LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Articles
77 Documents
Pertanggungjawaban Jepang terhadap Pembuangan Air Limbah Nuklir: Pelanggaran Hukum Lingkungan Internasional Mengancam Lingkungan Global
Misbahul Azizah Icha
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v3i2.1740
Kewajiban suatu negara mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan kehidupan masyarakat sejahtera, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, negara harus melakukan upaya untuk mencegah kerusakan dari suatu wilayah yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap wilayah lain. Keputusan Jepang melepaskan air radioaktif ke Samudera Pasifik menimbulkan perdebatan Intenasional tentang potensi pelanggaran hukum lingkungan internasional. Dalam persoalan tersebut memerlukan data yang relevan untuk dianalisis serta memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerugian dan dampak negatif yang didapat di Indonesia terhadap pembuangan limbah nuklir dari jepang. keputusan Pemerintah Jepang dalam pembuangan air radioaktif Fukushima telah menimbulkan kekhawatiran terhadap hukum lingkungan internasional. Pemerintah Jepang harus mempertimbangkan kewajiban untuk mengelola limbah nuklir secara efektif dan mematuhi hukum maritim internasional serta hak asasi manusia masyarakat di Jepang dan kawasan Pasifik.
Penguatan Prinsip Blue Economy: Reformulasi Hukum dan Implementasi Vaki Pipeline Counter untuk Memberantas Overfishing
Melissa Gracia Kireina;
Lumongga Pasaribu;
Naura Syafiqah
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 2 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v4i2.2186
Indonesia, sebagai archipelagic state terbesar di dunia, masih dihantui dengan tindakan eksploitatif yang mengancam keberlangsungan sumber daya lautnya. World Research Institute melaporkan lebih dari setengah komoditas ikan Indonesia telah berada pada ambang batas untuk dieksploitasi. Kondisi seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai overfishing. Overfishing merupakan suatu fenomena yang bertentangan tujuan blue economy yakni meningkatkan kesejahteraan manusia dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan untuk generasi mendatang. Adapun, akar permasalahan ini adalah minimnya proses pengawasan yang dilakukan pemerintah serta tidak jelasnya regulasi yang mengatur tentang upaya penanganan overfishing. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan penerapan mekanisme klasifikasi ukuran kapal yang wajib memasang Electronic Reporting System (ERS) di Norwegia dan Vaki Pipeline Counter (PLC) di Skotlandia dalam rangka mengatasi masalah overfishing. Penerapan dua mekanisme tersebut akan menjadi upaya penyelesaian masalah overfishing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan bagi sumber daya laut Indonesia. Kata kunci: blue economy; illegal transhipment; overfishing; under-reported; vaki pipeline counter ABSTRACT Indonesia, is still haunted by acts of exploitation that damage the sustainability of marine resources, resulting in economic losses felt by its people. World Research Institute reported that more than half of Indonesia's fish commodities were at the threshold for exploitation. Conditions like this are known as overfishing. The phenomenon of overfishing contradicts the goals of blue economy, which aims to improve human welfare while prioritizing sustainable principles for future generations. Meanwhile, the root of this problem is the minimal monitoring process by the government and the unclear regulations. The results of this research show the success of implementing a vessel size classification mechanism that requires the installation of an Electronic Reporting System in Norwegia and Vaki Pipeline Counter mechanisms in Scotland to overcome overfishing. The implementation of these two mechanisms will be a step toward resolving overfishing and achieving community welfare and sustainability for Indonesia's marine resources. Keywords: blue economy; illegal transhipment; overfishing; under-reported; vaki pipeline counter
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah
Hauna Tsabitul Azmi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 1 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v4i1.2270
Pencemaran sungai akibat limbah industri berdampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama kelompok kelas bawah yang bergantung pada sungai sebagai sumber air dan penghidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi terkait pengelolaan limbah dan implikasi pencemaran terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan sanksi menyebabkan pencemaran terus terjadi tanpa remediasi yang memadai. Masyarakat terdampak mengalami pelanggaran atas hak atas air bersih, pangan, dan lingkungan sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, peran aktif industri dalam pengelolaan limbah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.
Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga
Nurafni Kusumawardhani Affandi;
Catherine Ayunia Zoerin Pellokila;
Yusuf Saepul Zamil
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 2 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v4i2.2271
Kasus korupsi dalam pengadaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga pada periode 2018 hingga 2023 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Praktik mark-up dan penurunan spesifikasi yang terjadi selama lima tahun namun baru terungkap belakangan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, dengan fokus pada potensi penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan dalam pengadaan migas. Hasil kajian menunjukkan adanya celah korupsi di seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kelemahan pengawasan ditemukan baik secara internal oleh komisaris dan Satuan Pengawasan Intern (SPI), maupun eksternal oleh Ditjen Migas, Kementerian BUMN, DPR, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan yang mencakup mekanisme pengadaan, pelibatan lembaga pengawas, dan peningkatan akuntabilitas menjadi hal yang mendesak.
Menelaah Greenwashing: Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Tren Produk Ramah Lingkungan
Deviana yuanitasari;
Hazar Kusmayanti;
Agus Suwandono
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 2 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v4i2.2276
Fenomena greenwashing kian marak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk ramah lingkungan. Pelabelan yang menyesatkan, penggunaan istilah hijau tanpa dasar yang sah, serta minimnya pengawasan hukum berkontribusi terhadap kerugian konsumen baik secara ekonomi maupun ekologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak greenwashing terhadap konsumen serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi praktik tersebut. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis tantangan regulatif dan edukatif dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum dasar, namun masih terdapat kekosongan dalam regulasi khusus mengenai klaim lingkungan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan edukasi yang terpadu untuk melindungi hak konsumen secara efektif.
Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium
Agit Hardistirta Yuris;
Abdhy Walid Siagian
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 2 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v4i2.2285
Penurunan populasi satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi di Indonesia, menjadi tantangan serius dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 (UU KSDAHE) telah memberikan pembaharuan dalam konteks hukum perlindungan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Penelitian ini hadir dengan fokus pada kasus kejahatan terhadap Penyu Hijau pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan terkait kejahatan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi satwa dilindungi dipicu oleh permintaan organ satwa untuk kebutuhan obat dan status sosial, serta kesenjangan ekonomi. Meskipun regulasi telah diterbitkan, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Penerapan prinsip ultimum remedium dalam konteks konservasi masih menghadapi kendala dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan edukasi publik untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara holistik dan berkelanjutan.
Analisis Spasial dan Hukum Administrasi Tata Ruang: Studi Kasus Kedai Burger Cepat Saji di Kota Bandung
Putri Khaerunissa Saepuloh;
Zyfa Julianne Alifa
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 1 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v4i1.2286
Kedai Burger cepat saji di Kota Bandung diketahui melakukan pelanggaran tata ruang dengan membangun kedai di atas garis sempadan bangunan (GSB) dan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan visualisasi dari analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Dari penelitian ini ditemukan bahwa kedai tersebut melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RDTR dan PZ, di mana lokasi kedai dibangun di atas Garis Sempadan Bangunan tepatnya kurang dari setengah lebar ruang milik jalan (rumija). Proses hukum mulai dari peringatan administratif, gugatan ke pengadilan, putusan kasasi Mahkamah Agung telah dilakukan hingga akhirnya menjadi hal yang menguatkan legalitas tindakan pembongkaran oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini menunjukkan adanya dasar-dasar hukum yang mengatur tata ruang yang harus ditegakkan serta pentingnya pengawasan tata ruang melalui pendekatan spasial secara konsisten.
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Risiko Longsor di Simpang Jalan Kawasan Stasiun Batutulis Bogor
Dafa Alfahrizi;
Muhammad Hafidz Alauddin
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 1 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v4i1.2289
Tulisan ini menganalisis aspek yuridis pelanggaran pemanfaatan ruang dalam proyek pembangunan simpang jalan di kawasan Stasiun Batutulis, Kota Bogor. Proyek ini merupakan bagian dari paket pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) berupa pembangunan perlintasan tidak sebidang JPL.10 dan penataan Stasiun Batutulis lintas Bogor-Sukabumi. Pembangunan tersebut berdampak langsung pada kerusakan infrastruktur Jalan Saleh Danasasmita dan peningkatan risiko bencana longsor di kawasan sekitar. Penelitian difokuskan pada bagaimana sistem pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui ketentuan umum peraturan zonasi terkait sistem jaringan jalan, kawasan rawan bencana, dan sistem drainase diterapkan atau justru diabaikan dalam praktik pembangunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan daerah serta relevansinya terhadap kasus Jalan Saleh Danasasmita yang mengalami kerusakan akibat pembangunan tidak sesuai tata ruang. Temuan menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan teknis, khususnya dalam penyediaan sistem drainase yang layak di kawasan lereng curam, yang menjadi faktor utama longsor berulang. Hal ini menandakan kegagalan implementasi pengendalian ruang yang seharusnya menjamin keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Kebijakan Perlindungan Satwa Bekantan dalam Konservasi Ex-Situ oleh Lembaga Konservasi Non-Pemerintah untuk Kepentingan Khusus
Muhammad Hegel Emre Shevgeno
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 4 No. 2 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 4, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v4i2.2290
Lembaga konservasi non-pemerintah untuk kepentingan khusus memiliki peran strategis dalam upaya konservasi Bekantan (Nasalis Larvatus Wurmb), primata endemik Kalimantan yang berstatus Endangered menurut IUCN, terdaftar dalam Appendix I CITES, dan dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106 Tahun 2018. Spesies ini menghadapi ancaman serius akibat peralihan fungsi lahan, degradasi habitat, dan tekanan antropogenik yang menyebabkan fragmentasi populasi dan penurunan drastis jumlah individu di alam. Meskipun yayasan bukan merupakan lembaga konservasi formal sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999, yayasan tetap dapat menjalankan peran konservasi serupa melalui skema Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Khusus dengan mengajukan Perjanjian Kerja Sama kepada Direktorat Jenderal KSDAE. Namun, kesamaan fungsi dengan lembaga konservasi formal menimbulkan bias kewenangan dan peran. Oleh karenanya, diperlukan kejelasan regulasi mengenai yayasan untuk menjamin kepastian hukum. Koordinasi dan pertukaran hasil penelitian lintas sektor sangat penting untuk keberlanjutan dari konservasi bekantan di Indonesia dan global sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pembuangan Limbah Berbahaya
Dedi Mustopa
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/litra.v5i1.2300
Pembuangan limbah berbahaya merupakan salah satu isu lingkungan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Regulasi yang ada telah mengatur pengelolaan limbah berbahaya, namun implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran industri, lemahnya pengawasan, serta minimnya sanksi yang efektif menyebabkan tingginya angka pelanggaran dalam pembuangan limbah berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas pembuangan limbah berbahaya serta efektivitas regulasi dalam mencegah pencemaran lingkungan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi hukum serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah berbahaya. Kata kunci: limbah berbahaya; pertanggungjawaban hukum; pencemaran lingkungan; penegakan hukum; regulasi lingkungan