cover
Contact Name
Redaksi Litra
Contact Email
jurnalhukum.litra@gmail.com
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
jurnalhukum.litra@gmail.com
Editorial Address
Gedung Sri Soemantri Jl. Imam Bonjol 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
ISSN : 28096983     EISSN : 28089804     DOI : https://doi.org/10.23920/litra
Core Subject : Social,
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
Kepastian Hukum atas Tanah Adat Masyarakat Kajang dalam Dinamika Kepentingan Politik dan Pembangunan Winda Nurul Annisa; Zulaikha Tri Astuti; Randiawan; Andi Supratman
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.2727

Abstract

ABSTRAKTanah adat merupakan bagian fundamental dari identitas sosial, kultural, dan spiritual masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang diatur melalui pasang ri Kajang. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang belum terwujud secara substantif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis kepastian hukum tanah adat dalam dinamika kepentingan politik dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penetapan wilayah adat dan pengakuan hak komunal menyebabkan tanah adat rentan terhadap sengketa, baik dengan korporasi melalui Hak Guna Usaha maupun melalui gugatan perdata, sebagaimana dalam konflik dengan PT London Sumatra dan gugatan terhadap Ammatoa. Dinamika pembangunan menunjukkan asimetri kepastian hukum yang lebih berpihak pada kepentingan investasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum tanah adat masyarakat Kajang masih bersifat deklaratif, sehingga diperlukan penguatan pengakuan operasional melalui penetapan wilayah adat, pengakuan hak komunal, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum adat sebagai living law.Kata kunci: hukum adat; kepastian hukum; masyarakat kajang; politik pembangunan; tanah adat.ABSTRACTCustomary land is fundamental to the social, cultural, and spiritual identity of the Ammatoa Kajang community, governed by pasang ri Kajang. Despite recognition in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law, substantive legal certainty remains unfulfilled. Using a normative-empirical method, this research analyzes customary land rights amidst political and developmental interests. Findings reveal that the absence of formal territorial boundaries and communal rights recognition leaves customary lands vulnerable to disputes with corporations (via Hak Guna Usaha) and civil lawsuits, such as the conflict with PT London Sumatra. Developmental dynamics show an asymmetry in legal certainty that favors investment interests. The study concludes that legal certainty for Kajang land remains merely declarative. It recommends strengthening operational recognition through territorial mapping, communal rights formalization, and dispute resolution mechanisms that integrate customary law as a living law.Keywords: customary land; customary law; development politics; kajang indigenous community; legal certainty.
Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pulau Sangihe Akibat Pencemaran Logam Berat dari Aktivitas Pertambangan Siti Nur Lestari; Febrian Indar Surya Kusuma; Hezron Sabar Rotua Tinambunan
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.2758

Abstract

ABSTRAKKegiatan pertambangan di Pulau Sangihe berpotensi menimbulkan pencemaran logam berat yang berdampak pada kualitas lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat sebuah hak yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wilayah pulau kecil, pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Sangihe juga harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menekankan pada perlindungan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran logam berat serta mengevaluasi pelaksanaan perlindungan kawasan pulau kecil dalam menjamin pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan implementasinya melalui kajian terhadap bahan hukum, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan fakta sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelaksanaannya belum efektif akibat lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pemantauan lingkungan. Akibatnya, perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran logam berat belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan aktif masyarakat sangatlah penting untuk menjamin perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat secara adil dan berkelanjutan.Kata kunci: perlindungan hukum; pencemaran logam berat; aktivitas pertambangan; hak atas lingkungan hidup; pulau sangiheABSTRACTMining activities on Sangihe Island carry the potential for heavy metal pollution, which impacts environmental quality and the fulfillment of the community's right to a good and healthy environment a right guaranteed under Article 28H, Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a small island region, the management and utilization of Sangihe Island must also comply with the provisions of Law Number 1 of 2014 (an amendment to Law Number 27 of 2007) concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands, which emphasizes protecting environmental carrying capacity and ecosystem sustainability. This study aims to analyze the effectiveness of legal protections for communities affected by heavy metal pollution and to evaluate the implementation of small-island area protections in ensuring the fulfillment of the right to a good and healthy environment. The study employs a socio-legal approach, combining an analysis of legislation and its implementation through a review of legal materials, scholarly literature, court rulings, and relevant social facts. The findings indicate that although Indonesia possesses a legal framework to protect coastal areas and small islands, its implementation remains ineffective due to weak oversight, law enforcement, and inter-agency coordination, as well as suboptimal community participation in environmental monitoring. Consequently, legal protection for communities affected by heavy metal pollution has not been optimally realized. Therefore, strengthening oversight, ensuring consistent law enforcement, improving inter-agency coordination, and actively involving the community are crucial to guaranteeing the protection of the right to a good and healthy environment in a fair and sustainable manner.Keywords: legal protection; heavy metal pollution; mining activities; right to the environment; sangihe island
Gugatan Class Action atas Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Emas tanpa Amdal Ivan Wijaya; Jennifer; Sriwati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.2850

