cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Redaksi Litra
Contact Email
jurnalhukum.litra@gmail.com
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
jurnalhukum.litra@gmail.com
Editorial Address
Gedung Sri Soemantri Jl. Imam Bonjol 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 28096983     EISSN : 28089804     DOI : https://doi.org/10.23920/litra
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL ATAS KASUS TUMPAHAN MINYAK MT ALYARMOUK DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE 1992: MT ALYARMOUK OWNER LIABILITY FOR OIL SPILL IN RIAU ISLAND WATERS BASED ON CLC 1992 Muqtarib, Muqtarib
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1065

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, diperkirakan luasnya mencapai 3.273,310 Km. Dengan wilayah laut yang sangat luas itu, Indonesia tentu tidak akan luput dari berbagai permasalahan seperti pencemaran laut, termasuk juga pencemaran akibat tumpahan minyak. Pada tahun 2015 terdapat kecelakaan kapal antara MT Alyarmouk (Libya) dengan MV Sinar Kapuas (Singapura), kecelakaan tersebut mengakibatkan lambung MT Alyarmouk menumpahkan 4.500 ton minyak mentah ke perairan perbatasan Singapura-Indonesia, yang berakibat pada tercemarnya perairan Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan-ketentuan dalam Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992 (CLC 1992) mewajibkan General National Maritime Transport Company selaku pemilik dari MT Alyarmouk bertanggung jawab secara mutlak atas pencemaran yang terjadi, selanjutnya pemilik kapal tersebut juga harus memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawabnya, kepada pihak yang dirugikan akibat pencemaran tersebut. ABSTRACT Indonesia is a country that has a very large sea area, an estimated area of 3,273,310 km. With such a vast sea area, Indonesia will certainly not escape various problems such as marine pollution, including pollution due to oil spills. In 2015 there was a ship accident between MT Alyarmouk (Libya) and MV Sinar Kapuas (Singapore), the accident resulted in MT Alyarmouk's hull spilling 4,500 tons of crude oil into the waters of the Singapore-Indonesia border, which resulted in contamination of the waters of the Riau Islands. The research method used in this research is a normative juridical approach and an analytical method using a qualitative juridical approach. Based on the result of the research, provisions in the Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992 (CLC 1992) require the General National Maritime Transport Company as the owner of MT Alyarmouk is absolutely responsible for the pollution that occurs, then the owner of the ship must also provide compensation as a form of responsibility, to the party who is harmed by the pollution.
ENERGI NUKLIR DALAM NET ZERO EMISSION INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA: NUCLEAR ENERGY IN NET ZERO EMISSION INDONESIA: REVIEW OF NUCLEAR REGULATORY FRAMEWORK IN INDONESIA Fautngiljanan, Johrdan
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1088

Abstract

ABSTRAK Konsep Net Zero Emission (NZE) muncul atas kesadaran akan pentingnya pencegahan kondisi iklim dunia yang semakin memburuk. Indonesia berkomitmen menetapkan NZE-nya pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, selain menargetkan untuk menghentikan pengoperasian pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil secara bertahap, pemerintah juga mewacanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pertama. Walaupun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan energi nuklir juga memiliki risiko yang besar pada manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, diperlukan kerangka hukum yang solid dan kuat untuk mengatur pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia dengan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka. Tulisan ini mendapati bahwa meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur terkait ketenaganukliran di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam UU Ketenaganukliran yang saat ini berlaku khususnya terkait aspek keamanan dan garda aman. Kata kunci: Garda aman; Hukum Nuklir; Keamanan nuklir; Net Zero Emission. ABSTRACT The concept of Net Zero Emission arises from the awareness of the importance of preventing the world's climate conditions from getting worse. Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner. To achieve this, apart from targeting the gradual cessation of the operation of power plants sourced from fossil fuels, the government is also planning the construction of the first Nuclear Power Plant. Despite the significant benefits, the use of nuclear energy also carries significant risks to humans and the environment. In this case, a solid and strong legal framework is needed to regulate its utilization. This article uses a normative legal method, by reviewing laws and regulations related to nuclear power that apply in Indonesia with data obtained based on literature study. This paper finds that even though there are already many regulations related to nuclear weapons in Indonesia, there are still deficiencies in the current Nuclear Law, especially related to security and security aspects. Keywords: Net Zero Emission; Nuclear Law; Nuclear Security; Safeguard.
UPAYA PENERAPAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA: EFFORTS TO IMPLEMENT ECOCIDE AS AN EXTRAORDINARY CRIME Muhammad Ali Ausath
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1091

Abstract

ABSTRAK Lingkungan merupakan faktor penting dalam hidup manusia, namun sayangnya banyak perilaku manusia yang membawa kerusakan bagi lingkungannya sendiri. Bahkan beberapa kasus kerusakan yang disebabkan oleh manusia mengakibatkan musnahnya suatu ekosistem. Hal tersebut kemudian memunculkan istilah baru yaitu, ekosida. Ekosida merupakan kejahatan yang berdampak pada lingkungan dan bersifat masif, meluas, serta struktural yang jika dilakukan maka dapat merusak kualitas hidup manusia hingga menyebabkan kematian massal. Dampaknya yang luar biasa, ekosida kemudian diusung untuk menjadi salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di dunia internasional dan melihat bagaimana upaya penerapannya di Indonesia. Penerapan ini menjadi penting karena penerapan ekosida menjadi kejahatan luar biasa merupakan agenda penting untuk melestarikan lingkungan hidup karena melihat kenyataan bahwa lingkungan hidup di Indonesia kondisinya semakin memprihatinkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada studi law in book. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa ekosida perlu lebih diperhatikan dampaknya oleh masyarakat dan perlu adanya pengaturan khusus tentang ekosida dan menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa. Kata kunci: Ekosida; Kejahatan Luar Biasa; Lingkungan. ABSTRACT The environment is an important factor in human life, but unfortunately many human behaviors bring damage to their own environment. Even some cases of damage caused by humans result in the destruction of an ecosystem. This then gave rise to a new term, namely, ecocide. Ecocide is a crime that has an impact on the environment and is massive, widespread, and structural in nature that, if carried out, can damage the quality of human life to cause mass death. The impact is extraordinary, ecocide is then carried to become one of the types of extraordinary crimes. The purpose of this paper is to provide an explanation of the development of ecocide as an extraordinary crime in the international world and see how efforts are implemented in Indonesia. This application is important because the application of ecocide to be an extraordinary crime is an important agenda to preserve the environment because it sees the fact that the environment in Indonesia is increasingly poor. This research uses normative juridical methods that emphasize law in book studies. This research then concluded that ecocide needs to be paid more attention to its impact by society and there needs to be a special regulation of ecocide and make it an extraordinary crime. Keywords: Ecocide; Environmental; Extraordinary Crime.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SUDUT PANDANG GREEN VICTIMOLOGY: LAW ENFORCEMENT EFFORTS AND PROTECTION OF VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIMES FROM THE POINT OF VIEW OF GREEN VICTIMOLOGY Annisa Mutiara
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1093

Abstract

ABSTRAK Dalam perkembangannya, tindak pidana kini tidak hanya berorientasi pada permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan saja, melainkan juga pada masalah lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup sendiri sudah marak terjadi di Indonesia, beriringan dengan itu, maka banyak pula yang menjadi korbannya, seperti misalnya pada kasus bocornya minyak di Perairan Balikpapan yang mengakibatkan hutan mangrove rusak (Putusan MA Nomor 88/PID-LH/2019/PT.SMR). Penegakan hukum atau perlindungan yang diberikan pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia sendiri kini masih kurang dalam pengimplementasiannya, dimana seringkali sipil ataupun petinggi negara lainnya menganggap remeh perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup. Maka dari itu, adapun pembahasan pada tulisan ini adalah berkaitan dengan bagaimana upaya penegakan hukum pada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, beserta dengan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada korban tindak pidana lingkungan hidup dalam perspektif green victimology sebagai proses sosial dan respon institusional yang berkaitan dengan korban kejahatan lingkungan, dengan juga merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Green Victimology; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban; Tindak Pidana Lingkungan Hidup. ABSTRACT In its development, criminal acts are now not only oriented to problems related to humanity, but also to environmental issues. Environmental crimes themselves have been rife in Indonesia, along with that, so many are also victims, such as in the case of oil leaks in Balikpapan Waters which resulted in damaged mangrove forests (MA Decision Number 88 / PID-LH / 2019 / PT. SMR). Law enforcement or protection given to environmental crimes in Indonesia itself is still lacking in its implementation, where often civilians or other state officials underestimate the protection of victims of environmental crimes. Therefore, the discussion in this paper is related to how law enforcement efforts in environmental crime cases that occur in Indonesia, along with legal protection efforts provided by the state to victims of environmental crimes in the perspective of green victimology as a social process and institutional response related to victims of environmental crimes, by also referring to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Keywords: Environmental Crimes; Green Victimology; Law Enforcement; Victim Protection.
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL: EFFORTS FOR RESOLVING CONFLICT ON COMMUNITY OWNERSHIP OF BERAU DISTRICT ABOVE PT BERAU COAL's IPPKH AREA D Lababan, Muhamad Oscario; Kurniati, Nia; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1097

Abstract

ABSTRAK Konflik Lahan dan Sengketa Tanah menjadi salah satu permasalahan Hukum Agraria yang cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik lahan yang terjadi karena ada dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu lahan yang sama menjadikan permasalahan Agraria ini menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi sampai sekarang. Konflik Lahan di Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Berau antara PT Berau Coal Sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang dengan Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan yang sama berbekal Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang untuk dijadikan tanah garapan. Hal tersebut menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak karena satu sama lain merasa berhak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut. Sehingga upaya penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan skema Mediasi-Arbitrase dengan klausul perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu ganti tanam tumbuh kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang oleh PT Berau Coal. Kata kunci: Izin Kawasan; Non-Litigasi; Tanah Garapan. ABSTRACT Land Conflicts and Land Disputes are one of the problems of Agrarian Law that is quite complicated and prolonged. Land conflicts that occur because there are two legal subjects who have different interests in the same land make this Agrarian problem a problem that continues to occur until now. Land Conflict in Forest Area that occurred in Berau regency between PT Berau Coal as the Holder of a Forest Area Loan and Use Permit (IPPKH) in the State Forest Area in Gurimbang Village and the Cultivator Community who worked on the same Forest Area armed with a Certificate of Cultivation issued by the Village Head/Head of Gurimbang Village to make Cultivator Land. This creates conflicts between the two sides because each other feels entitled to use the Forest Area. So that efforts to resolve this land conflict must be carried out through non-litigation channels with a Mediation-Arbitration scheme with an agreement clause between the two parties, namely the replacement of planting plants to the Gurimbang Village Cultivation Community by PT Berau Coal. Keywords: Area Permit; Cultivator land; Non-Litigation.
PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP): INDONESIA'S RESPONSIBILITY IN MANAGING CROSS-BORDER SMOKE POLLUTION REVIEW FROM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) Gheana, Syifa
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1186

Abstract

ABSTRAK Kasus kebakaran hutan Indonesia yang sering kali merugikan negara tetangga menyebabkan ASEAN membutuhkan suatu aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dibentuklah ASEAN Agreement on Transboundart Haze Pollution pada tahun 2002. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan tujuan dari AATHP namun, perlu didukung kembali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih tegas sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kerugian terhadap negara lain dapat dikurangi. Kata kunci: AATHP; Kabut Asap Lintas Negara; Tanggung jawab Negara; Indonesia; Hukum Lingkungan Internasional. ABSTRACT The case of Indonesian forest fires that often harm neighboring countries causes ASEAN to need a regulation to prevent and reduce transboundary haze pollution due to forest and land fires so that the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution was formed in 2002. This type of research is a normative legal research that uses primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that Indonesia already has laws and regulations that support and are in line with the objectives of AATHP, however, it needs to be supported again with stricter government policies so that cases of forest and land fires in Indonesia that cause losses to other countries can be reduced. Keywords: AATHP, Transnational Haze, State Responsibility, Indonesia, International Environmental Law.
PEMBINAAN TERHADAP PELANGGAR HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009: GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL OFFENDERS IN THE ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 Yusmiati, Yusmiati; Imamulhadi, Imamulhadi; Sekarwati, Supraba
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1266

Abstract

ABSTRAK Permasalahan lingkungan pada awalnya merupakan masalah alami, namun pada masa sekarang disebabkan oleh faktor manusia yang berkembang semakin besar dan lebih rumit dibandingkan faktor alami sebelumnya. Pelanggaran hukum lingkungan tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif seperti melalui program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Properda. Namun apabila dilihat dari segi penegakan hukum yang bersifat represif, maka kegiatan pembinaan tersebut tidaklah sesuai dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mendeskripsikan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tertentu apakah saling bertentangan atau tidak antara satu dengan yang lain, atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan dengan yang ada. Dengan demikian, pembinaan yang diterapkan oleh DLH sudah seharusnya hanya meliputi instrumen penaatan hukum sesuai dengan Pasal 14 UUPPLH, dan diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan guna menghindari terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Kata kunci: Pelanggar Hukum Lingkungan; Pembinaan; Penegakan Hukum Lingkungan. ABSTRACT Environmental problems were originally natural problems, but today they are caused by human factors, which are becoming larger and more complicated than previous natural factors. Violations of environmental law can be prevented through preventive measures, such as the coaching programmes carried out by the Environmental Agency (DLH) in the form of socialization activities and the implementation of Properda. However, in terms of repressive law enforcement, the coaching activities are not in line with the environmental law enforcement system. The research method used is normative juridical, describing the synchronization of a legislation that applies in a given area, whether or not they contradict each other, or according to the hierarchy of laws and regulations. Thus, the guidelines applied by DLH West Java should only include instruments of legal compliance in accordance with Article 14 of UUPPLH, and applied to business actors and/or activities to avoid environmental pollution or destruction. Keywords: Coaching;, Enforcement of Environmental Law; Violators of Environmental Law.
PENANGANAN BARANG BUKTI BENIH BENING LOBSTER MELALUI MEKANISME PELEPASLIARAN SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KOMODITAS LOBSTER: HANDLING EVIDENCE OF CLEAR LOBSTER SEED THROUGH RELEASE MECHANISMS AS AN EFFORT TO PRESERVE LOBSTER COMMODITIES Herdiana, Widia; Sulistiani, Lies; Imamulhadi, Imamulhadi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1276

Abstract

ABSTRAK Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan permasalahan yang banyak disoroti sejak PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 dibuat. Maraknya kasus menjadi masalah bagi ekosistem laut. Karenanya, berdasarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelepasliaran barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangan ke habitat aslinya. Proses pelepasliaran yang dilakukan penyidik perikanan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam melindungi ekosistem laut. Selain oleh penyidik, peran serta masyarakat untuk menjaga ekosistem laut juga penting. Metode penelitian: yuridis normatif yaitu menganalisis kenyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum dalam proses penyidikan telah secara nyata menerapkan penanganan barang bukti BBL yang mengedepankan asas kelestarian. Tetapi aturan hukum terkait hal tersebut hanya ada pada tingkatan PERMEN bukan dalam tingkatan Undang-undang. Kata kunci: Barang Bukt; BBL; Pelepasliaran. ABSTRACT Smuggling of Clear Lobster Seeds (BBL) is a problem that has been highlighted a lot since PERMEN KP Number 1 of 2015 was made. The rise of cases is a problem for the marine ecosystem. Therefore, based on PERMEN KP Number 17 of 2021 it regulates the mechanism for releasing BBL evidence. Release is the preservation of species by maintaining the existence of a species by surrendering its development to its natural habitat. The release process carried out by fisheries investigators is one way to enforce the law in protecting marine ecosystems. Apart from investigators, the role of the community in protecting marine ecosystems is also important. Research method: normative juridical, namely analyzing reality with the applicable legal rules. The results are presented in a descriptive form to describe the existing problems which are then analyzed to produce a conclusion. The existing facts show that law enforcers in the investigation process have actually implemented the handling of BBL evidence that prioritizes the principle of sustainability. However, legal regulations regarding this matter only exist at the PERMEN level, not at the Law level. Keywords: BBL; Evidence; Release.
DAMPAK KEBIJAKAN SATU PETA/ONE MAP POLICY DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA: THE INFLUNCE OF ONE MAP POLICY OF LAND TOWARDS CERTIFICATE OF LAND TITLE AS AN EVIDENCE OF LAND CLAIM IN INDONESIA Sanjaya, Winny
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1291

Abstract

ABSTRAK Salah satu hasil Kebijakan Satu Peta (KSP) di bidang pertanahan adalah menyediakan Informasi Geospasial Tematik Status Pertanahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertipikat tanah dan mengalami kehilangan atau berkurangnya luas tanah atau mengalami tumpang tindih dengan tanah lain akibat diterapkannya KSP, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum dimaksud. Kata kunci: Kebijakan Satu Peta; Pendaftaran Tanah; Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; Sertipikat Hak Atas Tanah. ABSTRACT One result of the One Map Policy (OMP) in the land sector is providing Thematic Geospatial Information on Land Status. This writing aims to obtain an overview of the legal certainty principle application to land title certificate holders who encounter loss or reduced land area or overlapped with other land title certificate holders due to OMP, and provide soulitions for the legal matters. Keywords: Certificate Of Land Title; Land Registration; One Map Policy; Overlapping Land Claims
IMPLEMENTASI ASAS BERKELANJUTAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA: IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY IN THE PREPARATION OF PROVINCIAL AND REGENCY/CITY SPATIAL PLANS IN INDONESIA Kultsum, Fatia
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1314

Abstract

ABSTRAK Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, salah satunya adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa RTRW secara hierarki dari pusat hingga daerah. Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam wilayah kewenangannya dengan membentuk RTRWP atau RTRW kabupaten/kota. Penyusunan rencana tata ruang didasarkan pada berbagai asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Wilayah provinsi atau kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Perwujudan asas keberlanjutan dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kata kunci: Asas Berkelanjutan; Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Rencana Tata Ruang. ABSTRACT Spatial planning activities consist of 3 (three) interrelated activities, one of which is spatial planning as outlined in the spatial planning product in the form of RTRW hierarchically from the center to the regions. Regional spatial planning is one of the obligatory matters of the regional government with the aim of maximizing the prosperity of the people within their jurisdiction by establishing an RTRWP or district/city spatial planning. The preparation of spatial plans is based on various principles, one of which is the principle of sustainability. The principle of sustainability in the implementation of spatial planning means that spatial planning is carried out by guaranteeing the sustainability and carrying capacity and capacity of the environment by considering future generations. Provinces or regencies/cities have different natural resource potentials, so spatial planning to be based on sustainable principles must be based on physical environmental conditions and adapted to their designation. The embodiment of the principle of sustainability in the process of preparing the RTRWP and/or Regency/City RTRW by requiring local governments to prepare a Strategic Environmental Assessment (KLHS). Keywords: Strategic Environmental Studies; Spatial Plan Preparation; The Sustainable Principle.

Page 3 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt