cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLOSI SEBAGAI TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI Nurlaila, Nikmat; Idris, Muh.; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4530

Abstract

Pobolosi merupakan sebuah sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi barter dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi Barter.Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama Pelaksanaan Pobolosi Di Pasar Sampuawatu dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang,dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (Koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya,kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan.Kedua,Masyarakat Kaledupa masih tetap mempertahankan Pobolosi sebagai media transaksi karena beberapa faktor yaitu faktor Tradisi, faktor ekonomi,dan faktor pendidikan. Ketiga, Analisis Hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah Barter namun ada sebagian kecil pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi.
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Multi Level Marketing (Mlm) Syariah (Studi Tiens Syariah Di Kota Kendari) Risnawati, Risnawati; Iqbal, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4556

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang dilakukan oleh distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah di kota Kendari, mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi,angket wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sistem yang dilakukan oleh para distributor Tiens Syariah di kota Kendari yaitu perekerutan anggota dan penjualan produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai tahapan dan cara yang benar. Tinjuan Fikih Muamalah terhadap praktik MLM Tiens Syariah di kota Kendari adalah para distributor Tiens telah memenuhi asas-asas fikih muamalah (asas hukum mumalah dalam Islam) yang dimana asasnya yaitu meliputi asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan (al-ridha), asas kejujuran dan kebenaran (ash-shidiq) dan asas tertulis dan kesaksian.Kata Kunci : MLM Syariah, Tiens Syariah, Fikih Muamalah  
ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR Sari, Redita Septia; Yaqub, Andi; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4975

Abstract

Merek merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan produk satu dengan yang lain. Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi keberadaannya oleh Negara. Merek tidak mendapatkan perlindungan oleh Negara apabila tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di DJKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi kriteria utama dalam penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada aturan-aturan hukum yang menjadi alasan penolakan merek. Teknik pengambilan data yaitu melalui bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan bahan hukum sekunder yaitu putusan DJKI terhadap merek yang ditolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan bacaan tertulis serta dokumen putusan DJKI terhadap merek yang ditolak, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap merek yang ditolak dengan cara membandingkan dengan merek yang diterima, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan merek. Adapun temuan dari penelitian ini adalah merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI karena terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti beranggapan bahwa unsur kata dalam pemeriksaan merek merupakan kriteria utama yang dianggap sangat berpengaruh dalam melakukan pemeriksaan merek dalam menentukan menerima ataupun menolak permohonan pendaftaran merek. Apabila ditelaah lebih lanjut unsur yang lain pada pendaftaran merek tidak mencangkup merek yang ditolak namun unsur kata dianggap sangat berpengaruh. Selain itu adanya instrumen khusus dan lanjutan tentang menentukan “persamaan pada pokoknya” didalam aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari sifat subyektivitas baik dari kalangan Periksa Merek maupun masyarakat terkhusus pada pelaku usaha agar persoalan-persoalan terkait merek khususnya persamaan pada pokoknya tidak terjadi lagi.
IMPLEMENTASI PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BPOM (STUDI SISTEM PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI BALAI POM KENDARI) Sulastri, Rahmi; Ahmadi, Ahmadi; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.5010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait tugas dan kewenangan dari Bpom dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi pada penelitian data primer dan data sekunder ( Hasil penelitian dan kepustakaan ). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Perpres nomor 80 tahun 2017 mengenai sistem penanggulangan peredaran obat-obatan illegal meliputi Tugas dan kewenangan yang ada dalam pasal 2 dan 4 dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun masih terdapat kelemahan dalam aturan maupun yang melaksanakan aturan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan mendasar sehingga masih terjadi peredaran obat-obatan illegal ialah karena lemahnya aturanya dan kurangya sarana SDM serta kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sebelum dan setelah terjadinya sesuatu ( Preventif dan Represif). Seperti sosialisasi, edukasi, membangun kerjasama dengan pihak stakeholder dan upaya penindakan berupa sanksi admisatratifif dan pidana. Sanksi adminisratif yang berupa peringatan keras, pengamanan/penarikan produk, pencabutan izin usaha, dan pemusnahan barang bukti, sedangkan sanksi pidana berupa hasil dari penyidikan yang di berikan kepada pengadilan untuk menetapkan sanksi. Kedua, Solusi yang dapat diberikan ialah memperkuat kewenangan BPOM melalui UU, membangun pelatihan dasar untuk membentuk SDM yang profesional, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui teknologi aplikasi yang mudah diases di dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi cek bpom untuk menjadikan masyarakat yang cerdas dalam memakai dan menggunakan produk obatobat
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee Paylater Di Kabupaten Majene Novitasari, Ika; Sulaeman, Sulaeman; Pratiwi, Andi Dewi; Aisyah, Nur
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.5836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Aplikasi Shopee Paylater di Kabupaten Majene. Dalam penerapan Spaylater banyak ditemukan kekurangan dan kerugian bagi pengguna diantaranya mengenai cara pengihan DC Shopee yang tidak sesuai dengan etika sebagai depkolektor dan pengaksesan kontak tanpa izin, serta pembobolan akun pengguna hingga mengalami kerugian materil. Berdasarkan atas kronologi dan bukti-bukti yang diperoleh oleh penulis pada pengguna/konsumen pengguna Spaylater.Jelas bahwa dalam penerapannya banyak ditemukan ketidak sesuaian dan tidak sejalan dengan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana banyak hak konsumen yang dilanggar. Secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman onlinetercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif terhadap penyelenggara yakni; peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Namun hal itu masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara atau perusahaan fintech masih sebatas sanksi administratif.
Information Asymmetry and Digital Consumer Protection : A Contemporary Fiqh Muamalah Approach to Contract Legitimacy Dwi Satri; Azis, Fakih Abdul; Nyimas Anggun Lestari; Raol, Syahria; Suriani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v8i1.12235

Abstract

The study aims to formulate a normative-operational analytical model concerning the obligation to provide information in digital transactions by employing contemporary fiqh muamalah principles as a benchmark for the validity of contracts (akad). The study responds to the increasing prevalence of inaccurate, incomplete, or misleading information practices in e-commerce, marketplaces, and algorithm-based services, which widen the gap between legal norms and digital market practices. It adopts a normative-qualitative approach based on library research, utilizing documentation techniques and content analysis of classical and contemporary fiqh literature, statutory regulations, fatwas, and scholarly works related to transparency, fairness, and digital consent. The data were analyzed descriptively and argumentatively to identify the relationship between muamalah principles and modern transactional practices. The findings indicate that consumer protection in digital transactions requires the integration of three core principles: transparency, fairness, and free consent. Transparency functions to reduce information asymmetry and prevent gharar (uncertainty) and ghisy (fraud) through the provision of clear, objective, and verifiable information. Fairness demands a balance of rights and obligations and the limitation of exploitation and algorithm-based price discrimination. Free consent emphasizes the necessity of voluntary agreement free from manipulative interface design or concealed pressure. These principles directly affect the validity of contracts in digital transactions. This study is limited to literature-based analysis and does not empirically examine specific platforms or conduct cross-jurisdictional comparisons. Its primary contribution lies in the systematic integration of digital consumer protection theory and the contractual validity principles of fiqh muamalah as a substantive evaluative framework for modern digital transaction legitimacy. Keywords: Fairness; Free Consent; Gharar; Muamalah; Transparency.
The Practice of Al-Qardh bi Syarth al-Bay’ in Farmers Financing: A Fiqh Muamalah Analysis Fifi Faradila Safitri.M; Sulyman Muhammad-Busyari; Hasniati
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v8i1.12842

Abstract

The development of community economic practices shows the emergence of various hybrid contracts as a response to socio-economic needs, one of which is al-qardh bi syarth al-bay’, a loan contract accompanied by a condition of a sale transaction. Although studies on Islamic financing in the agricultural sector have grown significantly, most research focuses on formal financing institutions, while informal financing practices between farmers and collectors remain relatively underexplored in the perspective of fiqh muamalah. This study aims to analyze the mechanism of al-qardh bi syarth al-bay’ in rice harvest financing and examine its compliance with Islamic commercial law principles. The research employs a qualitative approach with an empirical juridical method through a case study in Bumi Raya Village, Andoolo District, Konawe Selatan Regency. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings show that farmers receive cash loans with the condition that their harvest must be sold to the lender at a price predetermined at the beginning of the agreement. Empirically, this practice functions as an informal financing mechanism that helps farmers obtain capital amid limited access to formal financial institutions. However, from the perspective of fiqh muamalah, the practice potentially contains elements of riba, as lenders gain benefits through purchasing harvests below market prices and create unequal bargaining power between farmers and collectors. This study recommends the development of more equitable and transparent Islamic agricultural financing models through Islamic microfinance institutions or sharia cooperatives. Keywords: Agricultural Financing; Al-Qardh bi Syarth al-Bay’; Fiqh Muamalah.
Mining Exploitation from the Perspective of Sharia Economic Law: An Analysis of Maslahah and Mafsadah Nurhidayat; Kurniati; Rasdiyanah; Pikahulan, Rustam Magun; Othman, Muhammad Remy
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v8i1.13083

Abstract

The study aims to analyze the practice of natural resource exploitation in Indonesia’s mining sector from the perspective of Sharia economic law, particularly through the concepts of maslahah (Benefit) and mafsadah (harm). The research focuses on assessing the extent to which mining activities generate not only economic benefits but also environmental, social, and distributive justice implications in natural resource governance. This study employs a qualitative design using a library research approach. Data were collected from statutory regulations, scholarly journal articles, books, official reports, and relevant Islamic legal literature. The data analyzed using a descriptive-analytical approach through content analysis in order to connect empirical findings on mining practices with the normative framework of Sharia economic law. The findings indicate that Indonesia’s mining sector makes an important contribution to economic growth, particularly in supporting industrial expansion and investment. However, these benefits do not fully reflect public maslahah, as they are accompanied by environmental degradation, deforestation, pollution, social conflict, public health risks, weak governance, and unequal distribution of benefits among communities living near mining areas. From the perspective of Sharia economic law, such conditions suggest that mining practices tend to lean more toward mafsadah when economic gains are not balanced by ecological responsibility, community protection, and distributive justice. The limitation of this study lies in its reliance on library-based research, which is not supported by direct field verification. The originality of this study lies in its effort to integrate Sharia economic law with issues of mining, environmental governance, and social justice within a more applicable framework of maqasid al-syariah. Keywords: Exploitation; Mining; Sharia Economic Law.
Praktik Mappaje Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tolowe Ponre Waru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka) Mudabbir, Ahmad; Abdul Hayyaqdhan Ashufah; Muhammad Najib
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v8i1.13988

Abstract

The study aims to determine the implementation of mappaje practices in Tolowe Ponre Waru Village, Wolo District, Kolaka Regency, and analyze the practices based on the perspective of muamalah fiqh in Islamic economic law. This study explores the practice of mappaje from a jurisprudence-based perspective. The primary focus of this research is to understand how this practice is carried out, its underlying values, and its alignment with the principles of jurisprudence-based principles. This study uses a qualitative research method with an empirical approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation of mappaje actors, community leaders, and local religious leaders. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively by linking field facts and muamalah fiqh provisions. The results show that mappaje practices in Tolowe Ponre Waru Village is carried out through several stages, namely initial offers and communication, inspection and assessment of plant conditions, and implementation of a verbal sale and purchase agreement based on an agreement between both parties. This practice is carried out of mutual consent and has become a local custom. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) of muamalah (contractual transactions), mappaje is essentially permissible as long as it meets the pillars and conditions of a sale and purchase, does not involve any element of fraud, and minimizes the element of gharar through clarity of agreement and honesty between the parties. Therefore, mappaje is acceptable under Islamic economic law if implemented in accordance with the principles of justice, benefit, and prudence. Keywords: Fiqh of Muamalah; Gharar;  Mappaje, Sale and Purchase.
Tax Law Enforcement and Its Impact on Restorative Justice and Islamic Law in Tax Crime Cases Mubarok, Muhammad Husni; Mubarok, Muhamad Zaki; Riza, Muhammad Himmatur; Basir, Sayidah Asma
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v8i1.14151

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of tax law enforcement in Indonesia, which faces significant challenges in balancing legal certainty with the recovery of state financial losses. Specifically, this research explores the implementation of Article 44B of the Law on General Provisions and Tax Procedures as a crucial instrument reflecting a restorative justice approach in handling tax crime cases. Through content analysis of policies, law enforcement practices, and expert reviews, this study examines the mechanism of terminating investigations through the settlement of state losses The research findings indicate that a restorative justice approach in the fiscal realm is more effective in recovering state finances compared to a retributive approach solely oriented toward punishing the perpetrator. From an Islamic law perspective, this approach aligns with the principles of public interest (maslahah) and the restoration of circumstances; taxes function as a primary instrument to achieve social welfare in a just and sustainable manner. Nevertheless, this research notes limitations such as challenges in inter-agency coordination and differing perceptions among law enforcement officials, which could potentially reduce the deterrent effect. Overall, this mechanism offers an opportunity for the creation of a tax legal system that is more just, proportional, and oriented toward public benefit. Keywords: Islamic Law; Restorative Justice; Tax Crimes; Tax Law Enforcement.

Page 14 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue