LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Articles
77 Documents
Analisa Tuntutan Penerapan Aturan Hukum Pidana Dumping Limbah Batu Bara oleh Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PNTgr)
Fevi Febrianti
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2331
Tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bersifat kompleks dan sering menimbulkan tafsir berbeda di pengadilan. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum lingkungan kerap memicu ambiguitas, terutama dalam kasus perusakan lingkungan yang masif. UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelanggaran lingkungan adalah kejahatan dan hukum pidana merupakan instrumen utama (premium remedium). Penelitian ini menelaah penerapan hukum pidana terhadap pembuangan limbah batu bara oleh korporasi tambang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi dokumentasi dan analisis kualitatif. Hasilnya, putusan perkara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg dinilai ringan: tanpa pidana penjara, tanpa kewajiban pemulihan lingkungan, dan tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi. Koalisi masyarakat sipil menilai seharusnya Jaksa menuntut berdasarkan Pasal 109 UU PPLH, dengan ancaman denda hingga Rp3 miliar dan pidana kurungan 1–3 tahun untuk pimpinan korporasi. Kata kunci: batu bara; lingkungan hidup; pertambangan; pidana pencemaran
Konflik Tata Ruang dalam Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Proyek Surabaya Waterfront Land di Kota Surabaya
Syarif Ibrahim Robbany;
Franky Butar-Butar
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2345
Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL), sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), memicu konflik tata ruang serius. Meskipun bertujuan meningkatkan ekonomi pesisir, implementasinya bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya (2014–2034) dan Provinsi Jawa Timur (2023–2043). Inkonsistensi ini mencakup pelanggaran zona konservasi, potensi kerusakan lingkungan, dan marginalisasi nelayan lokal di Surabaya. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa fleksibilitas PSN dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 berkonflik dengan kerangka hukum tata ruang, mengganggu keseimbangan tujuan pembangunan. Implikasi hukumnya meliputi potensi sanksi administratif, gugatan masyarakat terdampak, serta pelanggaran hak lingkungan. Studi ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan tata ruang, peningkatan partisipasi publik, dan penegakan regulasi lingkungan untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan adil. Kata kunci: konflik tata ruang; proyek strategis nasional; surabaya water front land.
Analisis Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Berdasarkan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan
Nathania Ratna Debriana;
Regan Meganata Surakusumah
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2355
Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia begitu krusial untuk pemenuhan energi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, salah satunya masyarakat Cirebon yang terdampak oleh pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan PLTU berkontribusi terhadap perubahan iklim dan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai langkah preventif melindungi lingkungan dari kerusakan dan mengkaji implikasinya terhadap komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik litigasi lingkungan yang ditempuh Penggugat atas Gugatan Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A ke PTUN Bandung menjadi mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologis meskipun masih berbentuk potensi. Implikasi pembatalan izin ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs 7, SDGs 13, mendorong transisi energi menuju sumber daya terbarukan, dan menjadi preseden penting bagi perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: pembangkit listrik tenaga uap; perubahan iklim; tujuan pembangunan berkelanjutan
Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Kelestarian Satwa Endemik Kalimantan Timur di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara
Kayla Baria Nanditha
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2402
Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah menentukan lahan berstatus hutan di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur dengan potensi konflik sosial yang minim sebagai wilayah pembangunan IKN. Namun, pembangunan di wilayah tersebut menimbulkan konflik baru mengenai perlindungan satwa endemik. Walaupun dibangun dengan konsep kota hutan berkelanjutan, akan tetapi pembangunan IKN di tengah kawasan hutan tetap berpotensi mengganggu kehidupan dan ekosistem natural yang ada. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan sebagai dasar mengidentifikasi permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa IKN dirancang dengan konsep kota hutan berkelanjutan, namun belum ada regulasi yang mengatur terkait konservasi hayati di IKN. Padahal hal ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap kelestarian satwa endemik yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus konservasi hayati terutama satwa endemik sebagai bentuk penekanan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: ibu kota nusantara; kota hutan berkelanjutan; satwa endemik.
Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Rumah Susun “The Oasis”: Analisis Regulasi Dicabutnya Penetapan Kepailitan pada Perkara Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo Perkara No. 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
Agung Rachmat Hidayat;
Yani Pujiwati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2404
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Penetapan Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo Perkara No. 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.) terhadap PT Nusantara Prospekindo Sukses. Bahwa dengan pembuktian sederhana dalam perkara ini dapat mengakibatkan sebuah Ketetapan Kepailitan dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampak terhadap pencabutan kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, dengan fokus pada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketetapan Kepailitan dicabut oleh Hakim Pengawas dengan adanya invetor. Di lain pihak resiko kemungkinan terjadinya pengelolaan manajemen yang tidak benar pada investor yang melakukan akuisisi nantinya dapat saja terulangnya kembali sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi Kreditor Konkuren di kemudian hari. Rekomendasi meliputi penguatan penegakan hukum, pelibatan aktif para Kreditor Konkuren dan pemerintah. Kata Kunci: hakim pengawas; kepailitan; kreditor; pembuktian sederhana; rumah susun
Aspek Yuridis Pengaturan Hak Guna Usaha dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis terhadap Regulasi dan Dampak Sosial
Dwi Apriliastuti;
Sri Wahyu Handayani
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2416
Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai proyek strategis nasional berdampak besar pada pengelolaan tanah, khususnya terkait pemberian Hak Guna Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. UU Nomor 21 Tahun 2023, HGU dapat diberikan hingga 190 tahun. Kebijakan ini memberi kepastian hukum bagi investor, namun berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan agraria dalam UUPA serta menimbulkan dampak sosial, seperti pengabaian hak masyarakat adat dan konflik klaim tanah. Disharmonisasi norma dengan UUPA dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal menunjukkan bahwa hukum yang terbentuk masih bersifat instrumental dan belum sepenuhnya responsif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan kepastian dan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan jangka panjang sesuai dengan cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Kata kunci: hak guna usaha; ibu kota negara; keadilan agraria.
Konservasi Elang dan Upaya Rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang: Studi Kasus di Jawa Barat
Agus Sumpena;
Ghaitsa Al-Zahira Zulvita;
Wisma Putra
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 1 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v4i1.2435
ABSTRAKElang dari suku Accipitridae, khususnya genus Aquila, mengalami ancaman kepunahan akibat degradasi habitat, perdagangan ilegal, dan perilaku masyarakat yang memelihara satwa liar. Kajian ini bertujuan menganalisis strategi konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKEK telah melakukan dua pendekatan rehabilitasi utama fisik dan perilaku terhadap populasi elang yang terluka atau terlalu jinak. Rehabilitasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan pelepasliaran elang kembali ke habitat alaminya. Kajian ini juga menyoroti peran masyarakat dan instansi pemerintah dalam mendukung pelestarian satwa yang dilindungi. Dengan memperkuat kebijakan lingkungan dan edukasi publik, upaya konservasi dapat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam integrasi analisis konservasi satwa liar dengan pendekatan komunikasi lingkungan berbasis teori konservasi dalam konteks rehabilitasi elang di Indonesia. Kata kunci: konservasi satwa liar; elang; teori konservasi. ABSTRACTEagles from the Accipitridae tribe, especially the genus Aquila, are threatened with extinction due to habitat degradation, illegal trade, and the behavior of people who keep wildlife. This study aims to analyze the conservation and rehabilitation strategies carried out by the Kamojang Eagle Conservation Center (PKEK) in West Java. The method used was a descriptive qualitative study with a case study approach. The results showed that PKEK has conducted two main rehabilitation approaches - physical and behavioral - for injured or overly tame eagle populations. This rehabilitation is an important step in increasing the success rate of eagle releases back to their natural habitat. The study also highlights the role of communities and government agencies in supporting protected wildlife conservation. By strengthening environmental policies and public education, conservation efforts can significantly contribute to ecosystem sustainability. This research offers novelty in the integration of wildlife conservation analysis with an environmental communication approach based on innovation diffusion theory in the context of eagle rehabilitation in Indonesia.Keywords: wildlife conservation; falconry; conservation theory.
Analisis Pengelolaan Pestisida pada Sektor Perkebunan Sawit dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia
Maksuk;
Mulyadi Tanzili;
Helwan Kasra
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 2 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i2.2452
Penggunaan pestisida dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan praktik yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan produktivitas. Namun, penggunaan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan pekerja, serta kerusakan ekosistem jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengelolaan pestisida pada sektor perkebunan sawit dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif terkait pengelolaan pestisida melalui berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perkebunan. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum di lapangan. Selain itu, praktik penggunaan pestisida di perkebunan sawit masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi bagi pelaku usaha untuk menjamin perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia secara berkelanjutan. Kata kunci: hukum lingkungan; pengelolaan pestisida; perkebunan sawit
Identifikasi Hak-Hak, Kewajiban, dan Peluang bagi Masyarakat dalam Peraturan Kehutanan Indonesia
Eno Suwarno;
Eddy Asnawi;
Hermasyah
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 2 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i2.2535
Pengakuan hubungan hukum antara masyarakat dan hutan adalah prasyarat penting untuk tata kelola hutan yang inklusif. Secara normatif, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksananya telah mengakomodir peran masyarakat, namun belum ada pemetaan sistematis mengenai spektrum hak, kewajiban, dan peluang hukum bagi masyarakat desa hutan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan analisis hukum normatif dan analisis isi terhadap undang-undang serta peraturan turunannya. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut telah diatur secara komprehensif, mencakup aspek penguasaan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan partisipasi. Dari sisi metodologi, penelitian ini menyajikan pemetaan sistematis pertama yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Meskipun kerangka regulasi sudah luas, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan struktural. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penyusunan buku panduan hukum untuk Peraturan Desa tentang Kehutanan guna mendukung pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kata kunci: desa hutan, hak dan kewajiban masyarakat; peraturan desa; regulasi lokal; undang-undang kehutanan
Integrasi Izin Agraria dan Zonasi Tata Ruang dalam Menurunkan Deforestasi: Bukti Kuasi-Eksperimental di Indonesia
Yenfi;
Ismail;
Dewi Iryani
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 2 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i2.2536
Deforestasi di Indonesia masih tinggi akibat tumpang tindih izin pemanfaatan lahan dan lemahnya koherensi antara hukum agraria dan tata ruang. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh integrasi izin agraria dan zonasi tata ruang terhadap laju deforestasi di tingkat kabupaten/kota. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kuasi-eksperimental melalui metode Difference-in-Differences (DiD) pada data panel periode 2005–2022. Tingkat integrasi diukur menggunakan Synchronization Index (SyncIndex), yang merepresentasikan kesesuaian spasial antara izin agraria (HGU, IUP, HTI) dan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan SyncIndex berpengaruh signifikan terhadap penurunan deforestasi; peningkatan 0,1 poin SyncIndex menurunkan laju deforestasi sekitar 0,19 poin persentase per tahun. Analisis event study menunjukkan bahwa dampak integrasi regulasi meningkat dua hingga tiga tahun setelah implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa koherensi hukum antara rezim agraria dan tata ruang memperkuat kepastian hukum serta berfungsi sebagai instrumen preventif dalam tata kelola lingkungan. Kata kunci: deforestasi; hukum agraria; koherensi hukum; tata kelola lingkungan; tata ruang