cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Arif Raharjo
Contact Email
w.arifraharjo@unwahas.ac.id
Phone
+6287827114410
Journal Mail Official
jkhi@unwahas.ac.id
Editorial Address
Universitas Wahid Hasyim Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan - Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JKHI
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 29869498     EISSN : 29869501     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/khi.
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kajian Hubungan Internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Diplomasi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, tujuannya adalah menjadi ruang diskusi ilmiah ,tentang berbagai wacana keilmuan Hubungan internasional dalam bentuk penelitian mandiri dosen maupun penelitian bersama antara dosen dengan mahasiswa. Jurnal ini terbit setahun dua kali, pada Bulan April dan Oktober. Sebagai ruang atmoster akademik, maka jurnal ini terbuka bagi seluruh hasil penelitian mandiri dosen maupun penelitian bersama antar dosen dengan mahasiswa, diluar program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang Semoga kehadiran jurnal ini mampu memperkaya cakrawala keilmuan Hubungan Internasional, baik secara internasional maupun nasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025)" : 5 Documents clear
Studi Komparatif Kebijakan Pemerintah Jepang Dan Indonesia Dalam Ekonomi Dan Industrialisasi Lestari, Lina Puji
Kajian Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Economic policies and industrialization are important factors in the development of a country. This study compares the policies of the Japanese government after World War II and Indonesia after independence, analyzing the policy achievements of both countries as well as identifying the factors that influence government policies during development. This study uses a qualitative comparative method with a literature review approach. Data and information are collected from many secondary sources, such as books, journal articles, research papers, and publications from governments and international organizations. The results of the study found that Japan adopted a "developing country" approach with government intervention through the Ministry of International Trade and Industry (MITI) which succeeded in growing and encouraging industrialization and economic growth rapidly. This policy is supported by political stability, effective governance, a focus on strategic industrial growth, and technology transfer. On the other hand, Indonesia implements several policies, ranging from market liberalization to a guided economy with more varied results and influenced by external and political factors. Indonesia must strengthen institutional capacity, improve governance, and prioritize economic diversification into strategic sectors, international collaboration and technology transfer can also support Indonesia's future industrialization efforts. Keywords: Japan, Indonesia, Economic Policy, Industrialization, Comparison ABSTRAK Kebijakan ekonomi dan industrialisasi merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Penelitian ini membandingkan kebijakan pemerintah Jepang pasca Perang Dunia II dan Indonesia setelah kemerdekaan, menganalisis capaian kebijakan kedua negara sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah selama pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data dan informasi dikumpulkan dari banyak sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, makalah penelitian, dan publikasi dari pemerintah dan organisasi internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa Jepang mengadopsi pendekatan "negara berkembang" dengan intervensi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) yang berhasil menumbuhkan dan mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Kebijakan ini didukung oleh stabilitas politik, tata kelola yang efektif, fokus pada pertumbuhan industri strategis, dan transfer teknologi. Di sisi lain, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, mulai dari liberalisasi pasar hingga ekonomi terpimpin dengan hasil yang lebih bervariasi dan terpengaruh oleh faktor eksternal dan politik. Indonesia harus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan tata kelola dan memprioritaskan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor strategis, kolaborasi internasional dan transfer teknologi juga dapat mendukung upaya industrialisasi Indonesia di masa depan. Kata Kunci: Jepang, Indonesia, Kebijakan Ekonomi, Industrialisasi, Perbandingan
Sejarah Pembangunan Dan Reformasi Ekonomi China Setiawan, Zudi
Kajian Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

China has succeeded as a driver of the world economy, and is now one of the world's economic giants. What China has achieved is the result of hard work and intelligence of Chinese leaders, business people and the Chinese people. Rapid growth occurred especially after the implementation of China's economic reform policy in 1979. The purpose of this study is to find out the history of China's economic development and reform. This research is a qualitative study using literature studies. The theory used in this study is Kuntowijoyo's theory related to five stages in historical research, including topic selection, source collection, verification of historical criticism, interpretation, and writing. The data analysis of this study uses a qualitative approach. Based on the results of this study, it can be explained that China has a very long history, especially in the economic sector. Its monetary power in the global sector is felt by many countries in the world. Since the economic reform in 1979, the poverty rate of the Chinese population has fallen from 53% in 1981 to 1.7% in 2018. Over the past few years, China has become the most progressive and largest economy in the world. Keywords : China, History, Reform, Economy, Development ABSTRAK China berhasil sebagai penggerak ekonomi dunia, dan kini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Apa yang dicapai oleh China merupakan hasil kerja keras, dan cerdas para pemimpin China, para pelaku bisnis dan rakyat China. Pertumbuhan pesat terjadi terutama setelah diterapkannya kebijakan reformasi ekonomi China pada 1979. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah pembangunan dan reformasi ekonomi China. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teorinya Kuntowijoyo terkait dengan lima tahapan dalam penelitian sejarah, di antaranya adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi kritik sejarah, interpretasi, dan penulisan. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa China memiliki sejarah yang sangat panjang, khususnya di bidang ekonomi. Kekuatan moneternya di bidang global dirasakan oleh banyak negara di dunia. Sejak reformasi ekonomi pada 1979, laju kemiskinan populasi China telah turun dari 53% pada tahun 1981 menjadi 1,7% pada tahun 2018. Selama beberapa tahun terakhir, China telah menjadi negara dengan ekonomi paling progresif dan terbesar di dunia. Kata Kunci : China, Sejarah, Reformasi, Ekonomi, Pembangunan
Kegagalan Kemerdekaan New Caledonia Dari Prancis: Studi Kasus Perjuangan Suku Kanak Akbar, Ridwan Azhari; Firnas, Muhamad Adian; Fitriyanti, Rahmi
Kajian Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the causes of the Kanak people's failed struggle in the New Caledonia independence referendum in 2018, 2020, and 2021. The Kanak people are an indigenous people who inhabited New Caledonia before the arrival of the French in 1853. The Kanak people have fought for their independence through referendums stipulated in the 1998 Noumea Agreement. This agreement provides for three referendums, but all referendums failed to make New Caledonia independent. Thus, the third referendum in 2021 marks the end of the Kanak people's struggle for independence, they are legally integrated into the French Republic as a final decision. This study uses the conceptual framework of "referendum" to determine the fate of independence, and "integration" as a colonial strategy aimed at maintaining control over its colonies. The research method used is qualitative which is descriptive analytical, an inductive approach, using primary and secondary sources, and library research data collection techniques. This study found that the causes of the referendum failure were a combination of political strategies, demographic imbalances between the Kanak people and immigrants, and a voting system that did not benefit the Kanak people. The dynamics of voting rights are also very significant in providing advantages for immigrants who can vote in a referendum that should be a referendum on the fate of the Kanak tribe. This study highlights that the referendum, which should be a democratic instrument, is used as a political tool to maintain decolonization in a modern form that is actually aimed at maintaining the colonial power. In the case of New Caledonia, the referendum has become a means to integrate the region into the French Republic, and sacrifice the right to self-determination of independence which should be the main focus of the decolonization process in the Non-Self Governing Territories (NSGT). Keywords: Referendum, Kanak tribe, New Caledonia ABSTRAK Penelitian ini menganalisis penyebab perjuangan suku Kanak yang gagal dalam referendum kemerdekaan New Caledonia pada 2018, 2020, dan 2021. Suku Kanak adalah suku asli yang menghuni New Caledonia sebelum kedatangan Prancis pada 1853. Suku Kanak telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui referendum yang diatur dalam Perjanjian Noumea 1998. Perjanjian ini memberikan kesempatan tiga kali referendum, tetapi semua referendum gagal untuk membuat New Caledonia merdeka. Dengan demikian, referendum ketiga tahun 2021 menandai akhir perjuangan kemerdekaan suku Kanak, mereka secara sah terintegrasi ke dalam Republik Prancis sebagai keputusan yang final. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual “referendum” untuk menentukan nasib kemerdekaan, dan “integrasi” sebagai strategi kolonial yang bertujuan mempertahankan kendali atas wilayah jajahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan induktif, menggunakan sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan referendum adalah kombinasi strategi politik, ketidakseimbangan demografi suku Kanak dengan warga pendatang, dan sistem pemilih yang tidak menguntungkan suku Kanak. Dinamika hak pilih juga sangat signifikan dalam memberikan keunggulan bagi warga pendatang yang bisa memilih pada referendum yang seharusnya menjadi referendum penentuan nasib suku Kanak. Penelitian ini menyoroti bahwa referendum yang seharusnya menjadi instrumen demokratis, tetapi digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan dekolonisasi dalam bentuk modern yang justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kolonial. Dalam kasus New Caledonia, referendum telah menjadi sarana untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Republik Prancis, dan mengorbankan hak penentuan nasib kemerdekaan yang seharusnya menjadi fokus utama dari proses dekolonisasi di wilayah Non-Self Governing Territories (NSGT). Kata Kunci : referendum, suku kanak, new caledonia
Analisis Prinsip Non-Interference Dalam Asean Way: Implikasi Bagi Stabilitas Ekonomi-Keamanan Di Asia Tenggara Laia, Anastasia Meilin Gita Permata; Zeffilda, Gadis
Kajian Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the principle of non-interference in the ASEAN Way and its implications for economic stability and security in Southeast Asia. As a cornerstone of ASEAN, this principle aims to maintain regional harmony by respecting the sovereignty of member states. However, its implementation faces challenges, particularly in addressing transnational issues such as economic integration through the ASEAN Economic Community (AEC) and the South China Sea disputes. The study adopts a constructivist approach and two-level game theory to analyze how domestic and international dynamics influence the effectiveness of this principle. The findings indicate that the non-interference principle creates a dilemma between preserving national sovereignty and the need to strengthen regional cooperation. In the context of the AEC, differences in economic development levels among member states often hinder policy harmonization in trade. Meanwhile, the South China Sea disputes highlight ASEAN’s limitations in confronting external aggression, although consensus-building and quiet diplomacy have helped maintain internal solidarity. The principle also slows decision-making on urgent strategic issues. The study recommends that ASEAN adapt its application of the non-interference principle to be more responsive to contemporary challenges. A more flexible approach and robust enforcement mechanisms are necessary to enhance the effectiveness of regional policies. By strengthening collective identity and regional norms, ASEAN can bolster regional stability, improve economic competitiveness, and respond to global challenges more effectively and sustainably. Keywords: ASEAN Way, AEC, SCS, Two-Level Game Theory ABSTRAK Penelitian ini mengkaji prinsip non-interference dalam ASEAN Way dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan di Asia Tenggara. Sebagai pilar utama, prinsip ini bertujuan menjaga keharmonisan regional dengan menghormati kedaulatan negara anggota. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam menangani isu-isu transnasional seperti integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC) dan sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan two-level game theory untuk menganalisis bagaimana dinamika domestik dan internasional memengaruhi efektivitas penerapan prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-interference menciptakan dilema antara menjaga kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama regional. Dalam konteks AEC, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota sering menghambat harmonisasi kebijakan perdagangan. Sementara itu, sengketa Laut Cina Selatan menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menghadapi agresi eksternal, meskipun pendekatan konsensus dan diplomasi tenang membantu menjaga solidaritas internal. Prinsip ini juga memperlambat proses pengambilan keputusan pada isu strategis yang mendesak. Penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk mengadaptasi penerapan prinsip non-interference agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer. Pendekatan yang lebih fleksibel dan mekanisme penegakan yang kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan regional. Dengan memperkuat identitas kolektif dan norma-norma regional, ASEAN dapat memperkuat stabilitas kawasan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menghadapi tantangan global secara lebih responsif dan berkelanjutan. Kata kunci: ASEAN Way, AEC, SCS, Two-Level Game Theory
Indonesia's Global Maritime Fulcrum and Its Contribution in Maintaining ASEAN Maritime Security Stability Purwanto, Adi Joko; Hidayah, Nikmatul
Kajian Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses Indonesia's maritime vision through Global Maritime Fulcrum during the administration of President Joko Widodo 2014-2019 and its contribution in maintaining ASEAN maritime security stability. Southeast Asia is a strategic region since the era of the second world war, the cold war and even today it is still a place of competition between the great powers of the world the United States and China. The competition between the United States and China at the global level has the potential to disrupt regional unity and make ASEAN fail to play its central role. The challenge provide an insight into the importance of Indonesia's role as the largest and most strategic country in Southeast Asia in maintaining the stability of regional maritime security. Indonesia's policy in the field of defense security will have an impact on ASEAN. The method used is a qualitative descriptive approach using secondary data such as review of academic articles, books, Journals, reports, and other relevant literature with two research questions First, what is the concept of Indonesia's maritime security in the Global Maritime Fulcrum policy? And Second, how does Global Maritime Fulcrum Policy contribute to maintaining the stability of ASEAN's maritime security? Keywords: Global Maritime Fulcrum, Maritime Security, ASEAN Maritime Security, Regional Stability

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025) Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol 1, No 1 (2021)