Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP KONSEP ALASAN MENDESAK DALAM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG PROPINSI RIAU Syawaluddin Syawaluddin
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12242

Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh peradilan Agama dan Mahkamah Syariáh seluruh Indonesia dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang ini memberi warna baru terhadap pengaturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Yang semula perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Sejak Undang-Undang ini disahkan, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara pada tahun 2011. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis hukum progresif terhadap konsep alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Propinsi Riau (studi kasus pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj).Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini terbatas pada Perkara Permohon Dispensasi Kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui study kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan alasan mendesak hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara 88/Pdt.P/2020/PA.Utj, adalah anak Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sampai pernah kabur lari dari rumah selama 1 minggu bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari.Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam maqashid syari’ah yang berada pada tingkatan adz-dzaruriyyah guna menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus merupakan alasan mendesak lainnya untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya juga mempertimbangkan faktor etika dan moralitas. Jadi, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tunggal telah memenuhi penemuan hukum yang progresif yang secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusian dan moralitas.Kata Kunci : Hukum Progresif, Alasan Mendesak, Dispensasi Kawin The increasing number of marriage dispensation applications throughout the Religious courts and Sharia Courts throughout Indonesia was triggered by the birth of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage passed on October 15, 2019. This law gives a new color to the regulation on marriage age limit in Indonesia. The original marriage is only permitted if the male party is 19 years old and the woman is already 16 years old, converted to marriage is only allowed if the male and female parties are 19 years old. Since the Law was passed, the Religious Court and Sharia Court have received 24,864 cases of marital dispensation, almost double the increase of the 13,800 cases of marital dispensation received in 2018 and four times more than the acceptance of cases in 2011. The purpose of this research is to find out the progressive legal analysis of the concept of urgent reasons in the dispensation of marriage at the Ujung Tanjung Religious Court of Riau Province (case study on case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj).This study uses a type of normative legal research. The object in this study is limited to the Case of Marriage Dispensation Request on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj. The data sources in this study consist of primary legal materials, skunder legal materials and tertiary legal materials. The data collection that researchers conducted through literature studies and interviews, then the data obtained was analyzed qualitatively using deductive methods. The findings of this study show that: with the reason of urging the judge in granting the application for marital dispensation on the case number 88/Pdt.P/2020/PA. Utj, is the applicant's son has long been in contact and in love with her future husband, since about 1 year ago and the relationship of the two has been so close that he had run away from home for 1 week even had intercourse like a husband and wife, so the family worried that if not immediately married will cause slander and problems in the future.Therefore, in order to avoid negative impacts and things that may cause greater mafsadat for the bride and groom, the marriage between the two must be carried out immediately or can no longer be postponed in order to realize the purpose of Islamic sharia maqashid shari'ah which is at the level of adz-dzaruriyyah in order to maintain the safety of offspring (hifzhu al-nasl). To avoid the possibility of continuous mudharat is another urgent reason for the application for marriage dispensation. This is in line with the concept of progressive law, that the law is for man, in which it also considers ethical and moral factors. Thus, the discovery of the law by a single judge has fulfilled the progressive discovery of law that expressly attributes legal factors, humanity and morality.Keywords: Progressive Law, Urgent Reasons, Marital Dispensation

Legal Protection For Heirs Of Land Deeds Which Only Use The Name Of Their First Child In The Perspective Of Islamic Inheritance Law and Civil Law Fitriyan Ferdi Nastopa
International Significance of Notary Vol 4, No 1 (2023): International Significance of Notary
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v4i1.22175

