cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alvan Maulana Azzayni
Contact Email
alvanmaulanaazzayni@gmail.com
Phone
+6282140898548
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal Customary Law
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : 3026460X     EISSN : 3026460X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Customary Law is an international legal journal that publishes research and theoretical articles related to various legal fields. The journal aims to provide scholarly and authoritative articles that discuss legal issues of current importance to both academic research and legal practice. JCL has a national and international readership and publishes refereed contributions from authors around the world. The journal also publishes review articles, but only for selected or invited authors, containing critical notices of recently published books. JCL addresses specific issues on private law, criminal justice, constitutional law, human rights, administrative law, international law, and Islamic law. JCL publishes peer-reviewed articles to increase the efficiency of the process and ensure the quality of published articles. JCL extends its warm welcome for authors to submit their research or theoretical articles that contribute to the development of legal knowledge in these fields. The journal warmly welcomes contributions from scholars with related disciplines. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
Meningkatkan Keterangkasan Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul Innolita, Zena Ayu; Mediawati, Noor Fatimah
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3061

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penggunaan prinsip "Satu Klausul Multi Konsep" dalam kontrak-kontrak untuk layanan komunikasi, air, dan listrik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan kontrak dengan mengkonsolidasikan berbagai konsep ke dalam satu klausul tunggal, pendekatan ini dapat menimbulkan tantangan interpretasi, ambiguitas, dan ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif yang melibatkan tinjauan literatur hukum yang ekstensif, undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas prinsip ini dalam meningkatkan kejelasan, pemahaman, dan pelaksanaan kontrak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Satu Klausul Satu Konsep dapat menjamin kejelasan dan keabsahan kontrak dengan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman yang mendukung Satu Klausul Satu Konsep direkomendasikan untuk memitigasi potensi risiko hukum dan meningkatkan kualitas kontrak.
Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM Djati, Kharisma Nuriyaning; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3062

Abstract

Penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum dan tindakan perbaikan yang timbul dari ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan modal usaha, yang mengarah pada tindakan menyimpang yang merugikan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan analisis deduktif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan primer, dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau tidak sah. Studi ini merekomendasikan persyaratan agunan yang ketat dalam perjanjian pembiayaan sebagai hal yang penting untuk memastikan pembayaran utang dan menjaga kepercayaan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah peraturan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan meningkatkan stabilitas perjanjian pembiayaan.
Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar Ardiansyah, Muhammad Miqdad; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3070

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.
Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nawakshara, Muhammad Verel; Purwaningsih, Sri Budi
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3079

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kontrak kerja verbal di X Coffee Sidoarjo. Tingginya prevalensi kontrak verbal dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan hak-hak buruh. Studi ini mengadopsi metodologi yuridis-normatif untuk mengeksplorasi bagaimana kontrak-kontrak ini memengaruhi hubungan kerja, dengan mengungkapkan adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang signifikan bagi karyawan. Meskipun perjanjian verbal kurang jelas dibandingkan kontrak tertulis dalam sengketa perdata, mereka tetap mengikat secara hukum dan dapat disubstansikan melalui berbagai bukti seperti bukti pengakuan dan kesaksian saksi. Rekomendasi meliputi merekam perjanjian verbal untuk meningkatkan dukungan bukti dan memastikan kehadiran saksi yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan implikasi kontrak kerja verbal, serta menyoroti perlunya kejelasan dan perlindungan hukum dalam perjanjian semacam itu.
Pertanggungjawaban BMKG atas Kesalahan Prakiraan Cuaca Ekstrem dalam Keselamatan Penerbangan Azizah, Aulia Sarah; Rosnawati, Emy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3080

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas kesalahan dalam menyampaikan prakiraan cuaca ekstrem yang berdampak pada keselamatan penerbangan. Latar belakang umum menyoroti peran penting prakiraan cuaca yang akurat dalam penerbangan. Secara khusus, penelitian ini membahas tanggung jawab BMKG sebagai penyedia layanan publik. Kesenjangan pengetahuan terkait dengan implikasi hukum dari kesalahan prakiraan cuaca terhadap keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab BMKG melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BMKG dapat ditangani melalui Ombudsman untuk kegagalan pelayanan atau melalui Pengadilan Negeri jika terjadi kerugian akibat kesalahan prakiraan, dengan BMKG harus membuktikan keterbatasan kemampuannya. Hasil ini mengimplikasikan adanya dua jalur hukum untuk mencari keadilan, yang meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan dalam layanan cuaca penerbangan.
Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Efektif di Indonesia Memacu Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Ketat Andriansyah, Mohammad; Rosnawati, Emy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3085

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus perundang-undangan, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa beberapa industri besar gagal memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 103 dari undang-undang yang sama, ketidakpatuhan masih terus terjadi, menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang kewajiban pengelolaan limbah B3. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari penanganan limbah B3 yang tidak tepat.
Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia Hakim, Achmad Luqman; Phahlevy, Rifqi Ridlo
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3086

Abstract

Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.
Legal Aspects of Liability of Participants (Shareholders) of Joint Stock Companies in the Republic of Uzbekistan for Breach of Corporate Obligations Habibullayev, Asliddin
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3202

Abstract

This article considers legal aspects of liability of participants (shareholders) of joint stock companies in the Republic of Uzbekistan for breach of corporate obligations. The article analyses both national normative legal acts and international standards and practices of regulation of shareholders' liability. The author has considered issues related to mechanisms for protecting the rights of shareholders and creditors, as well as imposing sanctions on shareholders for breach of corporate obligations. In addition, recommendations were made to improve legislation in this area.
Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia Maulana, Hashfi; Nugraha, Nicholas; Arinda, Raden; Fikri, Muhammad; Wahanisa, Rofi
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3304

Abstract

Modernisasi sektor pertanahan yang diawali dengan penggunaan layanan pertanahan berbasis elektronik, khususnya digitalisasi sertifikat tanah, sudah tidak dapat dihindari lagi di Indonesia karena telah memasuki era digital. Dalam rangka meningkatkan ukuran akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kemudahan berusaha, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik bertujuan untuk memodernisasi pendaftaran tanah melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Masalahnya adalah adanya hambatan dalam menciptakan skema yang memungkinkan pemegang sertifikat digital untuk melindungi tanah dan hak-hak hukum mereka. Dalam hal keamanan, sertifikat elektronik secara teknis lebih aman daripada sertifikat analog (manual). Dengan mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat, menghentikan transaksi tanah ilegal seperti yang dilakukan oleh mafia tanah, dan menyederhanakan transaksi yang melibatkan bidang tanah, nilai tambah ini akan membantu pemegang sertifikat tanah elektronik.
Peran Hukum dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiologi Ruju Paminto, Saptaning; Amalia, Mia; Mulyana, Aji; Hania Auliya, Alika
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3335

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, segala sesuatu saat ini dapat ditemukan dengan mudah di internet atau media sosial. Tentu kemajuan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam mencari tahu tentang informasi yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dibalik kemudahan teknologi yang ada saat ini, kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian. Oleh karena itu peran hukum dalam melindungi korban penipuan di media sosial ini sangat penting adanya. Tujuan adanya artikel ini, untuk menambah informasi bahwasanya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penipuan di media sosial itu sangat penting dan untuk menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya serta berbahayanya perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang digunakan dalam penulisan artikel ini, dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini masih awam terhadap kasus cybercrime yang marak terjadi di media sosial serta terdapat berbagai kendala dalam penanganannya seperti kurangnya penegak hukum, minimnya bukti dan fasilitas untuk penyelidikannya. Pencegahan kejahatan cyber melalui media sosial memerlukan upaya kerja sama yang kuat antar masyarakat dan pemerintah agar dapat menekan jumlah kasus kejahatannya Kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian.

Page 3 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): June Vol. 2 No. 2 (2025): March Vol. 2 No. 1 (2024): December Vol. 1 No. 3 (2024): June Vol. 1 No. 2 (2024): March Vol. 1 No. 1 (2023): December