FAWAID: Sharia Economic Law Review
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Articles
135 Documents
<![CDATA[SISTEM JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA OMBU-OMBU JAYA MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v2i2.2971
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, bagaimana manfaat dan mudharat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu- Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan bahwa (1)Transaksi jasa penggilingan padi adalah akad dilakukan secara lisan masyarakat pengguna jasa mengatakan pihak jasa penggilingan padi bahwa ingin menggiling padinya tanpa ada perjanjian tertulis. Proses penggilingan dilakukan oleh pemilik penggilingan dibantu dengan pekerjanya. Pengantaran dan penerimaan hasil penggilingan, setelah proses penggilingan, upah yang diambil adalah berupa beras. Upah yang diambil pihak penggilingan adalah 1 kg setiap 10 kg beras. (2)Manfaat menggunakan jasa penggilingan padi adalah pengguna jasa merasa dimudahkan dalam proses penggilingan padi. Adanya unsur tolong menolong antara pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi dalam bidang muamalah. (3)Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jasa penggilingan padi tersebut memenuhi rukun dan syarat ijarah, asas berakad dalam hukum Islam, prinsip-prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta memberikan kemaslahatan dan manfaat.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Kdi) ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v4i1.4228
<![CDATA[Akibat pandemi Covid-19, Pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus PHK mencapai puluhan juta kasus, sebagian besar perusahaan beralibi PHK dilakukan sebagai upaya efisiensi karena keadaan memaksa (Force majeure). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap PHK pada masa pandemi Covid-19 pada perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dipertajam dengan pendekatan normatif Syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka terhadap bahan hukum maupun bahan non hukum dan dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode seleksi, kelasifikasi dan penggolongan.Dari hasil penelitian pada perkara nomor 16/PDT.SUS-PHI/ 2020/PN KDI, penulis kemudian menyimpulkan bahwa fasakh atau PHK yang dilakukan oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry cabang Kendari kepada 4 pekerjanya merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan sebab adanya keadaan yang memaksa (force majeur) akibat pandemi covid-19, olehnya dalam perkara ini fasakh diperbolehkan. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK harusnya disertai dengan pesangon sebagai konsekuensi yang timbul akibat PHK.]]>
<![CDATA[JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA) ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v1i2.2847
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari. Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah. Selain dari pada penggunaanya yang dibatasi begitu pula dengan pemasaran atau penjualannya yang hanya untuk pasangan suami isteri yang sah. Namun seiring dengan berkembangnya pasar pada saat ini kondom bisa didapatkan dengan mudah karena dijual secara bebas di toko-toko kecil modern seperti minimarket dan bahkan di apotek sekalipun yang dalam penjualannya tidak memandang usia tua atau muda. Dalam penelitian fokus pada perkembangan isu perdagangan barang yang berupa alat kontrasepsi Kondom, dimana alat ini merupakan alat yang memiliki manfaat namun disisi lain dapat membuka pintu yang membawa masyarakat Indonesia kepada pelanggaran hukum islam. Hal ini sangat fatal karena itu diperlukannya penelitian lebih mendalam mengenai penjualan alat kontrasepsi berupa Kondom tersebut guna menciptakan lingkungan yang tentram dalam kehidupan bermasyarkat terutama bagi masyarakat muslim. Mekanisme penjualan alat kontrasepsi Kondom di Kimia Farma Wua-Wua jauh dari syarat sah, dan rukun jual beli apalagi bila membawanya ke ranah prinsip maqashidu Syari’ah. Penjualan alat kontrasepsi kondom di Kimia Farma Wua-Wua jika ditinjau dengan hukum islam tentu saja boleh namun dalam praktiknya dilapangan Kimia Farma Wua-Wua haruslah sesuai dengan prinsip maqashidu Syari’ah dalam hal ini asas al-dharuriyaat al-khamsah ( lima hal yang sangat penting ) yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.]]>
<![CDATA[TINJAUAN AL-MASLAHAT AL-MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI UANG KEMBALIAN MENJADI DONASI ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v3i2.3332
<![CDATA[Setiap uang lebih dari belanjaan wajib dikembalikan oleh pemilik toko baik jumlahnya kecil maupun besar, dalam Islam setiap harta orang lain wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat menunjukan bahwa ada permasalahan yang terjadi yakni uang kembalian yang tidak dikembalikan kepada pembeli dan akan dijadikan sebagai donasi yang dilakukan di Indomaret Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan dan penyaluran uang kembalian menjadi donasi, kemudian bertujuan untuk mengetahui tinjauan al-maslahat al-mursalah terhadap akad pengalihan uang kembalian menjadi donasi, serta untuk mengetahui tinjauan al-maslahat al-mursalah terhadap pengalihan uang kembalian menjadi donasi. Jenis penelitian adalah penelitien lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dengan cara meminta persetujuan dari pembeli setelah disepakati kemudian di input ke dalam komputer kasir yang terhubung ke pusat. Adapun akadnya diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan prinsip kerelaan dan dengan persetujuan dari pembeli. sedangkan dilihat dari al-maslahat al-mursalah memiliki manfaat yang berdampak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma’]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v5i1.4490
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Fenomena Penggunaan Cream Temulawak Pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari, Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Produk Cream Temulawak dan Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, angket dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa yang menjadi Fenomena Penggunaan Cream Temulawak di Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari karena alasan dapat memutihkan kulit dengan cepat tanpa melihat atau mencari tahu bahan-bahan yang terdapat didalam cream temulawak dan belum ada izin edar dari balai POM. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cream temulawak yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penjual cream temulawak melakukan jual beli produk cream temulawak belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i’tikad baik. Sedangkan Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Fakultas Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak adalah penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jika para pihak sepekatan diluar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[TRADISI BERUTANG DALAM MEMENUHI BIAYA PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI DESA AMOSILU KECAMATAN BESULUTU KABUPATEN KONAWE) ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v3i1.2705
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang tradisi berutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe). Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, bagaimana Perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya utang dalam memenuhi biaya perkawinan dan untuk mengetahui perpektif Maqashid al-syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi berutang dalam memenuhi biaya Perkawinan Suku Tolaki (1) Ada beberapa alasan masyarakat suku Tolaki di Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses pelamaran sampai dengan perkawinan sehingga dapat berdampak dengan kesulitan membayar utang sehingga berdampak berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. (2) Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulikan karena membayar utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan Maqashid Al-Syariah karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri maka hal tersebut tidak dibenarkan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akad Shopee Paylater oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v4i2.4526
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur shopee paylater, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad shopee paylater yang digunakan mahasiswa IAIN kendari dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad shopee paylater mahasiswa IAIN Kendari menggunakan perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. Adapun penelitian ini berfokus pada pandangan ulama kontemporer menyikapi fitur peminjaman seperti ini. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara. Pada hasil penelitian ditemukan aplikasi dana talangan tersebut sama dengan kredit pada umumnya yang menyebabkan perbedaan pandangan yang hukumnya mubah dan haram. Sehingga hal ini lah yang harus diperhatikan lagi mahasiswa dalam melakukan transaksi di fitur shopee paylater.]]>
<![CDATA[DEREP (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA WUNDUMBOLO KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v2i1.2906
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ditinjau Hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana praktek derep (sistem upah) panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek derep tersebut yang bertujuan untuk mengetahui proses praktek derep (sistem upah) panen padi pada masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek derep (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Praktek akad derep (sistem upah) panen padi di Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk akad ijarah antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Proses derep dimulai dari panggilan pihak I kepada pihak II, ngeret, ngedos, pengayaan, mengemas padi dalam karung, penjumlahan hasil padi, pembagian upah, dan pengangkutan. Pegupahannya bukan berbentuk uang tetapi gabah (padi). Bagian upah yang akan diberikan yaitu 1:8. Praktek derep di Desa Wundumbolo tersebut sebagian belum sesuai dengan Hukum Islam karena ada beberapa buruh yang merasa kurang adil dengan pembagian upah yang diberikan oleh pemilik sawah. Hal tersebut menunjukan kurangnya kerelaan buruh dalam melakukan derep. Mereka melakukan derep tersebut karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian mereka. Sehingga pemilik sawah perlu memperhatikan asas keadilan dalam memberikan upah yang layak kepada buruhnya. Tetapi di sisi lain, dengan adanya derep ini timbullah kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan serta hubungan silaturahim mereka tetap terjaga dengan baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Syariah Pada Multilevel Marketing Syariah (Studi Kasus Di Stokist K-Link Lalolara Kendari) ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v1i1.2829
<![CDATA[Multilevel Marketing merupakan salah satu bisnis yang memutar roda perekonomian dengan menjanjikan kesuksesan dan penghasilan yang melimpah dalam waktu yang singkat namun ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yaitu mengharamkan bisnis MLM dengan alasan bisnis tersebut termasuk dalam money game dan mengandung unsur riba. Bisnis MLM dapat menjadi alternatif yang menjanjikan masa depan. Penghasilan menjadi seorang tenaga pemasar MLM yang profesional tidak kalah dibandingkan dengan penghasilan dari profesi lainnya di bidang konvensional. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan MLM secara keseluruhan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram, tergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut.Seiring berjalannya waktu, salah satu perusahaan MLM terbesar yaitu K-Link Internasional menjadi salah satu Multilevel Marketing yang berbasis syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan yaitu : Bagaimana Penerapan Sistem Syariah Pada Multilevel Marketing Syariah(Studi Kasus Di Stokist K-Link Lalolara Kendari). Penerapan sistem syariah yang terdapat pada K-Link Internasional melalui produk yang telah bersertifikat halal dan BPOM, sistem yang digunakan adalah breakaway dimana setiap member diberikan keadilan dalam meniti karir di K-Link dengan tidak merugikan member baru/downline, sedangkan bonus yang didapatkan sesuai dengan hasil kerja keras dan usaha member. Dari tinjauan hukum Islam, MLM diperbolehkan selama dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan syarat MUI, dan praktiknya tidak melanggar syariat Islam. MLM syariah adalah bisnis jual beli dengan adanya saling menguntungkan satu sama lain dan terjalinnya persaudaraan dan silaturahmi antar sesama member maupun masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERTIB NIAGA (PKTN) PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENCANTUMAN LABEL PRODUK MAKANAN ]]>
<![CDATA[ Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/flr.v4i1.3866
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tugas perlindungan konsumen tertib niaga (pktn) provinsi sulawesi tenggara dalam pencantuman label produk makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai PKTN. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, PKTN telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31, 32, dan 34. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Kedua dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