This study is entitled Legal Protection for Heirs of Land Deeds Using Only the Name of the First Child in the Perspective of Islamic Inheritance Law and Civil Law.There are two formulations of the problem. 1 (one) What is the status of the heirs' rights to the land deed that only uses the name of their first child? 2 (Two) How is the legal protection of heirs for land deeds that only use the name of their first child from the perspective of Islamic inheritance law and civil law? The type of research used is normative juridical, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations. The nature of the research is analytical descriptive through a statute approach. The results of this study, the status of heirs' rights to land deeds that only use the name of their first child is that in principle all heirs are entitled to an equal share of inheritance, regardless of gender. So even though the land deed only uses the name of the first child, the other heirs are still entitled to receive inheritance from the heir. is in the form of good faith among heirs in the implementation of an application for determination of heirs, on the one hand to seek justice, on the other hand, to determine who will become the heir, to determine the inheritance, to determine the share of each heir, and to carry out the distribution of the inheritance. the second is repressive legal protection aimed at resolving disputes. In this study, the cancellation of the deed, with the aim that when there is a dispute or physical possession of property controlled by one of the heirs on the pretext that he has a deed given by his parents on his behalf, then the deed must be canceled, with the aim that the other heirs do not someone is harmed. Keywords: Legal Protection, Land Deed, Inheritance

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Muhammad Sholikhudin
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12307

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto? 2) Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?.Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke kancah penelitian atau di tempat fenomena terjadi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto belum efektif, masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Hal ini yang mengakibatkan sertipikat tanah belum seluruhnya diserahkan kepada masyarakat. Untuk saat ini sudah ada 1.730 sertifikat tanah yang diberikan, dan masih ada 200 lagi sertifikat tanah yang belum selesai dan 53 status tanah yang belum valid Kata Kunci : Efektivitas, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

IMPLIKASI YURIDIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Mulyani Sri Utami
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11245

Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah, maka ahli waris mendapatkan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris. Namun, surat keterangan waris di Indonesia dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk pada zaman pemerintahan Belanda (Pasal 111 ayat 1 point C butir ke 4 PMNA No 3/1997). Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.

ANALISIS YURIDIS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK(E-CERTIFICATE) DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Novita Riska Ratih
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12301

Permasalahanbuktikepemilikanhakatastanah di Indonesia mendorongpemerintahterusberinovasidalammenerbitkansertifikathakmilik. Inovasi yang dilakukanadalahmengubahdarisertifikat analog menjadielektronik. Sertifikathakmilikatastanah yang semula diterbitkan dalam bentuk cetak kertas berlembar-lembar, dilengkapi dengan hologram berlogo BPN untuk menghindari pemalsuan sertifikat. Namun kenyataannya, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus sertifikat ganda, yang berujung pada permasalahan hukum sengketa tanah sangat marak terjadi di Indonesia hingga kini. Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentangsertifikatelektroniksebagaibuktisahkepimlikantanah. Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor1/2021memberikandampakpengembanganbagihukumpembuktianapabilaterjadisengktaataskepemilikantanah. Harapannyadapatmenjadisolusi atas permasalahan sengketa pertanahan karena semuanya sudah tersistem secara elektronik serta memudahkan masyarakat dalam pengurusan hak milik tanah. Penelitianinimenggunakanpendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Fokusdalampenelitianinimeliputi: pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, dan kekuatan hukum sertifikat tanah hak milik elektronik dalam hukum positif di Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah PP No. 24/1997, PMNA No. 3/1997 dan Permen ATR/BPN No. 1/2021 akan berlaku berdampingan dalam mengaturpengadministrasiantanah yang didaftarkan. Namun, saatinimengalamikendalakarena proses pendaftarantanahmasihbelumselesaisemuanya. Hal tersebutberakibat pada kurangmemadainyakeutuhan data fisik dan yuridistanahsehinggadapatmenghambatpenggunaan e-sertifikatsebagaialatbuktihukum. Syaratsupayasertifikatelektroniksahsebagaibuktihukumharusmemilikiinformasih yang utuh, akuntabel, dan dapatdisajikandalamsistem digital. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik menurut ‘Pasal 5 Permen ATR/BPN No.1/2021’, merupakan perluasan alat bukti surat yang diatur dalam ‘Pasal 184 (1) KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata’.Kata kunci : Sertifikat Elektronik, AnalisisYuridis, Kepastian Hukum Certificatee of land rights is valid as a strong evidence as confirmed in Article 19 paragraaph (2) letter C of Basic Agrarian Law and Article 32 pargraph (1) of ‘Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration. The land certificate was originally issued in the form of sheeted paper printing, equipped with a hologram bearing the BPN logo to avoid falsification of certificates. However, the problems faced in reality is that the cases of dual land certificates, which eventually resulted in land disputes legal issues are very rampant in Indonesia until now. The government issued a new regulation on land ownership evidence, Minister Regulation of ATR / BPN No. 1/2021 concerning Electronic Certificates. This rule will change the form of land certificates or paper-based land books into electronic land certificates whose data are included in the system. The presence of this electronic certificate is expected to be a solution to the problem of land disputes because everything has been systemized electronically and can facilitate the community in the process of managing property rights on land. The approaching method used was juridical normative by using primary and secondary legal material sources. Methods of collecting legal materials used literature studies. There are two problems. namely: the registration of land rights according to Minister Regulation ATR/BPN No. 1/2021 on Electronic Certificate,and the legal force of electronic property certificate in Positive Law in Indonesia. Conclusions that can be drawn from this study are Government Regulation No. 24/1997, PMNA No. 3/1997 and Minister Regulation ATR/BPN No. 1/2021 will apply sidee by side in the implementaation of land registration. Due to the implementation of land registration in Indonesiaa has not been fully registred, so physical and juridical dataa for each area of land is not yet fully avaiilable. Electronic certificate can be as a means of electronic evidence if the information integrity can be guaranteed, can be accounted for, can be accessed and can be displayed through the Electronic System so as to explain a situation. The printout of Electronic Information and Electronic Documents according to Article 5 Minister Regulation ATR/BPN No.1/2021, is an extension of the proof of mail as stipulated in Article 184 (1) of Criminal Code Procedure (KUHAP) and written evidence in accordance with Article 1866 of the Civil Code (KUHP)Keywords : Electronic Certificate, Yuridical Analysis, Legal Certainty

STATUS HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA Nurhilma Lestari
International Significance of Notary Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.9557

ABSTRAKAdapun hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1). Masyarakat di kawasan yang terdampak likuifaksi (kelurahan petobo, kecamatan palu selatan, kota palu, provinsi sulawesi tengah) sesuai dengan pergub nomor 10 tahun 2019, bahwa masyarakat tidak dapat menuntut lagi tanahnya di kawasan terdampak likuifaksi. Sebab, sangat jelas dalam pergub nomor 10 tahun 2019 bahwa kawasan terdampak likuifaksi di kelurahan petobo termasuk dalam zona merah, yang dalam hal ini dengan dipindahkan masyarakat korban bencana likuifaksi ke lokasi lebih aman (relokasi). Maka dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat tidak lagi dapat menuntut hak atas tanahnya di kawasan terdampak likuifaksi,2). Berdasarkan pergub nomor 10 tahun 2019,mengatur mengenai penataan ruang wilayah perlunya perubahan pemanfaatan ruang di beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka menjadi penting penyusunan arahan pemanfaatan ruang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Disamping itu, di daerah-daerah yang tidak terdampak bencana, maka arahan pemanfaatan ruang lama akan mengalami perubahan minimal, atau bahkan tidak berubah sama sekali. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Bahwa masyarakat di kawasan terdampak (Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah) sesuai dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2019, bahwa masyarkat tidak dapat lagi menuntut tanahnya di kawasan terdampak. Sebab, sangat jelas didalam pergub Nomor 10 Tahun 2019 bahwa kawasan terdampak (Keluarahan Petobo) termasuk dalam Zona Merah, yang dalam hal ini dengan dipindahkannya masyarakat korban bencana dikawasan terdampak ke lokasi yang lebih aman (relokasi). Maka, dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat tidak lagi dapat menuntut hak atas tanahnya dikawasan terdampak, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Relokasi Pascabencana, yang mengatur pelaksanaan pembangunan rumah untuk relokasi korban likuifaksi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara sah menurut hukum. Pembangunan tempat tinggal untuk relokasi disini prinsipnya adalah pemerataan dan adil antara luas tanah dan fisik rumah adalah sama

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN Sri Yuni Liawati
International Significance of Notary Vol 2, No 1.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.2.10911

Tesis ini membahas dua rumusan masalah dalam penelitian ini. 1 Pertama, Mengapa Akta Jual Beli tanah dibatalkan oleh Pengadilan, Kedua, Apa akibat hukum Akta Jual Beli tanah yang dibatalkan oleh Pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber Bahan Hukum: a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan- peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri serta mempunyai otoritas, b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum termasuk penelitian terdahulu, c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan–bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan–bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta artikel artikel dari internet. Analisis Bahan Hukum secara deskritif kualitatif yakni dilakukan dengan mendepkripsikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dihubungkan dengan analisis terhadap kasus yang ada dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Akta Jual Beli Tanah dibatalkan oleh pengadilan bisa disebabkan karena: Tidak terjadi adanya perdamaian, adanya penemuan informasi telah beralih kepemilikannya hak atas tanah ke pihak lain, di Akta Jual Beli tidak dicantumkan data yang lengkap sesuai prosedur pembuatan Akta sehingga ada kesamaan dengan akta yang lain, Para Tergugat telah melakukan jual beli yang melanggar syarat dan ketentun umum dan terdapat cacat yuridis tidak terpenuhinya pasal KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi: 1. Adanya kesepakatan kehendak, 2.Wenang/cakap hukum, 3. Objek / Perihal Tertentu, 4. Klausa yang diperbolehkan, dari permasalahan yang ada terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPATS dan PPAT yang Aktanya mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan pejabat yang berwenang yaitu PPATS dan PPAT juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya karena kurang adanya ketelitian dan kurang kehati-hatian serta terkadang menggampangkan prosesnya. Dan Akibat hukum Akta Jual beli Tanah yang dibatalkan oleh pengadilan berakibat Akta Jual Beli Tanah tersebut tidak sah batal demi hukum. Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran, dapat berupa: Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian dengan tidak hormat. Kata Kunci: Akta Jual Beli Tanah, dibatalkan. This thesis discusses two problematic issues in this research. First.Why is the Deed of Sale and Purchase Land nullified by the Court Second.What is the legal consequences of this Sale and Purchase Land after being nullified? This research is a normative legal research. The source of legal materials are a. Primary law that is the binding legal regulation that stands alone and has authority b. Secondary legal materials means legal materials that give an explanation on primary legal material comprising of literature law books or readings related to research, legal journals as well as previous researches, c. Tertiary Legal Materials, that are legal materials that explain the primary law and secondary legal materials comprising of legal dictionary, Indonesian Language Dictionary and articles concerning the law in the internet. Qualitatively descriptive, done by describing or explaining statutory regulations, legal concepts related to the analysis of existing cases and finally a conclusion is drawn. From the outcome of the research it can be concluded that the Deed of Sale and Purchase Land was nullified by the court because of: An amicable settlement was not reached. The discovery of an information that the ownership of the land right has been transferred to another party. The Deed of Sale and Purchase does not include complete data according to the procedure for making a deed so that there are similarities with any other deeds. The Defendants has made a fraud sale and purchase against the general terms and conditions and there is a juridical defect that the articles of the Civil Code concerning the validity of an agreement are not completed such as: 1. There is an agreement of will. 2. legally competent 3. A certain object/subject 4. Allowable clause of the existing case towards the Deed of Sale and Purchase Land made by a Temporary Land Deed Official (PPATS) and Land Deed Official (PPAT) who have done a legal flaw until the deed has no legal force and the authorized officials, namely Temporary Land Deed Official and Land Deed Official are also proven to have abused their authority due to the lack of thoroughness and lack of caution and sometimes underestimating the process. The legal consequences of the nullification the Deed of Sale and Purchase Land by the Court has made the Sale and Purchase Deed invalid according to the law. Punishment given to the Land Deed Official who had violated the law could be in the form of a written warning, suspension, respectful dismissal, or Disrespectful dismissal. Key Words: Deed of Sale and Purchase Land, nullified.

KEABSAHAN AKTA PERKAWINAN INCEST DAN PENETAPAN KEWARISAN PADA ANAK HASIL INCEST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Desty Ardianti
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12291

Perkawinan adalah bersatunya kedua pasangan wanita dan laki-laki dalam ikatan janji suci dengan cara yang legal. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan tersebut wajib dicatatkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pencatatan kawin inilah yang disebut dengan akta nikah, akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Dinas Pencatatan Sipil bagi orang yang beragama non Islam. Didalam perkawinan terdapat sesuatu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya perkawinan sedarah yaitu adanya hubungan sedarah seperti melakukan perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan bapak dan anaknya, antara paman dengan kemenakannya dan hal ini dilarang dalam hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah keabsahan akta perkawinan pada perkawinan incest dan bagaimana penetapan kewarisan anak hasil incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanKata Kunci: Perkawinan Sedarah, Akta Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Kewarisan Marriage is the union of both male and female partners in a sacred bond of promise in a legal way. Marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UU 1/1974), "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. One". Marriage is considered valid if the marriage is carried out according to the legal rules of each religion and belief, the marriage must also be registered in accordance with the applicable laws and regulations.This marriage registration is called a marriage certificate, a marriage certificate is issued by the Office of Religious Affairs for people who are Muslim and the Civil Registry Office for people who are non-Muslims. In marriage there are things that are allowed and not allowed. Like inbreeding, namely the existence of blood relations such as marriage with siblings, marriage of father and son, between uncles and nephews and this is prohibited by law in Indonesia. The formulation of the problem in this thesis is the validity of the marriage certificate in incestuous marriages and how to determine the inheritance of children resulting from incest based on Law Number 1 of 1974 concerning MarriageKeywords: Inbreeding, Marriage Certificate, Marriage Law, Inheritance

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM LEGALISASI DAN WAARMERKING BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Shofia Chairunnisa
International Significance of Notary Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v1i2.9128

Penelitian tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan Waarmerking berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing prodak hukum tersebut, serta untuk mengetahui kekuatan hukumnya dalam proses pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Akta outentik di atur dalam 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan akta dibawahtangan di atur Di dalam Pasal 1874 KUHPerdata dengan kesimpulan bahwa akta otentik dengan akta dibawahtangan yaitu jika akta otentik adalah akta yang di buat hadapan pejabat umum yang di tunjuk oleh UU dan di tanda tangani di depan pejabat (Notaris) sedangkan akta dibawahtangan adalah akta yang di buat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum (Notaris). Pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan Waarmerking Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris. di atur dalam Ordonantie Staatblad 1916 nomor 46 jo nomor 43 dan di Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris, Kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan Waarmerking Notaris adalah Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).Kata Kunci : Notaris, Akta dibawahtangan yang dibukukan (Waarmerking), Akta dibawahtangan yang disahkan (Legalisasi), Akta notaris

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MENOLAK MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Yundita Whiwing Nisya Akum
International Significance of Notary Vol 2, No 1.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.2.10642

AbstrakPada hukum positif di Indonesia, ahli waris mendapatkan warisan si pewaris ketika terdapat kematian pada pewaris. Pewarisan dalam KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau testament. Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas terdapat beberapa ahli waris yang mau dan terdapat beberapa ahli waris yang tidak mau untuk mendapatkan warisan tersebut, takut apabila beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut. Di dalam Hukum Islam, tidak mengenal pengunduran diri karena bagian-bagian waris telah ditentukan. Namun, tetap saja ada beberapa ahli waris yang tidak ingin menerima warisan tersebut. Pengunduran diri menjadi ahli waris tidak sama dengan ahli waris yang tidak patut mewaris. Kata Kunci: Hak Waris, Penolakan Warisan, Ahli Waris AbstractIn positive law in Indonesia, the heir inherits the heir when the heir has passed away. Inheritance in the Civil Code is divided into two types, namely blood relations and wills or wills. Inheritance is usually a hot treasure because many of the heirs are fighting over their inheritance. For the reasons above, not all heirs are willing to receive the inheritance, fearing the burdens received while being the heirs of the deceased, for example for debt payments while the inheritance is not sufficient for paying the debt. In Islamic law, there is no resignation because the parts of the inheritance have been determined. However, there are still some heirs who don't want to receive the inheritance. The resignation of becoming an heir is not the same as an heir who does not deserve to inherit. Keywords: Inheritance Rights, Denial of Inheritance, Inheritance

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rio Era Deka

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone +6282198932510

Journal Mail Official magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA