cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 4   5   6   7   8 
Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3131

Abstract

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.
Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Minimarket Dalam Penerapan Pengembalian Uang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Kambu Kota Kendari)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4378

Abstract

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena pengembalian uang receh yang diganti dengan permen dalam transaksi jual beli yang sering terjadi di minimarket, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada didalam diri setiap orang terkait nilai-nilai pengetahuan mengenai suatu hukum, kesadaran hukum ini membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha minimarket di kecamatan Kambu kota Kendari. Berdasarkan teori Soejono Soekanto dalam mengukur tingkat kesadaran hukum dengan menggunakan empat indikator yaitu pertama, pengetahuan hukum pelaku usaha, kedua pemahaman hukum pelaku usaha, ketiga sikap hukum pelaku usaha, keempat pola perilaku hukum pelaku usaha. Penelitian ini melihat dari sisi pengetahuan pelaku usaha berupa pengetahuan akan undang-undang perlindungan konsumen mengenai mengganti uang receh konsumen dengan permen merupakan perbuatan itu boleh atau tidak boleh, pemahaman pelaku usaha berupa pemahaman akan isi, tujuan dan fungsi dari undang-undang perlindungan konsumen, sikap pelaku usaha diukur dengan sikap yang ditunjukan lebih kepada menerima atau menolak dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, dan perilaku pelaku usaha dapat diukur dengan upaya dalam menerapkan undang-undang perlindungan konsumen dengan tindakan menyediakan uang receh bagi konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dengan teknik pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
PRAKTEK TUKANG PARKIR LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI BARUGA KOTA KENDARI
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2972

Abstract

Salah  satu  prasarana  kota  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah daerah sebagai  pengelolah  kawasan  perkotaan  adalah  menyediakan  prasarana parkir, prasarana  di  sini  merupakan  kondisi  sebelum  suatu  sarana  yang  ada harus dipenuhi secara logis. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Pasar Baruga Kota Kendari harus menjadi    pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya diawali dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan datanya menggunakan trianggulasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK Walikota No.16 akan tetapi peraturan tersebut tidak diindahkan dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun  praktik tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari jika ditinjau dari maslahah mursalah bahwa dalam praktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.
PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4299

Abstract

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menaggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006.Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi kepada penelitian data primer dan data sekunder (Hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor terjadinya penyelundupan;Struktur wilayah, minimnya SDM, perekonomian/pendapatan, Kesadaran hukum, pajak cukai, peran masyarakat dan permintaan pasar. Berdasarkan faktor tersebut hal yang mendasar terjadinya penyelundupan yaitu tingginya pajak cukai menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Kedua, peran KPPBC; terdapat 2 (dua) bentuk penanggulangan yang dilakukan yaitu; upaya preventif meliputi pengawasan administrasi, sosialisasi dan patroli. Sedangkan upaya represif meliputi operasi pasar,Pemeriksaan barang, dan bentuk sanksipelanggaran kepabeanan. Efektivitas hukum yang telah di terapkan oleh BC Kendari terbukti belum efektif dibuktikannya dengan data yang ada setiap tahun penindakan terhadap penyelundupan mengalami peningkatan.  
DOMINASI MURTAHIN TERHADAP RAHIN PADA PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA ANGOHU KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i2.2848

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik dominasi murtahin terhadap rahin pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kajian ini memfokuskan pada bentuk dan motif dominasi murtahin terhadap rahin pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dominasi murtahin kepada rahin dalam praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Lahan atau persawahan di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Pelaksanaan praktik gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tersebut belum memenuhi rukun dan syarat akad gadai secara sempurna, dan belum mencapai rukun dan syarat keabsahan akad yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam praktik gadai sawah tersebut ditemukan bentuk eksploitasi yang dijelmakan dalam bentuk dominasi atau pengusaan secara fisik dan non fisik dari pihak yang memilki kekuasaan dalam modal (kapital), dengan tujuan pemanfaatan objek gadai oleh murtahin. Dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya imbalan jasa maupun bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Setelah dikajian dan analisis melalui hukum bisnis Islam hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, karena dalam pengambilanya bermaksud untuk menarik manfaat yang dapat menguntungkan yang berlipat ganda serta merugikan sebelah pihak. Jumhur ulama’ memperbolehkan mengambil manfaatnya, akan tetapi hanya sekedar pengganti dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan, karena apabila kegiatan pinjam-meminjam mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.
Mengemis Online di TikTok: Etika dan Perspektif Maslahah Mursalah Tamsri, Muhammad Abdullah
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i2.10167

Abstract

The rapid development of digitalization, unaccompanied by adequate preparedness, has given rise to the phenomenon of online begging on social media applications, including TikTok. This study aims to identify the true intentions behind online begging to provide the public with a clear distinction between being a content creator and an online beggar. Additionally, the research seeks to determine whether online begging is permissible in Islam from the perspective of Maslahah Mursalah. This research adopts a normative empirical legal approach using the analytical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings of this research reveal the following (1)The practice of online begging on TikTok's live streaming feature is carried out by showcasing their disadvantaged conditions, appealing to viewers' sympathy, and requesting gifts during the live stream.(2)From the perspective of Maslahah Mursalah, begging based on urgent needs and daily necessities is permissible as long as there is no exploitation involved and the funds received are properly allocated for essential needs. Meanwhile, online begging driven by emotional empathy or entertainment is also allowed but should not become a means of livelihood dependence. Islamic law encourages effort and work. Furthermore, entertainment activities presented during live streaming should provide benefits and avoid self-harm. Kata Kunci: Pengemis Online, TikTok, Maslahah Mursalah
Analisis Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Perspektif Maslahah Mursalah Oshin, Oshin
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i2.10186

Abstract

The study aims to examine the practice of buying and selling uncertified plot land in Maperaha Village and analyze it from the perspective of Maslahah Mursalah. The research employs a normative-empirical approach, identified through case study and conceptual methods. The subjects of the study include 12 informants, consisting of community leaders, the village head and secretary, land office staff, sellers, and buyers. Data were collected through observation, interviews, and documentation.Based on the findings, the study concludes the following: First, the practice of buying and selling uncertified plot land in Maperaha Village is conducted without adherence to village government procedures. Transactions are carried out directly between sellers and buyers without legal verification, witnesses, or a village-issued sales certificate. This practice is preferred because it is fast and incurs no additional costs.Second, the analysis based on Maslahah Mursalah reveals that among six cases, four are inconsistent with the principles of maslahah due to their potential to cause disputes and the absence of formal evidence. However, two cases align with the principles of maslahah, as the transactions were conducted with clarity and honesty.Kata Kunci: Jual Beli, Tanah Tanpa Sertifikat, Maslahah Mursalah
Kontroversi Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Murtahin Berdasarkan Prinsip Mazhab Imam Syafi’i Wardani, Besse
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i2.10199

Abstract

The study aims to describe and identify the practice of utilizing rice field pawn objects and then analyze Imam Syafi'i's views on the utilization of rice field pawn objects. This study uses a qualitative method with a normative empirical research type, field research with data collection through observation, interviews and documentation. Based on the results of this study, it shows that the practice of rice field pawn in North Tongauna District, Konawe Regency uses two forms, namely utilization by rahin with a profit-sharing system and utilization by murtahin, a system of utilizing pawned rice fields during the pawn period and the results of the rice fields are taken entirely by the murtahin. The practice of pawning rice fields with this system is not entirely in accordance with the opinion of Imam Syafi'i who does not allow murtahin to utilize pawned goods, but Imam Syafi'i does not prohibit it absolutely because murtahin is allowed to utilize pawned goods when the requirements for such utilization are not carried out in the contract, but if the contract mentions the requirements for utilization by murtahin, then that is not permitted by Imam Syafi'i. Even though the local community in the concept of worship uses the Imam Syafi'i school of thought, not all people use the Imam Syafi'i school of thought in muamalah. Placing a pawn should be based on a sense of mutual help, but if it is based on wanting to make a profit then it is better to use a rental contract, so that there is no debate about the permissibility of using the item. Kata Kunci: Sawah, Objek Gadai, Murtahin, Imam Syafi'i
Wakaf Uang: Implementasi di Bank Syariah Indonesia Perspektif Maslahah Roisah, Aliyatun
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i2.10212

Abstract

The research examines the implementation of cash waqf at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari City Branch based on Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, with analysis from a maslahah (benefit) perspective. The aim of this research is to assess the suitability of the implementation of cash waqf by BSI Kendari in accordance with applicable regulations and to analyze the extent to which the maslahah perspective plays a role in improving community welfare. Using qualitative research methods, this research collects data through interviews, observation and documentation of practitioners and parties directly related to cash waqf management at BSI Kendari. The research results show that BSI Kendari has not fully implemented its role as a direct cash waqf manager and still functions primarily as a facilitator, while fund management is carried out by the head office. From a maslahah perspective, this shows that there is great potential to strengthen the role of local BSI branches in direct management so that the benefits of cash waqf can be felt more optimally by the local community. Obstacles in this implementation include operational limitations at the branch level and a lack of public understanding regarding cash waqf. This research recommends steps to increase the role of branches in cash waqf management and the importance of public education about cash waqf as a productive economic instrument. By optimizing implementation according to the maslahah principle, it is hoped that cash waqf can become a significant means of economic empowerment for the community.Kata Kunci: Wakaf Uang, BSI, Maslahah
Gharar dalam Praktik Kartel Non Harga: Perspektif Hukum Ekonomi Islam Ramadhani, Alya; Rahmadi, Afdal; Meilani, Meilani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v7i1.11467

Abstract

This article discusses non-price cartel practices in the context of Islamic economic law, which often receive less attention than price cartels. Non-price cartels include quota setting, market distribution, and other collusion that harms consumers and creates injustice. From the perspective of Islamic economic law, which is based on the principles of justice, transparency, and the prohibition against gharar (uncertainty), this practice is clearly contrary to the ethical values adhered to. The research used is normative legal research with a qualitative approach. This approach was chosen because Islamic law emphasizes moral and ethical principles which cannot always be measured with quantitative data. This research focuses on analyzing the legal norms governing non-price cartel practices and how these practices conflict with the principles of justice, transparency and the prohibition against gharar in Islamic law. It was found that non-price cartels not only threaten market integrity, but can also generate dissatisfaction among consumers. This article suggests the need for stricter law enforcement and education for business actors to create awareness regarding the principles of Islamic economic law in preventing detrimental cartel practices. Keywords : Gharar, Islamic law, non-price cartel

Page 6 of 14 | Total Record : 135

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue