cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alvan Maulana Azzayni
Contact Email
alvanmaulanaazzayni@gmail.com
Phone
+6282140898548
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal Customary Law
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : 3026460X     EISSN : 3026460X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Customary Law is an international legal journal that publishes research and theoretical articles related to various legal fields. The journal aims to provide scholarly and authoritative articles that discuss legal issues of current importance to both academic research and legal practice. JCL has a national and international readership and publishes refereed contributions from authors around the world. The journal also publishes review articles, but only for selected or invited authors, containing critical notices of recently published books. JCL addresses specific issues on private law, criminal justice, constitutional law, human rights, administrative law, international law, and Islamic law. JCL publishes peer-reviewed articles to increase the efficiency of the process and ensure the quality of published articles. JCL extends its warm welcome for authors to submit their research or theoretical articles that contribute to the development of legal knowledge in these fields. The journal warmly welcomes contributions from scholars with related disciplines. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah Zaidan, Muhammad; Nugraha, Nicholas; Gusthomi, Moh.
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3375

Abstract

Jurnal  yang berjudul Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria untuk Menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan ini membahas tentang pentingnya pembentukan pengadilan khusus agraria di Indonesia untuk menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik di tengah-tengah konflik agraria yang terus meningkat dan berdampak pada jutaan keluarga. Laporan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, imparsialitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Prinsip transparansi ditekankan sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai tindakan dan keputusan pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Prinsip ketidakberpihakan juga digarisbawahi, mengadvokasi keputusan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga mempromosikan keadilan sosial dan juga kesetaraan. Terakhir, jurnal ini mengartikulasikan pentingnya pelayanan publik, yang menyerukan pemberian layanan yang tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dan kemudian memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.
Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Surya Wira; Arya Salman; Abimanyu Aziz; Rofi Wahanisa; Muhammad Adymas
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3376

Abstract

Reforma agraria merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan di masyarakat pedesaan. Tujuan ini diharapkan dapat mendorong transformasi mobilitas sosial yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan redistribusi lahan, tetapi juga menyangkut peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria yang lebih luas, seperti teknologi, modal, dan pasar. Penelitian ini menganalisis dampak reforma agraria terhadap mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa, dengan memperhatikan aspek distribusi aset, peningkatan kapasitas masyarakat, serta partisipasi dalam proses ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria dapat menjadi katalis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, baik melalui peningkatan akses ekonomi maupun perubahan posisi sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan reforma agraria yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kemandirian dan daya saing masyarakat desa di tingkat nasional.
Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Tanti Kirana Utami; Natasya Insani Auliarrahma; Haura Salsabila; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Andre Priyaden; M. Andriansyah Saputra
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3443

Abstract

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peranan sentral dalam menjaga keselarasan dan keteraturan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum di berbagai tingkatan. Namun dalam praktiknya, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tumpang tindih peraturan di berbagai tingkatan, yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum. Selain masalah tumpang tindih, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hierarki peraturan juga menjadi persoalan serius. Meskipun secara normatif hierarki perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, dalam kenyataannya, implementasi peraturan di lapangan sering kali lebih dominan pada peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu masalah utama dalam sistem hukum negara ini.
Protecting Intellectual Property Rights in the Digital Revolution: Ministry of Law's Role Reviewed Manurung, Oktavia Pitta Marito; Simamora, Janpatar
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3676

Abstract

Intellectual property rights violations are increasingly common in the digital age, resulting from the growth of digital content media. Low public awareness about the risks of access to illegal content is a major factor in intellectual property violations such as data theft, online trading of counterfeit goods. To solve this problem, the government and the general public must proactively increase law enforcement and educate the public on the importance of respecting intellectual property rights. The way digital technology protects intellectual property rights (IPR), has changed due to easier distribution and access to content on online platforms. Copyright infringement is on the rise, making current laws more difficult to enforce. This research aims to identify how the development of digital technology impacts copyright protection and to find the main problems faced by the Ministry of Law in enforcing the law against copyright infringement in the digital world. This research uses the normative juridical method, by analyzing legislation and conducting a literature review. The results of the analysis show that although digital technology provides people with new opportunities to build and spread work, it also poses problems for supervision and enforcement. To protect copyright in the digital age, the government and society need to take strategic actions to strengthen the legal framework and improve law enforcement capabilities to protect copyright. This is due to regulations that have not fully adjusted to the rapid changes in the digital world, as well as low public awareness of the importance of copyright protection.
Personal Data Breach Cases In Indonesia : Perspective Of Personal Data Protection Law Tanti Kirana Utami; Kayla Andini Putri; Salsa Octaviani Suryanto; Fina Asriani
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3742

