Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2024): September"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ]]>
<![CDATA[Yasin, Naufal Bima Zaki Putra]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3016
<![CDATA[Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur independensi dan objektivitas.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Saputri, Firda Alfionita]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3017
<![CDATA[Hukum yang ada sering dilanggar dengan beragam macam bentuk di bidang perdata atau pidana, apalagi di era globalisasi ini maka hukum harus seimbang dengan kemajuan zaman salah satu contohnya yaitu adanya penyebaran full video film di aplikasi Telegram. Berkaitan dengan masalah tersebut maka diperlukan suatu upaya dari berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan pemegang hak cipta di era digital. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang hal cipta akibat penyebaran full video film di media sosial Telegram dalam perspektif hukum pidana. Pembahasan penelitin ini yaitu perlindungan hukum atas Film Gadis Kretek yang di unggah pada Telegram perlu dilakukan. Pemegang hak cipta perlu dilindungai dengan adanya perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk upaya preventif yaitu penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik. Bentuk upaya respresif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Dampak dari platform illegal yang beredar di Telegram ini maka Kominfo perlu memberikan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di platform digital terkait telegram yang terdaftar sebagai PSE asing di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Film Gadis Kretek yang disebarluaskan pada grup Telegram dengan Lk21 dan rebahin.net membuat pemegang hak cipta perlu adanya perlindungan dengan perlindungan hukum preventif dan respresif dari pelanggaran hak cipta penyebaran film pada Telegram]]>
<![CDATA[Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan ]]>
<![CDATA[Yunitasari, Agil]]>;
<![CDATA[Reykasari, Yunita]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3036
<![CDATA[Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.]]>
<![CDATA[Netralitas Asosiasi Kepala Desa Jember dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Anggara, Febrian]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3048
<![CDATA[Pilkada adalah salah satu mekanisme penting yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan dituntut untuk memiliki netralitas dan integritas dalam menghadapi proses demokrasi. Namun, setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran imparsialitas yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara. Riset ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan tipe yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset ini, ditemui pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Jember yang menyatakan secara jelas mendukung atas majunya Muhammad Fawaid sebagai calon Bupati dalam Pilkada 2024, tentu hal ini melanggar Pasal 280, 282, dan 490 UU Pemilu, oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas tersebut, maka hendaknya Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta responsif atas pengawasan pelaksanaan norma-norma sesuai regulasi, kode etik, serta kode perilaku ASN, menindak secara tegas Asosiasi Kepala Desa Jember yang secara jelas menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang akan maju dalam kontestasi pilkada.]]>
<![CDATA[Malpraktik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. ]]>
<![CDATA[Mukhamad, Rosikhul Fahmi]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3049
<![CDATA[Kasus dalam putusan yang terjadi perbuatan melanggar hukum (malpraktik) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakart Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. metode penelitian normatif yang mencakup analisis perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian hakim melihat bukti dan fakta serta pernyataan para saksi yang telah dihadirkan untuk memperoleh informasi dari penggugat dan tergugat selama di persidangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai gugatan penggugat berlandaskan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perbuatan malpraktik tersebut menggunakan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 UU Praktik Kedokteran terhadap PMH yang menyebabkan kerugian material dan immaterial (kebutaan dan kelumpuhan), dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pelanggaran pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.]]>
<![CDATA[Tutorial Kejahatan di YouTube Melanggar UU Penyiaran Indonesia dan Memicu Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Sarigati, Pandu]]>;
<![CDATA[Multazam, Muhammad Tanzil]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3054
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penyediaan konten pendidikan di YouTube, khususnya tutorial kriminalitas, dalam kerangka Undang-Undang Penyiaran Indonesia (UU No. 32 Tahun 2002) dan perannya dalam pembangunan karakter bangsa. Terlepas dari tujuan UU tersebut untuk mendidik, tutorial-tutorial tersebut gagal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, menggunakan interpretasi sistematis dan tata bahasa, penelitian ini menyoroti pengaruh konten semacam itu dalam menghasut perilaku kriminal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tutorial kejahatan berfokus pada "konten" yang mendorong aktivitas kriminal, sehingga melanggar Pasal 160 KUHP, yang membahas tentang penghasutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa video-video ini tidak hanya mendidik penonton untuk melakukan kejahatan tetapi juga menghasut mereka dengan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan tindakan kriminal, yang menimbulkan implikasi hukum dan etika yang signifikan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan ]]>
<![CDATA[Rokoyah, Siti]]>;
<![CDATA[Mediawati, Noor Fatimah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3058
<![CDATA[Studi ini menyelidiki dampak perang sebagai force majeure terhadap perdagangan global, dengan fokus pada bagaimana perubahan legislatif dapat memengaruhi pendapatan eksportir. Penelitian ini secara khusus mengkaji klaim asuransi tahun 2022 yang timbul dari konflik Rusia-Ukraina, yang menyoroti kompleksitas pendefinisian keadaan kahar dalam klaim asuransi perdagangan yang terkait dengan ketidakstabilan politik dan militer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mempelajari ketentuan asuransi perdagangan yang mensyaratkan penilaian stabilitas politik di negara tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi perang sebagai force majeure membutuhkan ketentuan khusus dari perusahaan asuransi dan potensi negosiasi ulang, yang mengilustrasikan bahwa klaim semacam itu tidak dapat divalidasi secara langsung. Temuan ini menekankan perlunya parameter hukum yang eksplisit dalam asuransi perdagangan untuk menavigasi risiko yang terkait dengan gangguan geopolitik secara efektif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Shiddiqy, Abdillah Ash]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3059
<![CDATA[Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri ]]>
<![CDATA[F. M., Izza Saltsa]]>;
<![CDATA[Rosnawati, Emy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3063
<![CDATA[Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain ]]>
<![CDATA[Hamidah, Amellia Fitria]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3065
<![CDATA[Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.]]>
