cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 2   3   4   5   6 
CACAT KEHENDAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR PANJANG KOTA KENDARI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4221

Abstract

Handphone Bekas yang merupakan handphone yang diperbaikidandiperbaharui,sehinggahandphonetersebutmenjadihandphonebaru.TujuandaripenelitianiniadauntukmengetahuimengapacacatkehendakdalampembelianhandphoneBekasmarakterjadidanntukmengetahuibagaimanatinjauanhukum ekonomisyariahdalam transaksijualbelihandphoneBekas.AdapunJenispenelitianiniyaitukuallitatifdenganmenggunakanmetodepenelitian empiris dengan pendekatan kasuistik.Teknik pengumpulanmenggunakanteknikwawancara,dokumentasidanobservasi.Berdasarkanhasilpenelitianyangpenulislakukandapatdisimpulkanbahwayangmenjadipenyebabataufaktorcacatkehendakdalam pembelianhandphoneBekasmarakterjadiyaitupertamaFaktorhargayangdimanapenjualmemberikanharga yang murah pada barang tersebut yang dilakukan initerjadidikarenakan supaya pembelibanyak membelihandphone bekas,keduaFaktorminatpembeliyangdimanasemakintahunsemakinbanyakpembeliyang menginginkanhandphonetersebut,sehinggakebanyakanjugadaripenjualmengambilkesempatandalam melakukanhalyangtidakbaikdanketigafaktorkelayakanyangdimaksuddisiniadalahhandphonebekasinitermasukhandphoneandroidinimemilikikelayakanyangtinggiuntuktetapdipasarkan.TinjauanHukumEkonomiSyariahterhadappraktikTransaksijualbelihandphonebekasyangdilakukanolehpenjualataupemilikCounterdiPasarPanjangKotaKendariyaitu:penjualataupemilik counteryangmelakukanpraktikjualbelihandphonebekasbelum memenuhisebagianasas-asas hukum ekonomisyariah yang dimana asas yang terpenuhimeliputiasaskemudahan,asassebabyanghalal,danasaskebebasan.Sedangkanasasyangtidakterpenuhimeliputiasassalingmenguntungkandanasasi’tikadbaik.
PERAN BAZNAS KOTA KENDARI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI ZAKAT PROFESI PADA MASA PANDEMI COVID-19
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS dan juga Mustahik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat Profesi Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Kendari dengan adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana ZIS dalam menanggulangi wabah COVID-19 membuat BAZNAS dalam peranannya dituntut untuk dapat menfokuskan upayanya di masa Pandemi ini. kedua, dalam strateginya BAZNAS memberikan bantuan produktif dan juga Konsumtif agar masyarakat lebih mandiri di masa pandemi ini. Program-program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut: Bantuan Lansia, program Kendari Sejahtera, Kendari Sehat, Santunan Fakir Miskin  berupa Bantuan Sembako dan juga bantuan Modal Usaha bagi UMKM.
Larangan Impor Pakaian Bekas PErspektif Maslahah Mursalah
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4429

Abstract

Jual beli pakaian bekas impor sangatlah populer dimayarakat, namun pada kenyataannya pkaian bekas impor merupakan barang dilarang menurut peraturan menteri perdagangan , namun beberapa pandangan mengenai manfaat pakaian bekasimpor ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor, untuk mengetahui bentuk larangan permendag serta untuk mengetahui bagaimana perspektif maslahah mursalah praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendektan deskriptif yaitu hasil observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor didapatkan melalui tangan pertama pihak distributor yang berada di Kota Bandung lalu pengiriman barang dilakukan melalui ekspedisi jalur laut, serta bentuk pelarangannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan di revisi pada tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Baranga dilarang Impor.Kata Kunci : Pakaian bekas impor, PERMENDAG, Maslahah Mursalah
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI KEKUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2704

Abstract

Penelitian ini mengkaji program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan IZI SULTRA melalui perspektif Maqasid  Syariah.  Terdapat  tiga  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  yakni pertama,  bagaimana deskripsi  pengelolaan  zakat  di  IZI Perwakilan  SULTRA. Kedua, bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi umat dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA. Ketiga bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat di IZI SULTRA dalam hal ini perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan menggunakan prinsip memudahkan muzakki dalam berzakat dan memudahkan mustahik dalam menerima zakat. Ada dua Program pemberdayaan ekonomi dari pengelolaan zakat di IZI SULTRA, pertama program Lapak Berkah yaitu pemberian modal usaha dan fasilitas usaha dalam hal ini warung atau lapak kepada  mustahik  dan  kedua  Program  Rumah  Jahit  yaitu  penyediaan  fasilitas latihan menjahit bagi muzakki. Implementasi program tersebut sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi yaitu melatih pribadi masyarakat menjadi wirausaha melalui pemberian bantuan modal, pelatihan usaha dan pemberian motivasi moril. Impliaksi   program   tersebut   terhadap   pemberdayaan   ekonomi   umat   sudah dirasakan oleh penerima manfaat secara individu namun belum dirasakan oleh masyarakat secara umum. Adapun pengelolaan zakat di IZI SULTRA untuk pemberdayaan ekonomi sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam hal ini penjagaan agama dan penjagaan harta.
PENYELESAIAN SENGKETA RAHN TASJILY MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA ANDOOLO (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4460

Abstract

Penyelesaian sengketa Rahn Tasjily melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji status akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari serta mengetahui bagaimana sengketa tersebut diselesaikan melalui  gugatan acara sederhana di Pengadilan Agama Andoolo. Teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, serta menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara serta diolah dengan cara direduksi, dikaji lalu diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : status akad Rahn Tasjily yang dilakukan di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari sah menurut hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam sebab unsur serta syarat-syarat akad perjanjian terpenuhi. Oleh karena terjadi wanprestasi ditengah jalannya perjanjian maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo melalui  gugatan acara sederhana. Melalui putusannya, dengan menuangkan beberapa pertimbangan, Hakim telah mengadili sengketa Rahn Tasjily tersebut dengan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian. 
GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA OLOONUA KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i1.2905

