cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN DALAM SISTEM JUAL BELI GABAH (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3342

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah(Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur). Penelitian ini memfokuskan pada tiga hal yaitu : Bagaimana praktik jual beli gabah, Apa motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan dalam jual beli gabah, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang potongan timbangan dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalilis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field researce) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat fenomena yang ada di lapangan. Adapun pendekatan yang di ginakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empirik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut hukum Islam.Hasil penelitian peneliti menemukan Dalam praktik ini terdapat potongan wajib dan potongan tambahan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20 kg, artinya setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 kg sampai 20 kg dan membulatkan timbangan, dengan alasan untuk antisipasi jika gabah mengalami penyusutan sebelum sampai ke pabrik dan hasilnya tidak mencapai rendimen, sehingga petani hanya bisa menyetujui potongan yang diberikan pada setiap gabahnya dikarnakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan utang yang yang harus dibayar. Jual beli tersebut diperbolehkan atau sah  hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karna petani secara lisan sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak.
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Multi Level Marketing (Mlm) Syariah (Studi Tiens Syariah Di Kota Kendari)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4556

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang dilakukan oleh distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah di kota Kendari, mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi,angket wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sistem yang dilakukan oleh para distributor Tiens Syariah di kota Kendari yaitu perekerutan anggota dan penjualan produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai tahapan dan cara yang benar. Tinjuan Fikih Muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari adalah para distributor Tiens telah memenuhi asas-asas fikih muamalah (asas hukum mumalah dalam Islam) yang dimana asasnya yaitu meliputi asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan (al-ridha), asas kejujuran dan kebenaran (ash-shidiq) dan asas tertulis dan kesaksian.Kata Kunci : MLM Syariah, Tiens Syariah, Fikih Muamalah  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN USAHA KOPRA DI DESA IWOIMENDAA KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2706

Abstract

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Bagaimana sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka, bagaimana dampak dari pembagian upah pada pekerja usaha kopra di desa Iwoimendaa. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tehadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa:(1) Sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka menggunakan sistem pemberian upah harian yang akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan dua tahap pengolahan kelapa menjadi kopra yaitu membelah kelapa dan massisi, besaran upah yang mereka terima tergantung dari hasil belahannya setiap hari, jika pekerja membelah kelapa banyak maka tempurung yang di dapatkan juga banyak dan begitupun sebaliknya jika yang dibelah hanya sedikit maka sedikit pula tempurung yang akan mereka dapat.(2) Dampak pembagian upah terhadap pekerja ada berupa manfaat dan ada pula yang dalam bentuk kerugian, manfaatnya sedikit berbantu dengan adanya upah yang diterima pekerja namun dalam segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan pekerja merasa dirugikan.(3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLOSI SEBAGAI TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4530

Abstract

Pobolosi merupakan sebuah sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi barter dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi Barter.Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama Pelaksanaan Pobolosi Di Pasar Sampuawatu dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang,dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (Koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya,kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan.Kedua,Masyarakat Kaledupa masih tetap mempertahankan Pobolosi sebagai media transaksi karena beberapa faktor yaitu faktor Tradisi, faktor ekonomi,dan faktor pendidikan. Ketiga, Analisis Hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah Barter namun ada sebagian kecil pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi.
SISTEM PEMBIAYAAN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS BMT AMANAH KOTA KENDARI
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i1.2907

Abstract

Artikel ini berkenaan dengan sistem pembiayaan nikah perspektif hukum islam pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana sistem pembiayaan nikah di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembiayaan nikah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari. Sistem pembiayaan nikah perspektif hukum Islam di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Amanah Kota Kendari telah sesuai dengan Hukum Islam. Dan proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena pada dasarnya pembiayaan dalam hukum Islam dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang serta tidak ada yang menyimpang ini dapat dilihat dari sistem yang digunakan oleh pihak BMT dari pembiayaan nikah dan juga dari nasabah telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terbukti dengan bertambahnya jumlah nasabah dari 4 tahun terakhir di mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari beberapa nasabah yang menikah dengan menggunakan pembiayaan nikah yang dikembangkan oleh pihak BMT terus meningkat dan pola kesejahteraan nasabah pun telah mengalami kemajuan dengan adanya pemberian pembiayaan nikah kepada nasabah oleh BMT.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2827

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang sistem simpan pinjam koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dalam tinjauan hukum Islam. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat luas jangkauannya hingga di daerah pedesaan. Pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyatnya dapat melalui lembaga-lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah koperasi. Sebagai negara berkembang rakyat Indonesia sangat memerlukan bantuan keuangan  yang tidak terlalu memberatkan dalam perekonomiannya, walaupun rakyat Indonesia tidak terlalu tergantung pada lembaga keuangan seperti koperasi, namun keberadaan koperasi dapat mempermudah bagi rakyat mempercepat pemberdayaan ekonomi, misalnya ekonomi rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan peranan koperasi selama ini membawa dampak posotif bagi masyarakat. Penekanan prisip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung  telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika ditinjau dari sudut pandang ekonomian Islam lembaga ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikoreksi. Terutama Sistem Simpan Pinjam yang digunakan masih menggunakan sistem konvensional yaitu pinjaman berbasis bunga atau riba.Sistem simpan pinjam koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari adalah dengan mengunakan sistem simpan pinjam konvensional dimana setiap pinjaman pegawai di kenakan bunga dan pegawai dapat meminjam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pengurus koperasi Kementerian Agama. Penerapan simpan pinjam jika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena sistem yang digunakan adalah sistem koperasi umum (konvensional), sedangkan di dalam Islam tidak dibolehkan menggunakan sistem kerja konvensional karena hukumnya haram.
TINJAUAN AL-MASLAHAT TERHADAP ANAK PENGEMIS DI BAWAH UMUR (STUDI DI KAWASAN LAMPU MERAH JL. SYEH YUSUF DAN JL. H. ABDUL SILONDAE KOTA KENDARI)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.3938

Abstract

Fenomena  anak  pengemis  dibawah  umur  yang  semakin  merajalela  di  Di  Kawasan Lampu Merah Jl. Syeh Yusuf Dan Jl. H. Abdul  Silondae Kota Kendari, sehingga hasil penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji tentang  Tinjauan Al-Maslahat Terhadap Anak Pengemis Di Bawah Umur (Studi Di Kawasan Lampu Merah Jl. Syeh Yusuf Dan Jl. H. Abdul   Silondae Kota Kendari). Adapun sub masalahnya adalah sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari). Kedua, bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam penanggulangan anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari)?. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Al-Maslahat terhadap anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari)?. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (field research), dimana penulis turun langsung kelapangan  untuk  melakukan  wawancara kepada pihak Dinas  Sosial Kota Kendari, Orang Tua Anak Pengemis dan juga Anak pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya anak pengemis dibawah umur disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor pendorong dan fator penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor penarik adalah anak turun kejalan karna tertarik pada kehidupan  yang  lebih  merdeka,  misalnya  bisa  bebas  bermain,  banyak  teman,  dan banyak uang. Upaya  yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kendari dalam penanggulangan anak pengemis di bawah umur tidak terlepas dari prinsip pembinaan yang merujuk pada peraturan daerah Kota Kendari No. 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagan, Pengemis Dan Pengamen, pemerintah Kota Kendari. Jika di tinjau dari maslahahnya, dia termasuk dalam kategori maslahat ammah yakni Penyelenggaraan pembinaan yang di lakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari telah melakukan pembinaan kepada anak pengemis dibawah umur yang bermanfaat untuk memperbaiki pola pikir dan juga sikap anak sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN MASYARAKAT DESA (STUDI DI DESA LALOWOSULA KEC. LADONGI KAB. KOLAKA TIMUR)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3291

Abstract

Mayoritas penduduk Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dapat dikatakan sebagai penduduk ekonomi menengah ke bawah, hal inilah yang mendorong terjadinya praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat di Desa Lalowosula, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan masyrakat desa melakukan praktik hutang piutang, serta bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa melalui tinjauan maqashid al-syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan hukum Islam, pendekatan hukum Islam yang di maksudkan adalah konsep maqashid al-syariah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan kepustakaan, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik hutang piutang masyarakat Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat tidak dipersulit sama sekali oleh pihak BUMDES, bunga yang diberikan sebesar 2%. Faktor yang menyebabkan masyarakat berhutang adalah faktor ekonomi yang mendesak, untuk kebutuhan modal usaha serta kebutuhan lainnya. Ditinjau dari maqashid al-syariah manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap pinjaman yang diberikan kepada mereka mencakup hampir semua aspek maqashid al-syariah mengenai (dharuriyah), seperti menjagaakal, jiwa, keturunan, dan kehormatan, (Hajjiyat), yakni kebutuhan sekunder serta kebutuhan yangbersifat (tahsiniyyah).
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Program Penetapan Tarif Transaksi Melalui Bri Link (Studi Kasus Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4390

Abstract

Dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan melalui pelayanan agen BRILink akan dikenakan tarif pembayaran yang sesuai dengan transaksi yang kita dan minimal yang relatif kecil, tarif yang dikenakan dalam setiap proses transaksi sebesar 5.000,- . Untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif transaksi yang berbeda dan relatif besar yang terjadi di lokasi penelitia Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang lebih pada suatu aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Penelitian ini yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Fenomena penetapan tarif transaksi BRILink Di Kecamatan Morosi Tepatnya di pasar cina, salah satu temuan yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu : Tarif transaksi tarik tunai : Rp. 100.000 – Rp. 1.000. 000 yang dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000. Penetepan biaya administrasi atau fee transaksi yang dilakukan oleh setiap agen dengan nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (Ijarah/Ujrah).
TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2973

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yakni bagaimana proses transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Terkadang pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orangorang sekitar secara baik. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli didalam hukum Islam, yakni anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah.

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue