cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022)" : 6 Documents clear
Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Rohmah, Elva Imeldatur; Dewi Kartika Sari
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.6955

Abstract

Indonesia is a republic in which the presence of a president is very crucial. From nomination until he takes office, a President must have characteristics and actions that reflect the contents of the law. If a President during his tenure is proven to have violated the provisions of the law, then the President can be impeached in various ways that have been regulated in the law. In the history of the Indonesian state administration, there have been impeachment of the President which was carried out without proof through the Constitutional Court. Because at that time the Constitutional Court had not yet been formed. Impeachment carried out on the basis of political judgment alone. In contrast, after the Constitutional Court was formed, the indictment against the President must first be proven in the Constitutional Court. This research is normative legal research, using a statute approach and a historical approach. The research sources come from primary legal materials consisting of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. Secondary legal materials consist of books, journals, articles related to the research theme. The results showed that there were differences in the ratio legis used in impeaching the President before and after the establishment of the Constitutional Court. Before the Constitutional Court was formed, the legislative ratio used was based on Article 4 of the Decree of the MPR RI No. III/MPR/1978. Meanwhile, after the Constitutional Court was formed, the ratio legis used was Article 7A of the 1945 Constitution. The mechanism for impeachment was different between before and after the Constitutional Court was formed. Impeachment before the Constitutional Court was formed was based solely on political judgments. However, after the Constitutional Court was formed, impeachment was not only based on political judgment factors, but had to be judicially tested by the Constitutional Court.
Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama Darmawan; Achmad Hidayat
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7113

Abstract

Pengaturan tentang pengguunaan pengeras suara menjadi polemik di masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan pengeras suara sebagai salah satu hal yang wajib ada dalam setiap agenda peribadatan seperti adzan, sholawat, doa, dzikir dana lain sebagainya. Yang mana nilai-nilai keberagamaan tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat secara komunal. Meskipun tidak secara implisit negara mengakomodir nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mayoritas muslim terbesar sudah menjadi sebuah keharusan bahwa hukum positif banyak dihiasi oleh nilai-nilai Islam. nilai tersebut telah termanifestasi dalam bentuk norma dan kebiasan dalam masyarakat. Sesuai dengan teori hierarki maka hukum positif yang sifatnya praktik harus berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, termasuk orma yang bernuansa spiritual kegamaan. Problematikan diatas kemudian dianalisa dengan mengunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitain yang berbasis pada kajian Pustaka, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Dengan menggunakan pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan), dan conceptual approach (pendekata konsep). Dari penelitain ini dihasilakn sebuah kesimpulan bahwa pengaturan menganai pengeras suara selain di dasarkan pada syariat Islam (al-Quran dan Sunnah), harus memperhatikan juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat (living law) yang juga dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi, politik, kultur dan agama.
Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia Romadhon, Sukron; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7475

Abstract

Toleransi sebagai sikap memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa melakukan penilaian bahwa pendapat yang disampaikan salah atau benar, sama atau berbeda. Penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, bersatunya setiap elemen yang berbeda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik. Politik identitas hadir sebagai konstruksi masyarakat dalam menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data berupa deskriptif dengan ketajaman dan analisis data tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif. Sumber data penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar. Hasil penelitian kepustakaan dan analisis menunjukkan bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan; Tokoh masyarakat yang menjadi ikon tentang kriminalisasi politik nasional; Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi versus oposisi; Sikap tegas Negara dalam menjaga stabilitas nasional dengan mencabut dan melarang ormas-ormas yang menimbulkan konflik social. Kata Kunci: Toleransi, Politik Identitas, Perilaku Politik
Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7933

Abstract

Fakta perundang-undangan Majapahit yang dikenal dengan Kitab Kutaramanawa telah mendorong berbagai kalangan untuk melakukan kajian mendalam pada muatan materinya. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan dan menganalisis bagaimana bentuk aktivitas bisnis dan pengaturannya dalam kerajaan Majapahit. Penelitian ini dibangung di atas desain kualitiatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada sumber data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah kitab Kutaramanawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit meliputi tiga sektor yaitu jual beli, gadai, dan utang piutang. Pengaturan jual beli mengandung tiga poin penting yaitu aturan tentang akibat hukum akad jual beli, pembayaran uang tanda jadi, dan transparansi objek jual beli. Poin penting dalam pengaturan praktik gadai terdiri dari aturan larangan wanprestasi, tuntutan untuk bersikap amanah, pemanfaatan barang gadai, dan status kepemilikan anak dalam kandungan hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Adapun pengaturan tentang utang piutang menekankan aturan tentang larangan mengambil bunga yang berlebihan (tidak sesuai dengan kemampuan orang yang berutang), aturan mengenai besaran bungan yang diperbolehkan, larangan menagih utang sebelum jatuh tempo pembayaran, dan kewajiban pemberi utang untuk memusnahkan surat piutang ketika piutang telah dilunasi.
Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara Muni, Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7963

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mengedepankan suara rakyat, tak pernah lepas dari suksesi kepemimpinan melalui pemilu. Pesta demokrasi di Indonesia dinaungi oleh sebuah lembaga yang bernama BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu). Salah satu kewenangan BAWASLU adalah mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Namun dalam hal ini dapat dimengerti ada dua kewenangan yang dimiliki oleh BAWASLU yakni mengawasi dan juga menyelesaikan sengketa pemilu. Tulisan ini akan membahas tentang dua kewenangan yang dimiliki bawaslu tersebut apakah sudah memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu, salah satunya jika dikaitkan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas. Selanjutnya ditinjau dari perspektif ius constituendum ada dua istilah yang harus dipahami lebih lanjut yakni electoral board dan electoral court. KPU dan Bawaslu sendiri pada dasarnya termasuk kedalam electoral board, sementara yang harus dipertegas disini adalah lembaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu secara akuntabel dan profesional. Electoral Court adalah lembaga baru yang dibuat berjenjang mengikuti jenjang struktur KPU dan Bawaslu. Lembaga Peradilan Khusus Pemilu bertujuan untuk menangani pelanggaran dan sengketa kepemiluan diluar struktur Kekuasaan Kehakiman konvensional.
Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura Amalia Syahidah, Jihan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7992

Abstract

Madura yang merupakan salah satu pulau yang dikenal kental dengan nilai-nilai islami memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Pesantren yang menjamur di Pulau Madura baik dari Kabupaten Bangkalan sampai Kabupaten Sumenep yang tentu tidak dapat dihitung jari jumlahnya seolah menandakan bahwa Pulau Madura sejatinya merupakan Pulau yang bercorak kultur islami.. Dalam corak tradisi dan kultur dari masyarakat Madura Kiai memiliki peran yang besar dalam setiap proses penentuan sikap dan juga perilaku social dalam masyarakat. Dalam masyarakat Madura Kiai atau keaeh merupakan orang yang terhormat dan disegani oleh masyarakat setempat karna setiap tutur kata, sikap, perbuatan serta perilakunya menjadi sebuah contoh bagi masyarakat Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran kiai dalam poros politik local di Madura yang dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena sosok Kiai mulai dilirik untuk memberikan konsultasi bagi berbagai partai politik maupun orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia politik dan bertarung dalam kontestasi pemilu ditingkat lokal. Mereka yang akan maju dalam pemilihan umum terlebih dahulu “sowan” dan meminta restu dari para Kiai serta memohon dukungan agar dapat dengan mulus melaju dalam proses kontestasi pemilihan umum. Permasalahan nya yang muncul adalah bagaimana kemudian para Kiai dapat memposisikan diri mereka dalam menjalankan perannya sebagai kiai yang memiliki bekal pengetahuan agama yang luas ketika dihadapkan pada dinamika politik local di Madura.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)