Abstract

This research aims to analyse the situation and frequency of personal data breach cases in Indonesia, identify the factors causing them, and evaluate the preventive efforts that have been made in the context of the Personal Data Protection Law. This research uses a mixed methods approach that combines quantitative and qualitative methods. Quantitative data was obtained through an online survey of Indonesians to measure the level of awareness and experience related to personal data breaches. Meanwhile, qualitative data was obtained through a literature study and in-depth interviews with experts in cybersecurity and law. The results show that cases of personal data breaches in Indonesia are increasing, with the main contributing factors including weak public awareness, lack of data protection by companies, and suboptimal law enforcement. Preventive efforts that need to be improved include socialisation of the Personal Data Protection Law, improving information system security, and cross-sector cooperation. This research provides recommendations for more effective policies to prevent and address cases of personal data breaches in the future.
Penghilangan Watermark Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya Hilman Nur; MAY, Nazwa St; Ega Puspita; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Natasya Insani Auliarrahma; M Rafly Pradipa; Arfa Fadillah Tanjung; Retno Dwi Lestari
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3874

Abstract

Penghilangan watermark digital merupakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital. Watermark digunakan sebagai alat identifikasi dan perlindungan terhadap karya digital, tetapi keberadaannya dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan watermark digital dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan watermark dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan tanpa izin dan berdampak merugikan pemilik hak cipta. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kejahatan siber. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi enkripsi serta blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak cipta digital semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, penghilangan watermark digital dapat diminimalisir, sehingga hak cipta di dunia digital lebih terlindungi dan dihormati.
Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksploitasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja Noviadana, Heri; Utami, Tanti Kirana; Mulyana, Aji
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3312

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia pada tahun 2023, yaitu sebanyak 280, 73 juta jiwa, Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, namun lapangan pekerjaan terbatas menyebabkan pengangguran meningkat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak atas pekerjaan yang layak, namun sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia melanggar hak asasi manusia. Keterbatasan lapangan pekerjaan memaksa warga Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji dan fasilitas lebih baik. Jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri terus meningkat. Perlindungan hukum bagi pekerja migran telah diatur oleh Undang-Undang dan Serikat Buruh Migran Indonesia berperan dalam melindungi hak-hak mereka. Pekerja migran sering menghadapi masalah seperti keterbatasan hak, kondisi kerja yang tidak aman, dan diskriminasi. Perlindungan hukum dan dukungan dari serikat buruh penting bagi pekerja migran Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran Serikat Buruh Migran Indonesia, perlindungan dan keadilan bagi mereka dapat terwujud.
Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik Zaidan, Muhammad; Setiani, Marlina; Shalwa, Nirma; Mariam, Shinta
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3917

Abstract

Pendampingan hukum yang holistik memerlukan kolaborasi efektif antara paralegal dan advokat untuk memastikan akses keadilan yang luas dan berkualitas. Artikel ini menganalisis sinergi antara paralegal sebagai tenaga pendamping hukum berbasis komunitas dengan advokat sebagai pemegang kuasa litigasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa integrasi peran paralegal dalam pendataan kasus, penyuluhan hukum, dan pendampingan awal dengan keahlian advokat dalam representasi hukum menciptakan mekanisme pendampingan yang lebih komprehensif. Simpulan studi menunjukkan bahwa model kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat marginal, tetapi juga meningkatkan efisiensi penanganan kasus.
Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE) Hilman Nur; Masripa Siti Zahra; Nurmala; Sinta Solihah; Haura Salsabila; Siti Maesaroh; Alya Khansa Syahla; Intan Robiatul Adawiah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3925

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak positif dan negatif bagi anak-anak. Salah satu dampak negatif yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya eksploitasi anak di dunia digital, baik dalam bentuk kejahatan seksual, perdagangan anak, maupun eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi di dunia digital berdasarkan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji implementasi perlindungan anak di dunia digital. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial, termasuk efektivitas dan kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan terhadap eksploitasi anak di dunia digital, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman orang tua, minimnya literasi digital anak, serta lemahnya pengawasan terhadap platform digital yang berpotensi menjadi sarana eksploitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta peran aktif orang tua sangat diperlukan untuk meminimalisir eksploitasi anak di dunia digital. Edukasi literasi digital serta penguatan regulasi terhadap platform daring menjadi strategi utama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.
Theory of Power In Supreme Court Decision Nomor 23 P/Hum/2024 Permana, Ajeng; Utami, Tanti; Aulia, Salsabila; Garnita, Camiliya; Mawardi, Muhamad
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3944

Abstract

The Supreme Court Decision No. 23P/HUM/2024 on the minimum age limit for regional head candidates has come under scrutiny due to its impact on legal principles, politics, and public trust. This research discusses the application of power theory in the decision, highlighting the role of the Supreme Court as a guardian of the rule of law and the principle of checks and balances. Using a qualitative method, this research analyses the legal process, impact, and public response to the ruling, which stipulates that a candidate's age is calculated from the time of inauguration, not determination. This decision has raised pros and cons: on the one hand, it is considered inclusive of the younger generation, but on the other hand, it has triggered accusations of political manipulation. The survey showed that the majority of the public understood the importance of the Supreme Court's involvement in maintaining justice, despite concerns about the transparency of the process. The conclusion underscores the importance of caution in the formation of regulations to reflect legal integrity and maintain public trust.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): June Vol. 2 No. 2 (2025): March Vol. 2 No. 1 (2024): December Vol. 1 No. 3 (2024): June Vol. 1 No. 2 (2024): March Vol. 1 No. 1 (2023): December