cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alvan Maulana Azzayni
Contact Email
alvanmaulanaazzayni@gmail.com
Phone
+6282140898548
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal Customary Law
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : 3026460X     EISSN : 3026460X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Customary Law is an international legal journal that publishes research and theoretical articles related to various legal fields. The journal aims to provide scholarly and authoritative articles that discuss legal issues of current importance to both academic research and legal practice. JCL has a national and international readership and publishes refereed contributions from authors around the world. The journal also publishes review articles, but only for selected or invited authors, containing critical notices of recently published books. JCL addresses specific issues on private law, criminal justice, constitutional law, human rights, administrative law, international law, and Islamic law. JCL publishes peer-reviewed articles to increase the efficiency of the process and ensure the quality of published articles. JCL extends its warm welcome for authors to submit their research or theoretical articles that contribute to the development of legal knowledge in these fields. The journal warmly welcomes contributions from scholars with related disciplines. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Progam Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Teori Keadilan John Rawls Triagustin, Silvi Ana; Adiwinarto, Sulistio
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3950

Abstract

Perumahan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah penduduk yang semakin meningkat berkolerasi terhadap kebutuhan akan perumahan layak yang semakin mendesak mengakibatkan masyarakat kesulitan memiliki rumah sehingga di bentuk progam Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara berkala dalam jangka waktu yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta. Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap lebih terjamin tentang keberlangsungan kepesertaan Tapera daripada pekerja mandiri yang tidak dapat memastikan penghasilan mereka namun, pernyataan ini mengakibatkan problem dalam masyarakat tentang ke adilan bagi peserta progam tapera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kewajiban kepesertaan pekerja mandiri mengikuti progam tapera sesuai teori keadilan John Rawls dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber data dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tapera diatur dalam PP No. 25 Tahun 2020 yang bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, karena membebani kelompok pekerja mandiri yang ekonominya rentan dan tidak adil sebagai kewajaran. Program ini seharusnya disusun lebih inklusif, memperhatikan prinsip kebebasan yang sama serta kebutuhan kelompok rentan, agar menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Integrasi Metadata dan Teknologi Blockchain: Implikasi Hukum Terhadap Perikatan di Indonesia Masripa Siti Zahra; Nurmala; Sinta Solihah; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 2 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i2.3951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari integrasi metadata dan teknologi blockchain dalam sistem perikatan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan teknologi digital yang mendorong perubahan dalam mekanisme perikatan, khususnya melalui penggunaan kontrak elektronik dan smart contract berbasis blockchain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian prinsip hukum perikatan dengan penerapan blockchain dan metadata dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metadata dalam blockchain dapat meningkatkan keabsahan, keamanan, dan transparansi kontrak elektronik. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek regulasi, perlindungan data pribadi, serta pengakuan hukum terhadap smart contract di Indonesia. Untuk itu, diperlukan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum nasional
Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia Sinta Solihah; Leny Megawati; Anita Kamilah
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3958

Abstract

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan penelitian ini  untuk melihat bagaimana hukum dagang di Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis dan untuk menemukan tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang pembaruan hukum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum cukup berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis berbasis digital. Masih banyak aspek hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Aturan lama harus diubah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi bisnis dan konsumen. Transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian-penyelesaian elektronik memerlukan perubahan undang -undang saat ini. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, praktisi hukum, dan pelaku bisnis sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tepat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Peran Teori Pembentukan Perundang – undangan dalam Pengaturan Kendaraan Tradisional di Kawasan Wisata: Menjaga Tradisi dan Keamanan Lalu Lintas Utami, Tanti; Nurmala; Maesaroh, Neng; Kariwa, Fajar
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3998

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi teori pembentukan perundang-undangan dalam merumuskan regulasi yang mengatur kendaraan tradisional di area wisata, dengan menitikberatkan pada pelestarian budaya lokal serta perlindungan aspek keselamatan lalu lintas. Kendaraan tradisional seperti delman, becak, dan andong bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga bagian dari identitas budaya yang memiliki makna historis penting. Di tengah derasnya arus modernisasi dan pertumbuhan industri pariwisata, keberadaan moda transportasi ini sering kali tersisihkan akibat kebijakan yang cenderung mendukung sistem transportasi modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji sistem hukum yang berlaku, melalui analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta dokumen hukum terkait. Metode ini dikombinasikan dengan pendekatan konseptual guna memahami kerangka pemikiran dan teori hukum, khususnya pemikiran Hans Kelsen mengenai teori hukum bertingkat (Stufenbau des Recht), yang menekankan pentingnya penyusunan norma secara hierarkis dari tingkat dasar hingga pelaksanaan teknis. Pendekatan teoritik ini dijadikan landasan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang ideal mampu mencerminkan asas legalitas sekaligus memenuhi nilai-nilai sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teori pembentukan hukum secara berjenjang dan adaptif dapat memberikan arah kebijakan yang lebih berpihak pada pelestarian kendaraan tradisional. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap warisan budaya dalam konteks pengelolaan kawasan wisata yang aman dan tertib.
Relevansi Pasal 199 Kitab Kutaramanawa terhadap Hukum Perzinahan di Indonesia Saat Ini Utami, Tanti; Zahra, Masripa; Mulia, Najwa; Hakim, Lucky; Musarir, Reda; Saputra, M
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4008

Abstract

Penelitian ini mengkaji relevansi Pasal 199 dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, sebuah teks hukum Hindu dari masa Kerajaan Majapahit, terhadap pengaturan hukum perzinahan dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini. Pasal tersebut secara tegas mengatur perzinahan (parādara) sebagai pelanggaran berat terhadap moral, kesucian perkawinan, dan kehormatan perempuan, serta mengenakan sanksi tegas guna menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan spiritual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum Hindu kuno masih relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional modern, khususnya terkait perlindungan terhadap institusi keluarga dan kesusilaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif, didukung pendekatan historis dan hermeneutika hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer (naskah Kitab Kutaramanawa dan peraturan perundang-undangan Indonesia) serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum tradisional dan hukum positif, keduanya memiliki kesamaan substansial dalam menekankan pentingnya kesetiaan, perlindungan terhadap perempuan, dan harmoni sosial. Kesimpulannya, nilai-nilai hukum adat seperti yang tercermin dalam Pasal 199 dapat memperkaya pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih berakar pada kearifan lokal dan mampu menjawab tantangan moral masyarakat modern.
Anti-Corruption Policy of The Republic of Korea: History of Formation and Modernity Buronov Shakhboz Ruzikul Ugli
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4022

Abstract

According to a number of domestic and foreign experts, the anti-corruption legislation of the Republic of Korea is recognized as one of the most advanced in the world. In this regard, in this article, the author attempts to reflect the results of his scientific research on the anti-corruption legislative provisions of the Republic of Korea. The basis of this scientific work is a meaningful analysis of the legislative acts of this country in the field of legal regulation of combating corruption. In the course of the research, the author found that the Republic of Korea has adopted many legal preventive legislative measures aimed at combating corruption. The study of a wide range of regulatory legal acts aimed at combating corruption in the country under consideration allowed the author to draw conclusions regarding the sufficiently advanced legislative foundations of the anti-corruption legislation of the Republic of Korea
Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak Prasetiyo, Rio; Ubaidillah, Lutfian
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4036

Abstract

Perceraian seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Dalam praktiknya, banyak mantan suami yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban tersebut, menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyitaan terhadap harta benda milik mantan suami sebagai bentuk jaminan atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda mantan suami dapat dilakukan sebagai bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Namun, terdapat pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata pencaharian mantan suami. Proses ini wajib diawali dengan pemberian peringatan (aanmaning) sebelum sita eksekusi dilakukan. Kesimpulannya, sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak, terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela. Penegakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Utami, Tanti; Solihah, Sinta; Maulana, M.; Adawiah, Intan; Firdaus, Muhammad
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4048

Abstract

Peran penting dari prinsip legalitas dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam berbagai tingkatan undang-undang di Indonesia, menemukan kemungkinan penyimpangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, dan membuat saran untuk meningkatkan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip legalitas diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, penerapan mereka belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi undang-undang, peningkatan transparansi dan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan, dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum adalah semua upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan prinsip legalitas.
Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia Solihah, Sinta; Mulyadi, M
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4059

Abstract

Proses penerbitan izin usaha sangat penting untuk menjamin bahwa suatu perusahaan di Indonesia legal dan dapat beroperasi dengan lancar. Dalam situasi seperti ini, izin usaha yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi; namun, prosedur administratif, kepastian hukum, dan penerapan aturan yang tidak konsisten sering menjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari unsur-unsur hukum yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha serta peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Meskipun peraturan izin usaha cukup menyeluruh, ada ketidaksesuaian dalam bagaimana mereka diterapkan, yang menyebabkan izin dan komplikasi birokrasi. Tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan ketidakjelasan prosedur yang membingungkan para pengusaha adalah beberapa masalah utama yang ditemukan. Hal ini menyebabkan izin usaha lama, yang seharusnya lebih mudah untuk mendukung investasi. Studi ini menemukan bahwa, meskipun aturan izin usaha sudah ada, implementasi dan pengawasan perlu diperbaiki agar lebih efisien, transparan, dan tidak membebani pengusaha. Reformasi birokrasi yang lebih terorganisir dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan nasional merupakan kunci untuk menciptakan sistem izin usaha yang lebih baik.
Concept and Implications of Legislative Theory in Omnibus Law Utami, Tanti; Shifa, Agisni; Oktaviani, Mita; Amanda, Shakilla; Madinawati, Shifa
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.4172

Abstract

This research to analyze the implementation of the omnibus law concept within Indonesia’s legal system using legislative theory as a framework for evaluation. It focuses on assessing the feasibility, impact, and long-term implications of adopting a legislative method commonly found in common law countries and applying it in a nation that adheres to the civil law tradition. The research adopts a normative juridical method with a literature-based approach, collecting data from academic books, journals, articles, statutory regulations, and judicial decisions relevant to legal development and regulatory reform in Indonesia’s current context. The study finds that the omnibus law has the potential to simplify the legal framework, eliminate overlapping regulations, and increase economic competitiveness through more efficient governance and legal certainty. However, the research also uncovers critical legal and constitutional issues, such as inconsistencies with the principle of the single subject rule, ambiguity in the legislative hierarchy, and a lack of substantive public participation. The findings emphasize that the current legal structure, as outlined in Law No. 12 of 2011 and its amendment, is not adequately equipped to support the comprehensive nature of omnibus legislation. Therefore, for this concept to be properly implemented, it must be accompanied by institutional and procedural reforms, including legal amendments, mechanisms for transparent harmonization, and inclusive civic engagement. These adjustments are essential to ensure the legitimacy, legal certainty, and democratic accountability of laws made under the omnibus model. Ultimately, without these fundamental reforms, the omnibus law risks undermining the very legal order it seeks to streamline.

Page 5 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025): September Vol. 2 No. 3 (2025): June Vol. 2 No. 2 (2025): March Vol. 2 No. 1 (2024): December Vol. 1 No. 3 (2024): June Vol. 1 No. 2 (2024): March Vol. 1 No. 1 (2023): December