cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 405 Documents
 37   38   39   40   41 
Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5885

Abstract

Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum yang kerap terjadi dalam konflik warisan di Indonesia. Tindakan itu dapat berdampak pada keabsahan dokumen, perjanjian, dan pemindahan hak atas harta warisan yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berwenang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia dan menilai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui penelitian literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat menyebabkan batalnya atau pembatalan dokumen dan perjanjian akibat tidak terpenuhinya elemen kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan hak atas aset warisan. Langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris mencakup pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan untuk tindakan melawan hukum, tuntutan untuk kompensasi, serta pelaporan kasus pidana terhadap pelaku pemalsuan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan para ahli waris dan memastikan kepastian hukum dalam distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam kasus warisan.
Ambiguitas Pengaturan Hukum terhadap Ekspresi Identitas LGBT di Media Sosial Indonesia Dewi Niswaatus Sa'adah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5898

Abstract

Indonesia is a country governed by the rule of law today The development of the digital world has created a new space where individuals can express their identities more broadly. One example is the identity of the LGBT community, which has sparked a wide range of responses to this phenomenon, leading to changes in Indonesia’s legal system because the expression of identity on social media platforms remains ambiguous, particularly regarding the expression of LGBT identity. While freedom of expression is guaranteed as a fundamental human right, it is also restricted in the name of morality, religious values, and public order; moreover, the legal framework surrounding it remains unclear. In response to this, the author analyzes the ambiguities in legal protection in Indonesia, examining the factors contributing to legal uncertainty and exploring potential solutions that could provide legal clarity in the digital space. The research method used in this study is a normative approach with a qualitative approach to literature review. The results of the study indicate that, to date, there are no specific regulations governing the limits of expression on social media, particularly regarding the expression of LGBT group identity. Therefore, a clear and structured regulatory framework is needed through a regulatory reconstruction mechanism that specifically defines these limits while balancing the values of Pancasila, legal morality, and maintaining legal certainty.
Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyebaran Konten Pornografi Non-Konsensual Menggunakan Bot Telegram Berbasis Kecerdasan Buatan Masyithoh Yumna Aristawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis deepfake melalui bot Telegram dan mengkaji pengaturan hukum positif Indonesia dalam merespons permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi  Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan bot Telegram memfasilitasi penyebaran konten pornografi non-konsensual berbasis deepfake dilakuakn secara secara otomatis, cepat, dan masif sehingga memperluas jangkauan distribusi serta meningkaykan resiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan identias digital, dan kerugian psikologis bagi koerban. Penelitian ini juga menunjukan bahwa mekanisme penyebaran konten melalui bot Telegram menyulitkan proses identifikasi pelaku karena dapat beroprasi secara anonim, memanfaatkan fitur otomatis, serta menjangkau pengguna lintas wilayah bahkan lintas negara dalam waktu singkat. Selain itu, katrakteristik teknologi tersebut menyebabkan proses pengawsan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penyebaran konten yang dilakukan sevara langsung oleh penggun. Di sisi lain, hukum positif indonesia belum mengatur secara khusus pembuuatan maupun penyebaran konten pornografi non-konsesnsual berbasis deepfake. Meskipun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum dan belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum. Kasus yang melibatkan mahasiswa Universitas Udayana menunjukan bahwa penyalahgunaan teknologi AI telah menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana yang mempu menjangkau penyalahgunaan teknologi deepfake sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak privasi dan identitas digital korban.
Right to Be Forgotten sebagai Hak Konstitusional dalam Perlindungan Martabat Mantan Narapidana di Era Digital Errisa Firdha Allanda
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6019

Abstract

Perkembangan teknologi digital membuat informasi yang pernah dipublikasikan di internet dapat tersimpan dan diakses dalam waktu yang sangat lama. Kondisi ini menjadi persoalan bagi mantan narapidana yang telah menjalani dan menyelesaikan masa hukumannya, tetapi masih harus menghadapi stigma sosial akibat riwayat pidananya yang terus muncul di berbagai platform digital. Akibatnya, proses reintegrasi sosial sering kali terhambat, terutama dalam memperoleh pekerjaan, membangun relasi sosial, dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum, mekanisme pengajuan, serta batasan penerapan right to be forgotten sebagai upaya mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial mantan narapidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa right to be forgotten telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum didukung oleh mekanisme prosedural yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, terutama terkait kriteria informasi yang dapat dihapus atau dibatasi aksesnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar right to be forgotten dapat diterapkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan publik, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, right to be forgotten tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan data pribadi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang mendukung pemulihan martabat mantan narapidana di era digital.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan Di Indonesia (Studi Kasus di YLKI Jakarta) Liliana Budiman; Dora Kusumastuti; Puspaningrum
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6039

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah asuransi kesehatan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif empiris dengan studi kasus pada YLKI melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YLKI berperan dalam memberikan pendampingan kepada nasabah asuransi kesehatan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal yang menyebabkan perlindungan dan bantuan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi belum berjalan secara optimal.
Identity Theft Crimes in E-Learning: A Comparative Legal Study in Light of Iraqi and Egyptian Legislations and International Conventions Turath Mohammed Abdul Aziz
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6052

Abstract

The rapid development of technology and the widespread use of e-learning has undoubtedly created new cybercrime varieties, including electronic identity theft crimes that directly threaten the security of digital educational institutions and the rights of students and faculty members. These crimes include the use by the perpetrator of the data, accounts, or electronic identity of another person to gain access to an educational platform without authorization, to commit fraudulent actions, or to access academic privileges without authorization. The gravity of these crimes is because they are easily committed using modern technology and hard to catch. The aim of this research is to identify the nature of the crime of identity theft in e-learning, to study the legal elements of that crime, the forms thereof and the consequences of the crime, as well as studying the position of Iraqi and Egyptian legislation and the relevant international conventions concerning the crime of identity theft. Finally, the study aims to present a general system of laws that will help to improve the level of protection of crime in the digital educational environment. The research follows a comparative analytical method, using the analysis of relevant legal documents, as well as comparing with legislation and international conventions, and also references legal jurisprudence and recent studies on the topic of the research.
Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Digital Asset (Cryptocurrency) yang tidak Memiliki Underlying Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan KUH Perdata Wenceslaus Eddo Setiadji P; Ahmad Suryono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6073

Abstract

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada analisis hukum mengenai penggunaan aset, khususnya aset digital yang tidak memiliki underlying asset, sebagai jaminan utang dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada cryptocurrency sebagai salah satu bentuk aset digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi di sektor keuangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis kedudukan hukum penggunaan aset digital yang tidak memiliki underlying asset sebagai jaminan utang berdasarkan ketentuan KUH Perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan aset digital berupa cryptocurrency yang tidak memiliki underlying asset sebagai jaminan utang dalam perspektif KUH Perdata di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Secara konseptual, cryptocurrency memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud yang berpotensi menjadi objek perjanjian.Kesimpulan dapat ditegaskan bahwa pengunaan cryptocurrency tanpa underlying asset sebagai jaminan utang saat ini hanya memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan kesepakatan para pihak namun belum didukung oleh instrument hukum jaminan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.
Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Abdurrahman Faiz Ridwan; Al Daffa Naufal Lufthi; Firyal Nur Salsabilasyah; Jhois Steven Limbong; Khoirunnisa Putri Diksy; Mohamad Rifqi Rizqathallah; Thalia Salma Putri Kamilah; Viona Ardhanareswari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menolak tuntutan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, serta mengkaji implikasi yuridis penolakan perubahan akta kelahiran terhadap hak keperdataan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada asas non-retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75–76 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan konseptual antara anak dari perkawinan yang dibatalkan dan anak hasil zina, prinsip kemanusiaan, serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun secara normatif hukum positif Indonesia telah melindungi hak keperdataan anak, masih terdapat celah dalam implementasi administratif yang berpotensi memengaruhi hak perwalian, nafkah, dan kewarisan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan reformasi sistemik melalui sinkronisasi regulasi serta integrasi data elektronik antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sistem Pemilu Indonesia dalam Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Stabilitas Politik dan Status Quo Dedi Mulyadi; Leny Megawati; Kori Hermawanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5924

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dinamika pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa permohonan pengujian materiil dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sistem proporsional tertutup dinilai lebih mampu memperkuat kelembagaan partai politik dan mendorong kaderisasi yang lebih efektif. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, stabilitas penyelenggaraan pemilum, dan perlindungan hak konsitusional warga negara untuk memilih calon legislatif secara langsung. Putusan tersebut mencerminkan adanya pertautan antara logika stabilitas, yang mengedepankan konsistensi sistem pemilu menjelang Pemilu 2024, dan logika status quo, yang menunjukan kecenderungan aktor politik mempertahankan sistem proporsional terbuka karena memberikan ruang bagi kompetisi berbasis popularitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan stabilitas demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak pilih sebagai dasar utama dalam mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.
Analisis Yuridis Terhadap Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Rakhma Nur Rizky; Nabila Trisya Humaira
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.6057

Abstract

Indonesia adalah negara kesatuan yang membagi wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep tata kelola pemerintahan daerah diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana perbedaannya dengan regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 32 of 2004. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji dokumen regulasi dan konsep hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Salah satu poin kunci dalam regulasi ini adalah pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga kategori: urusan absolut (sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat), urusan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat dan daerah), dan urusan pemerintahan umum. Perbedaan mencolok dari regulasi sebelumnya adalah UU No. 23 Tahun 2014 lebih fokus pada efisiensi pemerintahan dengan memperjelas pembagian tugas tersebut. Selanjutnya, peran pemerintah provinsi kini diperkuat, di mana provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi wilayah kabupaten/kota dan mengelola bidang-bidang strategis seperti pendidikan menengah atas, kehutanan, dan pertambangan. Secara keseluruhan, regulasi baru ini cenderung memprioritaskan efektivitas, pelayanan publik, serta pengawasan yang lebih ketat dari pusat guna menyelaraskan dengan tujuan nasional.

Page 40 of 41 | Total Record : 405

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): September Vol. 3 No. 4 (2026): June Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue