who are wrong in socializing, they can fall into the use of illegal drugs (narcotics). Throughout 2022 BNN recorded 851 cases which in percentage terms experienced an increase of 11.1% from 2021 of 766 cases. When viewed from the age of users, they are aged 15-35 years with a percentage of 82.4% as users, 47.1% as dealers and 31.4% as couriers. Of course this is very concerning for future generations of the Indonesian nation. From the results of this research article about the role of local government in overcoming narcotics abuse, it is very important to prevent and combat narcotics among adolescents. Among the good things that local governments can do in overcoming the above problems are, first, the government must be able to take an attitude and policy that fighting narcotics is a joint task, not just the National Narcotics Agency, so that it can put pressure on every agency to close the space for movement against narcotics. only include it in the school curriculum at every level, second, local governments can promote the development of positive alternatives for youth to avoid drug abuse. And third, promotive and preventive strategies are the most successful and fundamental approaches to avoiding and eliminating drug use among adolescents. The latter is repression as the most realistic and practical effort, while treatment and rehabilitation are the most humane.

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 4 (2024): Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): HAKIM: Jurnal Ilmu Hakim dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial More Issue