cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Sadewa No. D3, RT02, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Pubmedia Social Sciences and Humanities
ISSN : -     EISSN : 30252660     DOI : https://doi.org.10.47134/pssh
With prospective papers from prolific researchers in their respective areas. The research reports enable the demonstration of descriptive studies in current trends in the society and observation reflected through field research that gives contributive impact to the development of humanities studies.
Articles 196 Documents
Fear of Missing Out (FOMO) and Social Pressure in Generation Z’s Decisions to Marry in The Village of Astanajapura Khofifah; Farida Nurfalah
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i1.777

Abstract

Marriage is a significant life stage shaped by social norms, particularly in rural communities. Among Generation Z, social pressure and Fear of Missing Out (FOMO) can influence perceptions and decisions about marriage. This study aims to identify the forms of social pressure and FOMO experienced by Generation Z in Astanajapura Village, explore the factors contributing to FOMO, and describe their subjective experiences in responding to marriage-related expectations. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with five unmarried Generation Z participants. The data were analyzed using thematic analysis to identify recurring themes and emotional experiences. The findings reveal that FOMO is reflected in feelings of being left behind when peers marry first, a strong desire to marry immediately, and frequent social comparisons. These feelings are influenced by pressures from family, relatives, neighbors, and peers, as well as prevailing social norms regarding marriage. Despite experiencing anxiety due to social pressure and FOMO, participants considered mental, emotional, and financial readiness as the primary factors in deciding to marry rather than external expectations
Crossdressing as Social Innovation in Indonesia: A Multi-Level Perspective Analysis Rasoki Mintana Debara Daulay; Elisabeth Pratiwi
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i1.778

Abstract

Pakaian bukan sekadar objek fungsional, melainkan sistem simbolik yang mengomunikasikan identitas, ekspresi, dan posisi sosial. Crossdressing, yakni praktik mengenakan pakaian yang secara konvensional diasosiasikan dengan gender lain, telah lama ada di berbagai kebudayaan, namun masih sangat distigmatisasi di banyak masyarakat, termasuk Indonesia. Artikel ini mengkaji crossdressing sebagai bentuk inovasi sosial menggunakan Multi-Level Perspective (MLP) dari Frank Geels, dengan jenama Faboo karya Caren Delano sebagai pintu masuk kontemporer. Diperkaya pemetaan aktor dari wacana fesyen Indonesia, studi ini menemukan: (1) crossdressing berakar pada niche budaya terlindungi seperti lengger lanang dan tari Didik Nini Thowok, dengan ketahanan niche-nya dijelaskan melalui gender schema theory (Bem, 1981); (2) difusi kontemporernya didorong oleh wacana non-binary global (Bem, 1981; Monro, 2019), namun ditahan oleh toxic masculinity, norma keagamaan, dan regulasi KPI; serta (3) journey of novelty berlangsung dalam empat fase dari tabu menuju faboo, namun tanpa menggantikan regime berpakaian biner.
Diplomasi Pendidikan Melalui Program Beasiswa Indonesia Bagi Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Clara Diana; Triesanto Romulo Simanjuntak; Indra Wisnu Wibisono
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i1.784

Abstract

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 memicu krisis kemanusiaan, terutama akibat kebijakan yang melarang perempuan untuk bersekolah dan bekerja. Negara-negara Barat merespons dengan memberikan sanksi ekonomi (hard power), namun pendekatan ini justru memperburuk krisis. Sebaliknya, Indonesia memilih pendekatan keterlibatan konstruktif (constructive engagement) melalui diplomasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program beasiswa bagi perempuan Afghanistan digunakan sebagai instrumen soft power Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi pendidikan Indonesia dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Langkah tersebut meliputi penggalangan dukungan internasional melalui International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE), kerja sama pendanaan beasiswa sebesar USD 75 juta dengan Qatar, dan pemberian beasiswa melalui program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) serta The Indonesian AID Scholarship (TIAS). Pelibatan kampus-kampus di Indonesia yang menerapkan nilai Islam moderat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi publik yang efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus membantu mempersiapkan perempuan Afghanistan untuk membangun kembali negaranya di masa depan.
Implementasi Program BLT Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Limo Kaum Kaecamatan Lima Kaum Azzahroh Azizah; Nora Eka Putri
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i1.788

Abstract

The Village Fund Direct Cash Assistance Program is a government policy aimed at helping poor and vulnerable communities meet their basic needs and improve their well-being. However, its implementation at the nagari level still faces challenges, such as misalignment with target groups, data inaccuracies, and a lack of transparency in the selection of beneficiaries. This study aims to analyze the implementation process of the Village Fund Direct Cash Assistance Program, identify the factors that support and hinder its implementation, and describe its impact on the well-being of the community in Nagari Limo Kaum, Lima Kaum Subdistrict, Tanah Datar Regency. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling and included the village chief, the village secretary, and community members receiving aid. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions, with validity tested through source triangulation. The research findings indicate that, in general, the program’s implementation has proceeded in accordance with regulations and has helped the community meet their basic needs and maintain their household economic stability. However, its implementation has not been optimal due to discrepancies in beneficiary data, limited transparency of information, and differing perceptions regarding the fairness of distribution. Supporting factors include clear regulations, commitment from the village government, and interagency coordination, while constraining factors include budget constraints, data validity, and social dynamics within the community. Therefore, improvements in data collection, increased transparency, and strengthened community participation are necessary for the program to be more effective in improving community well-being.
Perlindungan Hukum Korban Perempuan terhadap Penyalahgunaan Deepfake Asusila di Indonesia Nadia Sudaryanti; Dwidja Priyatno; Saptaning Ruju Paminto; Mia Amalia
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i2.799

Abstract

Konten deepfake asusila merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi yang menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, martabat, dan perlindungan hukum korban perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma terkait fenomena deepfake. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma preskriptif (das Sollen). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa. Teknik analisis yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta konstruksi hukum melalui analogi dan argumentum a contrario. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi khusus mengenai deepfake belum tersedia. Kekosongan ini berpotensi melemahkan perlindungan korban perempuan, terutama dalam aspek pemulihan psikologis, penghapusan konten digital, dan tanggung jawab platform. Kesimpulannya, diperlukan pembaruan hukum yang eksplisit mengenai penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence serta penguatan literasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan deepfake asusila.
Evaluasi Program-Program Omah Tandang sebagai Aktivitas Public Relations Diskominfo Kabupaten Nganjuk dalam Mendukung Digitalisasi Masyarakat Nganjuk Aprilia Putri Mahardika; Fitri Norhabiba
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v4i2.800

Abstract

Transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk membangun komunikasi publik yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui program nyata yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program-program Omah Tandang, yaitu Mak Cerdas Digital Batch 1, Tani Digital, Mak Cerdas Digital Batch 2 sebagai aktivitas Government Public Relations Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk dalam mendukung digitalisasi masyarakat Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi terhadap tim Omah Tandang dan peserta Program Mak Cerdas Digital, Tani Digital, dan Mak Cerdas Digital Batch 2. Analisis dilakukan menggunakan The Pyramid Model of Public Relations Research yang mencangkup input, output, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap input, perencanaan dari ketiga program berawal dari memperhatikan kebutuhan masyarakat secara langsung maupun respons masyarakat pada media sosial omah tandang dan diskominfo. Pada tahap output program dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan praktik dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi utama serta menciptakan interaksi langsung antara penyelenggara dan peserta. Pada tahap outcomes, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital serta pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sehari-hari secara nyata, meskipun dengan titik keberangkatan dan intensitas yang berbeda-beda. Temuan juga menunjukkan adanya keberlanjutan hubungan antara peserta dengan Omah Tandang setelah program selesai. Dengan demikian, Program-Program Omah Tandang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pelatihan digital, tetapi juga menjadi aktivitas Government Public Relations yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi, edukasi, dan keterlibatan publik.