cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Redaksi Litra
Contact Email
jurnalhukum.litra@gmail.com
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
jurnalhukum.litra@gmail.com
Editorial Address
Gedung Sri Soemantri Jl. Imam Bonjol 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 28096983     EISSN : 28089804     DOI : https://doi.org/10.23920/litra
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SETELAH MENGALAMI LIKUIFAKSI TANAH : LEGAL CERTAINTY OF OWNERSHIP OF LAND RIGHTS AFTER EXPERIENCING LAND LIQUEFACTION Dwi Rahayu, Tiara; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1315

Abstract

ABSTRAK Likuefaksi merupakan suatu peristiwa pencairan tanah umumnya terjadi pada konsistensi tanah granula jenuh (saturated) yang lepas sampai sedang dengan sifat drainase dalam tanah Rekonstruksi tanah pasca bencana alam likuefaksi tentunya akan meninggalkan berbagai masalah yaitu terkait proses identifikasi tanah dan perlindungan hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah. karena hancurnya batas-batas tanah, dan hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang akibat hukum dan kepastian hukum hak atas tanah yang mengalami likuefaksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Jenis penelitian ini yuridis normatif melalui penelitian data sekunder dengan didukung oleh data primer sebagai pelengkap melalui wawancara.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum tanah yang mengalami likuefaksi telah ditetapkan sebagai tanah musnah dan haknya menjadi hapus tanahnya jatuh kepada negara. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. dengan hancurnya batas-batas tanah maupun bukti-bukti atas kepemilikan tanah yaitu dengan dilakukannya pendaftaran tanah secara sistematis. Kata kunci: Kepastian Hukum; Likuefaksi; Pendaftaran Tanah. ABSTRACT Liquefaction is an event of soil liquefaction generally occurring in the consistency of saturated granulated soils that are loose to moderate with drainage properties in the soil. Soil reconstruction after natural disasters liquefaction will certainly leave various problems, namely related to the process of land identification and legal protection of the status of ownership of land rights. because of the destruction of land boundaries, and proof of land ownership. The purpose of this study was to obtain knowledge about the legal consequences and legal certainty of land rights that experienced liquefaction in terms of Government Regulation no. 18 Year 2021. This type of research is juridical normative through secondary data research supported by primary data as a complement through interviews. The results show that the legal consequences of land undergoing liquefaction have been designated as destroyed land and the right to annul the land falls to the state. In providing legal certainty and protection to the community. with the destruction of land boundaries as well as evidence of land ownership, namely by systematic land registration. Keywords: Legal Certainty; Liquefaction; Land Registration.
HILANGNYA KEABSAHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH: LOSS OF VALIDITY OF FREEHOLD TITLE’S LAND OWNERSHIP RIGHTS DUE TO NEGLIGENCE OF LAND DEED OFFICIALS Nabil, Muhammad; Kurniati, Nia
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1358

Abstract

ABSTRAKTanah sebagai aspek penting kehidupan manusia rentan mengalami sengketa kepemilikan. Mengatasi hal tersebut maka dibuatlah peraturan unutk membagi hak-hak atas tanah tersebut. Namun adakalanya gesekan yang berujung sengketa tidak dapat dihindari seperti yang terjadi pada kasus Dumana Harahap dimana tanahnya hendak dijual tanpa persetujuannya oleh Jhonny Silitonga yang tidak lain adalah anaknya, bahkan PPAT sampai terlibat dalam hal ini karena PPAT tidak menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dan aturannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PPAT terbukti lalai dan melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Peratuan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hal ini aka akta yang diterbitkan oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan sertifikat atas nama tergugat menjadi tidak sah di mata hukum.Kata kunci: akta; pendaftaran tanah; ppat ABSTRACTLand as an important aspect of human life is prone to ownership disputes. To overcome this, regulations are made to divide land rights. But sometimes friction that leads to disputes cannot be avoided as happened in the case of Dumana Harahap where his land was about to be sold without his consent by Jhonny Silitonga who was none other than his son, even PPAT was involved in this because PPAT did not carry out its duties as its function and rules. The research method used in this research is a normative juridical approach and analysis method using a qualitative juridical approach. Based on the results of the research, the PPAT was proven to be negligent and violated several provisions stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Officials. As a result of this, the deed issued by the PPAT became null and void and the certificate in the name of the defendant became invalid in the eyes of the law.Keywords: deed; land registration; ppat
KEDUDUKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA: THE POSITION OF A COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM WITHIN THE FRAMEWORK OF AGRARIAN REFORM TO REALIZE LAND LAW CERTAINTY IN INDONESIA Putrisasmita, Gianny
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1466

Abstract

ABSTRAK Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan memaksimalkan nilai hak atas tanah, sehingga diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan peraturan. Pemerintah melalui Kementerian ATR gencar melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaan PTSL, Kantor Pertanahan menemui hambatan dan permasalahan setelah terbitnya sertipikat. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan Program PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum dan menganalisis kedudukan PTSL sebagai penataan akses dalam kerangka reforma agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian adalah dilaksanakannya PTSL dengan peningkatan kualitas akan menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia akan berjalan dengan cepat serta menyeluruh sehingga mencapai target. Kata kunci: Pendaftaran Tanah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Reforma Agraria. ABSTRACT Land registration is intended to realize legal certainty for the Indonesian people with the aim of maximizing the value of land rights, so complete arrangements are needed in terms of use, utilization, ownership, and regulation. The government through the Ministry of ATR intensively carried out the first land registration through the Complete Systematic Land Registration (PTSL). In implementing PTSL, the Land Office encountered obstacles and problems after the issuance of certificates. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the PTSL Program in realizing legal certainty and analyze the position of PTSL as an access arrangement within the framework of agrarian reform. The research method used is normative juridical with primary and secondary data collection techniques. The result of the research is that the implementation of PTSL with quality improvement will ensure legal certainty of land rights holders and the implementation of land registration in Indonesia will run quickly and comprehensively to achieve the target. Keywords: Agrarian; Complete Systematic Land Registration; Land Registration.
EKSISTENSI PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN LAND RIGHTS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA: THE EXISTENCE OF SPECIAL LAND COURTS TO REALIZE THE MAINSTREAMING OF LAND RIGHTS AS HUMAN RIGHTS Bari, Muhammad
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1478

Abstract

ABSTRAKTanah merupakan sumber daya alam yang didelegasikan pengelolaannya oleh konstitusi kepada negara. Namun dalam praktiknya, amanat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Salah satu permasalahan pertanahan adalah adanya dua lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan yang mengakibatkan adanya penyelesaian pertanahan yang masih belum optimal. Polemik tersebut kemudian berimbas pada hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang mendasar dikarenakan sering terjadinya pertentangan putusan. Pembentukan pengadilan khusus pertanahan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang diformulasikan dalam Pasal 24 jo. 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terwujud. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan Negara Filipina dan Negara Australia yang saya rasa telah selaras dengan cita-cita pengelolaan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus pertanahan untuk mewujudkan pengarusutamaan land rights sebagai hak asasi manusia tanpa memberikan permasalahan baru terhadap masyarakat.Kata kunci: pengadilan khusus; pertanahan; land rights; hak asasi manusia ABSTRACTLand is a natural resource that the constitution entrusts to the state. But in practice, this mandate is not well implemented. One of the problems with land is the existence of two legal institutions authorized to resolve land disputes. This results in a land settlement that is still not optimal. Frequently conflicting rulings undermine the basic human right to land. The establishment of a special land court can then be a concrete step by the government to fulfill the mandate formulated in Article 24 jo. 28D (1), Article 28H (2) and Article 33 (3) of the 1945 Constitution. Through normative legal research, which I believe is in line with the ideals of managing land rights as human rights, using a descriptive analytical approach and a comparative study of the Philippines and Australia. It also examines how special land courts can help ensure that land rights are mainstreamed as human rights.Keywords: special court; land; land rights; human rights
KESIAPAN REGULASI INDONESIA DALAM MENGELOLA ENERGI NUKLIR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP: INDONESIAN REGULATION READINESS IN MANAGING NUCLEAR ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT Pratama, Collin Adi; Priyatna, Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1496

Abstract

AbstrakIndonesia memiliki tujuan untuk mempromosikan perkembangan energi baru dan terbarukan melalui perancangan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Dalam konteks penggunaan nuklir sebagai sumber energi, perlu ada peraturan yang mengatur penggunaan energi nuklir secara khusus. Hal ini digunakan sebagai indikator kesiapan Indonesia dalam mengelola energi nuklir, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Namun, dari hasil penelitian, terungkap bahwa penyertaan nuklir dalam RUU EBET tidak selaras dengan tujuan pembentukan RUU EBET itu sendiri, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi yang bersih dan terjangkau. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa kesiapan Indonesia dalam mengadopsi penggunaan energi nuklir dengan cermat. Ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup, yang jika tidak diperhatikan dengan baik, dapat mengancam kehidupan masyarakat.Kata kunci: energi; nuklir; limbah; regulasi AbstractIndonesia has a goal to promote the development of new and renewable energy through the drafting of the New and Renewable Energy draft Bill (RUU EBET). In the context of using nuclear energy as a source of power, there is a need for specific regulations to govern the use of nuclear energy. This is used as an indicator of Indonesia's readiness to manage nuclear energy while considering environmental sustainability and potential impacts from the use of nuclear energy to meet national energy needs. However, the resultsof the research have revealed that the inclusion of nuclear energy in the RUU EBET is not in line with the intended purpose of the RUU EBET itself, which should aim to enhance the use of clean and affordable energy. Therefore, it is important to carefully analyze Indonesia's readiness to adopt nuclear energy use. This analysis must take into account its environmental impact, which, if not carefully considered, could pose a threat to the lives of the population.Keywords: energy; nuclear; waste; regulations
INTEGRASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT SEBAGAI UPAYA STANDARISASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN NASIONAL DAN GLOBAL: SMART ENVIRONMENT POLICY INTEGRATION AS AN EFFORT TO STANDARDIZE THE NATIONAL AND GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM Widijawan, Dhanang; Farida, Ida; Mulyanti, Dewi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1502

Abstract

AbstrakKebijakan smart environment merupakan bagian integral dan penting dalam Pilar dan Model Pembangunan Smart City. Smart environment mentransformasikan revolusi teknologi (4IR) sehingga merefleksikan nilai-nilai etis dan moral Society 5.0 berupa kemanfaatan lingkungan hidup bersama. Standar pencapaian smart environment diukur dari ketersediaan layanan publik, antara lain terkait : energy, water/air/land management, waste management, dan region management, melalui remote sensing, data oceanografik, dan early warning alert system berbasis high performance computer. Berbagai daerah (kabupaten/kota) telah memiliki regulasi smart city yang secara langsung/tidak mengatur smart environment. Optimalisasi implementasi kebijakan smart environment membutuhkan komitmen yang mengintegrasikan regulasi dan kelembagaan daerah dan nasional sehingga terkoneksi dengan standar sistem manajemen lingkungan (SSML) secara global.Kata kunci: integrasi; smart environment; smart city; standar; manajemen lingkungan global AbstractSmart environment policy is an integral and important part of the Smart City Development Pillar and Model. Smart environment transforms the technological revolution (4IR) so that it reflects the ethical and moral values of Society 5.0 in the form of shared environmental benefits. Smart environment achievement standards are measured from the availability of public services, including those related to: energy, water / water / land management, waste management, and region management, through remote sensing, oceanographic data, and early warning alert system based on high performance computer. Various regions (districts / cities) already have smart city regulations that directly / do not regulate the smart environment. Optimizing the implementation of smart environment policies requires a commitment that integrates regional and national regulations and institutions so that they are connected to environmental management system (SSML) standards globally.Keywords: integration; smart environment; smart city; standard; global environmental management
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BANK TANAH DALAM MELAKUKAN REDISTRIBUSI TANAH UNTUK PENYEDIAAN TANAH REFORMA AGRARIA Mutia, An Nissa Ayu; Nurlinda, Ida; Zamil, Yusuf Saepul
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i2.1716

Abstract

ABSTRAK Badan bank tanah merupakan badan khusus (sui generis) berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola pertanahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya Badan Bank Tanah dilekatkan beberapa fungsi dan tugas yang salah satunya ialah pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah reforma agraria. Desember 2023 badan bank tanah merilis aset yang dimiliki seluas 18.478 ha tersebar di 28 kabupaten/kota dan merilis wilayah-wilayah yang telah dialokasikan untuk kegiatan reforma agraria. Namun, Masyarakat yang masuk kedalam wilayah delineasi yang ditetapkan oleh badan bank tanah untuk pendistribusian tanah reforma agraria tersebut memberikan respon penolakan sehingga hal tersebut menimbulkan konflik baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau berbagai data sekunder mengenai reforma agraria dan bank tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pelaksana dari penyelenggaraan bank tanah ini perlu untuk dilakukan beberapa penyesuaian, dimana diharapkan peraturan pelaksana dapat lebih jelas mengatur terkait kriteria pemilihan delineasi lahan bank tanah untuk kegiatan redistribusi tanah penyediaan tanah reforma agraria melalui aset bank tanah khususnya pada lahan yang sebelumnya telah menjadi delineasi TORA, sehingga diharapkan peraturan pelaksana tersebut dapat meminimalisir konflik agraria baru dan dapat mewujdkan keadilan agraria. Kata kunci: Bank Tanah; Reforma Agraria; Redistribusi; Tanah. ABSTRACT The land bank is a sui generis that is authorized to manage land in Indonesia. In its implementation, the Land Bank is attached to several functions and tasks, which is the distribution of land by carrying out agrarian reform land provision and distribution activities. In December 2023, the land bank assets covering an area of 18,478 ha spread across 28 districts/cities and released the areas that have been allocated for agrarian reform activities. However, the community that enters the delineation area set by the land bank for the distribution of agrarian reform land responds to rejection so that it causes new conflicts. This study uses a normative juridical method by reviewing various secondary data regarding agrarian reform and land banks. The results of the study show that the implementing regulations of the implementation of the land bank need to be adjusted, where it is hoped that the implementing regulations can more clearly regulate the criteria for selecting land bank land delineation for land redistribution activities, the provision of agrarian reform land through land bank assets, especially on land that has previously been a TORA delineation, so it is hoped that the implementing regulations can be minimized agrarian conflicts are new and can promote agrarian justice. Keywords: Agrarian Reform.; land; land bank.; redistribution.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt