cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 392 Documents
Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5885

Abstract

Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum yang kerap terjadi dalam konflik warisan di Indonesia. Tindakan itu dapat berdampak pada keabsahan dokumen, perjanjian, dan pemindahan hak atas harta warisan yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berwenang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia dan menilai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui penelitian literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat menyebabkan batalnya atau pembatalan dokumen dan perjanjian akibat tidak terpenuhinya elemen kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan hak atas aset warisan. Langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris mencakup pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan untuk tindakan melawan hukum, tuntutan untuk kompensasi, serta pelaporan kasus pidana terhadap pelaku pemalsuan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan para ahli waris dan memastikan kepastian hukum dalam distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam kasus warisan.
Ambiguitas Pengaturan Hukum terhadap Ekspresi Identitas LGBT di Media Sosial Indonesia Dewi Niswaatus Sa'adah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5898

Abstract

Indonesia is a country governed by the rule of law today The development of the digital world has created a new space where individuals can express their identities more broadly. One example is the identity of the LGBT community, which has sparked a wide range of responses to this phenomenon, leading to changes in Indonesia’s legal system because the expression of identity on social media platforms remains ambiguous, particularly regarding the expression of LGBT identity. While freedom of expression is guaranteed as a fundamental human right, it is also restricted in the name of morality, religious values, and public order; moreover, the legal framework surrounding it remains unclear. In response to this, the author analyzes the ambiguities in legal protection in Indonesia, examining the factors contributing to legal uncertainty and exploring potential solutions that could provide legal clarity in the digital space. The research method used in this study is a normative approach with a qualitative approach to literature review. The results of the study indicate that, to date, there are no specific regulations governing the limits of expression on social media, particularly regarding the expression of LGBT group identity. Therefore, a clear and structured regulatory framework is needed through a regulatory reconstruction mechanism that specifically defines these limits while balancing the values of Pancasila, legal morality, and maintaining legal certainty.