Abstract

ABSTRAKKegiatan pertambangan emas merupakan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup sehingga secara hukum wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan sekaligus prasyarat dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Namun dalam praktiknya, kegiatan pertambangan emas oleh PT X di wilayah Trenggalek, Jawa Timur tetap dijalankan meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diterbitkan tanpa didukung AMDAL yang sah. Kondisi eksisting di wilayah tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas lingkungan berupa pencemaran air sungai, kerusakan lahan pertanian, serta terganggunya kesehatan dan mata pencaharian masyarakat yang menimbulkan kerugian kolektif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan gugatan class action sebagai upaya hukum masyarakat terhadap kerugian lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa AMDAL. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan class action dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan karena terpenuhinya unsur kesamaan fakta, dasar hukum, dan kerugian masyarakat akibat pelanggaran kewajiban AMDAL yang menimbulkan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup.Kata kunci: analisis mengenai dampak lingkungan; gugatan class action; pertambangan emas.ABSTRACTGold mining activities have the potential to cause significant environmental impacts; therefore, they must legally be accompanied by an Environmental Impact Assessment (AMDAL) as a preventive instrument and a prerequisite for issuing mining business permits. However, in practice, gold mining activities conducted by PT X continue even though the Mining Operation Production Business Permit was issued without the support of a valid AMDAL. This condition has the potential to cause environmental damage and collective losses for communities around the mining area. This study aims to analyze the use of class action lawsuits as a legal remedy for communities suffering environmental losses resulting from mining activities carried out without AMDAL. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that class action lawsuits can serve as an instrument for environmental law enforcement because they fulfill the elements of similarity of facts, legal basis, and community losses arising from violations of AMDAL obligations that constitute environmental unlawful acts.Keywords: class action lawsuit; environmental impact analysis; gold mining.
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan atas Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs): Perbandingan Indonesia dan Uni Eropa Muhammad Fadhil Sofyan; Nuchraha Alhuda Hasnda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.2856

Abstract

ABSTRAKPencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan masih menjadi persoalan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan hukumnya terletak pada belum optimalnya pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas tanggung jawab korporasi atau hukum lingkungan secara terpisah, sedangkan kajian yang menghubungkan pertanggungjawaban perusahaan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui perbandingan Indonesia dan Uni Eropa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi keadilan lingkungan dan pembangunan dalam hukum internasional serta membandingkan pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup di Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar pengaturan yang cukup lengkap, namun Uni Eropa lebih efektif karena menerapkan model yang preventif, restoratif, dan terintegrasi.Kata kunci: pembangunan berkelanjutan; pencemaran lingkungan; pertanggungjawaban hukum perusahaan; sustainable development goals (SDGs); uni eropa. ABSTRACTEnvironmental pollution caused by corporate activities remains a serious issue in achieving sustainable development. The legal problem lies in the fact that corporate legal liability has not yet functioned optimally in preventing and remedying environmental damage, particularly in Indonesia. Previous studies generally examine corporate liability or environmental law separately, while studies linking corporate liability to the Sustainable Development Goals (SDGs) through a comparison between Indonesia and the European Union remain limited. This study aims to analyze the harmonization of environmental justice and development in international law and to compare the regulation of corporate legal liability for environmental pollution in Indonesia and the European Union. This study applies a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia already has a relatively comprehensive legal framework, but the European Union is more effective because it applies a preventive, restorative, and integrated model.Keywords: corporate legal liability; environmental pollution; sustainable development; sustainable development goals (SDGs); european union.
Modus Penyalahgunaan Wewenang dalamPemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus PT Timah dan PT Bukti jonggol Asri Moh Abdul Muit Pelu; Yusuf Saepul Zamil
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.2988

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan tujuan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, tujuan tersebut belum tercapai akibat penyalahgunaan kewenangan yang sistematik oleh pejabat publik dan mengabaikan prinsip AAUPB. Penelitian ini secara khusus membahas tentang modus penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat temuan berbagai modus penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang yang terlihat pada kasus PT Timah dan pemberian rekomendasi penukaran kawasan hutan PT Bukti jonggol Asri. Permasalahan ini dipicu oleh adanya monopoli kekuasaan dan diskresi yang luas serta lemahnya akuntabilitas. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan dengan penerapan secara sungguh-sungguh AAUPB serta menjadi budaya dan tindakan nyata tata kelola pemerintahan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.Kata kunci: modus penyalahgunaan wewenang; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam; penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb). ABSTRACTUtilization and management of natural resources are grounded in General Principles AAUPB to achieving public welfare. However, this objective remains unrealized due to systemic abuse of authority and the disregard for AAUPB principles. This research specifically addresses the government abuse of authority in managing and utilizing natural resources. This research employs a normative legal approach and a case based approach which are subsequently analyzed qualitatively. The findings reveal various modes of abuse of authority including exceeding authority, mixing mandates and arbitrary conduct as observed in PT Timah case and the forest area exchange recommendation for PT Bukit Jonggol Asri. These issues are attributed to power monopolies, broad discretion and weak accountability. The realization of democratic natural resource management to ensure justice and legal certainty can be achieved through the rigorous implementation of AAUPB, integrating it into the culture and concrete actions of governance to prevent the practice of abuse of authority.Keywords: implementation of the general principles of good governance (aaupb); modus of abuse of authority utilization and management of natural resources.
Terang Tak Selalu Benderang: Analisis Pengaturan Polusi Cahaya dan Intergenerational Justice di Indonesia Nasya Nurul Amalina
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v6i1.3061

Abstract

ABSTRAKPolusi cahaya menimbulkan bahaya multidimensional yang besar, mulai dari kerusakan ekosistem sampai gangguan kesehatan manusia. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Akibatnya, terjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan lintas generasi yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka untuk melihat kekosongan hukum yang terjadi dalam tatanan hukum nasional. Hasilnya, ketentuan yang ada saat ini hanya terbatas kepada pengaturan internal gedung tanpa adanya baku mutu emisi luar ruang yang mengikat maupun mekanisme penilaian dampak yang diwajibkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengadopsian lighting impact assessment ke dalam aturan tertulis sekaligus mendorong penggunaan instrumen hukum tata ruang untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.Kata kunci: hukum lingkungan; keadilan lintas generasi; penataan ruang; polusi cahaya  ABSTRACTLight pollution leads to significant multidimensional hazards, ranging from ecosystem damage to human health problems. Unfortunately, Indonesia lacks an optimal legal framework to address this issue. Consequently, there are obstacles to achieving optimal intergenerational justice. This research uses a normative juridical approach and a desk study method to examine the legal gaps within the national legal system. As a result, existing regulations are limited to internal building regulations without binding outdoor emission standards or mandatory impact assessment mechanisms. Therefore, it is necessary to adopt lighting impact assessments into written regulations and encourage the use of spatial planning legal instruments to achieve more sustainable environmental governance.Keywords: environmental law; intergenerational justice; light pollution; spatial planning
Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar terhadap Perubahan Iklim dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional Ni Luh Eka Januartini; Ni Ketut Selamat Kariyani
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 1 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v4i1.2296

Abstract

Penebangan liar merupakan salah satu penyebab deforestasi dan berdampak signifikan terhadap kerusakan hutan serta mempercepat pemanasan global berpengaruh pada perubahan iklim. Penelitian ini mengkaji dampak penebangan liar terhadap sumber daya kehutanan dan perubahan iklim; peran hukum nasional dan internasional dalam pencegahannya; serta kolaborasi keduanya dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta instrumen internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris (Paris Agrement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penebangan liar mengurangi kapasitas serapan karbon hutan, memperparah emisi gas rumah kaca, serta melemahkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penegakan hukum yang efektif diwujudkan melalui kolaborasi antara integrasi hukum nasional dengan komitmen hukum internasional seperti REDD+, ratifikasi Paris Agreement, dan penguatan penegakan hukum berbasis prinsip keberlanjutan dan partisipasi.
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang (Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung) Cindyana Ratnasari
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v3i2.947

Abstract

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar timah kedua di dunia, yang potensi timah terbesar yaitu berada di wilayah Bangka Provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan timah tersebut adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pasca tambang, oleh pelaku usaha yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi lahan pasca tambang.Reklamasi tambang ini penting karena bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal ini karena kegiatan pertambangan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan kehidupan di sekitar tambang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif yaitu yuridis-normatif ,dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Oleh karena itu selain sanksi administrasi diperlukan pula sanksi pidana dengan menerapkan prinsip good environmental governancekarena akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan tersebut dapat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh) Rizqya Nafila Putri
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v3i2.1171

Abstract

Penambangan telah menjadi kegiatan yang diminati sejak dahulu karena Indonesia memang kaya akan sumber daya. Dalam pemanfaatannya, sumber daya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, selaras dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Telah banyak pengaturan mengenai kegiatan penambangan ini, tetapi masih tetap banyak terjadi pelanggaran khususnya di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/Pn.Unh. PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penambangan secara lisan dari PT Bososi Pratama. Dalam prosesnya, terjadi pelanggaran dan direktur utama dari PT NPM dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/Pn.Unh dan urgensi dari diberlakukannya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pertanahan Nasional Ardhia Pramudhawardhani; Sofi Amalia Aulia Jannah; Aprila Niravita
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v3i2.1703

Abstract

Penelitian ini berupaya menyelidiki penerapan praktis nilai-nilai Pancasila dalam hukum pertanahan, dengan fokus pada keadilan agraria. Studi ini mengkaji berbagai aspek redistribusi tanah dan hak-hak petani dan pemilik tanah kecil. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang pertanahan, para pembuat kebijakan dan praktisi dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik pertanian secara konsisten sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kerangka hukumnya. Keadilan agraria mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam urusan pertanahan. Hal ini mengatasi permasalahan seperti distribusi lahan, kepemilikan, dan ketersediaan sumber daya. Keadilan agraria berupaya untuk melakukan realokasi lahan dari pemilik lahan besar ke petani tak bertanah atau pemilik lahan kecil, sehingga mengatasi kesenjangan historis. Hak-hak petani dan masyarakat kecil dilindungi, memastikan bahwa undang-undang pertanahan melindungi hak-hak mereka yang bergantung pada tanah untuk mencari nafkah. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila memerlukan penggabungan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan dan praktik hukum. Nilai-nilai tersebut mewujudkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. This study seeks to investigate the practical application of Pancasila values in land law, with a focus on agrarian justice. The study looks at various aspects of land redistribution and the rights of farmers and small landowners. By reinvigorating Pancasila values in land law, policymakers and practitioners can ensure that agrarian policies and practices are consistently aligned with our country's founding principles. These Pancasila values serve as the foundation for governance, including the legal framework. Agrarian justice refers to the principle of fairness and equality in land-related matters. It addresses issues such as land distribution, ownership, and resource availability. Agrarian justice seeks to reallocate land from large landowners to landless farmers or small landowners, thereby addressing historical inequalities. Farmers' and small people's rights are protected, ensuring that land laws protect the rights of those who rely on land for a living. The revitalization of Pancasila values entails incorporating these principles into legal rules and practices. These values embody the spirit of justice, equality, and prosperity for the entire Indonesian people.