cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Danang
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
danang@stekom.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Sains & Teknologi Komputer Address: Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Published by Universitas Sains Dan Teknologi Komputer
ISSN : 29887747     EISSN : 29885140     DOI : 10.51903
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 173 Documents
 14   15   16   17   18 
Pertanggung-jawaban Hukum atas Keputusan Otomatis Berbasis Kecerdasan Buatan: Studi Komparatif antara Uni Eropa dan Asia Tenggara Nicholle, Melanie
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/ejr3ep34

Abstract

This study analyzes legal accountability for automated decision-making based on Artificial Intelligence (AI) through a comparative study between the European Union (EU) and Southeast Asia. The research is motivated by the emergence of the EU AI Act, which establishes a binding risk-based legal framework, while ASEAN remains focused on non-binding ethical guidelines. Employing a qualitative–comparative approach, this study examines three key legal dimensions liability, transparency, and enforcement through a review of policy documents, regulations, and contemporary academic literature. The research gap lies in the absence of a conceptual model capable of bridging the EU’s hard law approach with ASEAN’s soft law framework in regulating automated decisions. The findings reveal a significant regulatory disparity between the EU and ASEAN, particularly in accountability, transparency, and enforcement mechanisms. While the EU prioritizes legal certainty and individual rights protection, ASEAN emphasizes flexibility and policy collaboration. This study proposes an adaptive “AI Accountability Framework” that integrates global ethical standards with regional legal norms to enhance ASEAN’s regulatory capacity. The findings contribute theoretically to the scholarship on technology law and practically to the formulation of AI governance policies that are fair, transparent, and accountable.
Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologis terhadap Efektivitas Kebijakan Penal dan Non-Penal Alfan, Mohammad
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/wx2hk609

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non-penal dengan perspektif kriminologi digital. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas kebijakan hukum, dinamika kelembagaan, serta kesenjangan antara norma hukum dan perilaku sosial di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, karena fenomena kejahatan siber tidak dapat dipahami hanya melalui teks hukum, tetapi juga melalui interaksi sosial dan perilaku pelaku di dunia maya. Data diperoleh melalui telaah dokumen hukum, wawancara dengan aktor kebijakan, dan laporan lembaga seperti BSSN, Kominfo, serta Polri Siber, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal menunjukkan peningkatan dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus, sedangkan kebijakan non-penal mengalami kemajuan pada kolaborasi kelembagaan dan literasi digital, namun belum mampu meningkatkan kesadaran publik secara signifikan. Ketimpangan ini menegaskan bahwa politik hukum siber Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pembentukan budaya hukum digital. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model integrated cyber governance berbasis cyber social control sebagai strategi untuk mengintegrasikan instrumen hukum, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor guna membangun sistem keamanan siber yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.    
Ketimpangan Penerimaan LGBT di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Indonesia: Studi Literatur Sosial-Budaya Mengacu pada Teori Stigma dan Laporan Internasional Endi, Frimawan
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/w8ymfa39

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketimpangan penerimaan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia melalui studi literatur sosial-budaya. Isu penerimaan LGBT di Indonesia masih bersifat sensitif dan kompleks karena dipengaruhi oleh norma sosial, agama, serta struktur budaya lokal yang berbeda antara wilayah urban dan rural. Dengan menggunakan teori stigma sosial Goffman (1963) sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini mensintesis 50 literatur akademik dan laporan internasional dari periode 2020–2025 yang membahas persepsi sosial, pendidikan, media, dan kebijakan terhadap LGBT. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan terhadap LGBT di wilayah urban cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan, didorong oleh tingkat pendidikan, akses media digital, dan paparan terhadap wacana global. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, nilai-nilai religius dan tradisi lokal masih menjadi faktor utama penolakan. Selain itu, temuan memperlihatkan bahwa generasi muda menunjukkan tingkat inklusivitas yang meningkat, sementara representasi media mulai bergeser dari narasi negatif menuju wacana netral dan hak asasi manusia. Meskipun terdapat kemajuan dalam kesadaran sosial, kebijakan publik di Indonesia masih menunjukkan ambivalensi terhadap isu LGBT. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang berbasis literasi sosial dan budaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara sosial.  

Page 18 of 18 | Total Record : 173

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 2 (2025): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 2 (2023): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 2 (2023): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik More Issue