Abstract

Ekonomi merupakan aktifitas interaksi yang dibangun di masyarakat dengan berbagai model dan pendekatan, ini sama halnya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini, sebab ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dalam usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat Setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Kondisi ekonomi setiap orang tentunya berbeda-beda, ini dapat ditandai dengan keberagaman kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Penelitian ini secara umum akan menggambarkan bagaimana prosedur gadai sawah tanpa batas waktu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Prosedur gadai sawah yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dilakukakan hanya berdasarkan kesepakatan yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai. Tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang adil seperti yang terdapat dalam hukum Islam, Karena penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan baginya, secara teknis tidak ada dokumentasi atau bukti transaksi hitam di atas putih, mereka hanya berdasarkan transaksi secara lisan dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oluonua belum sesuai dengan hukum Islam baik hukum positif maupun normatife dimana pihak penggadai bila sawahnya tergadai terus menerus maka akan mengalami kesulitan dalam hidup, karena sawah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya, sekalipun itu ulama berbeda pendapat ada yang membetulkan dan ada yang tidak dengan alasannya masing-masing dalam hukum Islam juga dalam melakukan transaksi harus ada prosedural dan mempunyai bukti tertulis.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2828

Abstract

Praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat upah dalam muamalah, namun keadaan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah a). Bagaimana bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?, b). Bagaimana praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? dan c). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bentuk akad dan praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari, sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Bentuk akad upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum dilakukan dengan lisan dan memenuhi syarat Sighah yaitu ijab dan qabul (serah terima), dan telah memenuhi Aqid (perjanjian si pembuat) 2). Praktik upah jasa pembuatan karya tulis (Skripsi) terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode tersembunyi dan metode penyamaran yang dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup, 3). Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melangggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.
PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH DI DESA LAHOTUTU KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWE
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.3343

Abstract

The grain sale and purchase transaction in Lahotutu Village occurs after harvest, where the buyer and farmer offer an agreement on the grain sale and purchase transaction, after agreeing on the price and time of payment, the grain will be transported directly to the processing plant. Payment methods are done in two ways, cash and deferral. Payments by deferral are often made by farmers and grain buyers, but in the grain sale and purchase contract, which is carried out only using a verbal agreement, it is not written when the payment will be made. Then the buyer can not clearly determine the time of payment. This has the potential to result in a dispute between the two parties and contains an element of ambiguity. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling grain in Lahotutu Village, as well as to determine the practice of gharar in grain buying and selling transactions in Lahotutu Village. This research method is a qualitative research with the type of field research (field research) using an empirical approach, the data sources in this study are secondary and primary data. The collected data were analyzed using deductive thinking. The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain between farmers and buyers is carried out after harvest, after both parties agree on the price and time of payment, then payments are made in cash and are deferred but are more likely to be deferred and the buyer cannot determine the time of payment clearly. The perspective of Islamic law on the practice of gharar in buying and selling grain in Lahotutu Village, namely: a). The contract contains the potential for gharar because there is no clear binding contract in writing, b). From the object of the contract there is no problem because it avoids the potential for gharar, c). The suspension of payment time contains many elements of ambiguity (gharar) such as the determination based on the day, week, after the rice is sold, and based on the weather.Keywords: Gharar, Buy and sell, Grain
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMPEL DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI PENDAPAT MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI’I, MAZHAB HAMBALI)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3090

Abstract

Teknologi dan kebudayaan turut mempengaruhi proses dalam jual beli, salah satunya adalah jual beli online yang lagi berkembang pada saat ini. Jual beli online dilakukan dengan tanpa pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan dilakukan melalui media sosial (online).proses penawaran dalam jual beli online dilakukan dengan memberikan sampel kepada pembeli melalui media sosial maupun aplikasi marketplace. Sehingga dalam praktiknya pembeli hanya melihat sampel dari jualan yang akan dia beli, dan pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung barang yang akan dia beli, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan pembeli, sampel tersebut yang dilihat sebelumnya tidak sesuai dengan barang yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sampel dalam jual beli online dalam tinjauan hukum Islam, serta perbedaan jual beli sampel zaman dulu dengan sekarang.Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research).Sedangkan sifat dari penelitiannya bersifat deksriptif. Untuk cara pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel dalam jual beli online adalah boleh dan sah untuk digunakan.Adapun yang menjadi perbedaan antara sampel jual beli zaman dulu dengan sekarang terletak pada kejelasan terhadap sampel yang digunakan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee Paylater Di Kabupaten Majene
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.5836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Aplikasi Shopee Paylater di Kabupaten Majene. Dalam penerapan Spaylater banyak ditemukan kekurangan dan kerugian bagi pengguna diantaranya mengenai cara pengihan DC Shopee yang tidak sesuai dengan etika sebagai depkolektor dan pengaksesan kontak tanpa izin, serta pembobolan akun pengguna hingga mengalami kerugian materil. Berdasarkan atas kronologi dan bukti-bukti yang diperoleh oleh penulis pada pengguna/konsumen pengguna Spaylater.Jelas bahwa dalam penerapannya banyak ditemukan ketidak sesuaian dan tidak sejalan dengan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana banyak hak konsumen yang dilanggar. Secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman onlinetercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif terhadap penyelenggara yakni; peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Namun hal itu masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara atau perusahaan fintech masih sebatas sanksi administratif.

Page 4 of 7 | Total Record : 64

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue