Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2024): March"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Rahayu, Vidya Windi]]>;
<![CDATA[Purwanto, Djoko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2038
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang berbeda dari daerah, Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut. Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi telah sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksnaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Gumirih telah memenuhin kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota yang telah dianggarkan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.]]>
<![CDATA[Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Naysila, Novita]]>;
<![CDATA[Purwanto, Djoko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2042
<![CDATA[Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Menurut Permendikbud Ristek menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reprodukksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan naman dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum empiris bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara mewawancarai kepada narasumber yaitu pimpinan, pegawai, dan mahasiswa Uni-versitas Muhammadiyah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melaksanakan kebijakan dalam Penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pe-nanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu membentuk Peraturan Rektor no-mor/2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara Kawasan Geotermal Kawah Wurung Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Aditiawarman, Muhammad Rizal]]>;
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2043
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang kebijakan pemerintah daerah Bondowoso dalam menangani masalah pencemaran udara beracun yang disebabkan oleh aktifitas penambangan panas bumi atau geotermal di kawasan Kawah Wurung Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan bahan hukum berupa pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso cenderung belum memiliki cara yang tepat dalam membuat kebijakan terhadap pengendalian lingkungan hidup terhadap adanya pencemaran udara kawasan geotermal Kawah Wurung Bondowoso dan tidak ditemukan satu hukum berupa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengatur hal tersebut, dikarenakan fakta lapangan bahwa kondisi fisik wilayah Kecamatan Sempol memiliki topografi yang dominan curam, berpotensi terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait permasalahan yang terjadi di tambang geothermal Kawah Wurung masih jauh dari prinsip-prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan cenderung hanya sebagai kebijakan politis.]]>
<![CDATA[Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2044
<![CDATA[Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keberadaan Debt Collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para. Debt Collector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.]]>
<![CDATA[Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Nurhalim, Nurhalim]]>;
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2045
<![CDATA[Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika: ( Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Jmr ) ]]>
<![CDATA[purnamasari, oktavia intan]]>;
<![CDATA[Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2067
<![CDATA[One of the criminal regulations that adheres to a special minimum system is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, with the threat of a special minimum penalty, the judge may not impose a penalty under the special minimum provisions. In the case of narcotics crime decided by the court, namely in verdict number 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr, the panel of judges actually imposed punishment under the special minimum provisions. This study aims to determine the consideration of judges in imposing imprisonment under the special minimum provisions in narcotics crimes in decision number 58/Pid.sus/2022/Pn.jmr. in this study using normative juridical research methods with a legal, case, and conceptual approach. Based on the results of this study, the judge in deciding a case should be guided by the laws that have been established and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 as a guideline for the implementation of duties for the court, but the judge in his decision imposed a sentence under a special minimum provision, based on this statement it can be concluded that the judge in imposing imprisonment under a special minimum provision in decision number 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr is not in line with and contradicts Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and SEMA Number 35 of 2015]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kematian Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb) ]]>
<![CDATA[Affiani, Rifrinda Nur]]>;
<![CDATA[Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2070
<![CDATA[People who commit legal errors and cause the consequences of these legal actions must be able to take responsibility for the consequences of their actions. Murder is the act of taking another person's life intentionally and the aim is to take someone's life, while the crime of assault is a crime whose target is the human body. The aim of this research is to find out how the judge views the death of the victim in the crime of murder. This research uses normative juridical methods, meaning library research that uses library legal material sources using a legal approach and a case approach. In this case the researcher does not agree with the judge's decision because according to the researcher what is meant by the crime of murder is the victim who should have died when the incident occurred, but at that time the victim also died. did not die immediately, therefore the appropriate charge is for committing a criminal act of serious abuse which resulted in death. The results of the research discussion can be concluded that the judge's consideration in handing down and determining the death of the victim was incorrect.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Penjamin dalam Penanguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa ]]>
<![CDATA[Wirawan, Vian Nando]]>;
<![CDATA[Suyatna]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2071
<![CDATA[The provisions of Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code state that detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor or judge with his or her determination and in a regulated manner. in this law. Detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his or her determination, with the conditions and methods regulated in this law. Therefore, detention is a form of deprivation of a person's freedom of movement and is a threat aimed at giving a feeling of regret to someone who has committed an offense. Detained suspects/defendants have several rights, one of which is the right to submit a request for suspension or the right to transfer detention. According to the provisions of Article 31 of the Criminal Procedure Code, a suspension of detention can be granted by investigators, public prosecutors or judges in accordance with their respective authorities with or without cash collateral or personal guarantees, based on predetermined conditions. The purpose of this research is to determine the responsibility of the guarantor if a suspect or accused who is detained or transferred to detention escapes. The research method uses normative juridical with a statutory and conceptual approach. The result of this research is that a suspension of detention can be granted by the police investigator as the detention institution, if the suspect/accused or guarantor has fulfilled the conditions that have been set. However, during the suspension of detention, the suspect/defendant escapes and is not found within a period of 3 (three) months, then (the guarantor) is responsible for bearing all risks and consequences that arise, namely by depositing the security deposit. in the amount specified in the agreement at the beginning. granting suspension of detention]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ]]>
<![CDATA[Dewi Ratrika Rinupa Sejati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2074
<![CDATA[Peaceful resolution of disputes is the main goal in the modern legal system. One form of peaceful resolution, namely arbitration, is recognized as an effective way to resolve disputes firmly and bindingly. Arbitration is part of Alternative Dispute Resolution (ADR), which includes various methods of resolution outside of court or litigation. In the context of resolving default disputes, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) is an efficient option. This research aims to analyze the role and benefits of arbitration in handling default disputes, especially those related to BANI. The research method used is normative legal research by collecting and analyzing secondary data such as laws, regulations, arbitration decisions and related literature. The research results show that the default dispute resolution process through BANI involves several steps, including arbitration selection, trial process, and final decision. The advantages of resolving default disputes through BANI include speed, legal certainty through arbitration awards, and the diversity of arbitrators who can provide different points of view in resolving disputes. Based on research findings, the decision of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps is based on Article 3 of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The judge stated that the District Court did not have the authority to decide disputes between two parties who were bound by an arbitration agreement. This shows that if a dispute occurs, the parties must resolve it through deliberation. If deliberations are unsuccessful, the resolution will be handed over to the Indonesian National Arbitration Board (BANI).]]>
<![CDATA[Subordination of Civil Cases: Theoretical Rules and Practical Problems ]]>
<![CDATA[Normurotovna, Esanova Zamira]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2094
<![CDATA[This article is devoted to the topic of subordination, which is one of the oldest and most relevant institutions of civil procedural law, the content of this topic includes which body is competent to consider disputes (cases), its criteria and conditions, as well as the limits of the competence of the court and other bodies in this area. The task of subordination in a broad sense determines the forms of protection (judicial or extrajudicial resolution) of the rights and interests of individuals (individuals and legal entities). In a narrow sense, it is understood to belong to a number of state bodies and organizations empowered to protect violated and disputed subjective rights of individuals and legal entities and their legally protected interests. The subordination of cases plays a key role in delineating their powers from each other. The article also includes aspects of subordination, which is a broad concept in relation to jurisdiction, similarities and differences with this procedural institution. At the same time, the article provides detailed information and analysis of several types of subordination in civil procedural law, including alternative, contractual, imperative and exceptional types. At the end of the article, problems related to the topic of subordination, suggestions and recommendations for their solution, and the author's conclusions are presented.]]>
